batampos – Presiden Jokowi mengatakan pemerintah telah menyalurkan BLT BBM atau bantuan langsung tunai bahan bakar minyak dari target 20,6 juta baru di bagikan 5,9 juta penerima  di 431 kabupaten/kota pada Rabu (14/9).

Ia menyebut jumlah penerima BLT BBM dalam dua pekan kenaikan harga pertalite dan solar ini bukanlah angka yang kecil. Pihaknya masih terus berproses untuk terus menyalurkan bantuan kepada kurang lebih 14,7 juta penerima.

“Sudah dimulai semuanya, memang baru kurang lebih 5,9 juta, hampir 6 juta dari 20,6 juta yang harusnya menerima. Memang ini masih dalam proses semuanya, tetapi 6 juta itu bukan angka yang kecil,” kata Jokowi usai membagikan bantuan sosial di Kantor Pos Tual, Maluku Tenggara, Rabu (14/9) dikutip dalam siaran pers.

Tak hanya BLT BBM, Jokowi mengatakan penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta juga masih terus dilakukan.

Jokowi menyebut, per 14 September 2022, BSU sudah tersalurkan kepada 4 juta pekerja atau buruh dari 16 juta pekerja penerima manfaat.

“Bantuan subsidi upah yang sudah menerima sampai hari ini sudah 4,12 juta dari 16 juta yang akan diserahkan,” imbuhnya.

BLT BBM dan BSU merupakan bantuan sosial tambahan pemerintah kepada masyarakat di tengah kenaikan harga pertalite dan solar serta melonjaknya harga pangan.

Untuk BLT BBM, pemerintah menyediakan anggaran mencapai Rp 12,4 triliun dengan bantuan yang akan diberikan Rp 600 ribu. Adapun penyerahannya dilakukan dua kali, Rp 300 ribu pada bulan September dan Rp 300 ribu pada akhir tahun. (*)

Reporter : JPGROUP

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya buka suara terkait dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe.

Lukas pun dicegah keluar negeri selama enam bulan, oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Pengacara Lukas Enembe pun mengakui kliennya sudah menyandang status tersangka KPK.

’’Ini sudah disampaikan, kami tidak bisa menutupi info dari luar, bahkan pengacara yang bersangkutan (Lukas Enembe) sudah menunjukan SPDP-nya, kan seperti itu,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (14/9).

KPK sebelumnya memang belum membuka suara terkait jeratan hukum terhadap Lukas Enembe. Karena itu, Alex mengakui Lukas telah menyandang status sebagai tersangka. Namun, Alex tidak menjelaskan secara rinci terkait kasus apa yang menyeret Lukas sehingga menyandang status tersangka.

“Setelah ramai kami diam saja, ya rasanya kan aneh. Makanya disampaikan. Benar bahwa KPK sudah menetapkan Lukas sebagai tersangka dan proses penyidikan berjalan,” ungkap Alex.

Alex pun mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memblokir rekening milik Lukas Enembe. Rekening penampungan uang yang diblokir tersebut bernilai besar, mencapai puluhan miliar.

Diduga jeratan hukum terhadap Lukas berkaitan kasus suap. Namun, pimpinan KPK dua periode ini tidak menjelaskan secara rinci kasus yang menjerat Lukas Enembe.

“PPATK sudah melakukan blokir terhadap rekening-rekening yang nilainya memang fantastis puluhan miliar. Apakah suap itu nilainya puluhan miliar? Itu nanti akan didalami berdasarkan informasi dari PPATK,” ucap Alex. (*)




Reporter : JPGROUP

Di balik kesuksesan Bintang Timur Surabaya, ada pembenahan tanpa lelah oleh manajemen, pelatih yang didukung fasilitas dan materi pemain mumpuni, serta suasana tim yang membuat para penggawa betah. Musim depan mereka ingin menantang diri di level lebih tinggi: Asia.

RIZKA PERDANA PUTRA, Surabaya

ANZA Rizal ingat benar betapa kencangnya lari para pemain klub Thailand itu. Dia dan kawan-kawannya di Bintang Timur Surabaya (BTS) pun kewalahan meladeni hingga akhirnya takluk 2-5.

”Padahal, kami sudah lihat video permainan mereka. Cuma, di lapangan ternyata berbeda,” kata Anza yang juga kapten BTS.

Namun, kekalahan adalah salah satu guru terbaik. Hanya berselang hari, ketika kembali bertemu klub yang sama, Hongyen Thakam, di partai puncak AFF Futsal Cup pekan lalu, Anza Rizal dkk sudah tahu apa yang harus dilakukan.

BTS menghajar balik klub tersebut 4-2 dalam final yang berlangsung di Nakhon Ratchasima, Thailand. Itulah gelar kedua BTS dalam rentang dua bulan terakhir. Pada Agustus lalu, klub futsal asal Surabaya tersebut menjadi yang terbaik di tanah air dengan menjuarai Liga Futsal Profesional (LFP).

”Dibilang mustahil bisa juga. Tapi, dengan strategi pelatih, kami akhirnya bisa menang,” ujar Anza kepada Jawa Pos.

Raihan double winners bagi BTS itu datang melalui jalan yang sungguh berliku. Semua bermula ketika 15 tahun lalu Dimas Bagus Kurniawan gelisah melihat potensi atlet futsal di Jawa Timur yang melimpah, tetapi tidak memiliki wadah yang tepat. Karena itu, Dimas yang berlatar belakang sebagai pengusaha batu bara membentuk sebuah tim futsal pada 2009. Namanya, Madiuni Putra yang saat awal berdiri masih berstatus amatir.

”Kali pertama ikut turnamen LFAJ (Liga Futsal Amatir Jawa Timur) di Surabaya. Di Mangga Dua,” ungkap Dimas yang kini menjadi CEO BTS.

Madiuni Putra merangkak dari bawah, tepatnya dari Divisi II LFA Jatim pada 2010. Semusim kemudian, ketika promosi ke Divisi I, Madiuni Putra berubah nama menjadi Baskhara Futsal.

Baru pada 2013 impian Dimas untuk berkompetisi di ajang profesional terwujud. Namun, dia tidak sendiri. Dia berkolaborasi dengan Justinus Lhaksana mendirikan sebuah klub futsal profesional: Tifosi Baskhara. Markasnya berada di Jakarta.

”Merger dengan Coach Justin dan Mas Tio (Nugroho, Red). Saya jadi manajer di klub itu,” jelas pria yang juga menjabat ketua Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) Jatim tersebut.

Berkekuatan sejumlah pemain tim nasional seperti Syaldi Aulia, Anza Rizal, Bambang Bayu Saptaji, dan Syahidansyah Lubis, Tifosi Baskhara berhasil finis di posisi ketiga klasemen akhir Indonesia Futsal League (IFL) 2013.

Namun, kebersamaan antara Dimas dan Justin tidak berlangsung lama. Setelah kompetisi vakum satu musim pada 2014, Justin memilih untuk tidak lagi mengikuti liga futsal profesional. Dimas akhirnya muncul sebagai pemilik tunggal klub Tifosi Baskhara. Dia lalu mengubah nama Tifosi Baskhara menjadi Bintang Timur Surabaya. Markas tim pun pindah dari Jakarta ke Surabaya.

Sejak 19 April 2015, Dimas memegang penuh kendali tim. Awalnya, Bintang Timur tidak mematok target muluk-muluk di kompetisi yang saat itu berganti nama menjadi Liga Super Futsal. Mengandalkan seluruh pemain dari Jawa Timur, Dimas hanya ingin Bintang Timur tidak terdegradasi.

Dalam LFP 2017, BTS finis di posisi ketiga klasemen akhir. Namun, performa mereka menurun setahun kemudian. Pergantian pelatih dari Eko M. Purbo ke Andri Irawan juga belum mampu mendongkrak performa mereka. Saat itu BTS, yang masih mengandalkan full pemain lokal, harus puas berada di posisi kelima klasemen grup B dan gagal lolos ke final four.

Hasil evaluasi, Dimas merasa BTS butuh pelatih yang bisa total menangani tim. ”Karena saya lihat sejak 2017 sampai 2019 pelatih lokal biasanya tidak fokus. Tidak fokusnya begini, mereka memiliki pekerjaan lain selain melatih, entah itu jadi pegawai negeri atau pegawai lain di luar sana,” terangnya.

Karena itu, menjelang musim 2019, BTS memutuskan merekrut pelatih asal Belanda, Hicham Benhammou. Hicham sebelumnya mengantar Vamos FC Mataram juara LFP 2017. BTS juga memperkuat materi pemain dengan merekrut penggawa timnas seperti Subhan Faidasa.

Namun, hasilnya tetap belum optimal. BTS hanya berada di posisi keempat Liga Futsal Profesional 2018 setelah kalah 1-2 dari SKN FC di perebutan tempat ketiga.

Semusim kemudian, manajemen masih memberikan kesempatan kepada Hicham. Namun, kali ini targetnya jelas: juara. Sejumlah pemain kelas nasional pun didatangkan seperti Ardiansyah Runtuboy, Andri Kustiawan, dan Iqbal Iskandar. Selain itu, Bintang Timur merekrut pemain asing seperti Khalid El Hattach dan Karim Mossaoui.

Sayangnya, hasilnya lagi-lagi belum sesuai dengan harapan. BTS ”hanya” bisa finis di posisi ketiga. Namun, manajemen tak lelah berbenah. Menjelang LFP 2022, tidak hanya merekrut pemain nasional seperti Krisna Bramenta, Samuel Eko, atau Rio Pangestu, BTS juga merombak jajaran pelatih. Pelatih asal Spanyol, Hector Souto, direkrut untuk menggantikan Hicham.

BTS merekrut pula pelatih rehab, David Dieguez. Perekrutan Dieguez, menurut Dimas, sangat penting. Sebab, BTS tidak ingin mengulangi masalah musim 2020 ketika banyak pemain yang cedera.

”Pelatih rehab sebagai penghubung antara pelatih fisik dan fisioterapis. Dia yang mengetahui kondisi pemain dan bisa menghitung secara tepat pemain boleh angkat beban berapa kilo untuk merehab otot-otot,” paparnya.

Meski demikian, pada awal musim LFP 2022, BTS sebenarnya sempat mengalami masalah. Ada pemain mereka yang terdeteksi Covid-19. Akibatnya, mereka hanya bisa bermain dengan lima pemain saat laga melawan Safin FC (19/2) dan kalah 3-5.

Situasi tersebut sempat membuat manajemen BTS kecewa. Bahkan, sempat ada rencana mengevaluasi target juara. Namun, performa mereka terus membaik setelah itu. BTS tidak pernah kalah di sisa laga hingga meraih gelar juara pada Agustus lalu. Sama-sama memiliki 57 poin dari 22 laga, BTS berhak atas gelar karena unggul head-to-head atas Black Steel FC.

”Alhamdulillah, Allah kasih jalan. Kami tidak pernah kalah dan akhirnya luar biasa kami dikasih juara. Kuncinya, kerja keras staf dan pemain,” tutur Dimas.

Di mata Hector Suoto, segala kesuksesan yang diraih BTS musim ini tidak terlepas dari peran manajemen yang profesional. Itu juga yang membuat dia tidak ragu untuk menerima tawaran.

”Sejak awal saya bicara dengan manajemen BTS, mereka punya ide jelas. Manajer ingin BTS menjadi tim paling kuat di Indonesia,” kata Hector kepada Jawa Pos.

Sejak awal musim, Hector mendapat dukungan luar biasa. Mulai staf pelatih dan medis, pemain berkualitas, sampai fasilitas latihan.

Manajemen, kata Anza, memberikan berbagai fasilitas sehingga pemain merasa betah dalam tim. ”Lapangan sudah punya, alat gym ada, kami juga pakai pelatih asing sehingga bisa upgrade ilmu,” kata Anza.

Belum lagi, lanjutnya, fisioterapis. ”Masih ada coach rehab juga. Ada tiga kitman dan masseur kami. Lalu, mes pemain lokal ada, sedangkan pemain asing dan pelatih ada apartemen sendiri,” ungkapnya.

Musim depan, jika masih dipercaya, Hector dan Anza bertekad ingin mempertahankan raihan musim ini. Bahkan, kalau bisa, BTS berbuat banyak di kancah lebih tinggi: AFC Futsal Cup.

”Kami ingin menantang diri kami di AFC dan klub ini harus berkembang di level tersebut (Asia),” tandasnya. (*/c14/ttg)

batampos – Fenomena Bataliyon 120 memunculkan dugaan beking terhadap ormas tersebut. Pencopotan terhadap Kanit Reskrim Polsek Tallo Iptu Faisal memperkuat dugaan tersebut. Kewenangan Bataliyon 120 untuk merazia senjata tajam juga dipertanyakan.

Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo menuturkan bahwa persoalan Bataliyon 120 itu ditangani Polda Sulawesi Selatan. “Langsung ke Polda Sulsel saja, Kabidhumasnya,” terangnya kepada Jawa Pos (jaringan batampos.co.id) kemarin.

Dikonfirmasi, Kabidhumas Polda Sulsel Kombespol Komang Suartana menjelaskan, sebenarnya pencopotan terhadap Iptu Faisal tersebut tidak ada hubungannya dengan Bataliyon 120. Pencopotan itu merupakan wewenang dan kebijakan Kapolres Makassar. “Untuk penyegaran,” paparnya.

Namun begitu, dia tidak berkomentar terkait Iptu Faisal yang terkesan dipaksa meminta maaf setelah menggerebek Bataliyon 120. “Yang ada masyarakat sedang kumpul, dibubarkan dan ditemukan senjata tajam itu,” jelasnya.

Padahal, posisinya senjata tajam itu hasil dari pembinaan Bataliyon 120 yang akan diserahkan ke Polrestabes Makassar. “Akan diserahkan langsung ke Kapolrestabes Kombespol Budhi Haryanto,” jelasnya.

Saat ditanya apa kewenangan Bataliyon 120 merazia senjata? Dia menjawab bahwa Bataliyon 120 tidak memiliki kewenangan. Hanya saja karena melakukan sosialisasi akhirnya bisa mendapatkan senjata itu. “Ya kan mereka teman, dimintalah senjata-senjata itu biar tidak digunakan untuk kriminal,” paparnya.

Menurutnya, Bataliyon 120 membantu menjaga keamanan secara persuasif. Kelompok tersebut bentukan dari Wali Kota Makassar dan Kapolres Makassar. “Anggotanya anak putus sekolah, yang perlu dibina dan disalurkan,” ujarnya.

Karena bentukan wali kota, lanjutnya, wali kota yang akan menyalurkannya menjadi satuan pengamanan (Satpam). Bisa disalurkan sesuai kebutuhan. “Kepolres hanya mengawasi,” paparnya.

Apakah anggota Bataliyon 120 akan diproses bila melakukan pidana? Dia menjelaskan bahwa di mata hukum semuanya sama. Bataliyon 120 akan ditindak bila melakukan pelanggaran pidana. “Semua sama di mata hukum,” ujarnya.

Namun begitu, dia mengakui bahwa nama Bataliyon 120 sangat militeristik. Karena itu Kapolda telah memerintahkan perubahan nama agar lebih memasyarakat. “Itu perintah Kapolda,” jelasnya.

Bagian lain, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menegaskan, perbuatan Bataliyan 120 mengambil senjata tajam dari masyarakat sipil itu semacam razia. Kondisi itu merupakan over capasity, melebihi kewenangan. “Tidak boleh,” ujarnya.

Ormas merupakan swasta yang tidak diperbolehkan mengambil alih fungsi dari pemerintahan. Bataliyan 120 merazia senjata tajam dan akan diserahkan ke Kapolres jelas mengambil alih wewenang polisi. “Tindakan yang sangat ngaco,” paparnya.

Sementara Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto mengatakan bahwa Bataliyon 120 adalah efek negatif saat polisi membuat dan melaksanakan aturannya sendiri. Sekaligus melakukan pengawasan ya sendiri. “Aturannya dalam Peraturan Polri nomor 4/2020 tentang Pamswakarsa,” jelasnya.

Bataliyon 120 yang awalnya dibentuk sebagai partisipasi masyarakat berubah menjadi berpotensi menganggu keamanan. Hal itu dikarenakan pembinaan dan pengawasan yang sangat lemah. “Membuat ormas ini merasa dilindungi Forkopimda,” paparnya.

Apalagi, seorang Kanitserse juga dicopot setelah merazia senjata ormas tersebut. Ditambah dengan nama yang militeristik. “Makin muncul arogansinya ke masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, kemendagri tidak berkomentar banyak terkait pembentukan ormas Batalyon 120 di Kota Makassar. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri bidang Politik, Kastorius Sinaga mengatakan, secara otoritas, strategi soal keamanan dan ketertiban masyarakat ada di pemerintah daerah.

“Soal kamtibmas ada di wewenang Pemda,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin.

Dia belum bisa menilai, apakah ada pelanggaran atau tidak. Namun dia menegaskan, monitoring atas kinerja Pemerintah Kota Makassar, secara struktur di bawah pemprov Sulawesi Selatan. “Jadi bisa ditanyakan ke pemprov,” tuturnya. (*)

Reporter: JP Group