Sabtu, 2 Mei 2026
Beranda blog Halaman 6906

DPR Yakin Banyak Pejabat Di Imigrasi Yang Mampu Pimpin Lembaganya

0
Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto mengaku prihatin dan kecewa karena masih ada saja kader yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi. (istimewa)

batamposAnggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk bisa mempertimbangkan penjabat ASN Imigrasi Kemenkumham menjadi Dirjen Imigrasi yang sedang dalam proses seleksi. Sebagai organisasi teknis kementerian, posisi Dirjen Imigrasi diisi oleh mereka yang mempunyai latar belakngan pengetahuan, pengalaman teknis keimigrasian.

“Saya sepakat dan juga mendorong untuk memberikan kesempatan dan ruang (untuk jadi Dirjen) kepada ASN karir di Kemenkumham yang memang sejak dari awal mereka menjadi tulang punggung dan dididik serta berkarir di Imigrasi,” kata Didik kepada wartawan, Senin (19/9).

Didik mengatakan, teguran keras Presiden Jokowi kepada Plt Dirjen Imigrasi baru-baru ini mengindikasikan perlu peningkatan kinerja di imigrasi. Menurut dia, teguran Jokowi harus menjadi peringatan juga bagi Menkumham untuk membenahi internalnya.

“Jika mendengar apa yang dikeluhkan Presiden terkait dengan kinerja Dirjen Imigrasi yang dianggap perlu ditingkatkan profesionalitasnya, tentu itu menjadi kode keras buat Menkumham untuk membenahi internalnya. Apalagi salah satu sebabnya adalah penempatan personil non karir yang dianggap menjadi permasalahannya,” ungkap dia.

Didik juga meyakini, banyak ASN karier yang memiliki kemampuan teknis dan manajerial untuk menjadi Dirjen Imigrasi. “Saya yakin tidak kurang-kurang ASN karier di Kemenkumham yang mempunyai integritas, profesionalitas, kapasitas, kapabilitas, kompetensi dan rekam jejak yang jauh lebih baik,” ujar dia.

Lebih lanjut, Didik mengingatkan agar pemilihan dan pengangkatan Dirjen Imigrasi mendatang harus benar-benar profesional dan akuntabel. Pemilihan Dirjen, tidak boleh hanya berdasarkan pada kepentingan politis atau kepentingan lain selain untuk membawa kinerja Imigrasi optimal.

“Basis pengangkatan Dirjen harusnya lebih kepada profesionalitas dan bukan akomodasi yang sifatnya politis, karena dirjen harus memimpin Direktorat Jenderal sebagai unsur pelaksana pada Kementerian yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangnya. Ya idealnya pejabat karir harusnya lebih mumpuni,” pungkas Didik.

Sebelumnya, Plt Dirjen Imigrasi Kemekumhan Widodo Ekatjahjana mendapat sorotan setelah disentil Presiden Jokowi yang mengaku mendapat banyak laporan buruk mengenai kinerja layanan Imigrasi, terutama terkait visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas). Jokowi pun meminta Imigrasi berubah total atau semua pejabatnya diganti.

“Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya, banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat Kitas izin tinggal, auranya yang saya rasakan itu, Imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol. Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang diubah total, harus,” kata Jokowi dalam sebuah video di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (10/9).

Widodo Ekatjahjana menjadi Plt Dirjen Imigrasi sejak 30 Juni 2021 menggantikan posisi Jhoni Ginting yang memasuki masa pensiun. Widodo juga menjabat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kememkumham.

Hal ini setelah setahun lebih jabatan Dirjen diisi oleh Plt. Lalu, pada 27 Juli 2022 lalu, Kemenkumham baru mengumumkan seleksi terbuka untuk posisi Dirjen Imigrasi. Seleksi terbuka ini diumumkan melalui Pengumuman Nomor SEK-KP.03.03-573 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022. (*)



Reporter : JP GROUP

Komisi KKEP Tolak Permohonan Banding Ferdy Sambo

0
Tangkapan layar – Komisi Sidang KKEP Banding membacakan putusan atas permohonan banding Ferdy Sambo di Mabes Polri, Jakarta, disiarkan melalui Polri TV, Senin (19/9/2022). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

batampos – Pimpinan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Banding menolak permohonan banding putusan etik Irjen Pol. Ferdy Sambo dan menyatakan yang pelanggar diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota polisi.

“Menolak banding permohonan banding dan dua menguatkan putusan Sidang KKEP Nomor EP/74/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 atas nama pelanggar Irjen Pol. Ferdy Sambo,” kata Pimpinan Komisi Sidang KKEP Banding Komjen Pol. Agung Budi Maryoto dilihat dari tayangan Polri TV di Mabes Polri, Jakarta, Senin (19/9).

Selain menolak, Komisi Banding juga menjatuhkan sanksi etik berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

Komisi Banding juga menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

“Selanjutnya komisi banding menjatuhkan sanksi etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi administrasi PTDH sebagai anggota Polri,” kaya Agung.

Sidang KKEP Banding terhadap putusan pelanggaran etik Irjen Pol. Ferdy Sambo resmi digelar pukul 10.30 WIB.

Sidang dipimpin oleh perwira tinggi bintang tiga berpangkat komisaris jenderal (Komjen) dan wakil serta anggota sebanyak empat orang pati berpangkat inspektur jenderal.

Berdasarkan tayangan di Polri TV, hadir dalam Sidang KKP Banding Ferdy Sambo, yakni Irwasum Komjen Agung Budi Maryoto, Kepala Divisi Propam Polri Irjen Syahar Diantono, Asisten Polri bidang SDM Irjen Pol. Wahyu Widada.

Sidang KKEP Banding ini tidak dihadiri oleh Ferdy Sambo selaku terhukum.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo menyebutkan pelaksanaan Sidang KKEP Banding Ferdy Sambo dituntaskan hari ini. Setelah putusan banding ini akan ditindaklanjuti oleh Asisten SDM Polri untuk memproses administrasi pemberhentian Ferdy Sambo.

“Asisten SDM punya waktu lima hari kerja untuk menuntaskan administrasi putusan banding,” kata Dedi. (*)

Reporter: Antara

Dewan Pers Selenggarakan Salat Gaib Prof Azyumardi Azra

0
Imam salat gaib untuk almarhum Prof Azyumardi Azra, KH Muhammad Cholil Nafis dan pengurus Dewan Pers memberikan sepatah kata usai menunaikan salat gaib di Jakarta, Senin. (ANTARA/Muhammad Zulfikar).

batampos – Organisasi Dewan Pers menyelenggarakan salat gaib untuk Ketua Dewan Pers Prof Azyumardi Azra yang meninggal dunia pada Minggu (18/9) 2022 di Kuala Lumpur, Malaysia pada usia 67 tahun.

“Salat gaib dilaksanakan bersama dengan anggota Dewan Pers, teman-teman konstituen, redaksi, sekretariat dan teman-teman media,” kata Wakil Ketua Dewan Pers M Agung Dharmajaya di Gedung Dewan Pers usai melaksanakan salat gaib di Jakarta, Senin (19/9).

Agung mengatakan salat gaib dilaksanakan karena jenazah almarhum Prof Azyumardi Azra hingga kini belum juga tiba di Tanah Air. Jika tidak ada perubahan, maka jenazah cendekiawan muslim tersebut akan tiba di Indonesia dari Kuala Lumpur sekitar pukul 22.00 WIB.

“Kalau tidak ada perubahan diperkirakan sebelum pukul 22.00 WIB sudah landing di Cengkareng,” kata Agung.

Setelah proses administrasi dan lainnya selesai di Bandara Soekarno-Hatta selanjutnya jenazah akan disemayamkan di UIN Ciputat.

Sementara itu, imam salat gaib untuk almarhum Prof Azyumardi Azra, KH Muhammad Cholil Nafis mengatakan semasa hidup dan bergaul dengan almarhum, ia merasa diayomi dan dibimbing.

Meskipun terdapat perbedaan misalnya dari segi organisasi, namun Prof Azyumardi Azra tidak pernah sedikitpun membuat jarak dengannya.

Cholil mengatakan dengan kepergian Prof Azyumardi Indonesia dan seluruh lapisan masyarakat merasa kehilangan. Hal itu juga menandakan semasa hidup almarhum merupakan orang baik.

“Beliau adalah orang. Ini kesaksian bahwa beliau adalah orang baik,” kata dia.

Sebagai tambahan informasi, Azyumardi Azra yang lebih akrab dipanggil Prof Azra terpilih sebagai anggota Dewan Pers 2022–2025 dari unsur tokoh masyarakat. Ia kemudian didapuk menjadi Ketua Dewan Pers pada periode tersebut.

Karir pendidikan tingginya diawali di Fakultas Tarbiyah IAIN Jakarta pada 1982. Setelah memperoleh beasiswa Fullbright, Prof Azra meraih gelar Master of Art (MA) pada Departemen Bahasa dan Budaya Timur Tengah, Columbia University pada 1988. (*)

Reporter: Antara

Buruh di Batam Unjukrasa, Ini 3 Tuntutannya…

0
Demo Buruh Dari Tanjunguncang Dalil Harahap1
Ilustrasi. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos

batampos – Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) melakukan aksi unjukrasa di depan Kantor Wali Kota, DPRD Batam dan Gedung Graha Kepri, Senin, (19/9/2022).

Dalam aksinya para buruh menuntut tiga hal yakni:

1. Menolak Kenaikan Harga BBM
2. Menolak Omnimbus Law – UU Cipta Kerja
3. Naikkan UMK/UMKS 2023

Aksi damai tersebut mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian.(*)

 

Sidang Brigjen Hendra Ditunda Karena Saksi Kunci Kematian Brigadir J Sakit

0
Karo Paminal Divisi Propam Polri Brigjen Pol Hendra Kurniawan dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi Susanto. (dok PojokSatu/JPG)

Polri kembali menunda sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Hari ini seharusnya, Brigjen Pol Hendra Kurniawan menjalani sidang atas dugaan pelanggaran obstruction of justice.

“Ditunda, termasuk Brigjen HK,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Senin (19/9).

Dedi mengatakan, persidangan ditunda karena ada saksi yang berhalangan. Sedangkan keterangan saksi tersebut sangat dibutuhkan untuk memutuskan pelanggaran Hendra.

“Saksi kunci sakit, sehingga ada keterangan yang dibutuhkan dalam persidangan,” jelasnya.

Sebelumnya, Tim Khusus (Timsus) Polri resmi menetapkan 7 perwira polisi sebagai tersangka kasus dugaan obstruction of justice atau menghalangi-halangi penyidikan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Para pelaku diduga menyebabkan proses pengungkapan kasus menjadi terhambat.

Mereka yakni Irjen Pol Ferdy Sambo, AKBP Irfan Widyanto, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baiquni Wibowo, dan Kompol Chuck Putranto.

“Ya (sudah ditetapkan tersangka), sudah masuk ranah sidik,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Kamis (1/9).

Dedi mengatakan, pihaknya secara beriringan akan melangsungkan sidang kode etik terhadap para tersangka tersebut. “Secara pararel untuk sidang KKEP juga jalan,” jelasnya. (*)

Reporter: JP Group

Pinjaman Modal Usaha Kecil Meningkat di Batam

0
UMKM 3 F Cecep Mulyana
Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kota Batam memperlihatkan produk produk UMKM di Gedung Pusat Layanan Umum Terpadu (PLUT) Batam, Kamis (31/3). F Cecep MU

batampos – Pandemi Covid-19 lalu berdampak besar bagi pelaku usaha kecil mikro dan menengah (UMKM). Mulai dari penurunan aset, penurunan omset, pengurangan tenaga kerja, bahkan gulung tikar.

“Hasil pendataan pelaku UMKM yang terdampak hingga 20 Juli 2020 ada 8.010 pelaku UMKM. Paling banyak itu penurunan aset serta penurunan omset,” ujar Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Suleman Nababan.

Menurutnya, UMKM yang bergerak di bidang makanan minuman menjadi yang paling banyak terdampak. Apalagi dengan adanya pembatasan dan larangan makan di tempat membuat sektor kuliner tersebut yang paling banyak terdampak.

Namun begitu, ada juga UMKM yang omsetnya malah bertambah seperti jamu herbal eceng gondok dan kuliner online. Jamu herbal eceng gondok, misalnya, permintaannya banyak dari hotel-hotel besar dan bahkan sampai ke luar negeri.

Begitu juga dengan pengiriman makanan minuman secara online meningkat tajam selama pandemi Covid-19. Permintaan naik seiring adanya imbauan pembatasan ke luar rumah.

“Jadi tak semua juga terdampak, ada beberapa sektor UMKM yang naik malah,” tambahnya.

Lalu bagaimana dengan kondisi UMKM di tahun 2022 ini? Suleman menjawab, melandainya kasus Covid-19 membuat sektor UMKM semakin bergeliat. Bahkan, dari binaannya saja, pelaku UMKM di Batam terus mengalami penambahan.

“Hingga semester 1 Tahun 2022 ini yang menjadi binaan kita sebanyak 860 UMKM. Naik dibanding tahun lalu yakni sebanyak 730 UMKM. Saat ini mereka sudah punya NIB, sertifikat halal, dan perizinan lainnya,” ungkap Suleman.

Suleman memprediksi pelaku usaha di Batam akan meningkat. Hal ini tidak lepas dari UMKM di Batam yang sangat variatif serta memiliki link yang kuat baik di dalam dan luar negeri. “Ya, walaupun saat ini BBM naik saya yakin mereka tidak akan diam. Terlebih lagi banyak pelaku usaha kita yang sudah masuk pasar modern,” ujarnya.

Kepala UPT Dana Bergulir Pemko Batam, Zulfahmi, mengatakan penyaluran bantuan permodalan bagi pelaku usaha sejak pandemi Covid-19 mengalami penurunan yang cukup siginifikan. Adanya pertimbangan kondisi usaha yang masih sulit di tengah pandemi menjadi alasan pelaku usaha ragu untuk mengajukan bantuan permodalan.

Menurutnya, ada ketakutan dari pelaku usaha, jika tidak berhasil membayar cicilan ketika bisnis belum berjalan dengan baik. Selain itu, masih belum pulihnya perekonomian, membuat sejumlah usaha gulung tikar, namun tidak sedikit yang mampu bertahan.

“Masih adanya pasar yang disasar menjadikan usaha bisa bertahan. Meskipun belum bisa pulih 100 persen. Untuk itu, Pemko Batam menurunkan suku bunga, agar bisa mendongkrak minat pelaku usaha untuk mengajukan bantuan permodalan,” kata dia saat dijumpai di ruangannya di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (15/9).

Ia menyebutkan, untuk saat ini, nilai bantuan permodalan yang sudah disalurkan kurang lebih senilai Rp 2.2 miliar dengan jumlah nasabah 33 orang. Sedangkan di kas saat ini masih ada dana sebesar Rp 7 miliar lebih.

“Estimasi penyaluran sampai akhir tahun bisa mencapai Rp 7 miliar nantinya. Biasanya mendekati akhir tahun itu banyak yang mengajukan pinjaman. Bisa jadi karena momen tertentu seperti persiapan akhir tahun dan awal tahun,” ujarnya.

Ia memaparkan, bantuan permodalan ini memiliki persyaratan yang sama dengan perbankan. Pemohon wajib melampirkan dokumen usaha, aset, termasuk agunan yang berupa sertifikat bangunan yang dimiliki sebagai jaminan.

“Harus sertifikat bangunan. Kalau dulu masih bisa BPKB kendaraan. Namun beberapa tahun ini diubah, karena berbagai pertimbangan,” sebutnya.

Zul mengakui penyaluran masih cukup rendah bila dibandingkan dengan tahun sebelum pandemi. Untuk itu, pihaknya berupaya memberikan sosialisasi di setiap acara atau pertemuan dengan masyarakat.

“Mereka masih membaca situasi yang ada saat ini. Karena mereka khawatir juga, kalau nanti tidak bisa mengembalikan. Sedangkan bisnis mereka belum terlalu berkembang karena kondisi Covid-19,” imbuhnya.

Penurunan suku bunga dari 6 menjadi 4 persen juga merupakan upaya memudahkan pelaku usaha dalam permodalan. Ia menyebutkan berdasarkan data, tahun 2019 Pemko Batam bisa menyalurkan hingga Rp 5 miliar. Setelah itu turun menjadi Rp 2 miliar di tahun 2020, dan 2021 sedikit mengalami kenaikan menjadi Rp 4 miliar.

“Untuk periode sekarang baru mencapai Rp 2 miliar lebih. Sebagian juga masih dalam tahap verifikasi dan survei tim di lapangan. Jadi kemungkinan bisa bisa bertambah untuk penyaluran ini,” terangnya.

Terkait bidang usaha yang mendominasi dalam pengusulan bantuan permodalan yaitu perdagangan dan jasa. Batam, menurutnya, memiliki jenis usaha yang beragam. Untuk besar pinjaman yang bisa disalurkan adalah Rp 100 juta untuk perorangan, dan Rp 300 juta untuk koperasi, dengan lama tenor maksimal tiga tahun. (*)

 

 

 

Reporter: RENGGA YULIANDRA, YULITAVIA

Anies, AHY, Surya Paloh, JK dan Presiden PKS Bertemu, Sinyal Koalisi?

0
Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketum NasDem Surya Paloh, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan politikus senior Golkar Jusuf Kalla di acara pernikahan anak Anggota DPR dari Fraksi Nasdem Sugeng Prawoto di Jakarta, Minggu (18/9) malam. (Istimewa)

batampos – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, politikus senior Partai Golkar Jusuf Kalla dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu pada Minggu (18/9) malam. Kelima tokoh tersebut bertemu pada acara pernikahan anak dari Anggota DPR Fraksi Nasdem Sugeng Prawoto.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengharapkan kedekatan dan keakraban kelima tokoh tersebut bisa berlanjut di Pilpres 2024. Dia pun menyinggung sinyal koalisi pada Pilpres 2024.

“Apakah ini pertanda atau sinyal koalisi 2024, doakan saja. Untuk koalisi, masih kami godok terus,” kata Herzaky kepada wartawan, Senin (19/9).

Herzaky mengungkapkan, AHY, Surya Paloh, JK, Anies dan Syaikhu sangat akrab dan dekat dalam acara tersebut. Bahkan, kelima tokoh tersebut sangat nyaman berada di sekeliling satu sama lain.

“Karena memang sering berkomunikasi dan berinteraksi. Apalagi sekarang makin intens. Sama-sama punya semangat mengusung perubahan dan perbaikan untuk Indonesia ke depannya,” ungkap dia.

Demokrat memang belakangan ini sangat intens berkomunikasi dengan NasDem dan PKS dalam menghadapi Pemilu Serentak 2024. Demokrat, kata Herzaky, berkomitmen membentuk koalisi solid mengedepankan perubahan dan perbaikan untuk rakyat, bangsa, dan negara ini.

“Pada saatnya, akan kami sampaikan ke publik, dengan siapa Demokrat akan berkoalisi. Atau, mungkin masyarakat ada aspirasi? Harapan agar Demokrat berkoalisi dengan siapa? Dan, mengusung siapa? Silahkan disampaikan ke kami,” pungkas Herzaky. (*)
Reporter: JP Group

Mabuk, Amin Tabrak Pembatas Jalan di Batuampar

0
IMG 7088 scaled e1663567277754
Mobil Toyota Calya BP 1289 EE terlibat kecelakaan karena pengendara yang mabuk. F.Yofi Yuhendri/Batam Pos

batampos – Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Yos Sudarso atau tepatnya di persimpangan Bukit Senyum, Batuampar, Jumat (16/9) malam sekitar pukul 23.30 WIB. Kecelakaan ini melibatkan mobil Toyota Calya BP 1289 EE.

Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun mobil mengalami ringsek akibat menabrak pohon dan trotoar jalan. Kejadian ini juga sempat menimbulkan kemacetan.

Andri, salah seorang saksi mata mengatakan kecelakaan itu berawal saat pengendara mobil melaju kencang dari arah Bukit Senyum menuju persimpangan.

“Pas di simpang dia tidak ngerem, mobil malah masih kencang. Untungnya tidak ada kendaraan lain di jalan,” ujarnya.

Menurut Andri, kecelakaan itu disebabkan pengendara mobil yang diduga mabuk. Sebab, dari dalam mobil tercium aroma minuman alkohol.

“Pengendaranya mabuk. Tadi setelah nabrak dibantu warga keluar dari mobil,” katanya.

Sementara dari pengakuan Amin, pengendara mobil, sebelum kecelakaan ia baru saja menenggak mikol di kawasan Bukit Senyum.

“Tadi sama teman-teman (minum),” katanya di lokasi.

Dalam kejadian ini, Amin diamankan personel Polsek Batuampar serta diserahkan ke Unit Laka Lantas Polresta Barelang. Polisi turut mengamankan barang bukti mobil tersebut. (*)

 

 

Reporter: YOFI YUHENDRI

HD, Rokok Tanpa Cukai Kuasai Pasar dan Bebas Beredar di Batuaji, Sagulung, dan Hinterland

0
d3bbf23a a8c2 4ed6 82db 4264cc6a2617 e1663566840658
Rokok merek HD, tanpa cukai yang beredar di pasaran. Diduga rokok selundupan ini dimasukkan dari salah satu pelabuhan di daerah Sagulung, Batam

batampos- Rokok merek HD, rokok tanpa cukai menguasai dan bebas beredar di Batuaji, Sagulung dan pulau-pulau terdekat. Rokok jenis mild ini bebas beredar dan banyak ditemui di kios kios. Banyak warga memilih membeli rokok ini karena harganya sangat murah dibanding rokok berpita cukai. Bahkan sebagian warga sudah terbiasa dengan rokok tersebut.

Di kedai kopi atau warung pinggir jalan rokok ini dijual seharga Rp 10 perbungkus, sementara di toko grosiran sekitar Rp 8.000 perbungkus. Sangat mudah untuk mendapatkan rokok ini meskipun belum memiliki pita cukai.

Wilayah Batuaji, Sagulung hingga pulau-pulau terdekat lainnya sudah cukup kenal dengan merek rokok ini. Bahkan pedagang pun mengakui rokok tersebut menguasai pasaran rokok di sana saat ini.

“Sampai ke pulau-pulau orang pada isap HD. Harga murah dan rasanya pun hampir sama dengan Sampoerna (merk rokok berpita cukai). Kadang orang beli perpak,” ujar Jhoni, pemilik toko sembako di Sagulung.

Informasi lain yang didapat, untuk peredaran rokok tanpa cukai di pulau-pulau terdekat ini didatangkan dengan cara selundup melalui berbagai pelabuhan tikus yang ada di kota Batam.

Salah satu pelabuhan yang disoroti warga ada di kelurahan Tembesi, Sagulung. Pelabuhan yang dibangun seadanya ini berada di dekat pemukiman warga sehingga aktifitas bongkar muat rokok secara ilegal disaksikan oleh banyak orang. Sebagian warga mempertanyakan hal itu sebab tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Kegiatan ini juga merugikan negara karena memperjual belikan rokok tanpa cukai sebagai pemasukan negara. Para penegak hukum harus segera bertindak, agar potensi kerugian negara dari beredarnya rokok merek HD, rokok tanpa cukai ini bisa diberantas dari pasaran.

BACA JUGA: Sebulan, BC Batam Tindak Ratusan Ribu Rokok Ilegal

Rusdi, warga pulau Lengkang, Bulang, mengaku memang peminat rokok non cakai sebab harganya yang murah. Dia mengaku terbantu dengan peredaran rokok non cukai tersebut namun dia tetap berharap peredaran rokok HD dan sejenisnya ini tetap diurus sesuai dengan prosedur yang ada sehingga tidak merugikan negara atau pihak manapun.
“Kita senang kok, cuman dibuat legal lah biar sama-sama enak. Jangan merugikan negara,” ujarnya. (*)

reporter: eusebius

 

Polisi Amankan ODGJ di Tanjunguma

0
polsek lubukbaja 1
Personel Bhabinkamtibmas Kelurahan Tanjunguma mengamankan AI, ODGJ yang kerap menyerang warga dan pedagang. Foto: Budi untuk Batam Pos

batampos – Personel Bhabinkamtibmas Kelurahan Tanjung Uma bersama perangkat RT 003 mengamankan seorang gangguan jiwa (ODGJ) berinisial AI, Jumat (16/9) sore. Pria 40 tahun tersebut sudah meresahkan masyarakat setempat.

AI kerap tidak mengenakan pakaian. Kesehariannya, ia menganggu dan menyerang warga yang melintas, serta para pedagang sekitar.

“Karena sudah meresahkan personel Bhabinkamtibmas menghubungi Kasi Trantip Tanjunguma untuk mengamankan yang bersangkutan. Dan dibawa ke RS Soedarsono Nongsa,” ujar Kapolsek Lubukbaja, Kompol Budi Hartono.

Baca Juga: Kepri Belum Miliki RSJ, Pasien Masih Dikirim Ke Pekanbaru

Budi menjelaskan selain mengamankan, pihaknya mendatangi kediaman dan bertemu dengan keluarga AI. Dalam pertemuan tersebut, polisi menyarankan kepada keluarga agar menjaga AI.

Selain itu, Budi meminta pihak keluarga agar AI diserahkan ke Dinsos agar bisa lebih dibina dan dibimbing. “Kita berpesan agar keluarga bisa lebih menjaga. Jangan sampai menganggu masyarakat lagi,” katanya.

Budi mengaku tindakan ini dilakukan agar situasi di kawasan Tanjunguma lebih kondusif. Serta masyarakat lebih merasa aman dan nyaman.

“Apapun bentuk gangguan terhadap masyarakat akan langsung kita tindaklanjuti. Semoga situasi tetap kondusif,” tutupnya.(*)

Reporter: Yofi Yuhendri