batampos – Tarif kapal penumpang Dumai Line dan Dumai Express Group mulai naik hari ini, Senin (12/9). Hal ini merupakan imbas dari kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang diumumkan pemerintah pada Sabtu (3/9) lalu.
Humas Dumai Group Budi membenarkan kenaikan tarif kapal Dumai Line dan Dumai Express Group ini. Kenaikan harga tiket terjadi hampir di seluruh rute dan tujuan dengan rata-rata kenaikan sebesar 20 persen. Menurut Budi untuk penyesuaian kenaikan harga BBM.
“Iya, per hari ini sudah mulai naik,” ujarnya.
Dilanjutnya, kenaikan tarif kapal ini juga sudah melalui pembahasan manajemen perusahaan. Hal itu dilakukan karena naiknya biaya operasional yang harus dikeluarkan usai adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Lanjut Budi, saat ini untuk rute Sekupang Tanjung Balai Karimun harga tiket yang sebelumnya Rp 85 ribu, naik menjadi Rp103 ribu. Sedangkan tujuan-Tanjung Samak dari Rp 180 ribu menjadi Rp 200 ribu.
Rute Sekupang-Selat Tohor-Repan dari Rp 180 ribu menjadi Rp 210 ribu. Begitu juga rute Sekupang-Selat Panjang dari Rp 230 ribu naik menjadi Rp 270 ribu.
Selanjutnya, Sekupang-Buton dari Rp350 ribu naik menjadi Rp 420 ribu. Sekupang-Bengkalis dari Rp 360 ribu naik menjadi Rp 430 ribu. Sementara rute Sekupang-Dumai dari awalnya Rp 450 ribu saat ini naik menjadi Rp 540 ribu. (*)
batampos – Dua investasi asing dalam waktu dekat akan beroperasi di Batam. PT Qspac Los Angeles Industri dari Amerika Serikat dan PT Apollo Solar Indonesia dari Taiwan dan Tiongkok. Total Investasi kedua perusahaan tersebut pada tahap awal mencapai Rp 2,7 Triliun. Dengan jumlah tenaga kerja mencapai Rp 1.500 orang.
Ketua Kadin Kepri, Ma’ruf Maulana mengatakan, kedua perusahaan asing tersebut berinvestasi di Batam setelah tertarik dengan program BBK Murah yang ditawarkan Kadin. “BBK Murah ini kan sudah kita tawarkan pada saat tingginya Covid-19 di dunia. Dan sekarang sudah mulai terlihat hasilnya,” katanya.
Kedua perusahaan ini akan beroperasi di kawasan Wiraraja Indonesia, di Punggur, Nongsa. Ada 10 building yang akan digunakan untuk perusahan tersebut. “Untuk 10 building yang tengah tahap pembangunan akan kami gunakan sebagai sarana produksi kami di beberapa bidang industri, untuk masing-masing bulding ukurannya 1 hektar, jadi totalnya 10 hektar secara keseluruhan, saat ini kami sudah melakukan ekspansi bisnis ke industri baru terbarukan, stretch film, dan alat-alat kesehatan,” kata Ma’ruf.
Produksi kedua perusahaan ini berorientasi ekspor dengan tujuan negara-negara Amerika Latin dan Jepang. Dan Kadin masih terus berkoordinasi dengan sejumlah calon investor di Asia Timur, Eropa dan Amerika untuk bisa berinvestasi di Kepri.
BBK Murah akan tetap menjadi modal Kadin untuk menarik investor. “BBK Murah itu sudah terbukti mendatangkan investor, makanya ini akan tetap kita tawarkan ke investor lain,” katanya.
“Kita fokus bagaimana menciptakan lapangan kerja di Kepri, khususnya di Batam ini. Kalau semakin banyak investor masuk maka dipastikan akan semakin banyak tenaga kerja yang diserap,” tambahnya.
Terkait masalah tenaga kerja, Kadin akan menggandeng masyarakat tempatan untuk bisa bekerja di dua perusahaan tersebut. Tentunya, dengan kriteria yang sesuai dengan perusaan tersebut.
“Kita berharap warga tempatanlah yang paling utama untuk kita berdayakan. Jadi bagi lulusan perguruan tinggi Kepri yang ingin berkakir bersama kami, khususnya masyarakat Batam, itu yang kami utamakan,” tambahnya.
Menurut Makruf, launching kedua perusahaan ini akan digelar pada November atau Desember mendatang. “Kalau tidak ada halangan, mungkin Pak Menko yang akan langsung meresmikan,” katanya.
Ia berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah baik pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepri untuk sejalan dalam hal mengembangkan investasi. Pemda harus memberikan relaksasi kepada pengusaha agar dunia usaha kembali bergairah. Misalnya birokrasi perizinan yang dinilai masih belum sesuai ekspektasi.
“Kami berharap perizinan itu lebih fleksibel, murah, cepat dan mudah. Jadi calon investor akan lebih tertarik untuk datang ke Batam atau ke Kepri pada khususnya,” katanya.
Demikian halnya dengan sejumlah pajak yang masih memberatkan dunia usaha. Misalnya pajak tempat hiburan dan restoran, PBB, PPJu dan pajak lain. “jujur, itu masih sangat mahal dan sangat memberatkan pengusaha. Harusnya pemerintah daerah memberikan relaksasi,” katanya.
Sementara itu, anggota DPRD Kepri Onward Siahaan mengaperasiasi Kadin atas masuknya PMA ke Kepri. Ia berharap akan semakin banyak perusahaan yang masuk ke Batam dan Kepri pada umumnya untuk menciptakan lapangan kerja.
Menurutnya, semua pihak harus bersatu untuk meningkatkan ekonomi di Kepri. Apalagi setelah dihantam Covid-19, ekonomi global melambat. “Ini menjadi tugas semua, bukan hanya tugas pengusaha. Tetapi semua stakeholder. Bagaimana agar semakin banyak lapangan pekerjaan dan pengangguran berkurang,” katanya.
Ia berharap pemerintah daerah memberikan kemudahan kepada pengusaha dalam hal perizinan. “Jadi jangan ada lagi perizinan yang berbelit. Tetapi bagaimana perizinan ringkas dan cepat. Kita berikan kemudahan kepada investor untuk masuk,” tegasnya. (*)
Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa. (Dery Ridwansah/JawaPos.com )
batampos – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Negara, Jakarta, Senin (12/9). Suharso mengakui bahwa di dalam Istana ia berbicara soal pemberhentian dirinya dari Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kepada Jokowi.
“Saya tadi banyak bicara soal itu (pemberhentiannya dari Ketum PPP) dan soal IKN, ya,” kata Suharso di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/9).
Suharso memastikan, dirinya bakal menyelesaikan baik-baik kisruh yang terjadi di internal PPP.
“Ya, nantilah kita selesaikan baik-baik (permasalahan di PPP), sudah, ya sudah,” tegas Suharso.
Dalam kesempatan terpisah, Suharso sebelumnya menegaskan dirinya masih Ketua Umum PPP. Hal ini disampaikan Suharso di hadapan kader PPP yang sedang mengikuti Workshop DPRD PPP se-Indonesia di Hotel Red Top Pecenongan, Jakarta.
“Saya masih ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. Saya adalah ketua umum Partai Persatuan Pembangunan,” kata Suharso dalam potongan video yang beredar, Selasa (6/9) lalu.
Suharso menegaskan, isu yang berkembang di tengah publik tak benar sama sekali, dirinya diberhentikan dari hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Serang, Banten pada Minggu (4/9). Kegiatan tersebut lantas mengangkat Muhammad Mardiono menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketum PPP.
“Apa yang telah dikembangkan adalah tidak benar,” tegas Suharso.
Suharso mengaku, dirinya telah memberikan kesempatan untuk bertabayun kepada pihak yang memberhentikannya dari posisi Ketua Umum PPP
“Saya telah melalukan kalibrasi atas semua informasi yang disampaikan baik cerita cerita itu sampai kepada saya dan saya beri kesempatan kepada mereka untuk bertabayun kepada saya,” ujar Suharso.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Usman M Tokan menyatakan, Suharso diberhentikan dari posisi Ketum DPP PPP masa bakti 2020-2025 melalui rapat mahkamah partai yang digelar pada 2-3 September 2022.
“Mahkamah partai melakukan rapat dan mengeluarkan pendapat mahkamah partai, menyepakati usulan tiga pimpinan majelis untuk memberhentikan saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025,” kata Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Usman M Tokan dalam keterangannya, Senin (5/9) lalu.
Mahkamah partai, lanjut Usman, menerima usulan tiga majelis PPP untuk memberhentikan Suharso yang dinilai telah menimbulkan kegaduhan di internal partai. Tiga majelis yang dimaksud yakni Majelis Syariah, Majelis Kehormatan dan Majelis Pertimbangan.
Ketiga Pimpinan Majelis PPP mengeluarkan surat fatwa, pada 30 Agustus 2022 dengan kewenangannya yang meminta agar Suharso diberhentikan dari jabatan Ketua Umum PPP.
“Pimpinan tiga Majelis DPP PPP telah melakukan musyawarah di mana para pimpinan majelis berkesimpulan bahwa terjadi sorotan dan kegaduhan PPP secara meluas yang tertuju kepada saudara Suharso Monoarfa pribadi,” pungkas Usman. (*)
Bak kongainer sampah yang selesai diperbaiki. F. Dok DLH Tanjungpinang
batampos– Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tanjungpinang secara bertahap melakukan perbaikan sejumlah kontainer bak sampah yang telah rusak. Hal tersebut dilakukan agar tidak menganggu kinerja pelayanan kebersihan di Tanjungpinang.
Kepala DLH Tanjungpinang Riono mengatakan bak sampah milik DLH tersebar di 37 lokasi. Dari jumlah tersebut, yang aktif digunakan sebanyak 55 kontainer. Rinciannya, 12 bak sampah dalam kondisi baik, 27 bak sampah rusak ringan, 4 bak sampah rusak sedang dan 12 rusak berat (1 bak sampah dapat direhab dan 11 bak tidak dapat direhab). “Untuk APBD 2022 ini, ada 7 bak kontainer dalam proses perbaikan bertahap. Kami tidak bisa sekaligus memperbaikinya, karena akan mengganggu kinerja pelayanan kebersihan,” kata Riono.
Bahkan, di APBD perubahan, Walikota komitmen menambahkan anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk perbaikan bak-bak kontainer sampah tersebut. Pihaknya masih memerlukan bak sampah tersebut sehingga perbaikannya dilakukan satu per satu. “Artinya, satu diperbaiki, nanti satu sudah bagus, satu lagi masuk, begitu seterusnya,” terang Riono.
Di tengah keterbatasan anggaran Pemko Tanjungpinang saat ini, Riono mengimbau masyarakat untuk membayar retribusi kebersihan dan sampah. Masyarakat diharapkan membantu pemerintah untuk membayar retribusi persampahan. “Karena salah satu hasil dari retribusi itu nantinya akan dikembalikan dalam bentuk pemeliharaan sarana prasarana, salah satunya bak-bak kontainer sampah itu,” jelasnya. (*)
batampos – Keluhan ibu-ibu dengan tingginya harga cabai di pasar perlahan mulai ditanggapi. Harga cabai kembali turun dibawa Rp 100 ribu per kilogram. Tiga hari sebelumnya harga cabe tembus diatas Rp 110 ribu per kilogram.
Pantauan di sejumlah pasar basah di Batuaji dan Sagulung, cabai setan kini turun ke angka Rp 90 ribu per kilogram. Cabai merah dan sejenisnya kembali ke angka Rp 70an ribu perkilogram. Penyebabnya, stok cabai yang sempat menipis kembali tersedia.
“Karena gagal panen juga kemarin itu, makanya sampai naik diatas Rp 100 ribu. Sekarang mulai turun lagi,” kata Susi, pedagang bumbu dapur di Pasar Aviari, Batuaji.
Sementara sayuran masih stabil dengan harga terbarunya yakni diatas Rp 10 ribu per kilogram. Bayam dan sawi yang sulit berkembang di musim hujan bertahan diangka Rp 15 ribu hingga Rp 18 ribu per kilogram.
Sementara daging juga demikian masih bertahan dengan harga baru. Ayam masih bertahan kisaran Rp 35 ribu perkilogram.
“Mulai naik itu harga sembako. Terigu, telur masih tinggi harganya,” ujar Ernita, pengunjung pasar Aviari. (*)
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/9/2022). ANTARA/Tri M Ameliya.
batampos – Komnas HAM memberikan lima rekomendasi atas kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) kepada pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin.
“Karena kami harus memberikan rekomendasi kepada Pemerintah RI, kami menyampaikan ada lima rekomendasi kami kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo atau Pemerintah RI,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (12/9).
Pertama, ucap Taufan, Komnas HAM meminta pemerintah untuk melakukan pengawasan atau audit kinerja dan kultur kerja di Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memastikan tidak terjadi penyiksaan, kekerasan, atau pelanggaran HAM lainnya.
“Kami sebutkan ini tidak semata-mata berangkat dari kasus Brigadir J, tetapi juga dari data-data pengaduan atau kasus-kasus yang kami tangani selama ini, terutama dalam lima tahun periode di bawah kepemimpinan kami,” ujar dia.
Kedua, Komnas HAM meminta Presiden RI Joko Widodo agar memerintahkan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk menyusun suatu mekanisme pencegahan dan pengawasan berkala terkait dengan penanganan kasus kekerasan, penyiksaan, atau pelanggaran HAM lainnya yang dilakukan Polri ataupun petinggi Polri, seperti yang sekarang terjadi, yakni kasus Brigadir J.
Ketiga, Taufan menyampaikan bahwa pihaknya meminta pemerintah untuk melakukan pengawasan bersama dengan Komnas HAM terhadap berbagai kasus kekerasan, penyiksaan atau pelanggaran HAM lainnya yang dilakukan anggota Polri.
“Jadi, perlu ada mekanisme bersama antara pihak polisi dengan Komnas HAM,” ucap Taufan.
Keempat, Komnas HAM meminta percepatan pembentukan Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak di Polri. Kelima, Komnas HAM meminta pemerintah untuk memastikan bahwa infrastruktur pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), termasuk kesiapan kelembagaan dan ketersediaan peraturan pelaksanaannya, disiapkan.
“Kita tahu, ini UU baru yang diputuskan pada tahun ini sehingga masih membutuhkan kelengkapan infrastrukturnya. Oleh karena itu, kami berharap Pemerintah RI memastikan penyiapan infrastruktur dan peraturan pelaksanaan UU TPKS yang merupakan hasil perjuangan dari begitu banyak aktivis HAM, terutama aktivis perempuan,” jelas Taufan.
Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Komnas HAM juga telah memberikan hasil laporan penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir J kepada pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud MD.
Adapun hasil laporan yang disusun Komnas HAM dibantu dengan Komnas Perempuan tersebut terdiri atas dua kesimpulan. Pertama, Komnas HAM berkesimpulan bahwa telah terjadi exstra judicial killing (pembunuhan di luar hukum) yang dilakukan mantan Kadiv Propam Polri Ferdi Sambo (FS) terhadap Brigadir J.
Kedua, disimpulkan pula bahwa telah terjadi secara sistematik obstruction of justice atau upaya menghalangi proses hukum perkara yang sekarang sedang ditangani Penyidik ataupun Tim Khusus (Timsus) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri).
Terhadap hasil laporan penyelidikan itu, Komnas HAM meyakini para tersangka pantas untuk disangkakan Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana.
“Dari dua kesimpulan pokok itu, kami percaya pengenaan Pasal 340 KUHP yang dilakukan penyidik itu dikunci dua kesimpulan tersebut. Artinya, terduga yang sebentar lagi akan maju ke pengadilan, kami berharap melalui prinsip-prinsip peradilan yang adil, majelis hakim bisa memberikan hukuman yang seberat-beratnya atau setimpal pada apa yang dilakukan tersangka sebagai tindak pidana,” ujar Taufan. (*)
Walikota Batam Muhammad Rudi bersama Danlantamal IV Tanjung Pinang melapas peserta marathon Batam 10 K di depan Pacific Palace Hotel Batuampar, Minggu (11/9). Marathon yang digelar Dinas Parawisata Kota Batam bersama TNI Angkatan Laut diikuti oleh ratusan baik dari batam maupun pelair dari daerah lain dan juga dari Singapura dan Malaysia. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Wali Kota Batam Muhammad Rudi melepas peserta marathon Batam 10 Kilometer (Batam 10K) dan 7,7 K HUT TNI AL di area parkir Pasific Palace Hotel, Batuampar, Minggu (11/9) pagi.
Event ini diikuti lebih kurang 750 peserta. Kegiatan ini turut mengundang perhatian masyarakat untuk menyaksikan langsung peserta lari maraton tersebut.
Ia mengatakan event atau kegiatan merupakan salah satu hal yang mendorong kemajuan sektor wisata. Meskipun masih digelar skala lokal, ke depan pihaknya berkeinginan membuat lomba ini menjadi skala internasional dengan peserta dari luar negeri.
“Karena letak Batam cukup strategis untuk menggelar acara internasional. Saya ingin nanti kegiatan ini bisa digelar lebih besar. Tentu dibarengi dengan peserta dan hadiah yang lebih banyak,” jelasnya.
Untuk mendukung berbagai kegiatan yang selalu ramai tersebut, pihaknya juga menyesuaikan dengan rencana pembangunan. Saat ini jalur pesepeda sudah tersedia di beberapa ruas jalan. Ke depan masih akan ditingkatkan.
Pemko Batam ingin mendukung berbagai kegiatan positif dan komunitas yang ada di Batam. Untuk itu, rencana pembangunan jalur sepeda, agar pesepeda lebih aman dan nyaman akan disejalankan dengan pembangunan infrastruktur jalan di Kota Batam.
Ia menambahkan pengembangan infrastruktur, seperti jalan merupakan bentuk ikhtiar dan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal IV) Laksamana Pertama Kemas M. Ikhwan Madani dalam sambutannya, menyampaikan terimakasih atas kerjasama yang baik dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Bahkan, dirinya turut menggaungkan Batam Kota Baru yang juga diikuti dengan semangat oleh peserta.
“Kami berterimakasih karena dua kegiatan jadi satu, yakni Batam 10K dan juga marathon 7,7 K dalam memaknai HUT AL ke 77 tahun yang juga digelar di 77 kota se-Indonesia,” kata dia.
Ia menyambut baik insiatif Walikota Batam Muhammad Rudi terkait kegiatan kedepannya harus lebih meriah lagi. Bahkan, ia mengaku semangat melihat animo peserta pada kegiatan kali ini.
“Saya sempat ngobrol sama pak wali, ke depan kita gelar yang lebih meriah lagi,” imbuhnya.
Lanjut dia, iven ini adalah salah satu iven setelah pandemi mereda. Menurutnya, Iven ini diniatkan untuk mendukung pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional sesuai semangat ‘Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat’.
“Kegiatan ini akan mendorong sektor lain, tak hanya olahraga namun juga pariwisata dan sektor lainnya,” katanya.
Seperti diketahui, kegiatan ini tak sekadar iven marathon, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) memoles kegiatan ini dengan kepariwisataan atau yang kemudian dikenal dengan Sport Tourism. Menariknya kali ini juga ada peserta favorit, yang pesertanya berpenampilan dengan fashion yang unik.
“Melewati rute yang telah ditentukan, kita menikmati Infrastruktur yang dibangun pak wali. Jalan-jalan sudah lebar,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam Ardiwinata.
Lanjut Ardi, kegiatan ini sejatinya telah lama ada. Namun karena pandemi sempat tidak terselenggara. Menyambut harapan Wali Kota Batam Muhammad Rudi, pihaknya akan kembali menggelar kegiatan ini tahun depan, termasuk mengusahakan kegiatan lainnya seperti sea eagle boat.
Tak lupa Ardi, menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang ikut menyukseskan kegiatan tersebut. Termasuk unsur TNI Polri yang juga ikut menyukseskan kegiatan tersebut. Menurutnya, kesuksesan acara tersebut tak lepas dari kerjasama setiap pihak yang terlibat di dalamnya.
“Kegiatan ini juga diseiringkan dengan rangkaian peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI, HUT TNI AL juga Hari Olahraga Nasional,” ucapnya. (*)
Riskan Mas, pelari asal Medan melewati garis finish dan keluar sebagai juara lomba lari Batam Batuampar 10K, Minggu (11/9). Foto: Disbudpar untuk Batam Pos
batampos – Ratusan pelari maupun penggemar olahraga lari dari berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara antusias mengikuti lomba lari Batam Batuampar 10K (10 kilometer) dengan lokasi start dan finish di depan Pacific Palace Hotel, Batuampar, Minggu (11/9). Kegiatan tersebut bahkan diikuti peserta dari Singapura dan Malaysia.
Tercatat, 750 peserta mengikuti kegiatan yang ditaja oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut (AL) tersebut.
“Luar biasa, sampai subuh tadi (kemarin) masih ada pendaftar. Selain peserta dari Batam dan daerah lain seperti Medan, Riau, Padang hingga Merauke, ada juga peserta dari Malaysia dan Singapura,” ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, Ardiwinata, di lokasi.
Bahkan, sambung Ardi, pihaknya akhirnya membatasi jumlah peserta lantaran yang mendaftar membeludak mencapai ribuan orang. Itu karena, kegiatan olahraga berbalut pariwisata (sport tourism) tersebut digelar ketika Kota Batam baru beranjak dari persoalan pandemi Covid-19. Selain itu, kegiatan yang sebelumnya bernama Batuampar 10K ini telah lama vakum.
“Event ini sudah 6 tahun tak digelar, maka kami hidupkan lagi dan nama acaranya ditambah kata ‘Batam’ di depannya, sehingga skalanya lebih besar,” tuturnya.
Acara ini, lanjut Kepala Dinas, bakal menjadi salah satu event sport tourism yang rutin digelar saban tahun dan menjadi daya tarik wisata. “Melihat antusiasme tahun ini, kami optimistis tahun depan Batam Batuampar 10K bakal digelar lebih besar dan lebih meriah,” ujarnya.
Salah satu peserta, Jeremia, mengaku event Batam Batuampar 10K menjadi daya tarik bagi para pelari maupun penggemar olahraga lari. Karena itu, ia berharap kegiatan ini tahun depan digelar lebih besar dan dibedakan pesertanya berdasarkan kategori.
“Misalnya dibuat kategori 5K, 10K, 15K, jadi peserta juga makin banyak,” kata pria dari Komunitas Pelari MTC Batam tersebut.
Sementara itu, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengapresiasi kegiatan olahraga pariwisata yang sempat vakum tersebut dibangkitkan kembali. Terlebih, Rudi menyebut pembangunan infrastruktur seperti jalan-jalan di Kota Batam, juga sudah lebar dan mampu mengakomodir berbagai kegiatan olahraga.
“Jalan ini milik bersama, silakan dipergunakan sebaik mungkin. Saya pesan, tetap berhati-hati saat berlari, selamat bertanding,” ujar Rudi yang didapuk melepas peserta lari tersebut.
Wali Kota juga berpesan agar gelaran Batam Batuampar 10K pada tahun-tahun selanjutnya, dibuat dengan skala yang lebih besar. Ia meminta agar jumlah peserta tak lagi dibatasi, sehingga ajang tersebut menjadi salah satu kegiatan yang dinanti masyarakat, terutama yang menggemari olahraga lari. Tak lupa, Rudi berpesan agar jumlah hadiah juga terus ditambah.
“Kalau sekarang hadiahnya baru Rp 5 juta, ke depan hadiahnya tingkatkan 3 atau 4 kali lipat lagi,” pesan Rudi yang juga menjabat Kepala BP Batam tersebut.
Seiring pembangunan Kota Batam yang masif, Rudi juga berharap agar hasilnya dapat dinikmati masyarakat, sekaligus menambah pesona pariwisata Kota Batam. Karena itu, ia menyebarkan semangat baru untuk mewujudkan Batam yang madani, modern dan sejahtera.
“Mari gaungkan ‘Batam Kota Baru’. Kami membangun Batam dan alhamdulilah didukung Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Masyarakat juga wajib mendukung kebijakan pengembangan kota ini,” katanya.
Di tempat yang sama, Komandan Pangkalam Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IV, Laksamana Pertama TNI Kemas Muhammad Ikhwan Madani, mengatakan, pihaknya mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemko) Batam karena acara Batam Batuampar 10K dapat disejalankan dengan acara TNI Angkatan Laut (AL) yakni Fun Run 7,7K, sempena peringatan HUT ke-77 TNI AL. Sedianya, acara Fun Run 7,7K ini akan digelar di Tanjungpinang, namun kemudian dipindah ke Batam.
“Animonya sangat besar, ke depan akan diadakan kembali dengan jumlah peserta yang lebih banyak. Ini event pasca pandemi, semoga mendukung peningkatan ekonomi,” ujar Kemas.
Adapun, pemanang dari lomba lari maraton Batam Batuampar 10K ini untuk kategori putra yakni Riskan Mas dari Medan yang menyabet juara 1, kemudian pelari asal Padang yakni Olkumlah yang jadi juara 2 dan Indra, pelari asal Riau yang jadi juara 3. Sedangkan satu lagi adalah juara harapan yang diraih Ahmad Daulay asal Batam.
Sementara kategori putri, dimenangkan oleh Halimah Tunsyakdiah asal Medan, kemudian juara 2 diraih Jihan asal Sumatra Barat, juara 3 diraih Ratna Dewi asal Batam. Sedangkan juara harapan diraih Astrid asal Batam.
Sementara untuk Fun Run 7,7K kategori putra dimenangkan oleh Diho dari Polda Kepri yang meraih juara 1, kemudian Iqbal dari TNI AD Batalyon Tuah Sakti yang meraih juara 2, lalu Alexander dari TNI AD Batalyon Tuah Sakti yang meraih juara 3.
Sementara untuk Fun Run 7,7K kategori putri, pemenangnya adalah Nur Arafah dari Lantamal IV yang meraih juara 1, Novita Desfani dari Polda Kepri yang meraih juara 2 dan Hesti Wahyu Utami dari Lantamal IV yang meraih juara 3.(*)
Bupati Karimun Aunur Rafiq serahkan bantuan alat kerja ke penyuluhan perikanan Kabupaten Karimun.
batampos- Bupati Karimun, Jumat (9/9) menyerahkan bantuan peralatan penunjang kinerja yang berasal dari Dinas Perikanan Kabupaten Karimun. Para penerima terdiri dari penyuluh perikanan dan UPT Perikanan di rumah dinas.
Bantuan yang diberikan terdiri dari laptop, komputer dan printer atau mesin pencetak. Sumber anggaran berasal dari pokok pikiran (Pokir) Ketua DPRD Kabupaten Karimun tahun anggaran 2022.
”Saya berharap para penyuluh yang berada di bawah Dinas Perikanan Mamou untuk meningkatkan pengembangan budidaya perikanan di daerah kita. Selain itu, UPT juga harus mampu melakukan inovasi-inovasi dan menjalin kerja sama dengan kelompok-kelompok nelayan. Sehingga, bisa jadi nilai tambah untuk mereka,” jelas Bupati Karimun, Aunur Rafiq.
Selanjutnya, kata Bupati, mulai saat ini dia secara resmi me-launching atau meluncurkan aplikasi sistem informasi layanan hibah perikanan (SILAH-KAN). Tujuan aplikasi ini untuk mempermudah pelaku utama perikanan dalam mendapatkan layanan hibah sarana prasarana perikanan tanpa harus tatap muka. Dinas Perikanan memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah pelaku utama perikanan mendapatkan berbagai pelayanan.
”Seingga dengan digitalisasi ini, pelayanan yang diberikan lebih efisien, cepat, dan akuntabel. Saya berharap dengan aplikasi ini bisa membantu para pelaku usaha perikanan untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal dari Dinas Perikanan. Apalagi kebanyakan para pelaku utama perikanan tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersebar di wilayah Kabupaten Karimun,” tegas Bupati.
Sementara itu, Kepada Dinas Perikanan Kabupaten Karimun, Ahmadi secara terpisah menyebutkan, bahwa yang diserahkan oleh bupati bukan hibah, namun bantuan operasional untuk petugas lapangan. ”Nilai barang yang diberikan Rp140 jutaan,” paparnya.
Dikatakannya, terkait aplikasi SILAH-KAN, dia berharap tidak ada lagi pelaku utama perikanan yang tidak bisa mendapatkan layanan hibah perikanan
Semuanya mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses layanan di bidang perikanan. Petugasnya di lapangan siap memberikan bantuan jika diperlukan. (*)
batampos – Kejaksaan Agung menunjuk 43 jaksa penuntut umum untuk menuntaskan perkara tindak pidana menghalangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J atau (obstruction of justice), dengan tersangka Irjen Pol. Ferdy Sambo dan enam anggota Polri lainnya.
“Jampidum Kejaksaan Agung telah menunjuk 43 orang Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan telah menerbitkan Surat Perintah Penunjukan JPU (P-16),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (12/9) dikutip dari Antara.
Ia mengatakan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) telah menerima surat pemberitahuan ketetapan tersangka dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri atas nama tersangka Ferdy Sambo, berdasarkan Surat Pemberitahuan Ketetapan Tersangka Nomor: B / 784 / IX / RES.2.5 / 2022 / Dittipidsiber tanggal 01 September 2022.
Dalam surat tersebut dijelaskan, Ferdy Sambo dijerat dengan Pasal 49 juncto Pasal 33 dan/atau Pasal 48 ayat (1) juncto Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan/atau Pasal 221 ayat (1) ke-2 dan/atau Pasal 233 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dalam perkara ini, telah ditetapkan tujuh orang tersangka selain Ferdy Sambo, yaitu Brigjen Pol. Hendra Kurniawan, Kombes Pol. Agus Nur Patria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Chuck Putranto, Kompol Baiquni Wibowo dan AKP Irfan Widyanto.
Tujuh perwira Polri tersebut ditetapkan sebagai tersangka terkait dalam dugaan tindak pidana melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya dan/atau dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik dan/atau menghalangi, menghilangkan bukti elektronik.
“Telah ditetapkannya tujuh tersangka maka untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana Jampidum Kejaksaan Agung telah menunjuk 43 JPU,” kata Ketut.
Irjen Pol. Ferdy Sambo juga ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, ia dijerat Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, ancaman maksimal hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun.
Mantan Kadiv Propam Polri itu ditetapkan sebagai tersangka bersama sang istri Putri Candrawati, dua ajudan-nya Bharada Richard Eliezee, Bripka Ricky Rizal Wibowo dan asisten rumah tangga merangkap sopir, Kuat Ma’ruf. (*)
