batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana membuka peluang menerapkan pasal pencucian uang kepada Rektor Universitas Negeri Lampung (Unila) Karomani. Diduga uang suap dari penerimaan mahasiswa baru dialihkan ke bentuk emas serta tabungan deposito.

“Sepanjang nanti ditemukan bukti cukup untuk terpenuhinya unsur pasal TPPU (tindak pidana pencucian uang) pasti KPK terapkan juga pada perkara ini,” kata pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (22/8).

Ali menekankan, diterapkannya pasal pencucian uang bisa memaksimalkan pemulihan aset dari perbuatan korupsi. Untuk itu, KPK bakal terus melakukan penelusuran lebih lanjut dalam kasus tersebut.

“Fokus KPK saat ini dalam setiap penanganan perkara korupsi tidak hanya pada aspek pemenjaraan, namun perampasan hasil korupsi yang dinikmati para koruptor dapat dimaksimalkan,” tegas Ali.

KPK menetapkan empat tersangka yakni Rektor Unila, Karomani; Wakil Rektor I bidang Akademik Unila, Heryandi; Ketua Senat Unila, Muhammad Basri; serta swasta, Andi Desfiandi. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penerimaan calon mahasiswa baru di Unila.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers menjelaskan, Karomani diduga memasang tarif Rp 100 juta sampai dengan Rp 350 juta untuk meluluskan seleksi mahasiswa baru tahun 2022.

“Karomani juga diduga memberikan peran dan tugas khusus untuk Heryandi, Muhammad Basri dan Budi Sutomo untuk mengumpulkan sejumlah uang yang disepakati dengan pihak orang tua peserta seleksi yang sebelumnya telah dinyatakan lulus berdasarkan penilaian yang sudah diatur Karomani,” ujar Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Minggu (22/8).

Karomani diduga memerintahkan Mualimin untuk turut mengumpulkan sejumlah uang dari
para orang tua peserta seleksi yang ingin dinyatakan lulus oleh Karomani. Andi Desfiandi sebagai salah satu keluarga calon peserta seleksi Simanila diduga menghubungi Karomani untuk bertemu dengan tujuan menyerahkan sejumlah uang karena anggota keluarganya telah dinyatakan lulus Simanila atas bantuan Karomani.

“Mualimin selanjutnya atas perintah Karomani mengambil titipan uang tunai sejumlah Rp 150 juta dari Andi Desfiandi di salah satu tempat di Lampung,” ungkap Ghufron.

Seluruh uang yang dikumpulkan Karomani melalui Mualimin yang berasal dari orang tua calon mahasiswa yang diluluskan Karomani berjumlah Rp 603 juta dan telah digunakan untuk keperluan pribadi Karomani sekitar Rp 575 juta.

Selain itu, KPK juga menemukan adanya sejumlah uang yang diterima KRM melalui Budi Sutomo dan Muhammad Basri yang berasal dari pihak orang tua calon mahasiswa yang diluluskan Karomani yang juga atas perintah Karomani uang tersebut telah dialih bentuk menjadi tabungan deposito, emas batangan dan juga masih tersimpan dalam bentuk uang tunai dengan total seluruhnya sekitar Rp 4,4 miliar.

AD selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi.

KRM, HY, dan MB selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mengatakan, kasus pembunuhan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat yang menjerat mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo harus menjadi momentum bagi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan bersih-bersih institusi Polri, dikutip dari Antara.

“Kejadian dan masukan publik ini harus menjadi evaluasi dan momen penting bagi Kapolri untuk melakukan pembenahan dan membersihkan institusi Polri dari oknum-oknum anggotanya yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran,” kata Didik dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Didik menyebut, Polri tak bisa menutup mata dari besarnya atensi publik terkait dengan kasus kematian Brigadir J. Menurutnya, saat ini banyak spekulasi yang berkembang di publik yang bukan saja terkait dengan kasus penembakannya.

Anggota DPR itu menyebut muncul berbagai dugaan, persoalan seputar profesionalitas Polri, dan penyimpangan-penyimpangan yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum polisi yang diungkap publik.

“Apapun bentuk informasi dan masukan publik itu, saya berharap agar Kapolri bisa bijaksana untuk melakukan pendalaman dan menindaklanjuti dengan langkah-langkah yang cepat dan terukur,” ujarnya.

Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Tim Khusus Polri telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka antara lain Ferdy Sambo, istri Ferdy Sambo Putri Candrawathi, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, Bripka Ricky Rizal atau Bripka RR, dan asisten rumah tangga Sambo Kuwat Maruf.

Mereka dijerat Pasal 340 subsidair Pasal 338 juncto Pasal 55 juncto Pasal 56 KUHP. Pasal 340 mengatur pidana terkait pembunuhan berencana dengan ancaman pidana hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, atau penjara 20 tahun.

Selain itu, terdapat enam perwira polisi yang diperiksa lantaran diduga melakukan tindak pidana dengan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Dari enam nama tersebut salah satunya adalah Ferdy Sambo. (*)

Reporter: JP Group

batampos –  Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mahfud MD menegaskan, dirinya tidak pernah melontarkan pernyataan Kapold Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran akan menyusul Irjen Ferdy Sambo dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Bantahan ini disampaikan Mahfud dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8).

“Saya enggak pernah bilang Kapolda Metro Jaya akan susul, nggak pernah saya bilang,” kata Mahfud.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) ini justru mengira Fadil Imran juga terkena prank atau rekayasa skenario yang dibuat Ferdy Sambo di awal-awal laporan kemarian Brigadir J.

Sebab, lanjutnya, pada laporan awal, Mabes Polri merilis keterangan bahwa Brigadir J tewas usai insiden baku tembak dengan Bharada E. Bahkan beredar video, Fadil sempat bertemu hingga memeluk Ferdy Sambo atas kasus yang dialami rekan sejawatnya tersebut.

“Saya malah sampai sekarang itu enggak terpikir kalau Kapolda Metro Jaya bagian dari itu. Saya berpikirnya terus terang, dia kena prank juga ketika peluk nangis bersama Sambo, itu dalam pikiran saya, mungkin saat itu Sambo bisikin, saya ini dizalimi bang sehingga dipeluk-peluk gitu dalam pikiran saya,” ungkap Mahfud.

Oleh karena itu, Mahfud pun menduga Fadil Imran terjebak atas rekayasa permainan Ferdy Sambo pada awal kasus ini terjadi. Rekayasa kasus ini juga menimpa Kompolnas hingga Komnas HAM.

“Saya menduga ya kena prank juga seperti yang Kompolnas, Komnas HAM dan sebuah pimpinan redaksi televisi besar itu,” pungkas Mahfud. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran belakangan disebut-sebut terseret kasus pembunuhan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Fadil diisukan akan diperiksa Inspektorat Khusus (Itsus) bentukan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo membantah kabar tersebut. Tidak ada rencana pemeriksaan Fadil Imran. ”Tidak ada (pemeriksaan kepada Fadil), info dari Itsus,” kata Dedi saat dihubungi, Minggu (21/8).

Selain Fadil, ada dua Kapolda lagi yang disebut-sebut juga akan diperiksa dalam kasus itu. Mereka adalah Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol R.Z. Panca Putra Simanjuntak.

Namun, Dedi juga memastikan kabar itu tidak benar. ”Iya tidak ada info dan sama-sama nunggu,” jelas Dedi.

Diketahui, 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Mereka adalah Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, Brigadir Kepala Ricky Rizal (RR), Irjen Pol Ferdy Sambo (FS), KM, dan yang terbaru adalah Putri Chandrawathi.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Untuk eksekutor penembak adalah Bharada E.

”RE melakukan penembakan korban,” kata Agus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (9/8).

Kemudian RR dan KM berperan membantu serta menyaksikan penembakan. Terakhir Ferdy Sambo yang memerintahkan penembakan. ”FS menyuruh melakukan dan menskenario, skenario seolah-olah tembak menembak,” jelas Agus.

Sedangkan Putri terekam CCTV berada di lokasi dan ikut serta dalam proses pembunuhan berencana kepada Brigadir J. ”(PC) mengikuti dan melakukan perencanaan pembunuhan Brigadir J,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana subsider pasal 338 KUHP tentang pembunuhan juncto pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Bandara Internasional Changi di Singapura terus berbenah menjadi bandara terbaik berkelas dunia. Kali ini, pengelola membangun terminal 5 (T5) yang kelak akan dijadikan sebagai tujuan bisnis dan gaya hidup baru di negara tetangga itu.

BACA JUGA:
Dampak Penghapusan Pasal 377A, Konten LGBTQ Diawasi Ketat di Singapura

“Changi dirancang ulang kembali. Pengembangan T5 sudah berjalan. Ini menjadi tujuan bisnis dan gaya hidup baru di Singapura. Selain itu dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak bagi warga kita,” ungkap Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong dalam pidato nasionalnya, Minggu (21/22/2022) malam.

Pembangunan T5 di tengah pandemi ini, menurut Lee sangat efisien dan hemat energi. “Pembangunan tak mengganggu aktivitas bandara. Masih beroperasi dengan aman dan fleksibel. Ini juga termasuk dapat meningkatkan dan menurunkan biaya operasi, serta mengisolasi penumpang dari penerbangan yang berbeda untuk membatasi infeksi silang,” tegasnya.

Pantauan Batam Pos, Kamis (18/8/2022) lalu,  terminal lima ini turut mempengaruhi bangunan terminal dua di bagian timur Changi, mulai dari bagian atas stasiun MRT Changi hingga akses menuju kantin karyawan.

“Distrik T5 ini akan memiliki kantor, pusat kerja cerdas, ruang konferensi fleksibel serta aula, hotel, apartemen berlayanan, dan ruang publik,” ujar Otoritas Pembangunan Kembali Perkotaan (URA) Singapura.

Dalam lembar fakta, Kementerian Perhubungan (MOT) mengatakan T5 dirancang dengan fleksibilitas untuk mengoperasikan sub-terminal yang lebih kecil saat dibutuhkan. Ini akan memiliki ruang yang dapat diubah selama kontinjensi, seperti untuk pengujian atau pemisahan penumpang berisiko tinggi.

“Ketentuan khusus untuk mengurangi penularan penyakit juga akan dikerahkan di T5. Ini termasuk sistem tanpa kontak di titik kontak penumpang, serta sistem ventilasi yang ditingkatkan yang dapat diaktifkan selama pandemi untuk meningkatkan penggunaan udara segar dan meminimalkan pencampuran udara, ”kata kementerian.
Iklan

T5 akan menjadi Green Mark Platinum Super Low Energy Building sebagaimana disertifikasi oleh Building and Construction Authority, tambah MOT. Bangunan ini dibangun dengan minimaliasi karbon. Untuk mengurangi jejak karbonnya, panel surya, sistem manajemen gedung pintar, serta pendinginan distrik , terminal ini akan dipasang penyimpanan energi panas.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Singapura, S Iswaran menyebutkan, proyek T5 ini merupakan proyek tertunda mereka akibat pandemi Covid-19. “Sempat berhenti selama dua tahun, pembangunan kini dilanjutkan,” ungkapnya. (*)

Reporter: Chahaya Simanjuntak