batampos – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Barelang dalam 3 bulan ini menindak 6 kasus perjudian di Batam. Kasus tersebut yakni sie jie, kartu song, pimpong, dan gelanggang permainan (gelper).

Dalam kasus ini, polisi turut mengamankan 21 orang tersangka, yang terdiri dari pemain, pengelola, bandar, dan pemilik. Serta sejumlah barang bukti berupa uang tunai, buku rekapan, kartu song, dan mesin gelper.

Kapolresta Barelang, Nugoroho Tri Nuryanto mengatakan penindakan judi tersebut merupakan atensi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kapolri meminta seluruh Kapolda dan Kapolres untuk menindak seluruh perjudian di wilayah masing-masing.

“Jadi apapun kegiatan yang ada unsur judi di Batam, pasti kita tindak,” ujar Nugroho di Mapolresta Barelang, Selasa (23/8) siang.

Untuk kasus sie jie, ditindak pada 17 Agustus di warung kawasan Jodoh, Batuampar, dan kartu song di kawasan Batuampar. Sedangkan judi pimpong ditindak di kawasan Batu Selicin, Lubukbaja, dan 2 kasus gelper di Teluk Bakau, Nongsa, dan Kampung Aceh, Mukakuning.

Diketahui, permainan gelper banyak digemari masyarakat, khususnya orang dewasa hingga anak-anak. Bahkan, mesin ini dioperasikan di sejumlah pusat perbelanjaan atau mall.

Belakangan, mesin gelper seperti tembak merak, ikan, dan kumbang diperjudikan. Koin yang digunakan untuk mengoperasikan mesin tersebut ditukarkan dengan uang tunai.

Untuk mengelabui petugas, pengelola lokasi perjudian gelper mengubah cara transaksi uang. Para pemain yang menang nantinya akan menukarkan koin dengan hadiah seperti kotak rokok atau kotak ponsel. Kemudian hadiah tersebut ditukarkan lagi dengan uang di luar arena gelper.

Terkait pengoperasian mesin gelper ini, kata Nugroho, para pemilik harus mengantongi izin dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Batam.

“Gelper itu harus ada izin. Izinnya permainan ketangkasan dan bayar pajak juga,” katanya.

Selain itu, pengoperasian mesin gelper dilarang untuk bertransaksi uang. Seharusnya, sambung Nugroho, pengelola gelper menyediakan hadiah untuk pemain yang menang.

“Seperti di mall-mall yang dimainkan anak-anak itu dengan hadiah. Nah, jika ada transaksi uang, berarti itu judi. Ini yang akan kita tindak,” tegasnya.

Nugroho menambahkan untuk memperjelas aturan pengoperasian mesin gelper ini, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kota Batam.

“Solusinya kita akan berkoordinasi dengan Pemko. Maka yang tidak ada izin akan kita sikat,” tutupnya.(*)

Reporter: YOFI YUHENDRI

batampos – Provinsi Kepri hingga saat ini belum memiliki Rumah Sakit Jiwa (RSJ) sehingga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang akan menjalani perawatan lanjutan harus dikirim ke Pekanbaru.

Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Batam, Leo Putra, mengatakan, untuk penanganan ODGJ ini berada di bawah Dinsos.

“Jika ODGJ merupakan orang terlantar dan dilaporkan keberadaannya oleh warga, akan ditindaklanjuti. Sedangkan jika masih memiliki keluarga, itu tidak masuk dalam tanggung jawab pemerintah,” ujarnya, Selasa (23/8/2022).

Ia menjelaskan, jika ada ODGJ terlantar akan ada tindakan perawatan yang dilakukan.

“Kalau masih ada keluarga itu tanggungjawab kerabat mereka,” tuturnya.

Leo menjelaskan, untuk perawatan ODGJ saat ini sudah ada di RSBP Batam, dan Rumah Sakit Soedarsono Darmosoewito yang berada di Kabil.

Rumah sakit menyediakan perawatan dan rawat inap untuk ODGJ. Bahkan di puskesmas sudah ada pelayanan untuk gangguan kejiwaan tersebut.

Mekanisme atau teknis untuk perawatan ini adalah yang pertama ODGJ ini akan ditempatkan di shelter milik Dinsos-PM.

Saat ini ada kurang lebih empat ruangan untuk menampung ODGJ. Selanjutnya, nanti Dinsos akan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit, terkait penanganan ODGJ ini.

“Nanti akan dirujuk ke rumah sakit untuk diberikan perawatan sebagai bentuk tindak lanjut,” sebutnya.

Namun jika, pasien tidak tertangani dengan baik di Batam, maka pihaknya akan mengirim ODGJ ke rumah sakit jiwa (RSJ) yang berada di Pekanbaru.

Hal ini karena sampai saat ini untuk Provinsi Kepri belum ada RSJ, sehingga harus dikirim ke Pekanbaru.

“Ini adalah tindakan berikutnya, setelah semua tahap penanganan ODGJ di Batam dilaksanakan,” imbuhnya.

Ia mengimbau kepada masyarakat, jika merasa ada gangguan ketertiban umum yang diakibatkan oleh ODGJ, untuk melaporkan keberadaan mereka kepada Dinsos.

Hal ini nantinya akan ditindaklanjuti, dengan penjemputan ODGJ, agar bisa mendapatkan perawatan.

“Kalau ada laporkan saja,” tutupnya.

Reporter: Yulitavia

batampos – Hingga saat ini Pelabuhan Feri Internasional Sekupang belum beroperasi. Hal ini dikarenakan belum selesainya masalah pembayaran oleh pihak Indodarma Corpora (IDC) kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait.

“Saat ini masih terus dilakukan komunikasi untuk serah terima aset dari IDC ke BP Batam. Masih dalam proses,” ujarnya.

Ia melanjutkan, IDC merupakan pengelola dari Pelabuhan Feri Internasional Sekupang berdasarkan kontrak bersama BP Batam.

Namun, karena pandemi Covid-19 sehingga berhentinya operasional pelabuhan, menyebabkan permasalahan pembayaran sesuai dengan kontrak.

Namun, saat disinggung berapa nilai pembayaran yang tersendat, Ariastutu enggan membeberkannya. Sebab, hal itu tidak bisa dibuka ke publik.

“Tidak boleh keluar (tunggakannya). Karena masih dalam proses,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan, Pelabuhan Internasional Sekupang sudah dihentikan kegiatan operasionalnya dan ditarik pengelolaannya oleh BP Batam.

Alasannya, terdapat kendala pembayaran dari pengelola sebelumnya kepada BP Batam.

Proses pemberhentian operasional di Pelabuhan Internasional Sekupang diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI).

“Jadi saya hentikan dulu. Jadi untuk operasional langsung berada di bawah BP Batam. Makanya sekarang belum aktif lagi pelabuhannya, meskipun wisman sudah mulai ramai ke Batam,” ujarnya beberapa waktu yang lalu. (*)

Reporter: Eggi Idriansyah