batampos – Kick Off Sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) diwarnai aksi protes. Sejumlah perwakilan koalisi masyarakat sipil menentang agenda tersebut. Mereka berpandangan sosialisasi itu menunjukkan bahwa pemerintah menutup ruang partisipasi publik. Di sisi lain, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) menyatakan bahwa mereka terbuka terhadap masukan publik.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly setelah kick off dilaksanakan di Jakarta pada Selasa (23/8), timnya akan keliling ke sebelas kota di Indonesia. ”Kami akan kunjungi untuk menampung masukan-masukan tentang 14 poin yang kemarin membuat pembahasan Undang-Undang KUHP terhenti,” ungkap dia saat diwawancarai usai menghadiri agenda yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) itu.

Lewat cara itu, pemerintah berusaha menampung kritik, saran, dan masukan yang disampaikan berkenaan dengan RKUHP. ”Kami harapkan nanti dengan masukan, dengan sosialisasi ke daerah, kami dapat menampung masukan dari elemen masyarakat,” terang Yasonna. Berbagai elemen masyarakat yang dimaksud oleh Yasonna terdiri atas akademisi, tokoh agama, organisasi masyarakat atau ormas, dan lainnya.

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menyampaikan bahwa KUHP merupakan aturan warisan Belanda yang harus diganti. Sebabnya tidak lain karena saat ini masyarakat Indonesia sudah berubah. ”Dari masyarakat terjajah menjadi bangsa merdeka. Maka hukum kolonial harus diganti dengan hukum nasional,” jelasnya.

Menurut Mahfud, RKUHP saat ini relatif sudah siap diundangkan dan dapat dikatakan sudah siap diberlakukan. Namun demikian, sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Agustus lalu, RKUHP kembali disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat. ”Presiden meminta agar kementerian, lembaga terkait mendiskusikan lagi dengan akademisi, ormas-ormas, civil society organization, dan lain-lain dari pusat sampai ke daerah-daerah,” ujarnya.

Di sisi lain, pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Citra Referandum, menyatakan bahwa Aliansi Nasional Reformasi KUHP menolak agenda kick off tersebut. ”Karena forum ini hanya forsum sosialisasi satu arah. Sementara partisipasi bermakna tidak hanya satu arah,” tegasnya. Menurut dia, selama RKUHP diproses bertahun-tahun, pendapat aliansi tidak pernah didengar oleh pemerintah.

Padahal, Citra menyatakan, RKUHP merupakan hukum publik. Sehingga penting bagi pemerintah untuk mendengar masukan dari publik. ”RKUHP itu akan mengkriminalisasi orang kecil. Terutama orang yang menyampaikan protes ketika kelaparan. Kita mau melakukan protes lalu kemudian juga ditangkap dengan pasal pidana terhadap demonstrasi unjuk rasa. Itu salah satu bagiannya,” beber dia setelah diminta keluar ruang acara.

Saat Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan paparannya, Citra dan beberapa anggota Aliansi Nasional Reformasi RKUHP membentang beberapa spanduk. Diantaranya yang bertuliskan SEMUA BISA KENA. Kemudian Citra dan kawan-kawannya juga meneriakan seruan yang menyatakan bahwa sosialisasi bukan partisipasi. Di luar tempat acara, aliansi tersebut juga melakukan demonstrasi.

Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia Adam Putra Firdaus menyatakan bahwa, acara yang diselenggarakan oleh Kemenkominfo itu merupakan forum satu arah. ”Masyarakat di sini hadir bukan untuk didengarkan. Kita yang harus mendengarkan,” imbuhnya. Padahal, dalam RKUHP saat ini masih ada beberapa pasal bermasalah. Termasuk pasal kolonial termasuk pasal penghinaan presiden yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Adam, pihaknya menyesalkan hal itu. ”Pasal penghinaan pemerintah yang sah sudah dibatalkan MK, dimasukkan lagi (dalam RKUHP). Padahal MK mengamanatkan bahwa pasal seperti itu tidak boleh dibawa lagi dalam RKUHP,” beber dia. Karena itu, bersama Aliansi Nasional Reformasi RKUHP menolak agenda tersebut. ”Pemerintah tidak mendengar kami selama ini. Pemerintah keukeuh dan bilang RKUHP dekolonialisasi, mana buktinya,” tegas dia.

Menanggapi aksi protes tersebut, Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej menyatakan bahwa hal itu biasa dan merupakan bagian dari demokrasi. ”Di satu sisi mereka meminta untuk didengarkan. Tapi, mereka tidak mau mendengarkan apa yang kami sampaikan,” jelas Edward. Dia mengakui, dirinya juga pernah menjadi mahasiswa dan menyampaikan kritik kepada pemerintah. Namun dengan cara yang beda. ”Saya dulu menawarkan solusi,” ujarnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) mengunjungi Irjen Ferdy Sambo di Mako Brimob kemarin (23/8). Ketua LPAI Seto Mulyadi menyampaikan, Sambo setuju jika LPAI memberikan pendampingan psikologis kepada anak-anaknya.

’’Sudah kami sampaikan, akan mau menemui anak-anak Pak FS dan Ibu PC. Nah, lalu oleh pihak Mabes Polri disarankan minta izin langsung kepada orang tuanya. Maka, kami tadi minta izin bertemu dengan Pak FS ini dan pada prinsipnya diizinkan. Bahkan, beliau menyampaikan terima kasih atas kepedulian kepada putra-putrinya yang mungkin saat ini mengalami perundungan, terutama dari media sosial,’’ papar Kak Seto, sapaannya, di depan Mako Brimob.

Kak Seto berharap semua pihak menjunjung tinggi Undang-Undang Perlindungan Anak. Caranya dengan tidak melakukan bullying kepada anak-anak tersangka. Selanjutnya, LPAI akan bertemu dengan Putri Candrawathi untuk kembali meminta izin. ’’Kami harus berkomunikasi juga dengan teman-teman dari lembaga-lembaga lain supaya tidak saling bertubrukan,’’ katanya. (*)

Reporter: JP Group

batampos– Akhirnya Najib Tun Razak masuk penjara. Mantan Perdana Menteri Malaysia itu mulai menjalani hukuman 12 tahun di Penjara Kajang.

Berdasarkan laporan Bernama, Najib Tun Razak tiba di Penjara Kajang, Selangor, Selasa, sekitar pukul 18.47 waktu setempat untuk menjalani hukumannya, setelah panel hakim Mahkamah Persekutuan menolak upaya banding yang diajukan terkait kasus penyalahgunaan dana SRC International Sdn Bhd sebesar 42 juta ringgit Malaysia (Rp183,85 miliar).

Najib juga harus membayar denda sebesar RM210 juta atau setara dengan Rp693,79 miliar.

Pada akhir persidangan hakim mengumumkan surat perintah untuk Najib mulai menjalani hukuman penjara.

BACA JUGA: Malaysia Tolak Banding Kasus Korupsi Istri Mantan PM Najib Razak

Ketua Majelis Hakim Tun Tengku Maimun Tuan Mat mengatakan, setelah memeriksa bukti, dalil dan catatan banding, permohonan banding tidak beralasan.

Tun Tengku Maimun yang memimpin majelis hakim yang terdiri dari lima orang menolak permohonan kasasi Najib untuk mengesampingkan keyakinan dan hukumannya oleh Mahkamah Tinggi pada 28 Juli 2020.

Penasihat utama Najib yakni Hisyam Teh Poh Teik sempat meminta penundaan eksekusi sambil menunggu aplikasi peninjauan terhadap keputusan hari ini. Namun permohonannya ditolak.

Hakim lain dalam panel tersebut adalah Hakim Ketua Sabah dan Sarawak Abang Iskandar Abang Hashim dan hakim Pengadilan Federal Nallini Pathmanathan, Mary Lim Thiam Suan dan Mohamad Zabidin Mohd.

Penjara KajangPenjara Kajang terletak di kawasan Sungai Jelok, Kajang, lebih kurang tiga kilometer (km) dari bandar Kajang dan sekitar 30 km tenggara Kuala Lumpur.

Berdasarkan informasi dari portal resmi Jabatan Penjara Malaysia di bawah Kementerian Dalam Negeri, penjara tersebut mulai dibangun pada 1975 di atas tanah seluas 161,3 hektare (ha), dan beroperasi penuh pada 1985.

Sebelumnya penjara tersebut dikenali sebagai Penjara Pusat Selangor yang merupakan salah satu dari 38 institusi penjara yang terletak di bawah administrasi Jabatan Penjara Malaysia.

Awalnya penjara tersebut hanya menampung 30 narapidana yang dibawa setiap hari dari Penjara Pudu di Kuala Lumpur pada Oktober 1980. (*)

reporter: antara

batampos – Lampung diguncang Gempa. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan, gempa dengan magnitudo (M) 5, Rabu (24/8) dini hari sekitar pukul 02.46 WIB.

Episenter gempa terletak pada koordinat 6,34° LS ; 103,67° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 119 Km arah Selatan Kota Krui, Lampung pada kedalaman 43 km.

“Gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas subduksi Lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah Lempeng Eurasia, tepatnya di zona Megathrust,” kata Plt. Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

BACA JUGA: Bali Gempa, Getaran Terasa di Jawa Timur sampai NTB

Daryono juga mengatakan, gempa tektonik tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

“Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami,” ujarnya.

Pemantauan yang dilakukan oleh pihak BMKG juga menemukan belum adanya indikasi gempa susulan.

“Hingga pukul 03.05 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan,” kata dia.

BMKG mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Masyarakat juga diminta menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa tersebut.

“Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum anda kembali kedalam rumah,” demikian disampaikan BMKG dalam keterangannya.

Sebelumnya gempa dengan magnitudo 6,3 juga mengguncang wilayah Bengkulu pada Selasa sekitar pukul 21.31 WIB.

Episentrum gempa berada di 64 kilometer barat daya Kaur, Bengkulu, lokasi berada di 5.22 derajat Lintang Selatan dan 102.95 derajat Bujur Timur dengan kedalaman 12 kilometer.

BMKG juga memprediksi gempa yang mengguncang Bengkulu tersebut tidak berpotensi tsunami. (*)

reporter: antara

batampos – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tak mau tanggung-tanggung membersihkan jaringan Irjen Ferdy Sambo di kepolisian. Kemarin (23/8) sebanyak 24 personel yang menjadi kaki tangan Sambo dimutasi ke Divisi Pelayanan Markas (Yanma) Polri. Mereka dimutasi karena dugaan keterlibatan dalam penghalangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Sesuai dengan telegram nomor ST/1751/VIII/KEP/2022, sebanyak 24 personel tersebut berasal dari beberapa satuan kerja. Antara lain, divpropam, Polda Metro Jaya, Polres Metro Jaksel, hingga Satlantas Polda Jateng. Perinciannya, 10 orang dari divpropam, 2 orang dari Bareskrim, 2 personel dari Korbrimob perbantuan ke propam, 9 personel dari Polda Metro Jaya dan Polres Jaksel, serta 1 personel dari Polda Jateng yang diperbantukan ke Propam Polri. ”Pangkatnya mulai Kombespol hingga Bharada,” papar Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo. ”Mutasi ini sesuai dengan rekomendasi dari Inspektorat Khusus,” lanjutnya.

Ke-24 personel yang dimutasi tersebut adalah Kabagrenmin Divpropam Kombespol Murdani Budi Pitono, Kabaggakkum Roprovos Divpropam Kombespol Susanto, Pemeriksa Utama Propam Polri Kombespol Leonardo David Simatupang, mantan Kapolres Metro Jaksel Kombespol Budhi Herdi Susianto, Kanit I Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri AKBP Ari Cahya, Kasubdit III Ditreskrimum Polda Metro Jaya (PMJ) AKBP Handik Zusen, dan Wadirkrimum PMJ AKBP Jerry Raymond Siagian.

Lalu, Kasubdit V Ditreskrimum PMJ AKBP H. Pujiyarto, Kasubdit I Ditreskrimum PMJ AKBP Raindra Ramadhan Syah, Kanit II Subdit IV Ditreskrimum PMJ Kompol Abdul Rahim, Kanit V Subdit I Ditreskrimum PMJ Kompol Dermawan Kristianus Zendrato, Kanit II Subdit I Ditreskrimum PMJ AKP Bhayu Vhishesha, Kasubnit I Subdit II Dittipidum AKP Irfan Widyanto, Panit II Unit III Den A Ropaminal Divpropam Polri AKP Idham Fadilah, Paur Subbagsumda Bagrenmin Divpropam Polri AKP Dyah Chandrawati, Panit I Unit I Den A Ropaminal Divpropam Polri Iptu Hardista Pramana Tampubolon, dan Pamin Den A Ropaminal Divpropam Polri Iptu Januar Arifin.

Selanjutnya, Kasubnit I Unit I Satrekrim Polres Metro Jaksel Ipda Arsyad Daiva Gunawan, Satlantas Polres Brebes Polda Jateng Bripka Ricky Rizal Wibowo, Roprovos Divpropam Polri Brigpol Frillyan Fitri Rosadi, Banum Urtu Roprovos Divpropam Polri Briptu Firman Dwi Ariyanto, Banit Den A Ropaminal Divpropam Polri Briptu Sigid Mukti Hanggono, Ton 3 KL Markas Yon D Resimen I Paspelopor Korbrimob Polri Bharada Sadam, dan terakhir anggota Ton 2 KL 1 Yon C Resimen I Paspelopor Korbrimob Bharada Richard Eliezer Pudhihang Lumiu.

Mutasi itu merupakan kali kedua. Dalam mutasi gelombang pertama, yang disasar adalah para jenderal dan perwira menengah. Semua ’’dikotak’’ masuk ke Divisi Yanma Polri. Divisi Yanma Polri selama ini dikenal sebagai tempat buangan anggota Polri yang terlibat masalah.

Pengamat kepolisian Bambang Rukminto mengatakan, mutasi terhadap anak buah Sambo itu bisa menjadi momentum untuk membenahi internal kepolisian. ’’Untuk membenahi perilaku semua anggota,” ujarnya.

Dia menyarankan ada evaluasi terhadap peraturan-peraturan yang tidak detail sehingga bisa memberikan arahan bila terjadi hal semacam itu di kemudian hari. ”Jangan sampai kasus semacam ini terulang,” ungkapnya.

Pada bagian lain, sumber Jawa Pos (jaringan batampos.co.id)  menyebutkan bahwa Irjen Ferdy Sambo berencana untuk mundur dari Polri. Sambo memilih mundur ketimbang nanti dipecat dari Polri. Sangat mungkin Sambo akan menyatakan mundur saat disidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Menurut Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo, sidang KKEP rencananya digelar Kamis (25/8).

Namun, lanjut Dedi, pimpinan sidang KKEP belum ditentukan. Menurut dia, hal itu diketahui setelah surat perintah KKEP diterbitkan. ”Tunggu sprin dulu,” terang jenderal bintang dua tersebut.

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Ketut Sumedana menyampaikan, pihaknya telah menerima berkas-berkas perkara menyangkut pembunuhan berencana terhadap Yosua. Total ada empat berkas yang sudah diterima Kejagung. Seluruh berkas itu lantas diteliti tim jaksa penuntut umum (JPU) pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (JAM Pidum).

Menurut Ketut, penelitian empat berkas itu dilakukan sejak Jumat (19/8) pekan lalu. ”Sejak Jumat sampai 14 hari ke depan kami masih melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut,” terang dia kepada awak media di Jakarta kemarin. Serupa dengan masyarakat luas, pihaknya juga berharap proses hukum perkara tersebut berlangsung cepat. Untuk itu, koordinasi antara JPU dan penyidik juga intens.

Selain empat berkas perkara, Ketut mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) atas tersangka Putri Candrawathi. SPDP itu diterima pada Senin (22/8). ”Yang untuk istrinya (Irjen Ferdy Sambo) kami masih menerima SPDP, berkasnya belum ada,” bebernya. Sejauh ini, lanjut dia, proses hukum perkara tersebut di Kejagung berjalan lancar. Tidak ada kendala berarti yang ditemukan Korps Adhyaksa.

Berkaitan dengan rekonstruksi yang belum dilaksanakan, Ketut menyampaikan bahwa rekonstruksi pasti dilakukan. Sebab, itu penting untuk menunjang pembuktian. ”Biasanya kerja sama antara JPU dan kepolisian untuk turun langsung ke lapangan (untuk melakukan rekonstruksi),” jelasnya. (*)

Reporter: JP Group