Petugas BKP Tanjungpinang memeriksa puluhan kotak sayur dan cabai yang dibawa dari Batam. F .ist
batampos-Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas II Tanjungpinang mengirimkan kembali pulukan kotak sayur dan cabai seludupan yang masuk dari Batam.
Kepala BKP Kelas II Tanjungpinang, Raden Nurcahyo mengatakan upaya penyeludupan komoditas pertanian masih saja terjadi, padahal pengurusan persyaratan karantina tidaklah sulit.
“Kita melakukan penolakan komoditas sayuran segar asal Batam yang diangkut dengan kapal kayu, sayuran tersebut diduga tidak jelas jaminan kesehatannya sehingga dikembalikan ke daerah asal,” kata Raden, Senin (22/8).
Dijelaskan Raden, sayur merupakan komoditas pertanian yang termasuk media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), sehingga setiap lalu lintasnya wajib dilengkapi dengan sertifikat kesehatan tumbuhan dari daerah asal.
“Sayur dan kacang hijau yang ditolak ke daerah asal tersebut merupakan barang tegahan Bea dan Cukai Tanjungpinang, dari hasil operasi satgas patroli lautnya,” papar Raden.
Karena tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan tumbuhan dari daerah asal, lanjut Raden komoditas pertanian yang terdiri dari 40 kotak wortel, 36 kotak brokoli, 40 karung cabe dan 42 karung kacang hijau dilakukan penegahan.
“Setelah pemilik dipastikan tidak dapat melengkapi dokumen KT12, maka komoditas tersebut dilakukan penolakan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan sertifikat kesehatan tumbuhan yang diterbitkan oleh Badan Karantina Pertanian merupakan jaminan kesehatan bagi komoditas pertanian, sebelum diterbitkannya sertifikat tentunya pejabat BKP akan melakukan serangkaian pemeriksaan terlebih dahulu.
“Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, setiap lalu lintas OPTK yang tidak dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan akan dilakukan penahanan, penolakan bahkan sampai pemusnahan,” ujarnya.
Pemusnahan merupakan tindakan terakhir yang dilakukan apabila, pemilik tidak bersedia membawa kembali ke daerah asal atau bila ditemukan adanya OPTK setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium. (*)
Ilustrasi pendidikan anak usia dini (ANTARA/Shutterstock/Wee Dezign)
batampos- Ada untungnya memasukkan anak ke sekolah formal sejak usia dini. Namun sebelum memutuskan, ada beberapa hal yang penting untuk menjadi bahan pertimbangan.
Damar Wijayanti, Montessori & Certified Positive Discipline Parents Educator mengatakan penting bagi para orang tua untuk memahami kondisi anak sebelum mendaftar sekolah. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengenalkan berbagai macam kegiatan kepada anak, agar menemukan minatnya.
“Kita perlu mengenalkan segala macam kegiatan ke anak jadi enggak cuma itu-itu aja. Perlu juga ada variasi, karena setiap orang kan cara belajarnya beda-beda, dengan variasi itu yang dia serap lebih optimal,” ujar Damar dalam diskusi daring “Lazada Mother and Baby Festival” pada Senin (22/8).
Lebih lanjut, Damar menjelaskan bahwa keinginan anak untuk sekolah baiknya datang dari dirinya sendiri sehingga memiliki dorongan yang kuat dalam belajar. Orang tua juga perlu untuk menyiapkan stimulus seperti sensorik dan motorik sebelum anak memasuki sekolah.
Mempersiapkan anak masuk sekolah, tidak hanya soal mencari tempat dengan akreditas bagus. Namun, orang tua harus melakukan persiapan secara menyeluruh seperti menentukan jarak antara rumah dan sekolah, kualitas dan kuantitas pengajar, peraturan hingga kurikulumnya.
“Kalau anak enggak siap masuk sekolah, dia akan kewalahan. Bukannya senang saat pulang sekolah tapi malah stres, akhirnya waktu mainnya berkurang karena dia harus mengelola stresnya, waktu belajarnya juga bisa berkurang,” kata Damar.
Anak juga perlu merasa aman saat di sekolah, sebab perasaan terancam dapat menghambat kemampuan belajarnya.
Damar mengatakan setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda sehingga tidak bisa disamakan dengan anak lain. Penting bagi para orang tua untuk memasukkan anak ke sekolah yang sesuai dengan karakternya.
Selain itu, menurut Damar, anak yang sudah mampu mengelola emosinya berarti sudah siap untuk bersekolah.
“Kalau dia sudah mampu sedikit-sedikit bisa mengelola emosinya, ini bisa menjadi salah satu tanda bahwa dia siap sekolah,” katanya. (*)
Proses pembangunan jembatan kaca yang menghubungkan Seruni Point dengan shuttle area di Desa Ngadisari, Kabupaten Probolinggo. (ZAINAL/JAWA POS RADAR BROMO)
Akhir Bulan Depan Jembatan Kaca di Kawasan Bromo Tengger Semeru Ditargetkan Rampung
Jembatan kaca dibangun sepanjang 120 meter di atas jurang dengan kedalaman 80 meter. Kehadirannya diyakini para pelaku wisata akan menambah alasan orang untuk datang ke kawasan Bromo.
RIZKY PUTRA DINASTI, Kabupaten Probolinggo
DI atas jembatan itu kelak, yang melintas bakal disuguhi panorama Gunung Bromo, Gunung Batok, dan Gunung Semeru. Sambil tentu menguji adrenalin.
”Jembatan kaca ini memang diharapkan jadi destinasi wisata adrenalin yang menghubungkan Terminal Wisata Seruni Point dengan shuttle area. Tujuannya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bromo Tengger Semeru,” tutur Achmad Riza, pejabat pembuat komitmen, kepada Jawa Pos Radar Bromo.
Jembatan tersebut adalah jembatan kaca yang pijakan atau kakinya dibangun di Seruni Point di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Membentang sampai ke shuttle area yang berada di desa yang sama.
Jembatan kaca untuk pejalan kaki itu akan membentang sepanjang 120 meter di atas jurang dengan kedalaman 80 meter. Lebarnya 1,8 meter pada bentang utama dan 3 meter di bagian awal dan tengah.
Proyek yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut mulai digarap pada September 2021. Dengan anggaran Rp 15 miliar, jembatan tersebut ditargetkan rampung akhir September atau bulan depan.
Pantauan Jawa Pos Radar Bromo, para pekerja tengah ngebut agar proyek itu rampung tepat waktu. Sebab, seperti disebut Riza, proyek itu diharapkan bisa memulihkan ekonomi setelah pandemi Covid-19 menghantam keras dunia pariwisata di tanah air.
Kawasan Bromo Tengger Semeru adalah destinasi wisata andalan Jawa Timur. Kawasan tersebut sekaligus merupakan taman nasional yang membentang di empat kabupaten di provinsi yang dipimpin Gubernur Khofifah Indar Parawansa itu. Yakni, Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang.
Untuk memperlancar pembangunan proyek tersebut, pihak pelaksana membatasi warga yang hendak melihat progresnya. Puluhan dinding dari bambu dipasang rapi mengelilingi proyek. Salah satunya di Seruni Point di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, yang menjadi pijakan atau kaki jembatan.
Menurut Riza, sistem struktur lantai/dek jembatan gantung berupa kaca pengaman berlapis (laminated glass). Terdiri atas dua lembar kaca atau lebih. Kaca-kaca yang dipakai tebal dan dibangun dengan sistem yang terjamin keamanannya. Setiap kaca direkatkan dengan menggunakan satu atau lebih lapisan laminasi (interlayer) dengan total ketebalan 25,55 mm.
Kemudian, struktur jembatan dilengkapi dengan double protection steel berupa baja galvanis yang dilapisi cat epoxy agar lebih tahan terhadap karat. ”Jembatan ini dibangun dengan tipe suspended cable. Hingga kini, progres fisik pekerjaan sudah mencapai 85 persen,” terangnya.
Jembatan kaca itu juga dibangun dengan perhitungan perencanaan yang komprehensif. Sesuai standar serta melalui proses uji laboratorium. ”Jadi, jembatan ini akan aman bagi wisatawan,” ujarnya.
Pembangunan jembatan yang memadukan dua sensasi berupa adrenalin dan keindahan alam itu juga bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebab, itu melintasi kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Pemkab Probolinggo menjadi penyedia lahan untuk salah satu kaki jembatan.
Bukan hanya jembatan kaca. Nantinya pembangunan infrastruktur lain juga direncanakan secara terpadu. Mulai penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, hingga perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk.
Para pelaku wisata di kawasan Bromo pun tak sabar menunggu jembatan kaca itu rampung. Dengan potensi yang dimiliki dan dukungan pemandangan alam yang indah, jembatan tersebut dipercaya akan menjadi destinasi favorit.
Iwandoyo, pelaku wisata asal Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, misalnya, percaya daya tarik jembatan kaca bisa mengerek pendapatan para pelaku wisata.
”Dampak saat pandemi luar biasa bagi kami yang mencari sumber rezeki dari sektor wisata,” ucapnya.
Efek jembatan, lanjut dia, akan dirasakan semua pihak. ”Mulai para jasa travel, sopir jip, pemilik penginapan, UMKM, maupun pelaku wisata lain yang menggantungkan hidup dari sektor wisata,” paparnya.
Khoirul Umam, 33, pelaku wisata lain di kawasan yang sama, juga meyakini bahwa jembatan kaca itu akan menambah minat orang untuk datang. ”Selain bisa menikmati sunrise, saat turun dari Gunung Bromo bisa ke Seruni Point untuk menikmati indahnya jembatan kaca. Banyak harapan yang terbangun seiring dengan dibangunnya jembatan ini,” katanya. (*)
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
batampos – Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik menegaskan, pihaknya tidak akan melanjutkan investigasi terkait kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nofriansayh Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Hal ini dilakukan karena Polri sudah melakukan penyidikan sesuai prosedur.
“Kami di internal sudah sepakat bahwa tidak akan melanjutkan investigasi lagi,” kata Taufan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8).
Menurut Taufan, pengusutan kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan Polri telah berjalan lancar. Terlebih terduga pelaku utama, mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Selain Ferdy Sambo, Polri juga mentersangkakan Bharada Richard Eliezer alias Bharada E, Brigadir Ricky Rizal (RR), Kuat Maruf (KM), dan Putri Candrawathi istri Ferdy Sambo. “Arah dari penyidikan itu sudah mulai on the track,” tegas Taufan.
Taufan mengamini, investigasi awal yang dilakukan Komnas HAM sangat menggelitik Polri. Hal ini penting, agar Polri bisa mengusut kasus kematian Brigadir J secara transparan. “Kalau di awal agak nakal. Saya katakan nakal saya setuju, dikatakan nakal, Pak Anam, Pak Beka, tapi kalau nggak dinakalin begitu kan nggak disebut-sebut Pak,” cetus Taufan.
Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyampaikan, pihaknya menemukan adanya perintah dari mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo untuk menghilangkan jejak digital dari rekaman CCTV terkait dugaan pembunuhan yang menewaskan Brigadir J. Diduga, Brigadir J tewas karena ditembak di rumah dinas Ferdy Sambo pada Jumat (8/7) lalu.
“Kami juga mendapatkan salah satu yang juga penting adalah perintah untuk terkait barang bukti, itu supaya dihilangkan jejaknya. Itu juga ada. Jadi jejak digital itu kami mendapatkan,” ungkap Anam.
Anam menjelaskan, setelah pihaknya menemukan bukti tersebut, Komnas HAM meyakini kalau peristiwa ini telah direkayasa oleh Ferdy Sambo. “Kami meyakini, walaupun ini belum kami simpulkan, meyakini adanya obstraction of justice, jadi apa ya, menghalangi, merekayasa, membuat cerita dan lain sebagainya yang itu membuat kenapa proses ini juga mengalami hambatan untuk dibuat terang benderang,” ungkap Anam.
Anam mengungkapkan, bukti rekam digital itu sedianya memudahkan dalam menyusun fakta-fakta baru dugaan pembunuhan Brigadir J. “Ketika kita mendapatkan berbagai rekam jejak digital itu, itu memudahkan kita semua sebenarnya untuk mulai membangun kembali fakta-fakta dan terangnya peristiwa,” tegas Anam. (*)
Ilustrasi. Rusunawa milik Pemko Batam di Tanjunguncang, Batuaji. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
batampos – Rumah Susun Sewa (Rusunawa) milik Pemko Batam yang berada di kawasan Tanjunguncang, Batuaji, sepi peminat.
Kepala UPT Rusunawa Pemko Batam, Roni, mengatakan, minimnya penghuni di rusunawa tersebut dikarenakan suplai air bersih yang kurang maksimal.
“Air hanya mengalir di malam hari dan tidak bisa naik ke lokasi hunian. Penghuni harus mengambil air dari lokasi bak penampungan yang ada di halaman rusun,” ujarnya, Senin (22/8/2022).
Kata dia, saat hanya ada 100-an penghuni di rusunawa tersebut
Ia menjelaskan, rusunawa yang terisi hanya blok A bagian bawah yang memang dekat dengan lokasi bak penampungan air.
Sementara blok lain termasuk blok F dan G yang selama ini dijadikan lokasi karantina PMI kosong.
“Air tak bisa naik sampai ke atas makanya tak ada penghuni,” kata Roni.
Secara umum sebut Roni, rusunawa tersebut sangat siap untuk menampung masyarakat atau pekerja yang membutuhkan tempat tinggal.
Namun karena terkendala suplai air, minat masyarakat untuk menyewa minim. Warga lanjutnya hanya mau menempati blok rusunawa bagian bawah yang memang dekat dengan bak penampungan air bersih.
“Tak ada masalah lain. Untuk harga sewa masih terjangkau sesuai perwako. Keamanan cukup aman. Cuma suplai air bersih ini yang jadi masalah,” katanya.
Untuk diketahui sesuai dengan perwako, harga sewa Rusunawa Pemko Batam adalah lantai satu sebesar Rp 400 ribu, lantai dua sebesar Rp 385 ribu, lantai tiga sebesar Rp 370 ribu dan lantai empat sebesar Rp 355 ribu perbulan.(*)
batampos – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri segera menetapkan tersangka dalam dugaan korupsi pembangunan Jembatan Tanah Merah Bintan Tahun 2018-2019.
Kasipenkum Kejati Kepri Nixon Andreas Lubis, mengatakan hingga saat ini, 10 saksi telah diperiksa dalam dugaan korupsi tersebut. “10 saksi yang dimintai keterangan yaitu ASN dan pihak swasta,” kata Nixon, Senin (22/8).
Selanjutnya penyidik akan meminta keterangan saksi ahli. Setelah itu, sambung Nixon, pihaknya akan menetapkan tersangkanya. “Nanti tinggal dilanjutkan ke tahap penetapan tersangka. Tidak ada kendala dalam prosesnya,” jelas Nixon.
Sebelumnya diberitakan, Kejati Kepri meningkatkan status penyelidikan dugaan korupsi pembangunan Jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan Tahun 2018-2019 ke tahap penyidikan. Dalam proses penyelidikan, penyidik menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 11,6 miliar.
Penyidik Kejaksaan juga menemukan adanya peristiwa pidana oleh Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang tidak melaksanakan tupoksinya dengan benar saat lelang pengadaan barang dan jasa. (*)
Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Batam, Melda Sari melaksanakan vaksinasi Booster dosis kedua di Puskesmas Tiban Baru. Foto: Rengga Yuliandra/Batam Pos
batampos – Dinas Kesehatan Kota Batam menargetkan seluruh tenaga kesehatan (Nakes) akan menerima vaksinasi booster kedua hingga akhir Agustus mendatang. Saat ini diketahui ada 8.513 nakes di Kota Batam.
Plh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, Heriman Aka, mengatakan, vaksinasi Booster kedua untuk Nakes ini telah dimulai sejak Jumat (5/8/2022) lalu.
“Target ini harus dikejar guna memastikan seluruh nakes telah divaksin sehingga dapat melayani warga Batam,” ujarnya, Senin (22/8/2022).
Heriman melanjutkan, sejauh ini program vaksinasi booster tahap kedua di Kota Batam sudah berjalan sesuai dengan arahan Kementerian Kesehatan RI.
“Sejauh ini tidak ada kendala. Adapun jenis vaksin yang kita berikan jenis Moderna,” tambahnya.
Ketua Tim Surveilans dan Imunisasi Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit Dinkes Batam, dr. Fairuza Laily menambahkan, sampai saat ini sebanyak 3.329 tenaga kesehatan (nakes) di Batam telah divaksin dosis keempat atau Booster kedua.
“Masih berlangsung, hari ini ada penambahan 143 nakes divaksin Booster kedua. Capaian kita 3.329 atau 39 persen dari target,” ujarnya, Senin (22/8).
Dijelaskannya, booster kedua atau dosis keempat vaksin Covid-19 menyasar atau memprioritaskan tenaga kesehatan. Sama halnya dengan booster atau vaksin ketiga beberapa waktu lalu, Nakes yang berada di garis depan penanganan selalu mendapat prioritas karena paling berisiko tertular, baru kemudian disusul masyarakat umum.
Fairuza menambahkan, pemberian vaksin booster dosis kedua untuk nakes dilakukan secara bertahap diseluruh Puskesmas, RSUD dan RS BP Batam.
Selain capaian Booster kedua, capaian vaksin Booster pertama, dosis pertama dan kedua saat ini juga terus bertambah. Dinkes Batam mencatat, vaksinasi usia dewasa dosis pertama yakni 830.594 orang dan dosis kedua 733.256 orang. Vaksinasi Remaja (12-17 th), dosis pertama127,278 orang dan 114,261 orang dosis kedua. Lalu vaksinasi anak (6-11 th), dosis pertama 120.490 orang dan 100.459 orang dosis kedua.
Lalu capaian Booster 472,690 orang. Rincian, nakes 3.329 orang, lansia 13.953 orang, masyarakat umum 316.762 orang dan pelayanan publik 133.277 orang.(*)
batampos – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memutus akses terhadap 566.332 konten di ruang digital yang memiliki unsur perjudian, termasuk akun platform digital dan situs yang membagikan konten terkait kegiatan judi.
Dikutip dari siaran pers, Senin, upaya tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2018 hingga 22 Agustus 2022. “Pemutusan akses tersebut dilakukan berdasarkan hasil temuan patroli siber, laporan dari masyarakat, dan laporan instansi Pemerintah atas penemuan konten yang memiliki unsur perjudian,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan.
Adapun rincian penanganan per tahunnya, pada 2018 dilakukan pemutusan akses konten judi online sebanyak 84.484 konten. Lalu pada 2019 sebanyak 78.306 konten; tahun 2020 sebanyak 80.305 konten; tahun 2021 sebanyak 204.917 konten; dan tahun 2022 per 22 Agustus adalah sebanyak 118.320 konten.
Lebih lanjut, patroli siber yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo didukung oleh sistem pengawas situs internet negatif atau AIS, yang dioperasikan selama 24 jam tanpa henti oleh tim Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika. Selain itu, Kominfo mengatakan pemutusan akses bukan menjadi satu-satunya solusi penuntasan judi online yang dilakukan.
Kominfo juga mendorong peningkatan literasi digital masyarakat melalui program Gerakan Nasional Literasi Digital untuk membentengi masyarakat dari berbagai konten negatif di ruang digital, termasuk perjudian online.
“Kegiatan tersebut dilakukan bersama para pemangku kepentingan terkait baik dari komunitas masyarakat sipil, pelaku industri, media, akademisi, instansi pemerintahan, dan lembaga terkait lainnya,” kata Semuel.
Ia melanjutkan, Kementerian Kominfo turut mendukung upaya penegakan hukum atas pelaku judi online dan siap untuk bekerja sama dalam upaya pemberantasan berbagai macam konten negatif di internet yang dilakukan pihak kepolisian.
Khusus untuk kegiatan perjudian online, Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 2 UU ITE mengancam pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.
Pasal 303 bis KUHP turut mengancam para pemain judi dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda pidana paling banyak Rp 10 juta. Adapun Kemenkominfo menyebutkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya penanganan judi online di antaranya situs judi diproduksi ulang dengan penamaan domain yang mirip atau menggunakan IP Address.
Lebih lanjut, penawaran judi melalui pesan personal sehingga tidak dapat diawasi oleh Kementerian Kominfo. Lalu, penegakan hukum terkait kegiatan perjudian diatur secara berbeda di tiap negara sehingga hal ini menimbulkan isu jurisdiksi penindakan hukum penyelenggara judi online yang berada di luar Indonesia. “Tantangan tersebut menekankan bahwa upaya pemberantasan judi online perlu dilakukan oleh seluruh elemen baik pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri,” kata Semuel.
Untuk menunjang upaya bersama tersebut, Kementerian Kominfo membuka kanal aduan masyarakat melalui tautan https://aduankonten.id/ untuk melaporkan penemuan dengan konten negatif di platform digital. Terdapat pula pengaduan nomor melalui aduan penyalahgunaan jasa telekomunikasi ke akun Twitter @aduanPPI milik Kementerian Kominfo apabila menerima pesan terkait judi online yang dikirim melalui SMS. (*)
Bupati Karimun Aunur Rafiq menjadi nasabah perdana di BRK Syariah Cabang Tanjung Balai Karimun. f,DOK BRK SYARIAH
batampos- Bank Riau Kepri (BRK) yang saat ini sudah resmi menjadi BRK Syariah dalam melakukan transaksi dari konvensional ke syariah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Karimun Aunur Rafiq melakukan pembukaan logo BRK Syariah baru di kantor cabang BRK Syariah Tanjung Balai Karimun. Sebagai bentuk, resminya BRK Syariah cabang Tanjung Balai Karimun.
”Alhamdulillah, saya ucapkan selamat kepada BRK Syariah cabang Tanjung Balai Karimun, mudah-mudahan sistem perbankan yang sudah disepakati oleh seluruh pemegang saham bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat di kabupaten Karimun,” terangnya, Senin (22/8).
Dengan berubahnya bank konvensional ke bank syariah, BRK Syariah cabang Tanjung Balai Karimun, nantinya semakin dicintai oleh masyarakat. Mulai dari Pemerintah Daerah kabupaten Karimun yang sebagai salah satu pemegang saham, maupun masyarakat umumnya
yang bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di BRK Syariah.
”Tadi, saya sebagai nasabah perdama dari BRK Syariah cabang Tanjung Balai Karimun melakukan transaksi sebesar Rp5 juta,” ucapnya.
Sementara itu kepala cabang BRK Syariah Tanjung Balai Karimun Abdul Rohim mengatakan, mulai 22 Agustus 2022 secara resmi BRK telah dikonversi dari konvensional menjadi syariah. Dengan berubah menjadi BRK Syariah ini, bisa berperan aktif menjadi motor penggerak dan pemicu sekaligus pemacu ekosistem syariah dikawasan. Terutama, dalam mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal atau tempatan.
”Saya mengucapkan terimakasih stakeholder, masyarakat kabupaten Karimun yang telah mendukung BRK Syariah cabang Tanjung Balai Karimun,” ujarnya. (*)
batampos – Aktivitas judi online di Indonesia kian merebak di tengah masyarakat. Perkembangan teknologi yang semakin canggih menjadi salah satu keuntungan yang dimanfaatkan oleh para pelaku untuk mengembangkan aksinya, sekaligus menjauhkan hasil judi online agar tidak dapat terendus.
Tidak kurang dari 25 kasus judi online telah disampaikan kepada aparat penegak hukum oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak 2019 hingga 2022 ini. Belum lagi periode sebelumnya dengan nilai yang sangat fantastis.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, pelaku judi online sangat piawai dalam menghilangkan jejak melalui kemajuan teknologi. “Mereka kerap melakukan pergantian situs judi online baru, berpindah-pindah dan berganti rekening. Bahkan menyatukan hasil judi online tersebut dengan bisnis yang sah,” kata Ivan dalam keterangannya, Senin (22/8).
Ivan menegaskan, perlu kerja sama yang baik antara aparat penegak hukum maupun masyarakat sebagai entitas terdekat dengan aktivitas perjudian online maupun perjudian darat.
“PPATK tentu berkolaborasi dengan aparat penegak hukum dengan memberikan sejumlah informasi intelijen keuangan mengenai aliran dana yang diindikasikan terkait dengan judi online dan secara simultan melakukan koordinasi,” tegasnya.
Ivan pun menduga, aliran dana yang terindikasi judi online mengalir ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN, seperti Thailand, Kamboja, Filipina. Karena itu, PPATK telah berkoordinasi dengan lembaga intelijen keuangan di negara tersebut.
Selain ke beberapa negara tersebut, aliran dana terindikasi judi online ini pun diduga mengalir hingga ke negara ‘tax haven’. Oleh sebab itu, ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk menelusuri aset yang nilainya mencapai ratusan triliun per tahunnya dan membawanya kembali ke Indonesia.
Ivan menambahkan, kegiatan judi online ini juga menjadi marak karena besarnya demand pemain judi online di masyarakat. Sehingga penyedia judi online terus tumbuh dan dengan mudah berubah bentuk apabila operasi mereka terdeteksi oleh penegak hukum.
Ivan juga menghimbau, kepada seluruh masyarakat untuk tidak lagi tergiur dengan berbagai bentuk judi online, dan dapat bekerja sama memberikan informasi penting terkait dengan judi online melalui kanal pengaduan publik aparat penegak hukum maupun pengaduan pencucian uang PPATK.
“Informasi yang valid akan mempercepat suatu proses penelusuran aliran dana. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat penting untuk mengungkap seluruh pihak yang dimungkinkan terlibat dalam pertumbuhan subur aktivitas judi online di Indonesia,” pungkas Ivan. (*)
