Ketua DPRD Kabupaten Karimun Raja Rafiza ST MM didampingi Wakil Ketua 1, Satria SE menyerahkan hasil reses kepada Pemerintah Kabupaten Karimun diwakili oleh Baperlitbang Kabupaten Karimun
batampos– DPRD Kabupaten Karimun, Selasa, 4 November 2025 melaksanakan rapat paripurna. Rapat paripurna yang dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Balai Rong Sri tersebut membahas tentang penyampaian hasil reses 30 anggota DPRD Kabupaten Karimun yang berasal dari 4 daerah pemilihan (Dapil) pada Oktober 2025.
Ketua DPRD Kabupaten Karimun, Raja Rafiza ST MM menyampaikan bahwa hasil reses dari setiap Dapil perlu disampaikan dalam rapat paripurna. Setelah disetujui hasil reses ini diserahkan langsung ke Pemerintah Kabupaten Karimun, dalam hal ini diserahkan ke Baperlitbang Kabupaten Karimun.
Menurut Ketua DPRD Kabupaten Karimun, Raja Rafiza ST MM bahwa hasil reses yang dilakukan oleh 30 anggota dewan yang turun ke Dapil masing-masing terkait aspirasi masyarakat kepada anggota dewan yang berasal dari Dapil. Sebagian besar aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD Kabupaten Karimun terkait dengan menginginkan pembangunan di daerah mereka.
Yakni, aspirasi yang disampaikan juga mencakup kebutuhan mendesak terkait pembangunan infrastruktur, penyediaan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal dan juga diadakannya pelatihan untuk peningkatan skill tenaga kerja lokal. Kemudian, perbanyak bantuan dan perhatian terhadap nelayan. Serta dorongan untuk peningkatan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Karimun. (*)
Dewan Pendidikan Kota Batam sukses menghimpun ratusan pendidik dalam Seminar Internasional Pendidikan Negeri Serumpun di Aula Kampus Ibnu Sina Batam, Kamis (13/11). Foto. Rengga Yuliandra/ Batam Pos
batampos – Upaya memperkuat kualitas pendidikan Batam kini melangkah ke pentas internasional. Dewan Pendidikan Kota Batam sukses menghimpun ratusan pendidik dalam Seminar Internasional Pendidikan Negeri Serumpun di Aula Kampus Ibnu Sina Batam, Kamis (13/11).
Sekitar 500 guru dan kepala sekolah tingkat SD dan SMP hadir untuk mengikuti pertukaran gagasan mengenai inovasi pembelajaran era digital bersama para narasumber dari Indonesia dan Malaysia.
Mengusung tema “Membangun Ekosistem Pendidikan Berdaya Saing Global Berbasis Kearifan Serumpun,” seminar ini menjadi ruang penting untuk memperkuat koneksi pendidikan antarnegara serumpun. Pemanfaatan teknologi, kecerdasan artifisial (AI), serta penerapan deep learning menjadi sorotan utama, sejalan dengan kebutuhan pembelajaran modern yang mendorong kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif.
Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam, Dr. Fendi Hidayat, mengatakan kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperluas wawasan dan kompetensi guru di tengah percepatan perkembangan teknologi.
“Kita ingin membangun ruang kolaborasi antara Indonesia dan Malaysia dalam inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Guru-guru Batam harus berada di garis depan dalam menyiapkan generasi yang mampu berpikir mendalam, adaptif terhadap kemajuan teknologi, namun tetap berakar pada nilai karakter,” ujar Fendi.
Selain penguatan literasi digital, Fendi juga menaris penekanan khusus pada pentingnya pendidikan karakter dan keimanan sebagai fondasi utama peserta didik.
“Kemajuan teknologi harus diimbangi dengan kekuatan karakter dan keimanan. Peserta didik perlu memiliki filter moral dan spiritual agar siap menghadapi derasnya informasi dan tantangan zaman. Ini penting agar mereka tumbuh dengan integritas,” jelasnya.
Menurut Fendi, seorang guru tidak boleh berhenti belajar. Transformasi pendidikan hanya bisa dicapai jika pendidik terus memperbarui kompetensinya.
“Guru harus terus berkembang dan membuka diri terhadap pembelajaran baru. Ini kunci agar kita tidak tertinggal dan mampu memberikan layanan pendidikan terbaik,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Fendi juga mengapresiasi program peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi prioritas kepemimpinan Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra.
“Kegiatan ini adalah bentuk konkret dukungan Dewan Pendidikan terhadap program peningkatan SDM yang dijalankan Pak Amsakar dan Bu Li Claudia. Ini menunjukkan komitmen kuat Pemko Batam dalam membangun ekosistem pendidikan yang maju dan berdaya saing,” ujarnya.
Seminar tersebut ditutup dengan sesi diskusi interaktif dan penandatanganan rencana tindak lanjut, berupa penyusunan program pelatihan implementasi pembelajaran berbasis teknologi bagi para guru di Batam.
Tiga narasumber lintas negara dihadirkan dalam kegiatan ini, yakni Dr. Nor Fasiha Mohd Yusof dari Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Raden Umar, M.Pd, Tenaga Ahli Wamendespdt RI sekaligus akademisi BSI Jakarta, serta Dr. Fendi Hidayat, S.T., M.Kom dari Universitas Batam yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam. (*)
batampos – Pemerintah kembali mewacanakan pemberian abolisi, amnesti, dan rehabilitasi bagi sejumlah pihak yang tengah berhadapan dengan hukum. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, pada Kamis (13/11).
Langkah hukum luar biasa itu sebelumnya telah diberikan kepada mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong berupa abolisi dari Presiden Prabowo, pada 1 Agustus 2025. Abolisi ini menghentikan seluruh proses hukum kasus impor gula yang menjeratnya.
Sementara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menerima amnesti. Pemberian amnesti itu menghentikan proses hukum kasus dugaan suap proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 yang menjerat Hasto.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menuturkan bahwa gelombang permohonan abolisi dan amnesti terus berdatangan setelah Presiden Prabowo menggunakan hak prerogatifnya. Ia menyebut, banyak keluarga tersangka maupun terdakwa yang mengajukan permintaan kepada pemerintah agar nama mereka dipertimbangkan dalam proses tersebut.
Rapat koordinasi itu turut melibatkan berbagai lembaga negara, di antaranya Kemenko Polkam, Kejaksaan Agung, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Hukum, serta Kementerian Dalam Negeri. Pembahasan ini menjadi kelanjutan kebijakan serupa yang sebelumnya dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto pada Agustus 2025 untuk 1.100 narapidana.
“Mengingat begitu banyak permohonan dan audiensi yang diajukan, maka kami memandang perlu untuk melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga,” kata Yusril di kantornya.
Hasil pembahasan antar-kementerian ini akan dirumuskan oleh Kemenko Kumham Imipas sebelum kemudian disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, jika Presiden Prabowo menyetujui pemberian amnesti dan abolisi, pemerintah selanjutnya wajib meminta pertimbangan DPR.
Sementara untuk rehabilitasi hukum, pertimbangan Mahkamah Agung (MA) diperlukan sebelum keputusan diterbitkan.
Dalam kesempatan itu, Yusril juga menyoroti banyaknya kasus dengan status tersangka yang tidak kunjung jelas atau tak diproses lebih lanjut. Kondisi menggantung tersebut membuat seseorang tetap berstatus tersangka tanpa SP3, sementara perkara tidak dilimpahkan ke pengadilan.
Bahkan, beberapa kasus SPDP sudah dikembalikan Kejaksaan namun penyidikan tidak pernah dihentikan, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan.
“Bahkan ada yang sudah meninggal dunia dalam keadaan status sebagai tersangka. Sebagai satu contoh adalah almarhum Brigjen Adityawarman Thaha meninggal dalam status tersangka. Ibu Rachmawati Soekarnoputri juga dinyatakan tersangka saat wafat,” tutur Yusril.
Selain perkara yang terhenti di tengah jalan, pemerintah turut mengkaji kemungkinan pemberian abolisi dan amnesti kepada pengedar narkoba. Pengkajian ini muncul setelah Presiden Prabowo menyoroti banyaknya anak muda usia produktif yang terlibat dalam peredaran narkoba, bukan hanya sebagai pengguna tetapi juga ikut mengedarkan.
“Sekarang ini coba dikaji lebih jauh lagi, karena ternyata ada mereka yang bukan hanya sekadar pengguna, tapi juga ikut mengedarkan,” pungkasnya. (*)
batampos – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, akan melakukan perombakan besar-besaran terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Ia menyebut banyak aparatur yang masih belum “move on” dari pola kepemimpinan masa lalu dan bahkan menantang untuk dinonjobkan.
“Panas juga telinga saya mendengarnya. Ada pejabat yang bilang siap nonjob. Kami ditantang, padahal ini bukan pemerintahan zaman dulu,” katanya, Kamis (13/11).
Menurutnya, sebagian pejabat masih menyimpan rasa kecewa dan belum mampu menyesuaikan diri dengan gaya kepemimpinan pemerintahan Amsakar-Li Claudia. Kondisi ini membuat semangat kerja dan disiplin birokrasi menurun.
“Seakan tidak move on. Kalau tidak bisa loyal, buat apa kami pertahankan dalam pemerintahan ini,” katanya.
Dia menilai, kinerja birokrasi Pemko Batam belum berjalan optimal karena masih ada pejabat yang bekerja sekadarnya. Akibatnya, laju roda pemerintahan menjadi lambat. Desember mendatang akan menjadi momentum pembenahan total.
“Desember kita geser semua. Mereka yang bekerja sekedarnya siap-siap. Kalau memang perlu nonjob, akan saya laksanakan. Nanti lah ceritanya di kementerian itu,” ujar dia.
Ia menyampaikan, bahwa langkah tersebut bukan bentuk dendam politik, melainkan upaya menegakkan disiplin dan membangun loyalitas di tubuh birokrasi. “Semua sudah kami petakan. Capek juga kalau kita cicil-cicil, pemerintahan berjalan seperti semut,” tambah dia.
Amsakar mengaku mendengar langsung adanya pejabat yang menyatakan siap dinonjobkan. Pernyataan itu menurutnya justru memperlihatkan adanya “hati yang masih menyimpan kebencian” terhadap kepemimpinan baru.
“Saya dengar siap nonjob, ada yang bernarasi seperti itu. Kalau tidak sanggup, mundur saja,” katanya.
Baginya, mutasi, rotasi, promosi, hingga demosi merupakan hal yang lumrah dalam birokrasi. Namun, yang terpenting bagi dirinya adalah kesetiaan dan kesungguhan bekerja untuk masyarakat.
“Kalau tak loyal, ngapain dipertahankan. Silakan dipikirkan dan renungkan sendiri,” ujarnya.
Ia menutup dengan penegasan bahwa pemerintahan saat ini membutuhkan pimpinan OPD yang unjuk kinerja, bukan unjuk muka. “Bulan depan kita bongkar semua. Dari pada sibuk bermanuver, mending mengundurkan diri saja,” lanjutnya. (*)
Direktur Utama Bank BJB Yusuf Saadudin. (F: Istimewa)
batampos – Kabar duka menyelimuti dunia perbankan Indonesia.
Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB), meninggal dunia pada Jumat (14/11) pukul 00.30 WIB di Rumah Sakit Mayapada Bandung.
Yusuf Saadudin menutup usia pada umur 52 tahun. Jenazah almarhum akan disemayamkan di Rumah Duka Jl. Gamelan No. 4 Bandung.
Bank BJB menyampaikan belasungkawa dan rasa duka cita mendalam atas berpulangnya Direktur Utama bank bjb. Pernyataan resmi ini disampaikan melalui Instagram @bankbjb.
Profil Singkat Yusuf Saadudin
Yusuf Saadudin lahir di Bandung pada tahun 1973. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Padjadjaran sebagai Sarjana Akuntansi pada tahun 1999.
Ia melanjutkan studi Magister Hukum Ekonomi dan Bisnis di Universitas Padjadjaran dan lulus pada tahun 2015. Yusuf dikenal sebagai sosok profesional yang berpengalaman.
Berikut rekam jejak perjalanan kariernya:
– 2019 – 2021 sebagai pemimpin Divisi KPR 7 KBB bank bjb
– 2021 – 2024 sebagai pemimpin Divisi Kredit Konsumer
– 2024 – 2025 sebagai Direktur Konsumer dan Ritel
– 11 Maret 2025 sebagai Plt Direktur Utama menggantikan Yuddy Renaldi
– 16 April 2025 sebagai Direktur Utama melalui RUPST
Selama menjabat, beliau dikenal sebagai pemimpin yang fokus pada digitalisasi pelayanan dan budaya kerja yang adaptif.
Hingga saat ini, penyebab pasti wafatnya Yusuf Saadudin belum ada keterangan resmi.(*)
batampos – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menunjukkan ketegasan sikap terhadap praktik tidak terpuji yang masih terjadi di lingkungan pemerintah.
Dia mengaku geram setelah mendengar ada oknum yang berani menyeret namanya serta Wakil Wali Kota, Li Claudia Chandra, demi mendapatkan proyek pemerintah.
“Saya marah sekali. Ada oknum yang seret nama saya dan Bu Wakil untuk dapat proyek,” kata Amsakar, saat memberikan sambutan dalam pelantikan pejabat di Lantai IV Kantor Wali Kota Batam, Kamis (13/11).
Dia meminta agar tim teknis di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak menoleransi praktik semacam itu. Jika ditemukan kontraktor atau pihak tertentu yang menggunakan nama pejabat untuk melobi proyek, maka langsung dicoret dan diblacklist dari proses lelang.
“Saya tidak mentoleransi hal-hal begini. Kerja dengan negosiasi embel-embel seperti ini tidak perlu ada, dan merusak. Jika ditemukan, langsung saja tidak usah dimenangkan. Saya tegas soal ini,” ujarnya.
Menurutnya, upaya mengatasnamakan pejabat merupakan bentuk pelanggaran integritas dan mencederai sistem birokrasi yang sudah berupaya dibangun lebih transparan. Dalam pemerintahan yang ia pimpin bersama Li Claudia, setiap proyek harus melalui mekanisme dan tahapan yang sesuai aturan.
“Untuk mendapatkan pekerjaan itu ada tahapan yang harus dilewati. Metode-metode membawa nama pejabat tidak seharusnya terjadi,” kata dia.
Amsakar mengaku sudah jengah mendengar kabar praktik seperti itu. Karena itu, dia meminta seluruh pejabat teknis dan panitia lelang agar tidak menggubris siapapun yang mengatasnamakan wali kota atau wakil wali kota.
“Saya tegaskan sekali lagi kepada tim teknis agar tidak menggubris hal yang beginian. Jangan sampai merusak sistem birokrasi yang sudah terbangun selama ini,” katanya.
Pemerintahan saat ini tengah berupaya menciptakan iklim birokrasi yang bersih dan profesional. Segala bentuk intervensi pribadi atau upaya membawa nama pejabat hanya akan menghambat reformasi yang sedang dijalankan.
Amsakar juga menegaskan, bahwa dirinya dan Li Claudia ingin membangun Batam “di atas rel yang benar”, tanpa praktik titip proyek atau intervensi kepentingan politik.
“Saya dan Bu Wakil ingin menghadirkan pemerintahan yang berbeda dari zaman sebelumnya. Jadi jangan pandai-pandai pula bawa nama kami, apalagi untuk mendapatkan proyek,” ujar dia. (*)
batampos – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Khusus Real Estat Indonesia (REI) Batam berkomitmen menyinergikan program kerja organisasi dengan arah kebijakan pemerintah pusat, khususnya terkait penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 dan PP Nomor 28 yang dinilai membawa angin segar bagi sektor properti.
Ketua DPD Khusus REI Batam, Robinson Tan menjelaskan kedua regulasi tersebut berperan penting dalam memberikan kemudahan perizinan, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan izin pendukung lainnya yang kini dapat diproses langsung di daerah.
“Kedua peraturan ini sangat strategis karena mempercepat proses perizinan dan memberikan kepastian bagi pengembang. Dengan begitu, pertumbuhan sektor properti di Batam bisa semakin terdorong,” ujar Robinson, Kamis (13/11).
Robinson mengungkapkan, REI Batam tengah menyusun program kerja yang selaras dengan kebijakan pemerintah agar pembangunan sektor properti berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, performa sektor properti Batam tahun ini menunjukkan tren positif dan diharapkan terus meningkat pada tahun depan, seiring dengan ekspansi industri, pembangunan infrastruktur, serta meningkatnya minat masyarakat terhadap hunian modern.
“Pengembang kini mulai berinovasi menghadirkan produk yang lebih modern dan ramah lingkungan. Pasar juga mulai bergeser, terutama dari kalangan milenial yang kini mendominasi,” katanya.
Segmen milenial disebut memiliki potensi pasar yang besar, yakni sekitar 50 hingga 60 persen dari total permintaan properti di Batam.
Karena itu, REI Batam berfokus mendorong para anggotanya merancang hunian yang sesuai dengan gaya hidup, kemampuan finansial, dan kebutuhan generasi muda.
Meski optimistis, Robinson mengakui tantangan di sektor properti masih cukup besar, terutama terkait backlog perumahan atau kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah.
Untuk mengatasi hal itu, REI Batam mendukung penuh program pemerintah membangun 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan menggandeng berbagai pihak guna memperluas akses terhadap hunian layak dan terjangkau.
“Kami mendukung penuh program pemerintah. Melalui proyek-proyek baru, kami ingin membantu memperkecil backlog perumahan di Batam sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Lebih jauh, Robinson menegaskan bahwa REI Batam berkomitmen membangun ekosistem properti yang berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan.
“Dengan sinergi antara pemerintah, pengembang, dan perbankan, kami optimistis Batam akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi hijau di masa depan,” tutup Robinson. (*)
Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani akan tampil di Autralia Open 2025. (Dimas Ramadhan/JawaPos.com)
batampos – Ambisi dan semangat besar berkobar pada ganda putra Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani. Duet ganda putra itu tetap menjanjikan penampilan all out atau maksimal di Australia Open 2025, meski sudah mengunci tiket BWF World Tour Finals 2025.
Sabar/Reza saat ini menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang sudah mendapatkan tempat di BWF WTF 2025. Pasangan non Pelatnas PBSI itu berhasil mendapatkannya usai dapat hasil bagus di Hylo Open 2025, di mana mereka jadi runner-up.
Meski sudah mendapatkan tiket BWF World Tour Finals 2025, perjuangan Sabar/Reza dalam mengikuti rangkaian tur BWF belum berakhir. Mereka masih akan turun di Australia Open 2025, yang dijadwalkan berlangsung pada 18-23 November alias pekan depan.
Sabar mengatakan, ia dan Reza tetap bersemangat mengikuti Australia Open 2025 walau tak memengaruhi tempatnya di BWF World Tour Finals 2025. Hal itu dilakukan demi meningkatkan ranking BWF mereka di penghujung tahun.
“Ya pastinya all out karena kita walaupun udah lolos di WTF ya kita pengen naikin ranking juga, pengen naikin ranking juga,” kata Sabar ditemui di GOR Gideon Badminton Hall, Bogor, Kamis (13/11).
“Ya semoga bisa tetap bisa berada di top 10-nya dan semoga hasilnya bisa memuaskan di Australia nanti,” tambahnya.
Saat ini, Sabar/Reza menempati ranking 9 dunia. Mereka menjadi pasangan ganda putra aktif nomor satu Indonesia. Di atasnya sebenarnya ada pasangan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.
Namun, Fajar/Rian kini sudah dipisah. Fajar berduet dengan Muhammad Shohibul Fikri, sedangkan Rian berpasangan dengan Rahmat Hidayat. Karena itu, Sabar/Reza saat ini menjadi yang terbaik di Indonesia.
Sabar/Reza pun terus mempersiapkan diri sebaik mungkin jelang Australia Open 2025. Mereka sudah berbenah dan mengevaluasi apa yang jadi kekurangan sebelumnya selama tur Eropa.
“Ya difokusin individunya ya karena kemarin juga Sabar pun kan di turnamen terakhir sudah bilang lu cover belakang ya jadi saya pun juga jadi kayak individunya juga harus ditingkatin gitu main belakangnya,” ucap Reza.
Sabar pun mengatakan bahwa kondisinya kini sudah jauh membaik. Ia dan Reza siap untuk memantapkan persiapannya dan berlaga di Australia Open 2025.
Kondisi udah Alhamdulillah jauh lebih baik, cuman masih belum 100% pulih, cuman udah jauh lebih baik dari kemarin-kemarin, karena kan memang udah rutin terapi semenjak pulang dari Hylo kemarin untuk persiapan di Australia besok,” jelas Sabar. (*)
Touzen saat sidang di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Kamis (13/11). Foto. Aziz Maulana/ Batam Pos
batampos – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Arfian menuntut terdakwa Touzen dengan hukuman 18 tahun penjara dan denda Rp3 miliar subsider tiga bulan kurungan karena terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam jaringan peredaran narkotika di Kota Batam.
Sidang pembacaan tuntutan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Kamis (13/11) setelah sempat tertunda sehari karena jaksa belum merampungkan surat tuntutan.
Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Tiwik didampingi hakim anggota Douglas Napitupulu dan Andi Bayu.
“Menyatakan terdakwa Touzen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” kata Arfian saat membacakan amar tuntutan di ruang sidang.
Dalam pertimbangannya, jaksa menyebut Touzen berperan aktif dalam distribusi narkotika jenis sabu, ekstasi, dan cairan mengandung ketamin di Batam.
“Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika,” ujar Arfian.
Meski demikian, jaksa turut menimbang sejumlah hal yang meringankan, antara lain sikap sopan terdakwa selama persidangan, pengakuan dan penyesalan atas perbuatannya, serta belum pernah menjalani hukuman sebelumnya.
Dalam fakta persidangan sebelumnya terungkap, Touzen direkrut oleh seorang pria bernama Sultan di sebuah kedai kopi kawasan Nagoya pada Februari 2025.
Awalnya, Sultan menawarkan pekerjaan ringan sebagai pengantar kopi, namun kemudian mengajak Touzen terlibat dalam bisnis pengiriman narkotika cair yang dikemas menyerupai liquid vape.
“Sultan memberi perintah untuk mengantar lima botol liquid vape kepada pembeli, satu botol dihargai Rp1,5 juta,” ungkap Touzen di depan majelis hakim.
Untuk memperlancar aksinya, Sultan bahkan memberikan uang Rp30 juta kepada Touzen guna menyewa unit apartemen Harbourbay Residence yang dijadikan tempat penyimpanan dan pemilahan barang sebelum diedarkan.
Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Touzen dan Sultan bersekongkol mengedarkan berbagai jenis narkotika, di antaranya sabu, ekstasi, ketamin cair dan serbuk dikenal sebagai “Happy Water’.
Touzen akhirnya ditangkap tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri pada 26 Mei 2025 di area parkir apartemen tempatnya tinggal. Polisi menemukan berbagai barang bukti, antara lain:
Hasil uji laboratorium forensik Polda Riau memastikan seluruh barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina dan MDMA yang termasuk dalam kategori narkotika golongan I.
Usai mendengarkan tuntutan, penasihat hukum Touzen, Jefri Wahyudi menyatakan akan menyiapkan nota pembelaan (pledoi) pada sidang berikutnya.
“Minggu depan kami akan ajukan pledoi,” ujarnya singkat.
Majelis hakim menjadwalkan sidang lanjutan pada pekan depan untuk mendengarkan pembelaan dari pihak terdakwa sebelum perkara ini memasuki tahap putusan. (*)
Rumah pribadi milik anggota DPR RI nonaktif, Ahmad Sahroni, di kawasan Swasembada Timur, Tanjung Priok, Jakarta Utara dirobohkan. (Istimewa)
batampos – Rumah pribadi milik anggota DPR RI nonaktif, Ahmad Sahroni, di kawasan Swasembada Timur, Tanjung Priok, Jakarta Utara dirobohkan. Bangunan tiga lantai tersebut sebelumnya menjadi sasaran penjarahan massa pada akhir Agustus 2025.
Pembongkaran rumah itu dilakukan pada Senin (10/11), dengan menggunakan dua unit eskavator.
Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, tampak alat berat tersebut meratakan rumah milik politikus Partai NasDem yang dikenal sebagai crazy rich Tanjung Priok. Lokasi rumah berada di tengah kawasan permukiman padat penduduk.
Sahroni menjelaskan, keputusan untuk merobohkan rumahnya dilakukan atas inisiatif sendiri. Menurut dia, kondisi bangunan sudah tidak layak setelah mengalami kerusakan akibat penjarahan beberapa waktu lalu.
“Iya, mau gue robohin saja karena sudah enggak oke. Jadinya, gue robohin,” kata Sahroni dikutip dari siniar Youtube, Jumat (14/11).
Ia juga menegaskan, bangunan tersebut nantinya akan dibangun ulang dengan struktur yang lebih kuat. “Rumah gue ini mau gue renovasi. Rumah yang gue bangun nanti akan lebih kuat,” tuturnya.
Meski mengalami kejadian tak menyenangkan, Sahroni memastikan dirinya tidak akan pindah dari kawasan Tanjung Priok yang selama ini menjadi tempat tinggalnya.
“Gue enggak akan pindah ke mana-mana, gue tetap di sini dan tetap dengan kondisi yang sama,” tegasnya.
Selain merenovasi rumah, Sahroni juga berencana memperbaiki kendaraan pribadinya yang turut menjadi perhatian publik. “Nanti mobil gue ditaruh di dinding,” selorohnya. (*)
