batampos – Jerman menolak pemegang paspor RI yang hendak memasuki wilayah negara Jerman. Hal itu karena aturan Jerman tak mengizinkan warga negara lain tanpa kolom tanda tangan pada paspor. Saat dikonfirmasi, Kementerian Luar Negeri RI dan Imigrasi masih berkoordinasi dengan KBRI Jerman.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menegaskan, saat ini koordinasi masih dilakukan oleh semua otoritas berwenang. Akan tetapi, saat ini masih menunggu akhir pekan. Pihaknya terus berkoordinasi dengan KBRI di Jerman.

“Masih akhir pekan,” katanya kepada JawaPos.com (jaringan batampos.co.id) Minggu (14/8).

Direktorat Jenderal Imigrasi terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Jerman di Jakarta guna mendapatkan penyelesaian. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Amran Aris pada Sabtu (13/8).

“Sampai dengan saat ini, Ditjen Imigrasi berkoordinasi dengan Kemenlu untuk menyampaikan kondisi ketidaknyamanan masyarakat pemegang paspor RI agar dapat diberikan solusi,” katanya.

Sejak tahun 2019, berdasarkan Kepmenkumham Nomor M.HH-01.GR.01.03.01.3059 Tahun 2019 tentang Spesifikasi Teknis Pengamanan Khusus Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menerbitkan Paspor elektronik dan non-elektronik tanpa adanya kolom tanda tangan, dengan pertimbangan efisiensi. Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mendaftarkan paspor Indonesia ke dalam ICAO-PKD dan telah diakui, sehingga keabsahannya telah dikenali secara luas di seluruh negara di dunia.

Direktorat Jenderal Imigrasi bersama Kementerian Luar Negeri akan menyerahkan Nota Diplomatik dan Spesimen Dokumen Paspor selama 5 tahun terakhir kepada Kedutaan Jerman di Jakarta. Direktorat Jenderal Imigrasi akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait perkembangan permasalahan yang tengah berkembang.

“Segala perkembangan informasi dalam permasalahan ini akan kami sampaikan kepada khalayak pada kesempatan pertama. Ditjen Imigrasi berkomitmen untuk mengupayakan penyelesaian bagi masyarakat yang terkendala,” kata Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Achmad Nur Saleh kepada JawaPos.com.

Permintaan Kemenlu

Sebelumnya Kemenlu RI meminta Kedutaan Besar Republik Federal Jerman agar mengesahkan permohonan visa WNI pemegang paspor tanpa kolom tanda tangan. Dalam surat resmi Kemenlu RI ke Kedubes Jerman di Jakarta, tanggal 12 Agustus 2022, pemerintah menyampaikan Indonesia memiliki seri blangko paspor yang tidak memuat kolom tanda tangan.

Seri blangko tersebut diproduksi periode 2019-2020 dengan rincian Paspor Non Elektronik dengan nomor seri C7093059 – C7592558, C7592559 – C9999999, dan E0000001 – E0351539; dan Paspor Elektronik Polikarbonat dengan nomor seri X1369301 – X1633800. “Kementerian dengan hormat meminta agar permohonan visa dari WNI yang menggunakan seri blangko paspor yang tidak memuat kolom tanda tangan dapat tetap diproses dan diperlakukan sebagai dokumen perjalanan yang sah dan valid serta otentik dari Kementerian Luar Neger Republik Indonesia,” kata surat Kemenlu yang sudah dikonfirmasi.

Kementerian Luar Negeri mengatakan, mulai 2021 pemerintah Indonesia telah kembali menggunakan seri blangko paspor yang memuat kolom tanda tangan pemegang paspor. Lebih lanjut, Kementerian menyampaikan pada paspor biasa yang tidak memiliki kolom tanda tangan pemegang paspor, maka tanda tangan diterapkan pada halaman 47 atau halaman 46 pada paspor dengan pengesahan oleh pejabat imigrasi di Indonesia atau pejabat konsuler di Perwakilan RI di luar negeri. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Usaha mikro kecil menengah (UMKM) menjadi salah satu kontributor perekonomian. Dukungan instrumen fiskal atau APBN pun diberikan untuk mendorong pelaku UMKM bangkit, mampu naik kelas, menembus pasar ekspor, dan ikut menyokong pulihnya ekonomi nasional.

”UMKM itu perlu dibantu di semua front. Jangan dibebani, tapi dibantu. Cara membantunya juga bisa bermacam-macam,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada UMKM Week.

Ani, sapaan karib Sri Mulyani, menyebutkan, pemerintah bahkan membentuk instrumen ultramikro untuk membantu akses modal UMKM. Menurut dia, halangan pertama UMKM melanjutkan idenya karena tidak adanya modal yang cukup. ”Disebut instrumen ultramikro karena yang dipinjam kadang-kadang cuma butuh Rp 2,5 juta, Rp 5 juta, Rp 10 juta. Nggak sampai triliunan,” katanya.

Terpisah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, jumlah UMKM di Indonesia tercatat sekitar 60 juta dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 60,51 persen. UMKM juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja hingga mencapai 96,9 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional. ”Dengan cepatnya perkembangan ekonomi digital saat ini, transformasi digital sudah menjadi suatu keharusan bagi UMKM untuk meningkatkan efisiensi dan pengembangan usaha,” jelas Airlangga.

Digitalisasi UMKM memberi banyak manfaat. Terlebih dalam membantu pemasaran produk di masa pandemi serta mempermudah transaksi dan pencatatan keuangan melalui penggunaan platform pembayaran digital. Selain itu, meningkatkan akses pasar dan pelatihan pengembangan usaha, termasuk mempermudah dari sisi logistik untuk distribusi produk ke konsumen.

Untuk menaikkan kelas UMKM, termasuk mendorong adopsi teknologi digital, kata Airlangga, pemerintah mengupayakan berbagai inisiatif dan kebijakan. Salah satunya, program Bangga Buatan Indonesia. Program tersebut mendukung UMKM agar mampu memasarkan produknya melalui e-commerce. ”Hingga Mei 2022, persentase UMKM on boarding telah mencapai 63,7 persen dari total target digitalisasi UMKM sebanyak 30 juta atau telah mencapai 29,8 persen dari total jumlah UMKM,” jelasnya.

Airlangga juga menyarankan kepada UMKM untuk lebih memperbaiki administrasi sehingga akan lebih teratur dalam masalah perpajakan. Terkait permasalahan bahan baku, pengusaha UMKM diharapkan dapat lebih mengutamakan penggunaan bahan dari dalam negeri ketimbang mengandalkan impor. Branding UMKM lokal juga harus diperkuat lagi dan diberi kesempatan agar makin berkembang dan bisa bersaing dengan brand dari luar negeri.

Pemerintah memfasilitasi perizinan dan riset. Termasuk kemudahan pemberian sertifikat SNI agar kualitas produk lokal yang orisinal mampu melawan fake product dari luar negeri. ”Yang penting semua brand lokal yang keren-keren mesti didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM supaya tidak ada yang menduplikasi,” tegas Airlangga. (*)

Reporter: JP Group

batampos –Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan bahwa proses hukum kasus yang menyeret nama Irjen Ferdy Sambo itu langsung diawasi oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum).

Kejagung memastikan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kasus dugaan pembunuhan Brigadir Polisi Yosua Hutabarat. Surat itu mereka tindak lanjuti dengan menunjuk 30 jaksa penuntut umum (JPU) untuk menangani kasus tersebut.

Informasi tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana saat diwawancarai Jawa Pos  (jaringan batampos.co.id), kemarin (13/8). ”Sudah dilakukan koordinasi awal antara penyidik dan JPU,” ujarnya.

Sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD, proses hukum kasus tersebut di Kejagung juga harus terbuka. Dia ingin kasus itu dapat diikuti dan terpantau oleh masyarakat. Menurut Ketut, hal tersebut sudah menjadi komitmen Kejagung dalam setiap penanganan kasus. ”Sudah pasti mengedepankan profesionalisme terhadap penanganan perkara apa pun itu,” jelas dia.

Terlebih, kasus tersebut kini mendapat perhatian luas publik. Kejagung memastikan bekerja untuk keadilan. Dia pun memastikan bahwa masyarakat dapat memantau langsung proses hukum itu. ”Pengendalian perkara dilakukan langsung oleh JAM Pidum dan masyarakat juga mengawasinya,” terang dia.

Sejalan dengan proses hukum yang dilakukan Kejagung, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga terus menindak setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Terbaru, empat orang perwira menengah (pamen) Polri yang bertugas di Polda Metro Jaya menyusul ke tempat khusus (patsus).

”Menjalani patsus di Biro Provos Mabes Polri,” ucap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada awak media. Namun, jenderal bintang dua Polri itu tidak menyampaikan secara terperinci nama-nama empat perwira menengah tersebut. Yang pasti, mereka menyusul 12 orang personel Polri yang sudah dibawa ke patsus.

Dengan begitu, kini ada 16 personel Polri di patsus. ”Enam orang di mako (Brimob) dan sepuluh orang di provos,” jelas Dedi. Patsus terhadap empat perwira menengah Polda Metro Jaya dilakukan setelah instansinya menghentikan penyidikan atas laporan dugaan upaya pembunuhan dengan pelapor Bharada E dan laporan dugaan tindak kekerasan seksual yang dilaporkan Putri Candrawathi. Polri menyatakan bahwa dua laporan itu merupakan bagian dari upaya menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus dugaan pembunuhan Yosua.

Lantas, bagaimana tidak lanjut Polri terhadap Putri Candrawathi sebagai pelapor kasus dugaan tindak kekerasan seksual tersebut? Apakah istri Irjen Ferdy Sambo itu akan diproses hukum? Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyampaikan, proses hukum terhadap Putri akan diputuskan tim khusus (timsus) Polri. ”Kami serahkan kepada timsus keputusannya seperti apa,” ungkap dia.

Yang jelas, lanjut Agus, sebelum peristiwa pembunuhan di rumah dinas kepala Divisi Propam (Kadivpropam) Polri terjadi, Yosua tidak berada di dalam rumah. ”Tapi di dalam pekarangan depan rumah. Almarhum J (Yosua, Red) masuk saat dipanggil ke dalam oleh FS (Irjen Ferdy Sambo, Red),” tambahnya.

Keterangan itu disampaikan Agus setelah memimpin gelar perkara di kantor Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (12/8) petang. Menurut dia, semua saksi yang sudah diperiksa dalam kasus dugaan pembunuhan Yosua menyatakan keterangan yang sama. Yakni, Yosua masuk ke dalam rumah setelah dipanggil Sambo. Keterangan itu sekaligus menegaskan bahwa mantan Kadivpropam Polri tersebut berada di lokasi kejadian saat pembunuhan terjadi. Berbeda dengan narasi awal yang menyebutkan bahwa Sambo tengah menjalani tes PCR.

Meski Sambo sudah mengakui bahwa dirinya merupakan mastermind pembunuhan Yosua sekaligus otak rekayasa pembunuhan tersebut, dorongan kepada Polri untuk mengungkap dugaan obstruction of justice dalam penanganan kasus itu terus mengalir. Dorongan kian menguat setelah sejumlah informasi dan keterangan lainnya sampai ke telinga publik. Termasuk di antaranya yang berkenaan dengan dugaan upaya penyuapan.

Mantan penasihat hukum Bharada E, Deolipa Yumara, adalah salah satu yang telah menyampaikan informasi tersebut. Terbaru, dia menyampaikannya kemarin. Kepada awak media, Deolipa mengungkapkan, dalam berita acara pemeriksaan (BAP), Bharada E menyatakan bahwa Sambo pernah berjanji memberikan uang Rp 1 miliar. Janji itu disampaikan di hadapan Putri. Tidak dijelaskan secara pasti kapan janji tersebut disampaikan Sambo.

Yang jelas, Bharada E dijanjikan uang itu setelah Yosua meninggal dunia. Bukan hanya Bharada E, KM dan RR yang sudah berstatus tersangka juga dijanjikan uang. masing-masing Rp 500 juta. ”Jadi, setelah ada skenario (pembunuhan Yosua, Red), barulah cerita iming-iming tentang itu,” jelas dia.

Selain Deolipa, dugaan suap oleh Ferdy juga sudah disampaikan secara terbuka oleh Mahfud MD. Informasi yang disampaikan Mahfud bersumber dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution menyatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada pertengahan Juli lalu. Ketika LPSK selesai menemui Putri untuk melakukan asesmen awal atas permohonan perlindungan. Lokasi kejadiannya di kantor Divpropam Polri.

Saat itu salah satu dari dua orang staf LPSK didatangi seseorang yang diutus Sambo. Utusan tersebut kemudian menyampaikan bahwa ada titipan dari ”bapak”. ”Yang di dalamnya itu ada dua amplop cokelat. Kemudian dengan menyebut bahwa itu dari bapak tanda kutip ya. Staf kami menolak. Karena memang LPSK tidak boleh menerima apa pun ketika melaksanakan tugas,” jelas Maneger. Walau belum mengetahui isi dua amplop tersebut, dia memastikan bahwa kejadian itu akan turut jadi pertimbangan keputusan atas permohonan perlindungan Putri yang rencananya diputuskan besok (15/8).

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyatakan, informasi tersebut harus didalami oleh Polri. Jika benar terjadi, kata dia, upaya penyuapan itu masuk kategori obstruction of justice. Bukan hanya itu, LPSK juga bisa membuat aduan. Sebab, mereka tidak boleh diintervensi saat menjalankan tugas. Fickar pun menyebutkan, pihak-pihak yang terlibat melakukan upaya penyuapan harus diproses hukum. ”Kalau menurut saya yang ngasih itu kena juga,” ucap dia.

Terpisah, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menyampaikan bahwa pihaknya memutuskan untuk memberikan perlindungan darurat kepada Bharada E. Keputusan itu diambil setelah mereka bertemu Bharada E dan yang bersangkutan menyatakan siap menjadi justice collaborator. ”Dan memenuhi syarat,” katanya.

Karena itu, sejak dua hari lalu Bharada E sudah menjadi terlindung negara melalui LPSK. Yang bersangkutan berhak atas beberapa hal. Mulai penebalan perlindungan di dalam rumah tahanan, pemasangan closed circuit television (CCTV) portabel, suplai logistik atau makanan dan minuman, pemeriksaan kesehatan rutin, serta pemenuhan kebutuhan rohaniwan. Semua itu telah diberikan LPSK. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sepakat membangun kerja sama politik dalam menghadapi Pemilu 2024. Hal ini ditandai dengan penandatanganan piagam kerja sama politik dalam puncak hasil rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/8).

Deklarasi kerja sama politik antara Partai Gerindra dan PKB ini ditandai dengan piagam kerja sama politik yang ditandatangani Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Dalam pidato di hadapan ribuan kader Partai Gerindra dan PKB, Prabowo Subianto memuji eksistensi ormas Nahdlatul Ulama (NU) yang dinilai proaktif dan hadir pada setiap lini kehidupan, termasuk politik praktis. Bahkan kini, mantan Rais Aam PBNU Ma’ruf Amin menjadi Wakil Presiden RI.

“Jadi saudara-saudara kita bersyukur kepempimpinan Pak Jokowi dan Prof KH Ma’ruf Amin. Kalau tidak salah beliau dari NU kan? Betul?” kata Prabowo di SICC, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/8).

“Betul,” jawab ribuan kader dan simpatisan PKB dan Gerindra.

“NU ini hebat, siapa yang menang pasti ada NU-nya,” timpal Prabowo.

Prabowo lantas mengapresiasi eksistensi NU. Hal ini yang menjadi dasar ingin berkoalisi dengan PKB, mengingat banyak partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu bernapas NU.

“NU itu ada dimana-mana. Itulah kehebatan NU,” ujar Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, koalisi antara PKB dan Gerindra karena memiliki cita-cita yang sama.

”PKB dan Gerindra merupakan dua kekuatan partai politik yang memiliki karakter, ideologi, dan semangat yang sama. Gerindra adalah partai nasionalis-agamis, PKB adalah partai agamis-nasionalis,” ungkap Gus Muhaimin.

Gus Muhaimin mengatakan, kesamaan ideologi, gagasan dan cita-cita inilah yang merekatkan dan mendorong kedua partai untuk bersama-sama menyatukan tekad untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa.

“Tekad dan kebersamaan ini juga tertuang dalam tekad bersama kita, dimulainya pemilu dan tahapan-tahapannya, terutama insyaAllah 2024 kita akan rebut kekuasaan untuk kemakmuran dan kesejahteraan Indonesia,” ujarnya.

Menurut Gus Muhaimin, kekuasaan bagi PKB dan Gerindra adalah alat yang paling efektif untuk menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, masyarakat, dan bangsa. Keduanya sepakat untuk bersama-sama maju menghadapi Pemilu 2024.

“Kerja sama yang telah ditandatangani hari ini adalah komitmen bersama, tekad bersama, kerja dan rencana bersama. Insya Allah kerja sama ini membawa kemaslahatan bagi rakyat dan bangsa Indonesia yang akan datang,” pungkas Gus Muhaimin. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Aparat kepolisian menangkap Rahmat (32) atas dugaan sebagai pembunuh keponakannya berinisial SR (10) saat belajar di ruang kelas di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

“Pelaku sudah ditangkap,” kata Kapolsek Sunggal Kompol Chandra Yudha ketika dihubungi di Medan, Sabtu (13/8).

Aparat polisian bergerak cepat mengejar pelaku setelah mendapatkan laporan. Pelaku ditangkap di kawasan Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Jumat malam (12/8).

“Saat ini sedang diperiksa,” ujarnya.

Aksi pembunuhan itu terjadi pada hari Selasa (9/8) di salah satu sekolah dasar, Kecamatan Sunggal. Pembunuhan tersebut bermula saat korban bersama teman-temannya sedang belajar di dalam ruang kelas.

Tiba-tiba pelaku datang dan mendobrak pintu ruang kelas yang saat itu sedang tertutup. Pelaku langsung menikam perut korban dengan pisau. Usai menikam korban, pelaku melarikan diri.

Siswa lainnya, kata Kapolsek Sunggal, yang melihat kejadian tersebut langsung berteriak sehingga membuat sejumlah guru datang ke ruangan tersebut.

Pihak sekolah sempat membawa korban ke rumah sakit. Namun, nyawanya tidak tertolong saat masih dalam perjalanan ke rumah sakit. (*)

Reporter: JP Group

batampos –  Kuasa hukum Surya Darmadi, tersangka kasus dugaan korupsi penguasaan lahan sawit dan pencucian uang dengan kerugian negara sebesar Rp 73 triliun, menyatakan kliennya bakal tiba di Indonesia, Minggu (14/8), dan siap menghadiri rangkaian proses hukum.

“Pak Surya Darmadi akan mendatangi penyidik untuk memberikan klarifikasi dan siap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan,” kata Juniver Girsang, kuasa hukum Surya Darmadi, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (13/8).

Juniver menyebutkan pada hari Minggu (14/8) kliennya akan datang dari luar negeri. Setibanya di Indonesia, Surya Darmadi akan langsung mendatangi tim penyidik untuk menjelaskan seluruh dugaan melakukan tindak pidana tersebut.

Ia menjelaskan alasan klienya tidak menghadiri panggilan penyidik karena hingga saat ini Surya Darmadi yang sudah lansia tengah menjalani pengobatan di luar negeri. Karena proses hukum ini, lanjut dia, Surya Darmadi berupaya untuk mempercepat pengobatannya guna menghormati proses hukum yang berlaku.

Bahkan, Juniver menunjukkan bahwa kliennya sudah bersurat kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan jajaran pimpinan Kejaksaan Agung untuk kesiapannya menjalani pemeriksaan. “Kami mohon status cekal dicabut agar tidak terhalang masuk ke Indonesia untuk ikuti proses hukum,” kata Juniver menegaskan.

Sebenarnya, kata Juniver, pihak keluarga Surya Darmadi heran terkait dengan penetapan tersangka ini. Sebagai pengusaha, kliennya merupakan pembayar pajak yang patuh dan membuka lapangan kerja untuk puluhan ribu orang.

Bahkan, keluarga Surya Darmadi mengklaim kliennya merupakan salah satu pembayar terbesar di Indonesia. Untuk menghadapi proses hukum tersebut, kata Juniver, Surya Darmadi telah mempersiapkan seluruh data dan dokumen yang berisikan fakta hukum agar bisa melakukan pembelaan diri.

“Pak Surya Darmadi juga bertanya, apa iya kerugian negara sebesar Rp78 triliun. Saya saja tidak pernah lihat uang segitu. Apa dasarnya dan salahnya? Makanya, dia akan menjelaskan,” papar Juniver.

Dia pun mengimbau seluruh pihak menghargai proses hukum yang sedang berjalan serta mengedepankan asas praduga tak bersalah. “Semua pihak sebaiknya menahan diri untuk tidak menghakimi Surya Darmadi dengan opini yang tidak proporsional dan cenderung tidak berbasis fakta,” kata Juniver didampingi Adil, anak Surya Darmadi.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) Ketut Sumedana mengatakan bahwa tim penyidik telah melayangkan panggilan secara patut kepada Surya Darmadi sebanyak tiga kali. Surat panggilan itu dikirimkan ke kediamannya, Jalan Bukit Gilf Utama PE. 9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Selanjutnya, surat panggilan juga dikirimkan ke Kantor Duta Palma Group di Palma Tower, lantai 22 di Jalan R.A. Kartini III-S Kavling 6, Pondok Pinang Jakarta Selatan. Terakhir ke, apartemen Surya Darmadi di 21 Nassim Road # 01-18 Nassim Park Residencess Singapore.

Surat pemanggilan juga diumumkan di sejumlah surat kabar. “Kejaksaan Agung menilai tersangka SD telah melepaskan hak-haknya dalam melakukan pembelaan di dalam penegakan hukum dan akan terus berkoordinasi dalam pencarian serta penegakan hukum tetap berjalan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Ketut, Senin (8/8).

Dalam perkara ini, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah menetapkan dua tersangka. Mereka adalah Surya Darmadi (SD) selaku pemilik PT Duta Palma Group dan Raja Thamsir Rachman (RTS) selaku Bupati Indragiri Hulu periode 1999—2008.

Keduanya disangkakan melanggar primer Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Dengan subsider Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Khusus tersangka Surya Darmadi, disangkakan langgar Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindakan para tersangka ini menyebabkan kerugian negara yang hingga Rp78 triliun. Sebanyak Rp10 triliun di antaranya merupakan nilai kerugian negara. Sisanya, menurut kejaksaan, nilai kerugian perekonomian negara. (*)

Reporter: JP Group