batampos – Kejaksaan Agung mewacanakan akan memyidangkan bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa di persidangan. Hal ini dilakukan, karena Surya Darmadi yang merupakan tersangka dugaan korupsi penyerobotan lahan di Riau tak kunjung kooperatif.

Surya Darmadi tak hanya terjerat perkara korupsi di Kejaksaan Agung. Dia juga terjerat kasus korupsi dan sudah berstatus daftar pencarian orang (DPO) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena terjerat kasus alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada 2014.

“Persidangan in absentia, sudah proses,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah kepada wartawan, Kamis (11/8).

Febrie menyatakan, persidangan secara in absentia karena Surya Darmadi tak kunjung kooperatif. Surya diduga berada di luar negeri.

Korps Adhyaksa juga telah melakukan pemanggilan sebanyak tiga kali kepada pemilik PT Duta Palma Group itu, namun tidak diindahkan.

Persidangan in absentia bertujuan untuk merampas aset milik Surya Darmadi. Sebab tak tanggung, kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan di Riau itu merugikan keuangan negara sebesar Rp 78 triliun.

“Kalau in absentia dia yang rugi. Dia kan tidak bisa melakukan pembelaan secara sempurna, in absentia kan kita sidangkan tanpa dia. Tujuan kita adalah memang nanti akan kita rampas asetnya,” tegas Febrie.

Selain Surya Darmadi, kasus ini juga menjerat mantan Bupati Indragiri Hulu, Raja Thamsir Rachman. Selain terjerat perkara korupsi, Surya Darmadi juga disangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kasus ini bermula pada 2003, saat Surya Darmadi selaku pemilik PT Duta Palma Group melakukan kesepakatan dengan Raja Thamsir, selaku Bupati Indragiri Hulu saat itu. Kesepakatan itu untuk mempermudah dan memuluskan perizinan kegiatan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan kegiatan usaha pengolahan kelapa sawit.

Mereka juga sepakat dalam persyaratan penerbitan HGU kepada perusahaan-perusahaan Surya Darmadi di Kabupaten Indragiri Hulu. Lahan tersebut berada dalam kawasan hutan, baik HPK (Hutan Produksi yang dapat dikonversi), HPT (Hutan Produksi Terbatas) dan HPL (Hutan Penggunaan Lainnya) di Kabupaten Indragiri Hulu.

Upaya pemulusan itu dengan membuat kelengkapan perizinan terkait Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan secara melawan hukum dan tanpa didahului dengan adanya izin prinsip dan AMDAL. Itu semua dilakukan untuk memperoleh izin pelepasan kawasan hutan dan HGU.

Selain itu, PT Duta Palma Group sampai saat ini tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan dan HGU. Bahkan, PT Duta Palma Group tidak pernah memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan pola kemitraan sebesar 20 persen dari total luas area kebun yang dikelola.

Raja Thamsir disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Surya Darmadi disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian untuk TPPU, Surya Darmadi dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau kedua yakni Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Polres Bulungan, melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait kebakaran kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Tidung di Jalan Ahmad Yani, Desa Tidung Pala, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara.

“Hari ini kami akan olah kejadian kebakaran kantor KPU Tana Tidung dengan Tim Inafis (Indonesia Automatic Fingerprint System) dari Polda Kaltara,” kata Kepala Satuan Reskrim (Kasatreskrim) Polres Bulungan Iptu Komaini saat dihubungi Antara dari Tarakan, Kamis (11/8).

Komaini mengatakan olah TKP itu bertujuan untuk mengetahui penyebab kebakaran yang dugaan sementara akiba korsleting listrik.

Polisi mendapat informasi awal dari pegawai KPU bernama Ali, yang saat kejadian berlangsung sedang melaksanakan piket pelayanan dan mengisi daya telepon genggam di ruang umum.

“Lalu sekitar 10 menit terdengar suara kretek kretek di bagian kWh listrik dan tiba-tiba listrik padam,” katanya.

Setelah Ali memeriksa ke luar ruangan, dia melihat api sudah membakar bagian belakang ruang keuangan lalu merembet ke ruangan umum, ruang program dan data, gudang logistik, ruang media, dan dapur.

Peristiwa kebakaran terjadi Rabu malam (10/8) sekitar pukul 18.40 Wita. Kemudian, pada pukul 21.00 Wita, api berhasil dipadamkan oleh Petugas Pemadam Kebakaran Pemkab Tana Tidung.

“Tidak terdapat korban jiwa. Dalam kebakaran ini kerugian material diperkirakan Rp1,5 M, termasuk satu unit mobil dinas Daihatsu Grandmax,” ujar Komaini.

Polisi sudah memasang garis polisi di lokasi kejadian dan memeriksa para saksi. (*)

Reporter: Antara

batampos –  Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto menyindir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang belakangan ini mengomentari lebih awal kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Menurut Bambang, sikap diam DPR RI karena masih menunggu hasil penyidikan Polri.

Bambang Pacul lantas mempertanyakan, kinerja Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Menurut Pacul, Mahfud sebagai Menteri seharusnya bisa menunggu kinerja Polri dalam pengusutan dugaan pembunuhan Brigadir J.

“Jadi kalau Menko Polhukam ngomong bahwa itu DPR kok tidak ribut justru karena DPR sadar posisi. Kita malah justru bertanya apakah Menko Polhukam itu punya posisinya memang tukang komentar?,” kata Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/8).

Politikus PDI Perjuangan ini mempertanyakan mengapa Mahfud kerap berkomentar di luar batas dalam pengusutan kasus Brigadir J. Bahkan, Mahfud sempat menyebut Polri akan mengumumkan tersangka ketiga, sebelum Polri mengumumkan secara resmi tersangka tersebut.

“Tersangka belum diumumkan dia udah ngumumkan dulu. Apakah yang begitu itu jadi tugas Menko Polhukam. Saya bertanya sebagai Ketua Komisi III, apakah itu masuk di dalam tupoksi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan? Koordinator loh, bukan komentator. Menteri koordinator bukan menteri komentator,” tegas Bambang.

Dalam mengawal kasus dugaan pembunuhan Brigadir J, lanjut Bambang, pihaknya bakal memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengonfirmasi secara langsung rentetan peristiwa tewasnya Brigadir J. Terlebih kekinian, mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
“Ini rakyat perlu tahu. Maka nanti pak kapolri pasti kita undang ke Komisi III untuk menjelaskan ini semua,” ujar Bambang.

“Komisi itu kan kita punya tiga hak, hak pengawasan, budget dan legislasi. Hak legislasi, kan ada RKUHP yang kemudian diminta untuk lebih terbuka, karena dianggap penting. Kemudian ada lagi yang penitng lagi, kasus-kasus besar di kejaksaan dan kepolisian, kasus tembak menembak ini masuk agenda rapat,” pungkas Bambang. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Penyidik Tim khusus (Timsus) Polri melakukan pemeriksaan terhadap Irjen Pol. Ferdy Sambo sebagai tersangka kasus penembakan Brigadir J di Mako Brimob, Klapa Dua Depok, Kamis (11/8). Ihwal adanya informasi ini disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo.

“Hari ini, penyidik timsus melakukan pemeriksaan terhadap Irjen FS sebagai tersangka di Mako Brimob,” kata Dedi Prasetyo kepada wartawan.

Terkait pemeriksaan Ferdy Sambo, Dedi mengungkapkan bahwa, pihak tim khusus Polri berkoordinasi dengan pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang juga mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Kadiv Propam Polri itu.

Mengingat, pada hari ini, Komnas HAM juga menjadwalkan melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.

“Kemudian untuk Komnas HAM, karena hari ini ada pemeriksaan Irjen FS sebagai tersangka, maka fokus tim khusus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Sehingga Irjen FS, belum bisa diperiksa Komnas HAM, karena pemeriksaan tim khusus Polri sifatnya pro justitia,” kata Dedi.

Pemeriksaan ini kata Dedi, hanya melibatkan penyidik tim khusus, tidak ada pejabat utama tim khusus yang hadir ke Mako Brimob.

“Pemeriksaan (tersangka) sudah dimulai pukul 10.00 WIB,” ujarnya.

Selain itu, kata Dedi, penyidik tim khusus juga melakukan pemeriksaan terhadap Kuat Maruf atau KM tersangka lainnya di Gedung Bareskrim Polri.

“Pemeriksaan kedua dilakukan kepada KM sebagai tersangka di Bareskrim,” ujar jenderal bintang dua itu.

Menurut mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu, secara paralel pada hari yang sama, pihak Inspektorat Khusus (Irsus) Polri juga menjadwalkan melakukan pemeriksaan terhadap satu orang penyidik yang bertugas di Polda Metro Jaya, terkait kasus penembakan Brigadir J. Pemeriksaan itu kata dia, dilakukan di Mabes Polri.

“Sedangkan Irsus, agendanya pada hari ini melakukan pemeriksaan kepada satu orang penyidik Polda Metro Jaya, pukul 10.00 WIB di Mabes Polri,” ucap Dedi.

Penyidik tim khusus Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, mereka adalah Irjen Pol. Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E), Brigadir Kepala Ricky Rizal (Bripka RR) dan Kuat Maruf atau KM (asisten rumah tangga dan sopir Putri Candrawathi).

Keempat tersangka dijerat Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tentang pembunuhan berencana, diancam hukuman mati, maksimal penjara seumur hidup atau 20 tahun. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Setelah satu tahun kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti Suhartini, 55, dan anaknya Amalia Mustika Ratu, 23, yang ditemukan di bagasi mobil Alphard pada 18 Agustus 2021 lalu, akhirnya berhasil diungkap oleh polisi.

Seperti diberitakan PojokSatu (Jawa Pos Group), pelaku pembunuhan ibu dan anak ini berinisial Sis, seorang ABK Kapal Nelayan yang semalam ditangkap di Kali Adem, Jakarta Utara. Informasi yang dihimpun, menyebutkan bahwa Personil gabungan dari Polda Jabar, Polres Subang, Polairud Polda Metro Jaya, Polres Tanjung Priok dan Polsek Sunda Kelapa menciduk tersangka Sis di kapal KM. Nuali Jaya yang bersandar di pelabuhan Muara Angke.

Proses penangkapan tersebut atas bantuan istri tersangka di mana polisi mendapati petunjuk bahwa KM Nauli Jaya di mana yang Sis adalah salah satu ABK nya akan bersandar di Kepaluan Seribu yang kemudian berlanjut di Muara Angke.

Setelah melakukan pengintaian, petugas gabungan pun menciduk Sis beberapa saat kapal Nauli bersandar. Sebelumnya Kapolda Jabar, Irjen Pol Suntana, memberikan isyarat bahwa sudah ada titik terang ihwal kasus Subang yang sudah mengendap satu tahun.

Tanggal 18 Agustus tahun 2021 terjadi kasus pembunuhan ibu dan anak yang menggegerkan di mana Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard dalam kondisi ditumpuk.

Sebanyak 121 orang dan memeriksa lebih dari 216 item barang bukti di 10 TKP tetapi polisi menemui jalan buntu. Kasus menghebohkan ini sampai melibatkan Polda Jabar dan Mabes Polri namun baru terungkap setelah satu tahun kasus itu terjadi. (*)

Reporter: JP Group