batampos – Ratusan kepala keluarga (KK) yang tinggal di Kampung Sungai Bandas, Kelurahan Belian, Batamkota, terus mengeluhkan tidak diakuinya permukiman mereka sebagai bagian dari wilayah administratif Kelurahan Belian. Kondisi ini membuat warga kesulitan mengurus dokumen resmi karena selalu ditolak ketika mengajukan ke RT dan RW terdekat.

Tokoh masyarakat Kampung Sungai Bandas, Ashar Muda Harahap, mengatakan warga kerap diarahkan ke RT 04 RW 25 Perumahan Valencia karena posisinya paling dekat. Namun pihak RT/RW juga tidak berani memproses lantaran wilayah Sungai Bandas tidak masuk dalam data resmi kelurahan.

“Padahal ruli di depan justru diakui masuk administrasi sana. Kami yang sudah tinggal lama malah tidak diakui,” ujarnya.

Baca Juga: Putusan MK Berdampak ke BP Batam, Nasib Dirditpam Akan Dievaluasi

Warga menyebut sudah pernah mengajukan pemekaran wilayah agar Kampung Sungai Bandas masuk administrasi resmi, namun pengajuan itu tak pernah diterima. Mereka bahkan diminta menumpang administrasi di tempat lain, tetapi ditolak karena kuota sudah penuh. “Kami mau urus surat apa pun pasti mentok,” tambah Ashar.

Dampak paling berat dirasakan pada anak-anak. Ita, salah seorang warga, menuturkan bahwa proses pendaftaran sekolah menjadi sangat rumit. Banyak warga terpaksa mendaftarkan anak ke sekolah luar Kelurahan Belian karena domisili mereka tidak bisa diverifikasi.

“Anak saya tak bisa pindah dari Tanjunguma karena dokumen domisili tak bisa diurus,” katanya.

Sakri, warga lainnya, mengatakan Kampung Sungai Bandas sebenarnya sudah ada sejak 1997, meski pada awalnya tidak banyak dihuni. Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan permukiman meningkat pesat hingga mencapai ratusan KK.

“Kami tinggal dan beraktivitas di Belian, tapi status administrasi kami seolah tidak ada,” ujarnya.

Baca Juga: Pemko Dorong Penguatan UMKM, 31 Pelaku Usaha di Batam Terima Dana Bergulir Rp3,3 Miliar

Senada, Rajamuda berharap pemerintah segera turun tangan. Menurutnya, masalah ini bukan hanya soal dokumen, tetapi menyangkut kepentingan pendidikan anak, pelayanan kesehatan, hingga akses bantuan sosial. “Setiap kali kami minta domisili, jawabannya tidak bisa. Anak-anak harus sekolah jauh karena tidak terdata sebagai warga Belian,” ucapnya.

Ketika dikonfirmasi, Camat Batamkota Dwiki Septiawan menegaskan bahwa pelayanan administrasi bagi warga tetap dilakukan melalui kepala lingkungan. “Itu ruli baru, jadi belum ada RT/RW. Untuk masyarakat yang ingin mengurus administrasi silakan melalui kepala lingkungan, yaitu Pak Yono,” ujar Dwiki.(*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Ratusan KK Kampung Sungai Bandas Batam Kota Tak Diakui, Ini Alasannya pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mengetuk putusan penting yang mengatur batas tegas antara tugas kepolisian dan jabatan sipil. Melalui putusan perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025, MK menyatakan, bahwa anggota Polri yang masih aktif tidak lagi diperbolehkan menduduki jabatan sipil berdasarkan penugasan Kapolri.

Putusan tersebut sekaligus membatalkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) beserta penjelasannya dalam UU No 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal itu sebelumnya memberi ruang bagi personel Polri aktif untuk ditugaskan mengisi jabatan di luar struktur kepolisian, termasuk dalam lembaga pemerintahan maupun badan layanan publik.

Implikasi putusan MK langsung dirasakan di sejumlah lembaga, salah satunya di lingkungan BP Batam. Saat ini, terdapat pejabat yang masih berstatus anggota Polri aktif namun menjabat di unit strategis BP Batam, yakni Brigjen Pol Mujiyono yang menjabat sebagai Direktur Direktorat Pengamanan (Dirditpam).

Kondisi tersebut mendorong BP Batam untuk melakukan penyesuaian. Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyatakan, lembaganya menghormati putusan MK dan akan mengkaji konsekuensinya secara menyeluruh.

Baca Juga: Pemko Dorong Penguatan UMKM, 31 Pelaku Usaha di Batam Terima Dana Bergulir Rp3,3 Miliar

“Rata-rata begitu, kalau sudah masuk ke BP Batam itu rata-rata melepaskan jabatan di Polri,” katanya, Minggu (16/11).

Menurut dia, keberadaan pejabat berlatar belakang kepolisian di BP Batam selama ini tidak menimbulkan persoalan, sebab terdapat proses administratif yang mengatur penugasannya. Namun, dengan keluarnya putusan MK, BP Batam perlu menyesuaikan langkah sesuai ketentuan terbaru.

“Jadi ini bukan sesuatu yang berbenturan. Kami akan lakukan penyesuaian. Kalau memang regulasi itu ternyata mengharuskan pilihan seperti aturan, saya akan berbicara ke Pak Muji (Mujiyono),” kata Amsakar.

BP Batam akan terlebih dulu mendalami konstruksi hukum putusan MK, terutama terkait batasan yang dinyatakan oleh majelis hakim dan mekanisme transisi dari jabatan yang saat ini diemban pejabat bersangkutan.

“Kita dalami lah, regulasi yang dimaksudkan MK itu, sejauh mana konsekuensi dan langkah yang diambil,” ujarnya.

Menurut Amsakar, terdapat dua opsi yang dapat ditempuh Brigjen Mujiyono. Pertama, memilih untuk purnatugas dari kepolisian agar dapat melanjutkan karier di lingkungan BP Batam. Kedua, kembali penuh ke institusi Polri dan menyerahkan jabatan sipil di BP Batam.

“Sekiranya memang harus purnatugas dari Polri, ya kita minta pendapatnya. Kalau memang dia berkenan bersama-sama di BP Batam, berarti kita ajukan permohonan penempatan di BP dari instansi induknya,” ujar dia.

Baca Juga: Wali Kota Batam Akui Masalah Sampah Jadi Pekerjaan yang Belum Terselesaikan

Ia mengarakan, langkah apa pun yang diambil akan dilakukan secara prosedural dan tidak mengganggu stabilitas organisasi. Keberadaan pejabat di Direktorat Pengamanan (Ditpam) sangat krusial mengingat fungsi pengawasan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam.

“Jadi itu tak masalah, tinggal pilihan beliau dan teknisnya nanti,” katanya.

Putusan MK ini diperkirakan memengaruhi sejumlah lembaga lain yang selama ini menempatkan anggota Polri aktif pada jabatan sipil. Pemerintah daerah, kementerian, hingga badan layanan umum diproyeksi melakukan evaluasi personalia dalam beberapa waktu ke depan.

BP Batam menjadi salah satu entitas yang tengah mencermati dinamika tersebut, mengingat beberapa jabatan strategis di lembaga tersebut dalam beberapa periode pernah diisi perwira kepolisian. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Putusan MK Berdampak ke BP Batam, Nasib Dirditpam Akan Dievaluasi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Selama satu semester terakhir, Kampung Tua Bakau Serip—yang juga dikenal sebagai Desa Wisata Mangrove Pandang Tak Jemu—mengalami perubahan besar yang tidak hanya terlihat, tetapi juga terasa.

Destinasi mangrove yang selama ini identik dengan suasana tenang dan alami kini memasuki babak baru di era digital setelah mendapatkan pendampingan melalui program Serip 360° – Penguatan Branding, Digitalisasi Promosi, dan Aktivasi Kampanye Wisata Digital Berbasis Partisipasi Komunitas, sebuah inisiatif unggulan Center of Excellence in Business Innovation & Entrepreneurship (Bizhub Polibatam).

Program yang berlangsung dari 2 Juni hingga 2 Desember 2025 ini dirancang sebagai pendampingan jangka panjang berbasis komunitas. Tidak hanya memberi pelatihan, Tim Bizhub membangun ekosistem digital desa secara holistik—mulai dari identitas merek, strategi promosi, produksi konten, hingga tata kelola digital Pokdarwis.

Pada tahap awal, tim Bizhub Polibatam bersama mahasiswa PBL CDIO Semester 3 & 5 Prodi Administrasi Bisnis Terapan bekerja sama dengan Pokdarwis merumuskan identitas merek baru desa wisata. Proses kreatif ini melahirkan logo resmi, narasi merek, elemen visual, dan panduan branding lengkap yang kini menjadi acuan utama promosi destinasi.

Selain itu, tim juga mengembangkan katalog digital desa wisata multibahasa—Indonesia, Inggris, dan Mandarin—serta mendampingi aktivasi berbagai kanal digital desa. Pendekatan ini membuat Kampung Tua Bakau Serip kini memiliki citra digital yang lebih modern dan mudah diakses wisatawan.

Inovasi digital semakin terasa melalui implementasi QR Trail dan signage interaktif yang dipasang di titik-titik strategis desa wisata.

Ketua Bizhub Polibatam, Mutia Ulfah, S.E., M.M., CPM (Asia) menyebut program ini sebagai investasi jangka panjang bagi desa wisata.

Pengelola Pokdarwis, Gari Dafit Semet, merasakan langsung dampak positif program ini. (adv)

Reporter: Suprizal Tanjung

Artikel Serip 360° Bersama Bizhub Polibatam Dorong Transformasi Digital Kampung Wisata pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Upaya Pemerintah Kota Batam memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha mikro kembali menunjukkan progres positif. Hingga 17 November 2025, sebanyak 30 pelaku usaha mikro dan satu koperasi telah menerima pinjaman dana bergulir dengan total penyaluran Rp3,355 miliar.

Kepala UPTD Dana Bergulir Diskum Batam, Zulfahri, mengatakan dana tersebut menjadi salah satu instrumen yang efektif untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil melalui pinjaman berbiaya rendah dan terpantau.

“Total penyaluran kami sampai 17 November sebesar Rp3.355.000.000, terdiri dari 30 usaha mikro dan satu koperasi. Saat ini belum ada tambahan yang sedang diproses,” ujarnya.

Lewat skema dana bergulir, pelaku usaha mikro dapat mengakses pinjaman hingga Rp150 juta, sementara koperasi bisa memperoleh hingga Rp300 juta. Jangka waktu pinjaman mencapai lima tahun, dan penerima dapat mengajukan kembali jika pinjaman sebelumnya telah lunas dan tercatat lancar.

“Mudah-mudahan ke depan serapannya meningkat,” kata Zulfahri.

Untuk memastikan dana benar-benar digunakan sesuai tujuan, UPTD menerapkan sistem monitoring dan evaluasi. Petugas rutin turun langsung ke lapangan melihat perkembangan usaha penerima pinjaman.

“Rata-rata usaha berkembang, meski ada yang masih stagnan. Pergerakan omzet sangat bergantung kondisi pasar,” ujarnya.

Mayoritas penerima pinjaman berada di wilayah daratan utama Batam, sementara pelaku usaha di wilayah hinterland tercatat tidak sebanyak mainland.

Zulfahri mengakui realisasi penyaluran dana bergulir belum maksimal. Tantangan terbesar berada pada keterbatasan jaminan yang dimiliki pelaku usaha mikro.

“Tidak semua pelaku usaha mikro punya jaminan sertipikat rumah. Karena itu Pemko Batam juga sedang menjalankan program pinjaman tanpa bunga dan tanpa jaminan sebesar Rp20 juta untuk usaha mikro. Ini menjadi prioritas,” jelasnya.

Ia berharap kolaborasi antara dana bergulir dan program permodalan lainnya mampu memperkuat daya saing UMK serta memperluas ruang tumbuh usaha kecil di Batam.(*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Pemko Dorong Penguatan UMKM, 31 Pelaku Usaha di Batam Terima Dana Bergulir Rp3,3 Miliar pertama kali tampil pada Metropolis.