batampos – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan penolakan surat pengunduran diri Irjen Pol Ferdy Sambo karena adanya aturan yang harus dilewati melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terkait kasus pidana yang menjeratnya.

“Tentu ada aturannya. Kita melihat bahwa ini harus diselesaikan dalam proses sidang KKEP dan kemarin sudah kita dengar bahwa putusan dari sidang PDTH (pemberhentian tidak dengan hormat),” kata Sigit usai menghadiri acara Kirab Merah Putih di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (28/8).

Lebih lanjut, Sigit mengatakan bahwa selama sidang tersebut, Sambo memiliki hak untuk mengajukan banding karena hal tersebut merupakan bagian dari proses persidangan.

“Nanti akan ada putusan lagi mengenai permohonan yang bersangkutan,” ujarnya menambahkan.

Soal dikabulkan atau tidaknya pengajuan banding oleh mantan Kadiv Propam Polri tersebut, Sigit hanya menjawab dengan lihat pada hasilnya nanti.

Ia pun mengatakan sidang pemeriksaan Sambo terkait kode etik sudah mendekati penyelesaian dan pihaknya telah melakukan koordinasi berkas agar bisa segera diselesaikan terkait kekurangan-kekurangan yang ada.

Sementara itu terkait dengan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan perkara, Sigit mengatakan bahwa sedang dalam proses dan akan menyusul.

“Karena berkas sudah kita kirim. Kita juga telah menambah kemarin yang kita tetapkan untuk obstruction of justice, tentunya ini sudah berproses,” katanya.

Ia kemudian menambahkan,”Tinggal kita lihat minggu depan kalau sudah dinyatakan Jaksa lengkap, berkas bisa kita limpahkan”.

Adapun terkait rencana proses rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J yang akan dilangsungkan dalam waktu dekat ini, Sigit menyerahkan hal tersebut kepada tim penyidik Polri.

Ia enggan membeberkan pula rincian lebih jauh terkait hal tersebut dan justru meminta dukungan dari masyarakat agar proses yang dilakukan tim penyidik Polri tersebut berjalan dengan lancar dan transparan.

“Yang penting semuanya doakan kita, semua tetap pada komitmen kita, semuanya transparan, tidak ada yang kita tutupi, kita proses sesuai dengan fakta yang dijanjikan tadi,” kata Sigit.

Rekonstruksi kasus pembunuhan berencana Brigadir J akan dilakukan pada Selasa (30/8) di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Dalam pelaksanaan rekonstruksi tersebut, para tersangka akan didampingi pengacara. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga akan diundang untuk mengikuti rekonstruksi tersebut.

Polri telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Mereka ialah Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, Bripka Ricky Rizal atau Bripka RR, dan asisten rumah tangga Sambo Kuwat Maruf.

Mereka dijerat Pasal 340 subsidair Pasal 338 juncto Pasal 55 juncto Pasal 56 KUHP. Pasal 340 mengatur pidana terkait pembunuhan berencana dengan ancaman pidana hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, atau penjara 20 tahun. (*)

Reporter: Antara

batampos – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengakui bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan wacana kenaikan bahan bakar minyak (BBM), khususnya terkait solar dan Pertalite. Keputusan yang diambil pemerintah diharapkan memberi kebaikan bagi seluruh elemen bangsa.

“Sekarang ini memang ada beberapa opsi sedang dipikirkan, apakah menaikkan harga, apakah membatasi, atau menambah subsidinya, ini opsinya begini. Ini opsi-opsi yang sekarang lagi dibicarakan oleh pemerintah. Itu saja, mudah-mudahan nanti ada solusi yang terbaik buat masyarakat, dan buat pemerintah, buat bangsa, dan buat negara,” kata Ma’ruf Amin dalam keterangannya, Minggu (28/8).

Sementara itu, lanjut Ma’ruf, dalam mengatasi gejolak harga pangan global terhadap masyarakat, Pemerintah akan menyiapkan berbagai bantuan sosial (bansos) dan operasi pasar.

“Pemerintah sudah menyiapkan ini, untuk bansos (bantuan sosial) terus digulirkan, kemudian juga untuk operasi pasar juga disiapkan. Bansos kita akan terus diperbesar di dalam rangka untuk menghadapi dampak daripada krisis global,” ujar Ma’ruf.

Ma’ruf menyampaikan, situasi krisis global terus berkembang dan semua negara saat ini tengah memikirkan penanganannya. Ma’ruf pun berharap, Indonesia dapat menghadapi krisis ini dengan baik.

Karena itu, Ma’ruf menilai Indonesia berada pada jalur yang tepat. Hal ini terlihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik di tengah situasi sulit saat ini.

batampos – Seorang pengemudi truk Dedek Supriadi, 35, hilang ketika mobil yang dikendarai-nya masuk jurang di Jalan Raya Sitinjau Laut Kelok Banto Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, Sumatera Barat pada Minggu (28/8) dinihari pukul 00.15 WIB, dikutip dari Antara.

Kapolsek Lubuk Kilangan Kompol Lija Nesmon di Padang,Minggu mengatakan dari informasi yang didapatkan dari saksi mobil yang dikendarai korban datang dari Kabupaten Solok menuju padang dengan kondisi jalan curam.

Mobil truk BA 8776 QQ meluncur dan masuk jurang sedalam 50 meter dan melihat hal tersebut saksi memberitahu rekannya di Kelok Aia Bajanjang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lubuk Kilangan.

“Kita langsung mendatangi lokasi kejadian dan menghubungi Basarnas Kota Padang untuk melakukan evakuasi,” katanya.

Menurut dia, Basarnas bersama BPBD Padang, TRC Semen Padang, PMI Padang datang ke lokasi sekitar pukul 04.00 WIB.

Selain itu Satlantas Polresta Padang yang langsung di lokasi melakukan pemeriksaan kecelakaan dan pengaturan lalu lintas.

Selain itu posisi mobil yang labil karena tertahan pohon berada di dalam jurang sehingga pihak Basarnas akan melanjutkan pencarian korban saat kondisi sudah terang.

“Sekira pukul 06.20 WIB giat pencairan korban dilanjutkan namun sampai saat sekarang belum ditemukan keberadaan korban,” katanya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kamaruddin Simanjuntak yang merupakan pengacara keluarga mendiang Brigadir J, berencana melaporkan Direktur Utama (Dirut) PT. Taspen, Antonius NS Kosasih ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini menyusul dugaan adanya pengelolaan uang Rp 300 triliun untuk kepentingan modal kampanye calon presiden (Capres) pada Pilpres 2024.

Merespons hal itu, kuasa hukum Direktur Utama PT Taspen Antonius NS Kosasih, Duke Arie Widagdo membantah tudingan tersebut. Dia menegaskan, akan mengambil langkah hukum terkait dengan tudingan Kamaruddin tersebut.

“Kami sebagai tim kuasa hukum atas permasalahan ini akan mengambil langkah hukum untuk melaporkan masalah ini ke pihak kepolisian, sebab kami menduga ada perbuatan pidana yakni melanggar pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 UU ITE,” kata Duke dalam keterangan tertulis, Minggu (28/8).

Duke juga membantah tudingan Kamaruddin yang menyebut kliennya memiliki sejumlah wanita simpanan dalam mengelola uang Rp 300 triliun tersebut. Ia menjelaskan, kliennya memang menikah dua kali, namun kedua pernikahan itu telah berakhir alias cerai.

“Pernikahan dilakukan sesuai hukum yang berlaku. Klien kami tidak pernah melakukan pernikahan ghaib, apalagi untuk dapat kick back investasi,” tegas Duke.

Duke pun menegaskan, PT Taspen mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan RI dalam pelaksanaan investasi dan pengelolaan seluruh program yang ada. Selain itu, kinerja PT Taspen pada bidang pengelolaan investasi dan operasional telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Berdasarkan hasil audit BPK RI dar8 2018 sampai dengan 2021, tidak ada temuan material terkait pengelolaan investasi maupun operasional.

“Serta tidak ada dana investasi yang dipergunakan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha PT Taspen yang sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI yang mengatur mengenai pengelolaan program di PT Taspen,” pungkas Duke.

Sebagaimana diketahui, viral di media sosial terkait potongan video Kamaruddin Simanjuntak yang menyebut adanya dana Rp 300 triliun dipersiapkan untuk modal kampanye seorang Capres di Pilpres 2024. Kamarudin menuding Dirut BUMN PT Taspen yang mengelola dana Rp 300 triliun dan memiliki banyak wanita simpanan. Para wanita ini disebut dititipi uang oleh Dirut BUMN dari hasil investasi dana perusahaan.

Kamaruddin mengklaim, sudah melaporkan permasalahan ini kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. “Itu laporan tersendiri nanti. Sudah kita laporkan ke Presiden dan Wakil Presiden,” tegas Kamaruddin di Mabes Polri, Jumat (26/8) lalu. (*)

Reporter: JP Group

batampos –  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan, proses pemeriksaan terhadap Irjen Pol Ferdy Sambo dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadit Nopriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J hampir selesai. Sigit menyebut, pihaknya tengah melengkapi berkas-berkas untuk dikirimkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Yang jelas Ferdy Sambo pemeriksaannya sudah mendekati penyelesaian, kita sudah melaksanakan koordinasi berkas untuk segera diselesaikan terkait kekurangan-kekurangan yang ada karena berkas sudah kita kirim,” kata Sigit di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (28/8).

Adapun, lanjut Sigit, proses kelengkapan berkas yang masih dilakukan saat ini terkait hasil putusan pelanggaran etik Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Ferdy Sambo, atas kasus dugaan pembunuhan Yosua.

“Tinggal kita menambah kemarin yang kita tetapkan untuk obstruction of justice, tentunya ini sudah berproses,” ujar Sigit.

Sementara terkait berkas perkara tindak pidana perihal kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J, terhadap tersangka Ferdy Sambo dan empat lainnya telah mendekati lengkap.

“Untuk kasus utamanya Pak FS sendiri saat ini sudah mendekati lengkap,” tegas Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri ini memperkirakan, jika berkas perkara telah dinyatakan lengkap pada pekan depan oleh kejaksaan. Maka penyidik bisa langsung melimpahkan tersangka maupun barang bukti atau P-21.

“Tinggal kita lihat minggu depan kalau sudah dinyatakan jaksa lengkap, berkas bisa kita limpahkan,” ujar Sigit.

Sementara terkait dugaan menghalangi penyidikan, lanjut Sigit, saat ini masih dalam proses pemberkasan.

“Sementara yang lain terkait dengan obstruction dan kasus-kasus yang memang saat ini sedang berproses akan menyusul kemudian,” pungkas Sigit.

Sebagaimana diketahui, Polri telah menetapkan lima orang tersangka dalam insiden pembunuhan Brigadir J. Tiga di antaranya merupakan anggota Polri, yakni Irjen Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer atau Bharada E, Bripka Ricky Rizal.

Sementara dua pihak lainnya adalah istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi dan seorang asisten rumah tangga, Kuat Maruf. Dalam kasus ini, Ferdy Sambo dan istrinya Putri Candrawathi dijerat dengan Pasal 340 subsider 338 juncto 55 dan 56 KUHP. (*)

Reporter: JP Group