batampos – Sektor industri, perdagangan, dan investasi memiliki peran yang mendalam sebagai katalisator dalam mewujudkan ekonomi nasional yang resilien dan berdaya saing. Penguatan sektor industri akan berdampak pada peningkatan nilai tambah input aktivitas produksi, sehingga mampu menghasilkan produk yang dapat memenuhi kebutuhan nasional dan menjaga stabilitas neraca perdagangan. Di sisi lain, penguatan industri perlu didorong adanya dukungan permodalan yang konsisten melalui alokasi investasi.

Hingga kini, Pemerintah telah melakukan penguatan ketiga sektor fundamental tersebut yang dibuktikan melalui capaian surplus neraca perdagangan hingga USD 5,09 miliar per Juni 2022, dengan nilai ekspor semester I 2022 mencapai USD 141 miliar. Selain itu, nilai investasi pada Q1 2022 juga telah terealisasi hingga lebih dari 28 persen komitmen investasi, dengan kontribusi penanaman modal asing sebesar USD 10,22 miliar dan dalam negeri sebesar USD 9,33 miliar. Mencermati hal tersebut, Pemerintah terus berkomitmen untuk melanjutkan sinergi kebijakan ketiga sektor tersebut.

“Untuk menghadapi tantangan global ke depan, perlu dilakukan pendekatan multilateral yang tidak membatasi perdagangan ekspor dan impor dengan mengikuti aturan World Trade Organization,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat menyampaikan keynote speech secara virtual dalam kegiatan The 7th Global Conference on Business Management and Entrepreneurship, Senin (8/8).

Dengan mengemban posisi strategis sebagai Presidensi G20, Indonesia berupaya untuk membawa G20 untuk mampu membuka jalan bagi WTO untuk tetap relevan dalam membahas dampak perdagangan dan ekonomi dari situasi tantangan global yang terjadi, sehingga mampu menjaga rantai pasok, menerapkan langkah-langkah kebijakan perdagangan, serta menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan.

Selain itu, pada sektor industri, Pemerintah konsisten dalam mengakselerasi hilirisasi komoditas guna meningkatkan nilai tambah bahan baku, terutama pada produk manufaktur yang terus dijaga pada level ekspansif. Pemerintah juga melaksanakan komitmen terkait transisi energi dan mempertimbangkan dampak industri terhadap lingkungan dengan berbasis pada percepatan energi bersih melalui implementasi investasi yang lebih efisien serta pemanfaatan teknologi guna mencapai penguatan industri yang berkelanjutan.

Menko Airlangga turut menyampaikan bahwa berbagai upaya penguatan yang dilakukan Pemerintah tersebut perlu didukung oleh kontribusi dan kolaborasi seluruh pihak mulai dari Pemerintah, korporasi, UMKM, hingga akademisi guna melahirkan inovasi yang mampu menjawab berbagai tantangan di masa mendatang.

“Dampak signifikan tidak dapat dicapai hanya dengan berbagai kebijakan, namun juga harus diikuti dengan transformasi Pemerintah, korporasi, dan UMKM bahkan masyarakat untuk mampu menjadi masyarakat yang smart dan cakap digital,” tutup Menko Airlangga.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, Rektor Universitas Sumatera Utara, Rektor Institut Pendidikan Indonesia, Rektor Universitas Garut, Direktur Politeknik Pariwisata Bandung, serta Chair of the 7th Global Conference on Business Management and Entrepreneurship. (dft/fsr)

batampos – Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) diduga menyelewengkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Boeing mencapai Rp 107,3 miliar. Sedangkan proposal yang diajukan untuk pembangunan fasilitas sosial hanya sekitar Rp 30 miliar.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Nurul Azizah mengatakan, dari Rp 107,3 miliar yang diselewengkan, digunakan ACT untuk beberapa kepentingan. Seperti pengadaan Armada Rice Truk Rp. 2.023.757.000, pengadaan Armada Program Big Food Bus Rp. 2.853.347.500.

“Dana pembangan pesantren peradaban Tasikmalaya Rp. 8.795.964.700,” kata Azizah kepada wartawan, Selasa (9/8).

Kemudian dana talangan kepada Koperasi Syariah 212 sebesar Rp 10 miliar, dana talangan kepada CV CUN Ro 3,05 miliar, dana talangan kepada PT MBGS Rp 7.850.000.000.

“Sisanya untuk dana untuk operasional yayasan (gaji, tunjangan, sewa kantor dan pelunasan pembelian kantor), dan dana untuk yayasan lain yang terafiliasi ACT,” jelas Azizah.

Sebelumnya, Bareskrim Polri resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana di yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Penetapan ini diputuskan usai dilakukan gelar perkara.

“Yang telah disebutkan tadi pada pukul 15.50 WIB telah ditetapkan tersangka,” kata Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Helfi Assegaf di Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/7).

Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka yakni pendiri ACT, Ahyudin; Presiden ACT, Ibnu Khajar; Hariyana Hermain selalu Senior Vice President Operational Global Islamic Philantrophy; dan Novariadi Imam Akbari, selaku sekretaris ACT periode 2009 – 2019 dan saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina ACT.

“Inisial A selaku Ketua Pembina, IK ini juga pada saat itu sebagai pengurus yayasan, selanjutnya H sebagai anggota pembina dan NIA selaku anggota pembina,” jelas Helfi.

Meski begitu, penyidik belum mengenakan penahanan kepada keempat orang tersebut. “Sementara kita akan diskusi internal terkait penangkapan, penahanan,” pungkas Helfi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Solidaritas Jurnalis Bersatu bersama dengan LSM Gerakan Nasional Pencegah Korupsi (GNPK-RI) Republik Indonesia, melakukan aksi damai (demo) di Kantor Kejaksaan Negeri Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara (Sumut), Senin (8/8/2022).

Aksi ini buntut rendahnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap pelaku penganiayaan wartawan.

Dalam tuntutannya, para wartawan juga meminta Komisi Kejaksaan turun ke Madina untuk melakukan pemeriksaan kepada para jaksa yang diduga bermain pasal dalam beberapa perkara-perkara yang ditangani.

Massa juga meminta Kepala Kejaksaan Negeri Madina, Novan Hadian mengundurkan diri sebagai Kejari Madina.

“Kami meminta pihak kejaksaan untuk memperjelas perihal tuntutan yang hanya setahun bagi pelaku penganiayaan dan pengeroyokan wartawan, rekan kami (Jeffry Barata Lubis, red). Apakah ada upaya dari para terdakwa untuk bernegosiasi terkait pasal tuntutan yang dituntut JPU terhadap mereka?,” Ketua PWI Madina, M Ridwan Lubis dalam orasinya, mempertanyakan.

Ridwan juga menegaskan, penganiayaan yang dialami Jeffry Barata Lubis tidak terlepas dari kerja-kerja jurnalistiknya. Dan itu juga terbukti dalam fakta persidangan di Pengadilan Negeri Madina.

“Kita tentu sangat kecewa, rekan kita wartawan yang sudah jelas dikeroyok secara bersama-sama karena pemberitaan yang dilakukan, tapi JPU Kejaksaan Madina hanya menuntut para pelaku 1 tahun. Ini mengkerdikan profesi wartawan yang ada di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Wartawan senior di Madina, Iskandar Hasibuan, dalam orasinya juga meminta Kejari Madina menjelaskan terkait isu-isu yang beredar adanya dugaan tim kuasa hukum dari para terdakwa berkomunikasi dengan tim kejaksaan. Bermain uang menghilangkan pasal lainnya, yang berkait pada perbuatan para terdakwa.

“Itu juga soal isu-isu yang sudah beredar di kalangan wartawan. Itu dipengaruhi adanya dugaan pertemuan kuasa hukum para terdakwa dengan pihak kejaksaan sebelum pembacaan tuntutan,” ungkapnya.

Massa aksi pun diterima Kasi Intel Kejari Madina Fati Zai. Zai menyampaikan tuntutan yang disampaikan dalam perkara penganiayaan wartawan itu merupakan hak objektif dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama persidangan. Dan Kejari Madina, kata Zai, hanya meneruskan pasal yang dipersangkakan oleh Kejaksaan Tinggi Sumut.

“Perkara ini awalnya dilimpahkan Polda ke Kejatisu. SPDP (Surat Pemberitahuan Dalam Penyidikan) hingga P21, itu di Kejatisu. Jadi kami hanya menangani ketika menerima perlimpahan tersangka dan barang bukti, dan itu atas perintah dari Kejatisu,” katanya.

Fati Zai lantas beralasan, rencana dakwaan yang mereka limpahkan ke PN Madina sama dengan rencana dakwaan yang disusun Jaksa Peneliti di Kejatisu.
“Jadi klir dulu, tidak ada penghilangan pasal. Itu 170 subsider 170 ayat 1 juncto pasal 55,”katanya.

Lantas kenapa tidak memasukan UU Pers. Fati beralasan, Kejaksaan menilai pada peristiwa itu tidak atau bukan saat pelaksanaan tugas jurnalistik.

“Mungkin kami salah, tetapi biarlah atasan kami yang menilai,” kata dia.

Tentang tuntutan yang hanya 1 tahun, Fati menyebut, Jaksa menilai secara objektif tanpa ada intervensi dari pihak lain. Akan tetapi, Fati mengatakan, tuntutan itu hanya dari Jaksa.

“Mungkin hakim nanti memutuskan tidak seperti tuntutan jaksa, karena tidak selamanya jaksa dan hakim seiring sejalan,” katanya.

Para wartawan menyebutkan, rencana tuntutan ada di Kejari Madina. Dan tidak masuknya UU Pers sebab tidak pada saat tugas jurnalistik, sesuai yang dikatakan Fati. Hal ini kemudian disanggah, bahwa jam kerja jurnalistik tidak terbatas waktu. Lalu, penganiayaan terhadap Jeffry juga memiliki sebab akibat dari pemberitaan yang dilakukan Jeffry, dan itu ada di fakta persidangan.

Dari sanggahan itu, Fati kemudian menjawab bahwa Kejari Madina hanya menerima pelimpahan dari Kejatisu, yang lebih dahulu menangani perkara ini.

Aksi ini bersamaan dengan tuntutan GNPK-RI atas rendahnya tuntutan JPU terhadap AAN, pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Dua kasus ini memiliki garis penghubung, di mana Jeffry Barata Lubis kerap memberitakan GNPK-RI yang berupaya mengungkap kelambanan penanganan kasus yang menjerat AAN, yang dahulu diamankan kepolisian dengan barang bukti berupa ekskavator.

Tidak puas dengan jawaban perwakilan Kejari Madina. Massa aksi berencana melaporkan hal ini kepada Komisi Kejaksaan dan Jaksa Pengawas Kejagung serta meminta Novan Hadian dicopot sebagai Kepala Kejari Madina. (*)

Reporter: JP Group