batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal melaksanakan Diseminasi Implementasi Perubahan Operational Certification Procedure (OCP) Asean Trade in Goods Agreement (ATIGA) pada pelaku usaha bertempat di Ibis Hotel Batam, Kamis (4/8/2022).

Kegiatan ini dihadiri lebih lebih dari seratus pelaku usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagai pengguna langsung dari aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).

Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal BP Batam, Denny Tondano, mengatakan, tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk mengawal proses bisnis para pelaku usaha di kwasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, agar dapat berjalan lancar.

“Tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan ini untuk kelancaran proses bisnis dari para pelaku usaha, dengan penyatuan persepsi dan pemahaman sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya.

“Bapak dan Ibu apabila terdapat kendala dalam proses bisnis Bapak dan Ibu, silahkan hubungi kami. Baik itu masalah yang berhubungan dengan BP Batam ataupun dengan instansi lain, kami siap menjadi fasilitator. Selama sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlaku, kami akan bantu, tim kami siap untuk itu,” katanya lagi.

Ia menambahkan, optimisme terhadap kondisi investasi Batam pasca pandemi juga terus digelorakan, sebagaimana visi dari Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.

Dalam waktu dekat BP Batam akan melakukan promosi kepada para investor untuk menarik investasi masuk ke Kota Batam.

Implementasi Perubahan OCP ATIGA Kepada Pelaku Usaha

Batam sebagai wilayah strategis nasional yang merupakan daerah Kawasan industri berorientasi ekspor, maka menjadi konsen bagi BP Batam untuk mempertemukan pengusaha dengan regulasi pusat dari Kementerian Perdagangan.

Mengingat, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menerbitkan aturan untuk mempermudah dalam mendapatkan tarif preferensi (tarif bea masuk) di wilayah ASEAN.

Aturan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia Berdasarkan ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA/Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN).

Permendag yang sudah diberlakukan sejak 1 Mei 2022 ini sekaligus mencabut Permendag Nomor 71 Tahun 2020 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia dalam Asean Trade In Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang Asean).

Demi kelancaran proses bisnis dengan aturan baru Kemendag, Badan Pengusahaan dalam kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Perdagangan RI.

Hadir memberikan paparan, Analis Perdagangan Ahli Madya Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Hesty Syntia Paramita.

Syntia menyampaikan, sejumlah fasilitas perdagangan telah disertifikasi oleh Kementerian Perdagangan, yang dapat dinikmati oleh eksportir. Di antaranya adalah Peraturan Menteri Perdagangan terkait OCP ATIGA dan Form D Baru.

Implementasi OCP dan Form D ATIGA Baru dari hasil pertemuan CCA ke-38 pada 11-12 April 2022 telah disepakati Implementasi ATIGA OCP dan Form D baru (beserta overleaf notes) diimplementasikan pada tanggal 1 Mei 2022 dan masa transisi 6 bulan sejak implementasi sampai dengan 31 Oktober 2022.

“Selama masa transisi negara anggota ASEAN dapat menggunakan form D lama atau form D baru dengan tetap mengacu kepada OCP ATIGA yang baru,” terang dia.

Syntia menambahkan, Blanko SKA Form D lama dengan cetakan overleaf notes lama masih dapat digunakan sampai dengan 31 Oktober 2022 dengan tetap mengacu kepada perubahan OCP ATIGA (OCP baru).

“SKA Form D baru menggunakan kertas putih A4 ISO dapat digunakan mulai tanggal 1 Mei 2022 dengan pengisian mengacu kepada perubahan OCP ATIGA (OCP baru). Overleaf notes versi baru wajib dicetak pada lembar belakang SKA melalui sistem e-SKA,” imbuhnya.

Turut hadir dalam kegiatan, Kepala Sub. Direktorat Industri BP Batam, Krus Haryanto dan Kepala Sub. Direktorat Pelayanan Penanaman Modal BP Batam, Wildan Arief.(*)

batampos – Viral di media sosial yang menginformasikan pembongkaran makam di TPU Seitemiang, Batam. Yayasan Khairul Umma Madani, pengelola pemakaman umum untuk umat Muslim di TPU Seitemiang pun memastikan tidak ada makam yang dibongkar sampai saat ini.

Informasi pembongkaran makam seperti yang viral di media sosial dipastikan tidak benar. Sekretaris Yayasan Khairul Umma Zailani menuturkan, penertiban makam yang dilakukan selama ini hanya untuk batu nisan.

Batu nisan untuk pemakaman umat Muslim diwajibkan warna hijau agar seragam. Ini sudah kesepakatan bersama sejak tahun 2014 lalu. Nah informasi yang menyebutkan adanya pembongkaran makam ini bisa jadi kesalahpahaman saja dengan upaya pengelola untuk menyeragamkan nisan makam tadi.

“Tidak benar itu pembongkaran makam. Hoax itu. Yang ada kami menyeragamkan nisan makam. Makam diatas tahun 2014 warna hijau. Nah yang selain warna hijau kami angkat dulu nisannya, tunggu ahli waris untuk ganti dengan nisan warna hijau. Itu yang kami lakukan, bukan pembongkaran makam,” tutur Zailani, Jumat (5/8).

Begitu juga dengan informasi rencana pembongkaran makam yang tidak diurus oleh ahli waris, Zailani menegaskan belum ada keputusan yang pasti. Artinya belum ada arahan ataupun kebijakan dari pemerintah untuk membongkar atau menimpah makam yang sudah tua dan tak diurus oleh ahli waris lagi. Dengan demikian Zailani menegaskan bahwa seluruh makan yang ada TPU Seitemiang masih lengkap dan tidak ada yang berubah atau dipindahkan.

“Yang kami lakukan selama ini baru sebatas pendataan atau registrasi ulang. Biar tertib adminitrasi. Banyak makam yang ditinggalkan begitu saja oleh ahli waris sampai puluhan tahun. Itu yang mau ditertibkan data ataupun administrasi ahli warisnya, makanya kita lakukan registrasi,” jelas Zailani.

Untuk proses registrasi sendiri sudah 40-an persen makam yang sebelumnya ditinggalkan ahli waris sudah kembali diurus. Ini bagus agar ahli waris punya tanggungjawab dengan makam keluarga atau kerabatnya di sana.

“Itu saja yang kita lakukan selama ini. Terkait persoalan lahan yang semakin menipis, kita masih menanti alokasi lahan pengganti dari Pemko,” tutur Zailani. (*)

Reporter : Eusebius Sara

batampos – Pemilik lahan di bilangan Tembesi Bukit Daeng yang dikuasakan melalui pengelola yang ditunjuk bersama kuasa hukum, mengklarifikasi lahan yang dikelola secara swadaya masyarakat adalah lahan miliknya yang peruntukan ke masyarakat sekitar.

Pengelola lahan swadaya masyarakat, Selamat, mengatakan, pihaknya dilibatkan oleh pemilik lahan sah berdasarkan surat agraria untuk membuat pemukiman berupa penyiapan lahan kaveling dengan swadaya untuk masyarakat yang tergusur.

“Ya kami dilibatkan oleh pemilik lahan resmi secara swadaya menyiapkan lahan kaveling untuk masyarakat yang sudah tinggal dilahan tersebut selama 30 tahun,” ujar Selamat, Jumat (4/8/2022).

Dia mengatakan, tanah yang dikelola untuk dijadikan kaveling bukan merupakan tanah sengketa atau tanah tak resmi. Namun murni dari pemilik lahan untuk di swadayakan menjadi kaveling.

“Artinya dari tanah masyarakat berdasarkan agraria memiliki registrasi dan surat resmi. Sehingga masyarakat secara swadaya nantinya kembali untuk masyarakat,” jelasnya.

Pihaknya menegaskan adanya dugaan jual beli Kaveling Siap Bangun (KSB) dengan membabat hutan lindung Bukit Daeng berukuran 6×10 meter diperjual belikan ke masyarakat.

“Perlu kami luruskan bahwa kami tidak mengganggu hutan lindung Bukit Daeng. Namun lahan yang kami kelola merupakan lahan resmi dari pemilik lahan secara swadaya dengan menyiapkan lahan kaving berukuran 7×12 meter,” ungkapnya.

Dia memberikan jaminan aktivitas menyiapkan kaveling murni mengelola tanah yang dipakai masyarakat untuk berkebun. Dimana saat warga menggarap jadi lahan perkebunan puluhan tahun sudah mendapat izin dari pemilik lahan resmi.

“Silahkan di cek sendiri di lokasi, kami menyiapkan lahan kaveling turut dibantu warga. Tidak benar kami menebang pohon di hutan lindung Bukit Daeng. Tidak ada sampai ribut-ribut,” ujar dia.

Disampaikannya, ide mengelola lahan secara swadaya dari pemilik lahan dikarenakan tidak tersedianya lagi KSB yang disiapkan oleh pemerintah. Disatu sisi, pemilik lahan juga jadi bagian yang tergusur oleh sebuah perusahaan yang akan berdiri di kawasan itu.

“Karena pemilik lahan juga menjadi korban penggusuran. Sehingga pemilik lahan secara sukarela untuk diswadayakan. Artinya dari masyarakat untuk masyarakat yang terdampak dari penggusuran yang diutamakan mendapatkan kaveling,” tambahnya.

Terkait hal ini, pihaknya siap memberi keterangan ke pemerintah dalam hal ini BP Batam apabila diperlukan. Pihaknya pun sudah saling berkoordinasi dengan kementerian Kehutanan.

“Kami siap apabila BP Batam memanggil kami untuk mengklarifikasi masalah ini. Karena pada prinsipnya berpegang pada registrasi yang sudah diterima dari pemilik lahan resmi. Kami berprinsip berdiri diatas lahan masyarakat,” pintanya.

Nikson Sihombing, kuasa hukum pemilik lahan swadaya Tembesi, mengatakan, pemilik lahan seluas 18,5 hektar mempertahankan lahannya dari gusuran dengan program swadaya. Pemilik lahan yang juga purnawirawan marinir kemudian menyerahkan pengelolaan melalui anak-anaknya.

“Ada 2 hektar lahan yang dihuni oleh masyarakat yang telah tinggal puluhan tahun dan mereka telah diberi izin oleh pemilik lahan disana untuk berkebun,” ujar Nikson

Bahkan dalam pengelolaan lahan secara swadaya, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan warga, Lurah Tembesi dan juga perangkat RT/RW. Dalam waktu dekat lahan yang sedang dalam proses sudah bisa dikelola jadi kaveling.

“Legalitasnya bisa dibuktikan pemilik lahan memiliki sertifikat yang sah. Lahan ini sudah disiapkan dalam waktu dekat,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, lokasi hutan di kawasan Bukit Daeng kelurahan Tembesi, Sagulung perlahan-lahan dibuka. Proyek pematangan lahan mulai merambat ke dalam kawasan hutan.

Informasi yang didapat, pembukaan lokasi hutan ini untuk dijadikan kawasan pemukiman. Lahan hutan dijadikan Kaveling dan dijual seharga Rp 30 juta per Kaveling ukuran 6×10 meter persegi. Saat ini pematangan tengah berjalan. Pepohonan telah ditumbangkan semua dan kawasan perbukitan itu sedang diratakan.

Warga sekitar menutur, penanggung jawab dan penjual kaveling di lokasi hutan tersebut adalah seorang warga di Tembesi berinisial R. R ini warga biasa namun sudah lama menetap di Tembesi.

Warga yang berminat dengan Kaveling tersebut sudah belasan orang namun mereka masih ragu dengan legalitas Kaveling tersebut. Mereka berharap ada penjelasan pasti dari instansi pemerintah terkait agar tidak bermasalah di kemudian hari.

Lurah Tembesi Arfie mengaku belum mengetahui secara pasti terkait dugaan jual beli Kaveling di atas bukit tersebut. Dia akan cek ke lokasi dan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait untuk memperjelas legalitas lahan yang dijadikan Kaveling tersebut.

“Nanti kita koordinasi dengan Dinas Kehutanan, apakah itu masuk hutan lindung atau tidak. Begitu juga dengan BP Batam apakah ada alokasi lahan Kaveling di situ atau tidak,” ujar Arfie.(*)

Reporter : Rengga Yuliandra