batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung sebagai tersangka dugaan suap ketok palu APBD dan APBD-P Kabupaten Tulungagung. Ketiga legislator daerah itu yakni Adib Makarim, Agus Budiarto dan Imam Kambali.

“KPK melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (3/8).

Penetapan tersangka ini merupakan hasil dari pengembangan perkara yang menjerat mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan mantan Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Supriyanto. Perkara keduanya telah berkekuatan hukum tetap atau sudah diputus pengadilan.

Dalam konstruksi perkara, Karyoto menjelaskan ketiga tersangka merangkap jabatan sebagai Wakil Ketua Anggaran periode 2014-2019. Pada September 2014, Supriyono selaku Ketua DPRD Kabupateng Tulungagung bersama dengan Adib Makarim, Agus Budiarto, dan Imam Kambali melakukan rapat pembahasan RAPBD TA 2015. Pembahasan tersebut terjadi deadlock dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

“Akibat deadlock tersebut, Supriyono bersama AM (Adib Makarim), AG (Agus Budiarto), dan IK (Imam Kambali) kemudian melakukan pertemuan dengan perwakilan TAPD,” ucap Karyoto.

Dalam pertemuan tersebut, keempatnya diduga berinisiatif untuk meminta sejumlah uang agar proses pengesahan RAPBD TA 2015 menjadi APBD dapat segera disahkan dengan istilah uang ketok palu.

Adapun nomimal permintaan uang ketok palu yang diminta Supriyono, AM (Adib Makarim), AG (Agus Budiarto), dan IK (Imam Kambali) tersebut diduga senilai Rp 1 miliar dan selanjutnya perwakilan TAPD menyampaikan pada Syahri Mulyo selaku Bupati Kabupaten Tulungagung yang kemudian disetujui,” papar Karyoto.

Selain uang ketok palu, diduga ada permintaan tambahan uang lain sebagai jatah banggar yang nilai nominalnya disesuaikan dengan jabatan para anggota DPRD. Penyerahan uang diduga dilakukan secara tunai di Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung selama kurun waktu pada 2014–2018.

“Diduga ada beberapa kegiatan yang diminta oleh IK (Imam Kambali) sebagai perwakilan Supriyono, AM (Adib Makarim), dan AG (Agus Budiarto) untuk dilakukan pemberian uang dari Syahri Mulyo, di antaranya pada saat pengesahan penyusunan APBD murni maupun penyusunan perubahan APBD,” urai Karyoto.

KPK menduga, para tersangka masing-masing menerima uang ketok palu sejumlah sekitar Rp 230 juta. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Seorang warga Jawa Tengah diduga mengalami gejala mirip cacar monyet. Ia mengalami gejala demam dan bintil-bintil mirip cacar di tubuhnya. Pasien tak pernah ke luar negeri sebelumnya.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril mengungkapkan identitas awal pasien adalah seorang laki-laki. Hingga kini, pasien masih diisolasi dan menunggu hasil tes PCR.

“Seorang laki-laki, 55 tahun, bukan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN),” kata Syahril kepada JawaPos.com (jaringan batampos.co.id), Rabu (3/8).Syahril menegaskan bahwa pasien merupakan suspek monkeypox. Saat ini pasien dirawat dan di isolasi di RS Swasta Jateng.

“Masih perawatan dan untuk pemeriksaan lanjut untuk memastikan cacar monyet atau bukan. Akan dilakukan pemeriksaan lab PCR untuk memastikannya. Bisa saja hanya cacar biasa atau penyakit lain bukan monkeypox,” katanya.

Dalam laman resmi Pemprov Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap pemerintah pusat menjaga ketat pintu masuk ke Indonesia. Upaya tersebut diperlukan untuk mengantisipasi wabah cacar monyet yang muncul di sejumlah negara asing.

“Kami masih pantau terus sampai hari ini. Kemarin ada yang bercirikan seperti itu, tapi masih didalami,” kata Ganjar.

Menurutnya, pasien suspek cacar monyet tersebut dalam pantauan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Ganjar menegaskan, pasien tersebut statusnya bergejala namun belum dapat dipastikan positif cacar monyet.

“Kami belum berani menentukan apakah itu monkeypox atau bukan, tapi kita lagi pantau,” ujarnya.

Ia mengatakan, sebelumnya juga ditemukan kasus serupa. Pasien dengan gejala mirip Monkeypox. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, hasilnya negatif.

“Dulu pernah ada yang masuk ke kami, saya sudah cek, tapi hasil lab pemeriksaan terakhirnya bukan, alhamdulillah,” tuturnya.

Namun demikian, Ganjar meminta agar seluruh komponen masyarakat tetap waspada. Dia juga berharap pemerintah pusat memperketat pintu masuk ke Indonesia, mengingat asal wabah ini dari luar negara.

“Kami meminta, karena ini pasti ada pengaruh dari luar, maka pintu masuk Indonesia masih butuh pengetatan-pengetatan dan checking menggunakan banyak peralatan agar kita bisa aman,” tegasnya.

Ganjar mengimbau masyarakat Indonesia khususnya di Jawa Tengah untuk tidak panik. Menjaga pola hidup sehat dan protokol kesehatan, kata Ganjar, wajib dilakukan atas kesadaran masing-masing.

“Masyarakat Jawa Tengah nggak perlu panik, kalau merasa tidak sehat segera periksa itu yang paling gampang. Dalam konteks Covid juga sama, segera lakukan booster, pakai maskermu sehingga insyaallah aman,” tandasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Cuaca ekstrem menyebabkan gagal panen, sehingga masyarakat Distrik Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya, Papua mengalami kelaparan.

Kemensos bergerak cepat dan sigap.

Bantuan untuk masyarakat di Distrik Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya, Papua telah tiba dan mulai didistribusikan sejak Senin, (1/8/2022). Bantuan ini merupakan respon cepat Kemensos membantu masyarakat yang kelaparan akibat cuaca ekstrem di Distrik Kuyawage.

Setelah mendapat informasi kejadian tersebut, Menteri Sosial Tri Rismaharini langsung memerintahkan jajarannya mengirimkan bantuan.

“Kirim bantuan makanan siap saji, makanan anak, selimut, pakaian dewasa, pakaian anak-anak ke Kuyawage. Segera,” kata Mensos kepada jajaranya melalui whatsapp Group.

Sejak Kamis (28/07), proses pengiriman bantuan langsung dilakukan dari gudang Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Jayapura Papua.

Bantuan yang diberikan berupa makanan siap saji 1000 paket, makanan anak 500 paket, sembako 500 paket, beras 2.800 kg, selimut 1000 lembar, pakaian anak 500 potong, pakaian wanita dewasa 250 potong dan pakaian pria dewasa 250 potong.

Pendistribusian bantuan ini bekerja sama dengan beberapa pihak, yaitu Kapolres Lanny Jaya, Asisten 1 Kab.Lanny Jaya dan Ketua Gereja GIDI Wilayah Kuyawage.

Tahapan pengangkutan pertama yaitu bantuan Kementerian Sosial diterbangkan pada Jum’at, 29 Juli 2022 dari Jayapura dengan 1 pesawat sewa dan dari Timika dengan 2 pesawat sewa.

Tahan pengangkutan kedua pada 30 Juli 2022, bantuan diterbangkan dari Jayapura dengan 1 pesawat sewa dan dari Timika dengan 5 pesawat sewa.

Semua bantuan tersebut transit di Mapolres Lanny Jaya  pada 30 Juli 2022 agar tetap dipastikan keamanannya. Namun, bantuan tidak dapat didistribusikan segera karena beberapa kendala.

“Kondisi longsor dan jalanan berlumpur menjadi kendala. Namun atas kerja sama pihak pemda dan masyarakat, kendala dapat tertangani”, kata Pekerja Sosial Ahli Pertama Direktorat PSKBA Roberto D Koibur saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Bantuan juga belum bisa didistribusi sehubungan dengan hari Minggu, (31/7) bagi masyarakat tidak ada aktivitas  kegiatan, diputuskan distribusi logistik baru dilaksanakan pada hari Senin, 1 Agustus 2022 dengan pengawalan Polres  Lanny Jaya.

Pada 1 Agustus 2022, dari Mapolres Lanny Jaya, bantuan dibawa menggunakan 3 truk milik Kemensos dan 1 truk milik Pemda menuju lokasi pertemuan (terminal) yang telah ditentukan.

Dari titik terminal, bantuan hanya bisa didistribusi dengan berjalan kaki. Maka Kementerian Sosial berkoordinasi dengan tokoh kultural dan agama, Pendeta Lipius Biniluk untuk meminta bantuan pendistribusian.

Pendeta Lipius Biniluk mengarahkan para gembala (pihak gereja) untuk membantu mendistribusikan bantuan kepada masyarakat penerima bantuan.

Saat itu juga Pendeta menyampaikan apresiasinya atas respon Kementerian Sosial. “Terimakasih dan apresiasi kepada Kementerian Sosial atas respon terhadap bencana alam di Kuyawage,” ungkapnya saat berkoordinasi dengan tim Kementerian Sosial.

Hingga saat ini, Kementerian Sosial melalui Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) dan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Nin Alam (PSKBSNA) masih berada di lokasi untuk memastikan bantuan diterima dengan baik.

Direktur PSKBA Iyan Kusmadiana mengatakan, sesuai arahan Mensos, pihaknya akan terus mendorong pengiriman bantuan ke masyarakat terdampak bencana alam di Kuyawage. Saat ini, bantuan sudah diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat.

Dalam jangka panjang, Kemensos akan menjaga ketahanan pangan masyarakat khususnya di saat menghadapi kelangkaan pangan. Untuk keperluan itu, Kemensos akan membangun lumbung sosial di beberapa kabupaten di Papua.

“Selanjutnya kita akan membangun lumbung sosial di beberapa kabupaten di Papua seperti Lanny Jaya, Mamberamo, Asmat dan beberapa kawasan lainnya yang memang wilayahnya susah dijangkau,” kata Iyan. (*)