Ilustrasi. Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad dan Anggota DPRD Kepri Sirajudin Nur foto bersama usai menyerahkan bantuan di Kota Batam, belum lama ini. (Istimewa)
batampos – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad menyetujui usulan beasiswa afirmasi 2022 oleh Anggota DPRD Kepri, Sirajudin Nur.
Menurut Ansar, beasiswa afirmasi Rp4,5 miliar harus mengakomodir mahasiswa kurang mampu.
Ia meminta agar persyaratan calon penerima beasiswa di revisi dan ditambah dengan surat keterangan tidak mampu.
“Bukan IP (Indeks Prestasi) saja tapi juga masyarakat yang kurang mampu,” katanya, Selasa (2/8/2022).
Ansar juga meminta agar ambang batas bawah IP mahasiswa diturunkan agar seluruh mahasiswa berkesempatan mengajukan beasiswa.
“Kalau dia anak yang mampu dan IP nya bagus, biar aja orang tuanya yang biayain. Passing grade nya jangan terlalu tinggi,” pintanya.
Sebelumnya, Anggota DPRD Kepri 2 periode, Sirajudin Nur mengusulkan agar beasiswa Pemprov Kepri mengakomodir mahasiswa kurang mampu.
Sirajudin menuturkan, mahasiswa kurang mampu tidak bisa mengakses beasiswa jika surat tidak mampu tidak menjadi salah satu persyaratan.
Ia menegaskan, beasiswa yang hanya diperuntukan bagi mahasiswa berprestasi tidak menyelesaikan masalah kesenjangan mutu sumber daya manusia.
Kesenjangan terjadi karena rendahnya serapan lulusan SMA/SMK dari masyarakat kurang mampu yang melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi.
“Masalah mendasar kita di Kepri adalah kesenjangan mutu SDM, tidak hanya antar Kabupaten/Kota tapi juga antar struktur sosial. Jadi solusinya bantu mereka yang kurang mampu untuk bisa kuliah juga,” tegasnya
Sirajudin meminta agar Gubernur Ansar Ahmad melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) meningkatkan anggaran beasiswa di tahun 2023.
“Kalau anggaran bertambah, kan kuota juga bertambah. Program beasiswa harus menjadi program prioritas pemerintah,” pintanya.
Diketahui, beasiswa Pemprov Kepri akan disalurkan kepada 850 mahasiswa, yang terdiri dari 300 mahasiswa D-III, 400 mahasiswa D-IV dan sarjana, 100 mahasiswa magister, dan 50 mahasiswa sarjana dan magister luar negara. (*)
batampos – Cuaca ekstrem menyebabkan gagal panen, sehingga masyarakat Distrik Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya, Papua mengalami kelaparan.
Kemensos bergerak cepat dan sigap.
Bantuan untuk masyarakat di Distrik Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya, Papua telah tiba dan mulai didistribusikan sejak Senin, (1/8/2022). Bantuan ini merupakan respon cepat Kemensos membantu masyarakat yang kelaparan akibat cuaca ekstrem di Distrik Kuyawage.
Setelah mendapat informasi kejadian tersebut, Menteri Sosial Tri Rismaharini langsung memerintahkan jajarannya mengirimkan bantuan.
“Kirim bantuan makanan siap saji, makanan anak, selimut, pakaian dewasa, pakaian anak-anak ke Kuyawage. Segera,” kata Mensos kepada jajaranya melalui whatsapp Group.
Sejak Kamis (28/07), proses pengiriman bantuan langsung dilakukan dari gudang Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Jayapura Papua.
Bantuan yang diberikan berupa makanan siap saji 1000 paket, makanan anak 500 paket, sembako 500 paket, beras 2.800 kg, selimut 1000 lembar, pakaian anak 500 potong, pakaian wanita dewasa 250 potong dan pakaian pria dewasa 250 potong.
Pendistribusian bantuan ini bekerja sama dengan beberapa pihak, yaitu Kapolres Lanny Jaya, Asisten 1 Kab.Lanny Jaya dan Ketua Gereja GIDI Wilayah Kuyawage.
Tahapan pengangkutan pertama yaitu bantuan Kementerian Sosial diterbangkan pada Jum’at, 29 Juli 2022 dari Jayapura dengan 1 pesawat sewa dan dari Timika dengan 2 pesawat sewa.
Tahan pengangkutan kedua pada 30 Juli 2022, bantuan diterbangkan dari Jayapura dengan 1 pesawat sewa dan dari Timika dengan 5 pesawat sewa.
Semua bantuan tersebut transit di Mapolres Lanny Jaya pada 30 Juli 2022 agar tetap dipastikan keamanannya. Namun, bantuan tidak dapat didistribusikan segera karena beberapa kendala.
“Kondisi longsor dan jalanan berlumpur menjadi kendala. Namun atas kerja sama pihak pemda dan masyarakat, kendala dapat tertangani”, kata Pekerja Sosial Ahli Pertama Direktorat PSKBA Roberto D Koibur saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.
Bantuan juga belum bisa didistribusi sehubungan dengan hari Minggu, (31/7) bagi masyarakat tidak ada aktivitas kegiatan, diputuskan distribusi logistik baru dilaksanakan pada hari Senin, 1 Agustus 2022 dengan pengawalan Polres Lanny Jaya.
Pada 1 Agustus 2022, dari Mapolres Lanny Jaya, bantuan dibawa menggunakan 3 truk milik Kemensos dan 1 truk milik Pemda menuju lokasi pertemuan (terminal) yang telah ditentukan.
Dari titik terminal, bantuan hanya bisa didistribusi dengan berjalan kaki. Maka Kementerian Sosial berkoordinasi dengan tokoh kultural dan agama, Pendeta Lipius Biniluk untuk meminta bantuan pendistribusian.
Pendeta Lipius Biniluk mengarahkan para gembala (pihak gereja) untuk membantu mendistribusikan bantuan kepada masyarakat penerima bantuan.
Saat itu juga Pendeta menyampaikan apresiasinya atas respon Kementerian Sosial. “Terimakasih dan apresiasi kepada Kementerian Sosial atas respon terhadap bencana alam di Kuyawage,” ungkapnya saat berkoordinasi dengan tim Kementerian Sosial.
Hingga saat ini, Kementerian Sosial melalui Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) dan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Nin Alam (PSKBSNA) masih berada di lokasi untuk memastikan bantuan diterima dengan baik.
Direktur PSKBA Iyan Kusmadiana mengatakan, sesuai arahan Mensos, pihaknya akan terus mendorong pengiriman bantuan ke masyarakat terdampak bencana alam di Kuyawage. Saat ini, bantuan sudah diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat.
Dalam jangka panjang, Kemensos akan menjaga ketahanan pangan masyarakat khususnya di saat menghadapi kelangkaan pangan. Untuk keperluan itu, Kemensos akan membangun lumbung sosial di beberapa kabupaten di Papua.
“Selanjutnya kita akan membangun lumbung sosial di beberapa kabupaten di Papua seperti Lanny Jaya, Mamberamo, Asmat dan beberapa kawasan lainnya yang memang wilayahnya susah dijangkau,” kata Iyan. (*)
Garis polisi terpasang di area temuan karungan beras di tanah lapang Kampung Serab, Sukmajaya, Depok, Minggu (31/7/2022). Perusahaan pengiriman barang atau jasa ekspedisi diduga mengubur dan membuang puluhan karung beras untuk masyarakat terkena dampak COVID-19. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
batampos – Kuasa Hukum perusahaan ekspedisi JNE Express, Anthony Jono menegaskan bahwa beras yang dikubur di Depok, Jawa Barat bukan beras bansos dari presiden. Beras tersebut, klaimnya, adalah milik JNE, dikutip dari Antara.
“Setelah beras dari gudang Bulog diambil, dalam perjalanan ada yang kena hujan. Sehingga itu biasa lah basah, ada berjamur, itu sudah tidak layak konsumsi,” kata Anthony di lokasi dikuburnya beras di Depok, Jawa Barat, Rabu (3/8).
Menurut dia tidak mungkin beras rusak disalurkan kepada masyarakat. “Tidak mungkin beras rusak kita kasih kepada penerima manfaat,” katanya.
“Jadi kami bertanggung jawab, kita ganti semua beras yang rusak. Ada nggak penerima manfaat yang komplain? Sampai hari ini tidak ada. Kita sudah ganti semua. Jadi tidak ada kerugian sedikitpun,” katanya.
Anthony mengatakan ketika diambil dari gudang Bulog, tentu ada stiker. Karena memang itu awalnya memang ditujukan untuk dibagikan bansos. “Tapi kan diperjalanan rusak. Ketika rusak, tentu kita pindahkan ke gudang, kita ganti lagi” ujarnya..
“Semua yang rusak sudah kita ganti dan terdokumentasi dengan baik,” tegasnya. (*)
batampos – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta kepada Polri untuk mengungkap kasus kematian Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J secara transparan. Ini supaya tidak ada lagi perdebatan publik.
“Saya tidak punya pendapat siapa yang salah apakah Brigadir J atau Sambo atau Bharada E atau siapa. Saya tidak pernah katakan itu. Saya hanya mengatakan buka sejujur-jujurnya karena semua kita punya catatan,” kata Mahfud usai bertemu dengan pihak keluarga Brigadir Yosua di gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (3/8).
Mahfud mengatakan, arahan Presiden sudah jelas agar kasus dituntaskan. Hal itu demi mewujudkan rasa keadilan untuk seluruh pihak yang terlibat.
“Menko Polhukam nggak boleh masuk ke pro justicia, tapi mengawal pelaksanaannya dari sudut kebijakan negara bukan dari teknis penyidikan,” jelasnya.
Sebelumnya, baku tembak antara sesama anggota polisi terjadi di rumah dinas Perwira Tinggi (Pati) Polri di Duren Tiga, Jakarta Selatan.
Peristiwa ini melibatkan Brigadir Yosua dan Barada E. Keduanya adalah ajudan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo. (*)
Bupati nonaktif Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra berjalan memasuki ruangan saat menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (15/2/2022). Andi Putra menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuansing Provinsi Riau. (ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww)
batampos – Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan upaya hukum banding atas putusan terhadap terdakwa Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Andi Putra.
“Tim jaksa KPK, Selasa (2/8) telah menyatakan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Tipikor Pekanbaru yang memvonis terdakwa (Andi Putra) dengan penjara 5 tahun dan 7 bulan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu.
Andi Putra merupakan terdakwa perkara suap terkait perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuansing, Riau (3/8).
“Adapun alasan banding di antaranya terkait tidak dipertimbangkannya soal tuntutan uang pengganti dan pencabutan hak politik terhadap terdakwa dimaksud,” ucap Ali.
KPK mengharapkan majelis hakim tingkat banding akan menerima upaya hukum tersebut dan memutus sesuai amar tuntutan tim jaksa KPK.
Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru pada Rabu (27/7) memvonis Andi Putra dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 7 bulan ditambah denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan.
Andi Putra terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Putusan itu lebih rendah dari tuntutan JPU KPK yang meminta Andi Putra divonis 8 tahun dan 6 bulan penjara ditambah denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp500 juta.
Selain itu, JPU KPK juga meminta agar hakim menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa Andi Putra berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana. (*)
Ilustrasi logo Komisi Pemilihan Umum (KPU). (Dok.JawaPos.com)
batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD soal anggaran Pemilu Serentak 2024 khusus untuk pelaksanaan tahapan Tahun 2024. KPU menilai, pemerintah belum optimal dalam mengalokasikan anggaran, karena masih jauh dari kebutuhan yang diajukan KPU.
“Kami memohon dukungan pemerintah agar lebih dioptimalkan (soal anggaran Pemilu 2024), toh semua sudah melalui persetujuan DPR, kemudian di Banggar dan berikutnya di pemerintah,” kata Anggota KPU Yulianto Sudrajat kepada wartawan, Rabu (3/8).
Yulianto menyebut, KPU sudah mengusulkan anggaran untuk pelaksanaan tahapan pemilu serentak tahun 2022 sebesar Rp 8,06 triliun. Dalam DIPA KPU Tahun 2022, telah teralokasi sebesar Rp 2,45 triliun. Kini terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp 5,6 triliun.
Menurut Yulianto, hasil pembahasan dengan Kementerian Keuangan, disetujui tambahan anggaran sebesar Rp 1,24 triliun. Sehingga total anggaran yang sudah teralokasi sebesar Rp 3,69 triliun atau 45,87 persen dari kebutuhan yang diajukan KPU.
“Beberapa pos yang belum disetujui oleh Kementerian Keuangan, itu yang tidak termasuk di dalam Rp 1,24 triliun, itu diantaranya adalah soal anggaran dukungan untuk tahapan pemilu yaitu sarana dan prasarana untuk KPU (termasuk IT),” papar Yulianto.
Anggaran sarana dan prasarana ini, lanjut Yulianto, terkait renovasi dan perbaikan kantor KPU di seluruh Indonesia khususnya 514 KPU Kabupaten/Kota yang memiliki kantor. Dia mengatakan, alokasi anggaran untuk sarana-prasarana termasuk IT baru Rp 692 miliar atau hanya 17,21 persen dari kebutuhan yang diajukan KPU sebesar Rp 4,02 triliun. KPU masih kekurangan Rp 3,33 triliun.
“Saat ini beberapa provinsi dan kabupaten kota sangat membutuhkan perbaikan untuk dukungan sarana prasarana di dalam penyelenggaraan pemilu di 2024 ini, nah untuk sementara belum disetujui, hanya disetujui 17,4 persen, termasuk di dalamnya adalah dukungan untuk teknologi informasi itu juga bagian juga tidak seluruhnya disetujui,” ujar Yulianto.
Sementara anggaran untuk pos tahapan Pemilu, kata Yulianto, sudah tercukupi seperti pendaftaran partai politik, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, pembentukan badan ad hoc, persiapan untuk penataan daerah pemilihan dan sosialisasi di Tahun 2022. Meski demikian, pihaknya berharap kembali dilakukan revisi anggaran Pemilu Serentak 2024 agar sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan KPU.
“Kami berharap ini ada revisi ya, sehingga kami, performa KPU di dalam rangka untuk pelaksanaan penyelenggaraan tahapan 2024 ini lebih baik, tidak minimalis, bisa optimal lagi,” tegas Yulianto.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah akan mengawal Pemilu dengan sebaik-baiknya termasuk anggaran Pemilu Serentak 2024. Menurut Mahfud, semua yang diperlukan dalam Pemilu 2024 termasuk instrumen hukum, anggaran, kelembagaan, dan penjadwalan sudah dibicarakan dengan KPU, DPR, dan Bawaslu.
“Supaya tidak ada salah paham, misalnya ada berita hari hari ini, bahwa Pemilu agak tersendat karena pemerintah dananya lambat cair, itu tidak juga. Karena sudah dibicarakan dengan KPU dan semua stakeholders. Dana yang diperlukan disediakan sepenuhnya oleh pemerintah,” ujar Mahfud, Senin (1/8) malam.
Saat ini, dana Pemilu yang disetujui bersama sebesar Rp 1,24 triliun. Karena multiyears, pencairan anggaran tersebut akan bertahap, mulai tahun 2022, 2023 hingga 2024 mendatang.
“Cuma kalau sekarang belum cair, itu gampang, KPU tinggal membuat DIPA-nya saja. Kalau DIPA-nya sudah jadi kan gampang. Kalau belum ada, DIPA belum bisa, karena itu melanggar keuangan negara. Oleh sebab itu pemerintah menjamin hal ini. Tahun berikutnya anggaran disediakan, berikutnya lagi disediakan,” papar Mahfud.
Mahfud menjelaskan, usulan dari KPU sudah disetujui, seperti kenaikan biaya terhadap panitia, meski tidak 100 persen. Mengenai kegiatan operasional seperti pembangunan gedung-gedung di daerah belum disetujui. Mahfud lantas meminta KPU bersungguh-sungguh bekerja dengan penuh profesionalitas.
“Saudara, kepada KPU saya ingin menyampaikan pesan, anda harus sungguh sungguh bekerja, menyelenggarakan Pemilu ini dengan sebaik baiknya, dengan penuh profesionalitas, karena apapun yang anda lakukan, itu pasti ada yang menggugat. Tidak ada Pemilu yang tidak ada gugatan. Sejak dulu terjadi seperti itu,” pungkas Mahfud. (*)
Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Riau, Didik Mukrianto (tengah) saat memimpin rapat pleno dan konsolidasi partai. Foto: Istimewa untuk Batam Pos
batampos – Pasca ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Riau, Didik Mukrianto melakukan berbagai langkah strategis dan konsolidasi internal partai.
Dari pernyataan resminya yang diterima Batam Pos Rabu (3/8/2022), disebutkan konsolidasi internal diawali dengan Rapat Pleno yang dihadiri oleh Sekretaris, Bendahara, mayoritas pengurus DPD, Anggota FPD DPRD Provinsi, Ketua Dewan Pertimbangan dan Ketua Dewan Kehormatan DPD Partai Demokrat Provinsi Kepri.
“Dengan keputusan rapat di antaranya kesepakatan untuk melakukan perubahan susunan kepengurusan khususnya mengeluarkan nama-nama pengurus yang mengundurkan diri,” ujarnya.
Dalam Rapat Pleno tersebut lanjutnya, para pengurus DPD juga menyampaikan apresiasinya terhadap kesigapan DPP Partai Demokrat dalam mengambil langkah cepat dan taktis sesuai prosedur dalam menyikapi mundurnya Asnah sebagai Ketua DPD Kepri.
Kemudian kata dia, konsolidasi internal dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi yang juga dihadiri seluruh Ketua DPC bersama unsur DPD Provinsi Kepri, dengan agenda mendengarkan pernyataan sikap tegak lurus dan setia kepada AD/ART, Keputusan Ketua Umum AHY dan peraturan organisasi lainnya.
“Karena sebagai kader Partai Demokrat, Kami semua menyadari bahwa modal utama dan kekuatan Partai Demokrat adalah loyalitas dan totalitas,” tegasnya.
Rapat Koordinasi kata dia, ditutup dengan menerima arahan langsung dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga didampingi Sekjen, Teuku Riefky Harsya dan Bendahara Umum secara virtual.
“Sekali lagi kami tegaskan bahwa Partai Demokrat sebagai partai yang berdaulat tidak akan gentar dengan ancaman dari siapapun apalagi hanya untuk kepentingan pribadi oknum atau kelompok tertentu yang dapat merugikan semangat perjuangan para kader dan simpatisan Partai Demokrat di Kepri,” paparnya.
Ia melanjutkan, dari Rapat Pleno dan Rapat Konsolidasi DPD PD Provinsi Kepri, terkonfirmasi hanya sebagian kecil pengurus DPD PD Kepri yang mengundurkan diri.
“Secara organsisasi dan fungsional dapat kami pastikan tidak berdampak kepada pengelolaan Partai Demokrat di Provinsi Kepri, termasuk dalam tahapan verifikasi partai politik yang saat ini sedang berjalan di KPU,” jelasnya.
Kata dia, Partai Demokrat sebagai partai yang terbuka selalu siap membuka diri kepada segenap putra-putri Kepri yang ingin bergabung dan berjuang bersama Partai Demokrat untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Kepri, karena harapan rakyat adalah perjuangan Demokrat.
“Kami mengucapkan terimakasih kepada Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat yang telah menugaskan secara khusus Wakil Sekjen Renanda Bachtar (mantan Plt. Ketua DPD Kepri) dan Sekretaris BPOKK Rocky Amu untuk mengawal berjalannya proses konsolidasi sesuai AD/ART,” katanya.(*)
pemimpin Al Qaeda Ayman Al Zawahiri. F Reuters via antara
batampos – Dua rudal Hellfire yang diluncurkan dari pesawat nirawak Amerika Serikat (AS) dan menewaskan pemimpin Al Qaeda Ayman Al Zawahiri diduga merupakan versi modifikasi.
Pejabat senior AS menyebutkan, Zawahiri terbunuh saat dia tengah berada di balkon tempat persembunyiannya di Kabul, Afghanistan, akhir pekan lalu. Tidak ada korban lain dari proses penangkapan dan penembakan Zawahiri itu.
Rudal Hellfire, yang sebagian besar produksi buatan Lockheed Martin, merupakan peluru kendali udara-ke-darat berpresisi tinggi yang biasanya menyebabkan kerusakan besar.
Hantamannya mampu meruntuhkan gedung dan membunuh atau melukai orang-orang di dekatnya.
Foto-foto tentang serangan itu di media sosial memperlihatkan ciri khas Hellfire modifikasi bernama R9X, yang memiliki enam pisau untuk melukai sasaran, menurut beberapa sumber yang memahami senjata itu.
R9X umumnya digunakan menyerang target-target individu, seperti anggota milisi di Suriah.
Foto-foto tersebut menunjukkan jendela yang hancur di lantai dua sementara struktur bangunan rumah itu tetap utuh meski dihantam rudal Hellfire.
Rudal Hellfire dimiliki lebih dari 29 entitas, tetapi sangat sedikit yang diketahui publik tentang versi modifikasinya.
Sejumlah pejabat AS meyakini, R9X sangat kecil kemungkinan menimbulkan korban di kalangan warga sipil karena rudal itu tidak menimbulkan ledakan, tetapi hanya menyerang target dengan pisau-pisau tajam.
Rudal Hellfire diketahui hanya diluncurkan dari pesawat nirawak buatan General Atomics, seperti MQ-9 Reaper dan MQ-1C Gray Eagle.
Beberapa pejabat AS mengatakan CIA bertanggung jawab atas serangan itu. Namun, badan intelijen tersebut menolak berkomentar.
Saat ditanya tentang R9X, juru bicara Departemen Pertahanan AS meminta agar pertanyaan itu ditujukan ke Komando Operasi Khusus AS, pembeli utama rudal tersebut. Namun, komando operasi khusus menolak berkomentar dan hanya mengatakan senjata itu termasuk dalam daftar inventaris amunisi mereka. (*)
Diaspora Indonesia di San Francisco mengadakan Gowes Bersama menyambut peringatan hari kemerdekaan RI ke-77 di AS. F Antara
batampos – Diaspora Indonesia San Francisco menyambut peringatan hari kemerdekaan RI ke-77 dengan mengadakan gowes bersama. Gowes itu bertajuk Gowes Merdeka: Go Green Bike.
“Setelah jarang bertemu beberapa tahun akibat pandemi, maka dengan momentum menyambut HUT Kemerdekaan Indonesia, kita ingin agar masyarakat dan diaspora Indonesia, khususnya pecinta olahraga sepeda di AS bisa bertemu kembali, bersilaturahmi, memperkokoh kerja sama, sekaligus menunjukkan semangat budaya hidup sehat,” ujar Konsulat Jenderal (Konjen) RI di San Francisco, Prasetyo Hadi, Rabu (3/8/2022).
Berbagai perhelatan dilaksanakan dalam menyambut hari kemerdekaan Indonesia ini. Masyarakat dan diaspora Indonesia memadati lapangan Crissy Field – Golden Gate sebagai tempat awal dan akhir kegiatan bersepeda bersama yang mengelilingi kota San Francisco itu, dengan jarak tempuh sekitar 40 kilometer.
“Semoga kegiatan Gowes Merdeka ini menjadi sarana bagi warga untuk semakin memperkuat persatuan dan kerukunan,” ujar Prasetyo.
Acara yang diselenggarakan KJRI San Francisco ini diikuti sekitar 200 warga dan diaspora Indonesia serta warga asing dari berbagai negara, termasuk warga lokal AS, perwakilan pemerintah federal AS, dan perwakilan diplomatik negara asing di San Francisco.
Para peserta Gowes Merdeka itu berasal dari komunitas sepeda dari berbagai wilayah di AS, di antaranya Los Angeles, Houston, Sacramento dan San Francisco.
“Ini momentum membangkitkan semangat masyarakat dan diaspora Indonesia pasca pandemi, kata Konjen Prasetyo.
Acara bersepeda itu pun dilaksanakan dengan tetap mematuhi standar protokol kesehatan.
Para peserta yang datang mengenakan kaos dan sepeda bernuansa merah dan putih untuk menunjukkan semangat cinta tanah air dan sebagai ungkapan syukur atas peringatan 77 tahun kemerdekaan Indonesia.
“Kegiatan sepeda bersama ini selain menjaga agar tubuh kita tetap prima, sekaligus memeriahkan perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia,” kata Surjanto Suradi, seorang arsitek asal Indonesia yang tinggal di San Francisco.
Acara bersepeda bersama itu semakin menarik dan meriah dengan iringan lagu-lagu perjuangan dan nasional Indonesia serta suguhan beragam kuliner lokal Indonesia. (*)
Diadaptasi Menjadi Drakor, Komik Web “Yumi’s Cells” Padukan Live Action dan Animasi
batampos – Diadaptasi menjadi serial drama Korea, komik Web “Yumi’s Cells” memadukan live action dan animasi. Reaksi dari para penggemar berbeda-beda. Ada yang langsung menyambut hangat, ada juga yang khawatir adaptasi nantinya tidak sesuai ekspektasi.
Kekhawatiran ternyata tidak diperlukan. Lewat akting ciamik dari pemeran utama Kim Go-eun, serial yang memadukan antara live action dan animasi itu berhasil menarik hati penonton.
“Saya merasa serial ini mencakup berbagai genre yang bisa disuguhkan dalam sebuah seri. Awalnya, tak ada yang bisa membayangkan bagaimana ini akan dibuat. Semua berpikir, ‘apa mungkin?’ dan kami menunjukkan bahwa memadukan live action dan animasi itu mungkin,” kata salah satu penulis serial, Song Jae-jeong, dalam wawancara dengan Korea Times dikutip ANTARA.
“Sebagai penulis, serial ini sangat berarti karena saya punya kesempatan menemukan alur yang tepat (dalam membuat adaptasi),” sambungnya.
Serial “Yumi’s Cells” berkisah tentang Yumi, perempuan lajang usia 30-an yang gerak-geriknya diatur oleh sel yang berbeda. Berkat bantuan selnya, yang digambarkan seperti karakter animasi, dia menjalani hidup untuk mencari kebahagiaan dalam kehidupan pribadi, percintaan dan pekerjaan.
Setelah musim pertama tayang September silam, musim kedua menyusul dan tamat baru-baru ini. Dalam musim kedua, Yumi menjalin hubungan asmara dengan rekan sekantor, Babi (Park Jin-young), dan menjalani profesi baru sebagai penulis.
Musim kedua ini menuai kesuksesan di platform streaming Tving dan populer di luar negeri, tayang secara streaming di 160 wilayah lewat platform global Rakuten Viki.
Kreator drama “Yumi’s Cells”, sutradara Lee Sang-yeob beserta penulis Kim Kyung-ran dan Song- turut bahagia dengan kesuksesan serial tersebut.
“Sangat menyenangkan banyak orang merespons (serial ini). Saya bisa merasakan (popularitas) lebih kuat di musim kedua dibandingkan musim pertama. Kami bicara tentang bagaimana penonton di luar negeri mungkin juga menyukainya saat kami membuat animasi. Dan kami senang ketika mendengar ada yang memujinya,” kata Kim.
“Seperti judulnya ‘Yumi’s Cells’, saya ingin pesan yang tersampaikan bahwa hidup Yumi adalah miliknya. Meski dia melewati banyak hal, saya ingin membesarkan hatinya bahwa ‘kau mungkin membuat kesalahan dan punya penyesalan tapi kamu baik-baik saja’. Itu mungkin ditujukan untuk saya sendiri atau penonton.”
Mengadaptasi komik populer punya pro dan kontra. Menurut Song, hal terbaik adalah dirinya punya bahan yang luar biasa untuk diadaptasi. Di sisi lain, komik tersebut sangat populer sehingga tidak ada faktor kejutan.
Musim pertama berkutat tentang membuat sel-sel menjadi hidup dan mengubah komik web menjadi live action, sementara musim kedua fokus tentang mengembangkan plot original kisah cinta Yumi dan Babi.
Dalam versi komik, keduanya memutuskan hubungan karena Babi tertarik kepada perempuan lain. Namun, cerita sedikit diubah di versi drama. Bagian perselingkuhan diperhalus dan ada lebih banyak melodrama antara Yumi dan Babi, di saat pasangan ini berusaha memperbaiki hubungan yang retak.
“Saya pikir akan membosankan untuk memakai pola yang sama untuk musim kedua. Karena Babi banyak dibenci oleh penggemar (komik web), saya pikir penonton bakal merasa tak ada yang dinantikan di musim kedua,” kata Song.
“Jadi kami membuat banyak perubahan dalam cerita untuk memberikan harapan bahwa (Yumi dan Babi) mungkin bisa langgeng.”
Para kreator mengatakan, komikus Lee Dong-geun yang membuat “Yumi’s Cells” memberi kebebasan kreatif bagi mereka dalam mengadaptasi cerita.
“Kreator Lee Dong-geon menyerahkan sepenuhnya kepada kami, jadi kami bisa bekerja dengan lancar. Sebagian besar kami minta persetujuan soal Babi karena itu mengubah lapisan-lapisan cerita,” kata Song.
“Kami bertanya apakah bisa mengubah akhir Babi dan Yumi untuk penonton serial dan Lee mengatakan, ‘Saya tak keberatan. Kau boleh melakukan apa yang kau mau.”
Plot dari versi komik terus berlanjut setelah Yumi dan Babi putus, di mana Yumi mengasah kemampuannya sebagai penulis dan akhirnya bertemu dengan editor baru bernama Soon-rok yang pada akhirnya menjadi pasangan hidupnya. Ketika ditanya apakah musim ketiga akan mengisahkan plot yang sama seperti komik, sutradara mengatakan belum ada keputusan apa pun.
“Tak banyak yang bisa dikatakan karena belum ada keputusan apa pun. Tapi pertama-tama aktor dan tim produksi harus beristirahat karena kami sudah mengerjakan serial ini sejak lama,” katanya.
“Kami bergurau bahwa kami harus punya (bintang besar) seperti Timothee Chalamet untuk karakter baru, karena Ahn Bo-hyun sudah bekerja dengan baik di musim pertama dan Park Jin-young untuk musim kedua.” (*)