batammpos – Hingga saat ini, hampir 50 ribu orang di Indonesia masih berstatus positif Covid-19 atau masuk dalam kategori kasus aktif. Kasus Covid-19 setiap hari rata-rata bertambah 5 ribu hingga 6 ribu kasus dengan angka perawatan rumah sakit atau BOR tetap terkendali. Kasus Covid-19 meningkat sejak bulan Mei hingga saat ini karena dipicu adanya varian baru BA.4 dan BA.5.

Ketua Tim Satgas Covid-19 dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dr. Erlina Burhan Sp.P, mengatakan angka kasus Covid-19 pada bulan Mei 2022 masih rendah. Kemudian adanya varian baru BA.4 dan BA.5 yang merupakan subvarian Omicron, memicu kasus Covid-19 di tanah air kembali naik.

“Adanya BA.4 dan BA.5 membuat kasus naik lagi. Kasus aktif naik walaupun tak parah seperti varian Delta,” jelas dr. Erlina dalam webinar, Jumat (26/8).

Rendahnya testing, kata dia, membuat angka positivity rate di tanah air semakin melonjak. Angka positivity rate 2 kali melebihi ambang batas Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 5 persen yakni 11 persen.

“Positivity rate kita tinggi 11 persen. Angka itu bisa naik karena yang diperiksa rendah, jadinya naik. Dan masalah lainnya adalah, banyak masyarakat memeriksa testing atau antigen di rumah sendiri dan tidak melapor. Sehingga tidak tercatat apakah positif atau negatif atau negatif palsu,” tegasnya.

Apakah situasi di Indonesia bahaya?

Menurut dr. Erlina, untungnya hingga saat ini BOR RS masih di bawah 30 persen. Meski begitu ada sedikit kenaikan BOR di DKI Jakarta dan Maluku Utara sebanyak 20 persen,

Angka kepatuhan memakai masker juga semakin rendah terutama di restoran, tempat wisata, dan terminal. Jaga jarak juga semakin longgar.

Ancaman Varian Baru

Menurut dr. Erlina, varian baru bisa terus muncul karena virus terus bermutasi. Seperti Omicron memiliki berbagai subvarian yakni B11529, BA.2, BA.4, BA,5, hingga BA.275.

“Rata-rata lebih menular, masih bisa menembus vaksin primer, namun gejalanya lebih ringan,” tegasnya.

“Dan di Indonesia saat ini paling banyak adalah subvarian BA.5 yang mendominasi. Secara umum rendah keparahannya dan meringankan beban RS. Akan tetapi jangan dianggap remeh,” katanya.

Untuk mencegah dan mengantisipasi varian baru, lansia dan komorbid harus segera mendapatkan booster. Anak-anak saat Pembelajaran Tatap Muka (PTM) juga harus tetap disiplin protokol kesehatan. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo menjelaskan, pengangkatan dan pemberhentian seorang perwira tinggi (pati) Polri oleh Presiden, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Irjen Pol. Ferdy Sambo sebagai anggota Polri.

“Bagi pati yang di-PTDH sesuai dengan keppres, Presiden yang mengangkat dan memberhentikan pati tersebut,” kata Dedi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/8) dikutip dari Antara.

Ferdy Sambo merupakan pati Polri berpangkat inspektur jenderal (irjen) polisi atau jenderal bintang dua. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, kemudian menjadi pati Pelayanan Markas (Yanma).

Sementara itu, putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan, menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen Pol. Ferdy Sambo karena terbukti melanggar etik perbuatan tercela.

Ferdy Sambo merupakan tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J bersama istrinya Putri Candrawathi dan tiga tersangka lainnya, yakni Bharad Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf.

Terhadap hasil putusan KKEP tersebut, Ferdy Sambo mengajukan banding sebagai hak terduga pelanggar, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 69.

Dengan adanya banding ini, kata dia, pemberhentian Ferdy Sambo sebagai anggota Polri setelah putusan PTDH berkekuatan hukum tetap. Setelah itu, Kapolri sebagai pejabat pembentuk KKEP melaporkan kepada Presiden untuk menandatangani keppres pemberhentian Sambo.

Hal ini dijelaskan oleh anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti. Bahwa pengangkatan dan pemberhentian pati Polri berdasarkan keppres, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Polri.

“Jadi, setelah putusan PTDH FS nantinya berkekuatan hukum tetap, akan disampaikan ke Kapolri selaku pejabat pembentuk KKEP, kemudian Kapolri akan melaporkan kepada Presiden untuk menandatangani keppres pemberhentian FS,” kata Poengky. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2021 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara 1, Jakarta, Kamis (25/8/2022).

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, hadir didampingi Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto; Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro; Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam, Enoh Suharto Pranoto; Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad; Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Wan Darussalam; serta sejumlah pejabat eselon 2.

RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Muhammad Hekal. Dan dihadiri para anggota Komisi VI DPR RI, yang hadir secara langsung maupun daring.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam kesempatan pertama menyampaikan realisasi penerimaan BP Batam tahun 2021 mencapai Rp1,75 triliun atau 87,22 persen dari targetnya.

Angka ini lebih tinggi 3,94 persen dari realisasi tahun 2020 yang mencapai Rp1,69 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja BP Batam tahun 2021 mencapai Rp2,02 triliun atau 82,82 persen dari pagunya.

Angka ini meningkat sebesar 19,82 persen dari realisasi tahun 2020 yang mencapai Rp1,69 triliun.

Dari sisi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, BP Batam mendapat peringkat tertinggi dengan penyelesaian 91 persen, atau naik 4 persen dari tahun 2020 sebesar 87 persen.

“Nilai tersebut lebih tinggi dari rata-rata penyelesaian tindak lanjut Kementerian/ Lembaga yang mencapai 77 persen,” kata Muhammad Rudi.

Sejalan dengan itu, BP Batam kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) keenam kali sejak tahun 2016, terhadap Laporan Keuangan BP Batam Tahun 2021.

“Kami sudah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mendorong kinerja anggaran agar kualitas Laporan Keuangan BP Batam semakin baik di tahun selanjutnya,” pungkas Muhammad Rudi.

batampos – Polairud Polresta Barelang berhasil mengungkap kasus penyelundupan 25 jenis biota laut yang dilindungi di Pulau Pemping, Belakangpadang dan hendak dimasukkan secara ilegal ke Singapura.

Kasat Polairud Polresta Barelang Kompol R. Moch. Dwi Ramadhanto, mengatakan, dari kasus tersebut diamankan seorang nelayan berinisial D (44).

Pengungkapan kasus tersebut lanjutnya berawal pada Selasa (28/6/2022) lalu. Sekira pukul 06. 00 WIB saat Unit Gakkum Satpolairud Polresta Barelang yang dipimpin oleh Kanit Gakkum, AKP Suko Wibowo, menerima informasi bahwa sering adanya kegiatan pengiriman bunga karang dan sumber daya ikan yang akan dikirim ke Singapura secara illegal di perairan Belakangpadang.

“Setelah itu tim melakukan penyelidikan dengan cara patroli menggunakan boat di sekitaran perairan Belakangpadang. Kemudian pada sekitar pukul 08.30 WIB tim melihat satu unit boat yang melintas dengan muatan yang mencurigakan,” jelasnya melalui pernyataan tertulisnya yang diterima Batam Pos, Jumat (26/8/2022).

Kemudian kata dia, melakukan pemeriksaan dan didalam boat tersebut berisi berbagai jenis bunga karang dan sumber daya ikan yang rencananya akan dikirim ke singapura.

“Selanjutnya Speed Boat dan pelaku dibawa kekantor Satpolairud Polresta Barelang untuk pemeriksaan lebih lanjut,” tuturnya.

Dari kasus tersebut pihaknya mengamankan barang bukti berupa satu unit Speed Boat Fiber, dua unit mesin dengan kapasitas 40 PK, satu unit Handphone merek Nokia, satu buah passpor milik pelaku, satu unit AIS (Autometic Identification System).

“Alat ini (AIS) digunakan agar bisa masuk secara resmi ke Singapura,” jelasnya.J

Jenis biota laut yang akan diseludupkan yakni:

1. Bintang Laut 117 pcs
2. Kepiting Karang 11 ekor
3. Kelinci laut 4 pcs
4. Siput Mata Sapi 600 ekor
5. Gonggong 50 ekor
6. Siput Macan 9 ekor
7. Bulu Babi 51 pcs
8. Kaktus Laut Kina 70 pcs
9. Soft Coral 264 pcs
10. Hard Coral 209 pcs
11. Ikan Nemo 815 pcs
12. Balogan Fish 3 ekor
13. Kaci 10 ekor
14 Samba 10 ekor
15. Butterfly Fish 45 ekor
16. Ikan Goat Fish Yellow Clown Goby 107 ekor
17. Ketam Bawang 12 ekor
18. Angel Fish 1 ekor
19. Lepu-lepu 3 ekor
20. Lencing 35 ekor
21. Blontot Hitam 55 ekor
22. Blontot Loreng 108 ekor
23. Keong 34 ekor
24. Sembilang 69 ekor
25. Ekor Blankas 39 ekor.

“Dengan total Sumber Daya Perikanan 2.258 dan Jenis bunga karang/Coral dengan jumlah 473 Yang akan diseludupkan ke Singapura,” katanya.

Ia mengatakan perkara tersebut sudah dinyatakan P21 oleh Kejaksaan dan akan dilakukan tahap dua yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti.

“Menurut keterangan pelaku, penyeludupan biota laut ini sudah sering dilakukan dan sudah ada hubungan antara pelaku dan penampung yang ada Singapura,” jelasnya.

Atas Perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan Ancaman pidana penjara 5 tahun dan denda Rp. 100.000.000,- dan Pasal 87 UU No. 21/2019 tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan dengan Ancaman Hukuman pidana penjara 3 tahun dan denda Rp3 miliar.(*)

Reporter: Messa Haris

batampos – Organisasi Pangan Dunia (FAO) OBB mengecam penjarahan pasokan bahan bakar (BBM) oleh kelompok Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) di Ethiopia.

Lewat ini, FAO meminta TPLF mengembalikan pasokan 500 ribu galon BBM tersebut kepada mereka. “Pada Rabu pagi, sekelompok pria bersenjata masuk ke dalam kompleks FAO di Mekelle dan menyita secara paksa 12 kapal tanker bermuatan setengah juta liter bahan bakar,” ujar FAO melalui Direktur Eksekutif David Beasley.

FAO mengatakan, tanpa bahan bakar, tak mungkin bagi mereka dapat mendistribusikan makanan, pupuk, obat-obatan dan pasokan darurat lainnya ke seluruh kawasan Tigray.

Selain itu, lanjutnya, mereka juga tidak dapat menyalakan generator dan kendaraan. “Sehingga FAO dan mitra kemanusiaan tidak bisa memenuhi kebutuhan populasi rentan di Tigray, di mana 5,2 juta orang menderita kelaparan akut,” ujarnya.

Gencatan senjata kemanusiaan selama enam bulan antara pemerintah Ethiopia dan TPLF kandas setelah pertempuran yang melibatkan berbagai front kembali terjadi sejak Rabu (24/8/2022) lalu. (*)

Reporter: cha/ant

batampos – Kekeringan akibat gelombang panas melanda Tiongkok. Salah satu yang terdampak adalah sungai Yangtze mengalami kekeringan hingga menyebabkan bagian dasar sungai terlihat dan patung Buddha yang terukir di batu bermunculan.

Pemerintahan Tiongkok melalui Kementerian Pertanian menyebutkan, kekeringan akibat gelombang panas ini merupakan yang terparah sejak 60 tahun lalu.

Kekeringan di Sungai Yangtze, selain mengakibatkan terganggunya transportasi dan pengiriman pasokan dari perusahaan besar yang melewati sungai itu, juga mengeringkan sebuah pulau yang terendam. Tiga patung Buddha di pulau itu pun muncul di permukaan. Demikian dilansir dari NDTV, Jumat (26/8/2022).

Patung tersebut diperkirakan berusia sekitar 600 tahun, muncul di wilayah Chongqing. Ditemukan di bagian tertinggi pulau karang, Foyeliang. Pulau itu dibangun selama dinasti Ming dan Qing. Salah satu patung menggambarkan seorang biksu duduk di atas alas teratai.

Yangtze adalah sungai terbesar ketiga di dunia yang menyediakan air minum untuk hampir 400 juta warga Tiongkok. Cekungannya membentang dari pesisir Shanghai hingga ke bagian barat daya Sichuan.

Sungai ini juga merupakan jalur beberapa industri manufaktur.

Kementerian Sumber Daya Air Tiongkok (MWR) juga menyebutkan, akibat kekeringan, selain sungai Yangtze, sekitar 2,2 hektarea lahan pertanian juga rusak. Suhu tertinggi di Tiongkok mencapai 104 derajat Fahrenheit atau sekitar 40 derajat Celcius tercatat pada Kamis (25/8/2022). (*)

Reporter: Chahaya Simanjuntak