batampos – Belum selesai dengan kasus dugaan pembunuhan dan mutilasi di Kabupaten Mimika, prajurit TNI AD kembali terseret-seret masalah di Papua. Kali ini persoalan yang muncul adalah dugaan penganiayaan hingga menyebabkan seorang korban meninggal dunia. Kodam XVII/Cenderawasih memastikan bahwa mereka langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pendalaman di lokasi kejadian.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Letkol Kav Herman Taryaman menyampaikan bahwa instansinya sudah mendapat kabar ada seorang warga bernama Bruno Amenin Kimko yang meninggal dunia di Distrik Edera, Kabupaten Mappi. Pihaknya juga sudah memeroleh informasi yang menyebutkan ada dugaan keterlibatan seorang personel TNI AD dalam penganiayaan Bruno. ”Masih dilakukan pengecekan kebenaran kejadian tersebut,” imbuhnya.

Informasi yang diterima oleh Kodam XVII/Cenderawasih menyebut, prajurit TNI AD yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut berasal dari Batalyon Infanteri Raider 600/Modang. Peristiwa penganiayaan Bruno terjadi pada Rabu (31/8). Korban merupakan seorang pria berusia 29 tahun yang berasal dari Suku Muyu Mandobo. Yang bersangkutan tinggal di Kampung Mememu yang berada di Distrik Edera, Kabupaten Mappi.

Diakui oleh Herman belum banyak informasi yang dapat dia sampaikan berkaitan dengan peristiwa tersebut. Yang jelas, Kodam XVII/Cenderawasih tidak berdiam diri dan tengah melakukan pendalaman. ”Apabila ada perkembangan akan kami update,” jelasnya. Berkaitan dengan kasus dugaan pembunuhan dan mutilasi di Mimika, kemarin Kodam XVII/Cenderawasih telah menerima kunjungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua.

Mereka datang untuk mendapatkan penjelasan secara langsung berkenaan dengan proses hukum terhadap enam tersangka yang berasal dari TNI AD. Perwakilan Komnas HAM Papua Frits B, Ramandey menyampaikan bahwa pihaknya mendatangi Kodam XVII/Cenderawasih untuk mendapat informasi terkait proses hukum yang sedang berjalan. ”Sekaligus meminta akses untuk melakukan investigasi di lokasi kejadian di Mimika,” imbuhnya.

Atas kedatangan perwakilan Komnas HAM Papua itu, Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI R. Sidharta Wisnu Graha menyampaikan bahwa proses hukum masih berjalan. Dia memastikan bahwa prajurit TNI AD yang terlibat dalam kasus tersebut akan ditindak tegas. Pihaknya tidak menutup diri bila Komnas HAM Papua juga ingin melakukan pengawasan atas penanganan kasus tersebut. ”Jangan ragu-ragu, kami pasti membantu Komnas HAM,” tegas dia.

Sementara Tim Gabungan TNI-Polri dan SAR Mimika berhasil menemukan korban mutilasi yang tersisa di sekitar sungai Kampung Pigapu Distrik Iwaka Kabupaten Mimika, Kamis (1/9) sekitar pukul 12.25 WIT. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Drs. Ahmad Musthofa Kamal mengatakan, pada pukul 12.25 WIT korban mutilasi yang tersisa kembali ditemukan di sekitaran sungai Kampung Pigapu Distrik Iwaka.” korban terakhir ini ditemukan hanya bagian badannya saja,” ucap Kabid Humas.

Lebih lanjut, Kombes Kamal menjelaskan pada pukul 14.00 WIT jenazah korban mutilasi sudah dibawa menuju ke RSUD Mimika dengan menggunakan mobil patroli Polsek KP3 Laut Polres Mimika.”sudah di RSUD,” ujarnya. Dia menjelaskan bahwa hingga saat ini empat potongan tubuh korban sudah ditemukan. Namun, ada beberapa bagian tubuh belum ditemukan, sehingga tim gabungan masih melakukan pencarian potongan tubuh korban yang lainnya. “Untuk kepala serta kaki belum ditemukan dan masih dilakukan pencarian,” tuturnya.

Kombes Kamal juga menambahkan bahwa tim Forensik dan Labfor Polda Papua hari ini melaksanakan pemeriksaan DNA korban untuk dicocokan dengan keluarga korban. “Saat ini juga masih ada satu tersangka lainnya yang berinisial RMH masih dalam pengejaran Polres Mimika,” pungkas Kombes Kamal. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Indonesia kini punya teknologi 5G Mining yang berguna untuk sektor pertambangan. Konon ini yang pertama di Asia Tenggara. 5G Mining ini diluncurkan Presiden Joko Widodo di PT Freeport Indonesia kemarin (1/9).

Tujuan penerapan 5G Mining bertujuan untuk meningkatkan keselamatan kerja dan produktivitas di lingkungan pertambangan. PT Freeport Indonesia bekerjasama dengan Telkol Group mengimplementasikan teknologi ini.

“Kita tidak boleh tertinggal dan harus mampu bersaing di segala sektor yang makin terdigitalisasi,” kata Jokowi di Mimika kemarin. Jokowi menegaskan bahwa sektor pertambangan pun bisa mengimplementasikan teknologi artificial intelligence (AI), internet of things (IoT), machine learning, hingga big data. Kepala Negara menuturkan bahwa intervensi teknologi sangat dibutuhkan untuk memajukan sektor pertambangan yang umumnya berada di daerah terpencil.

Selanjutnya, Jokowi pun mengaku senang bahwa sebagian besar dari karyawan yang mengendalikan dan mengoperasikan tambang bawah tanah merupakan masyarakat Papua. “Saya sangat gembira mendengar bahwa tambang bawah tanah yang sangat sulit medannya dan dikendalikan dari jarak jauh,” tuturnya.

Lebih lanjut, Jokowi meyakini bahwa penerapan teknologi dalam sektor pertambangan juga akan menghasilkan banyak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. “Saya yakin teknologi ini akan membuat PT Freeport Indonesia makin diperhitungkan di tingkat global,” ungkapnya.

Jokowi dan rombongan sempat meninjau ruang operator pengendali alat berat. Alat ini sudah berteknologi 5G. “Saya senang yang mengoperasikannya semua dari Indonesia dan banyak yang dari Papua,” tuturnya.

Setelah meninjau ruang operator, Jokowi dan Ibu Negara Iriana mengenakan APD khusus untuk meninjau pertambangan bawah tanah. Tujuannya adalah Deep Mill Level Zone (DMLZ) underground, Distrik Tembagapura. Di tempat itulah terdapat Masjid Al Baabul Munawwar dan Gereja Oikumene Soteria.

Menteri BUMN Erick Tohir menyatakan bahwa teknologi ini bisa dikembangkan. Bahkan tidak menutup kemungkinan jaringan bisa diperluas. ”Tidak menutup kemungkinan dapat memperluas jaringan 5G mining di kawasan lain. Tak hanya Indonesia, bahkan Asia,” ungkapnya.

Erick menjelaskan bahwa industri pertambangan akan mengarah pada hilirisasi. Selain itu, saat dulu bertemu dengan direksi PT Freeport Indonesia dan Telkom Indonesia sempat membicarakan soal digitalisasi. Ini menjadi awal pembicaraan untuk menggagas 5G.

“5G sudah berjalan di Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. Hasilnya bisa meningkatkan produktifitas hingga 25 persen,” tuturnya. Selain itu biaya pengeboran juga lebih irit hingga 40 persen dan bisa menghemat energi 25 persen. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, Bripka Ricky Rizal (RR) dikabarkan mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC). Permohonan ini sudah diajukan beberapa hari lalu.

“Bripka RR mengajukan JC dua hari lalu. Sudah melepaskan pengacara yang disiapkan tim (Ferdy) Sambo sebelumnya,” kata sumber JawaPos.com di internal Polri, Kamis (1/9).

Sebelumnya, tersangka Irjen Pol Ferdy Sambo dikabarkan bersikukuh tidak ikut menembak Brigadir J. Oleh karena itu, Ricky bersedia menjadi JC untuk memberikan kesaksian jika Sambo turut menembak korban.

Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengaku belum mengetahui jika Ricky mengajukan diri menjadi JC. “Belum ada laporan dari Dirtipidum maupun Penyidik,” ucapnya kepada JawaPos.com.

Senada dengan itu, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo pun tidak membenarkan jika RR mengajukan diri menjadi JC.

“Belum ada info coba ke LPSK dulu,” kata Dedi.

Kendati demikian, Edwin berpendapat jika Bripka Ricky bisa saja menjadi JC. Dengan catatan syarat-syaratnya dipenuhi. Bisa saja sepanjang belum diperiksa di pengadilan,” tutupnya.

Diketahui, 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Mereka adalah Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, Brigadir Kepala Ricky Rizal (RR), Irjen Pol Ferdy Sambo (FS), KM, dan yang terbaru adalah Putri Chandrawathi.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana subsider Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan juncto Pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun.Dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota polri. Meskipun ybs mengajukan banding. (*)

Reporter: JP Group