batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah dokumen dari penggeledahan di PT Batulicin Enam Sembilan di Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel), Selasa (16/8) lalu. Perusahaan itu diduga milik mantan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming, dikutip dari Antara.

“Diperoleh sejumlah dokumen terkait perkara ini. Seluruhnya akan dianalisis dan segera dilakukan penyitaan,” ucap Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat (19/8).

Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK pada Kamis (18/8) juga telah memeriksa beberapa saksi di Gedung Polda Kalsel, yakni mantan Kepala Desa Sebamban Baru, Tanah Bumbu Ilmi Umar dan pihak swasta Riza Azhari.

“Saksi Ilmi Umar dan saksi Riza Azhari didalami antara lain terkait dengan kronologis atas kepemilikan lahan yang dijadikan pelabuhan PT PAR (Permata Abadi Raya),” kata Ali.

Selanjutnya, saksi Eka Risnawati selaku bagian keuangan PT PAR dan PT Trans Surya Perkasa (TSP) dikonfirmasi penyidik KPK mengenai “cash flow” PT PAR dan PT TSP.

Lalu, KPK juga memeriksa saksi Direktur PT PAR tahun 2013-2020 Wawan Surya.

“Tim penyidik mengonfirmasi terkait dengan kronologi pembentukan PT PAR,” ucap Ali.

KPK juga menginformasikan tiga saksi yang dijadwalkan diperiksa di Gedung Polda Kalsel, Jumat, yakni Direktur PT TSP tahun 2013-2020 Muhammad Aliansyah, Muhammad Bahruddin selaku Komisaris PT Angsana Terminal Utama (ATU), PT TSP, dan PT PAR serta staf Balai Pengawas Ketenagakerjaan Daerah Wilayah IV tahun 2021-sekarang (mantan Kepala Seksi Bimbingan Pertambangan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2011-2013) Bambang Herwandi.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Mardani selaku Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 dan periode 2016-2018 memiliki kewenangan, di antaranya memberikan persetujuan izin usaha pertambangan operasi dan produksi (IUP OP) di Tanah Bumbu.

Pada tahun 2010, KPK mengungkapkan salah satu pihak swasta, yaitu Henry Soetio selaku pengendali PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) bermaksud untuk memperoleh IUP OP milik PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) seluas 370 hektare yang berlokasi di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu.

Agar proses pengajuan peralihan IUP OP bisa segera mendapatkan persetujuan Mardani, Henry Soetio diduga juga melakukan pendekatan dan meminta bantuan pada Mardani agar dapat memperlancar proses peralihan IUP OP dari PT BKPL ke PT PCN.

KPK menduga Mardani menerima uang dalam bentuk tunai maupun transfer rekening dengan jumlah sekitar RP104,3 miliar dalam kurun waktu 2014-2020.

Sementara itu, Mardani mengaku proses peralihan tersebut sudah sesuai prosedur.

“Masalah IUP itu sudah berjalan dan ada paraf kadi sebagai penanggung jawab dan itu sudah disidangkan di Pengadilan Banjarmasin,” ucap Mardani di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/7).

Ia juga menyatakan bahwa kasus yang menjeratnya itu murni masalah urusan bisnis.

“Kedua yang dinyatakan gratifikasi itu murni masalah ‘business to business’. Tidak mungkin saya sebodoh itu melakukan gratifikasi melalui transfer, bayar pajak, dan sekarang itu dalam PKPU (penundaan kewajiban pembayaran utang), pengadilan utang piutang. Murni ‘business to business’, katanya lagi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah bersepakat melakukan kerja sama politik dalam menghadapi Pemilu 2024. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra, Ahmad Muzani menyatakan Gerindra dan PKB memiliki kesamaan politik yang kuat.

“Saya sudah minta agar seluruh pengurus Gerindra di seluruh daerah untuk libatkan PKB disetiap kegiatan. Supaya kita bisa memberi pesan kepada rakyat bahwa koalisi ini untuk rakyat, untuk kesejahteraan, serta untuk menuju pemilu yang riang gembira dan penuh kesenangan menyambut kaolisi antara Prabowo dan Muhaimin,” kata Muzani kepada wartawan, Jumat (19/8).

Muzani mengatakan, Gerindra dan PKB memiliki kesamaan yang sangat kuat. Karena itu, kerja sama antara Gerindra dan PKB dilakukan dengan seksama dan relatif cepat. Menurut Muzani, Lampung menjadi titik awal kerja sama kedua partai ini.

“Pemilu 2024 masih berlangsung 14 Februari 2024, kurang lebih masih dua tahun lagi. Tapi gemuruh politik sudah bergema dimana-mana. Koalisi Gerindra-PKB bergelora sampai seluruh belahan Nusantara,” ungkap Muzani.

Wakil Ketua MPR RI ini menyatakan, koalisi partai politik biasanya di bangun setengah tahun sebelum Pilpres. Namun, karena Gerindra dan PKB memiliki banyak kesamaan, sehingga lebih awal menyepakati dalam menyongsong Pemilu 2024.

“Keduanya memiliki basis dukungan dari orang-orang kecil, kaum dhuafa, rakyat miskin yang membutuhkan kekuatan polotik. Karena itu koalisi Gerindra PKB cepat menemukan fotmatnya,” ungkap Muzani.

Sementara itu, Ketua DPW PKB Lampung Chusnunia Chalim mengatakan, kegiatan yang dilakukan antara PKB dan Gerindra sebagai langkah awal perjuangan. Terlebih bertepatan dengan HUT Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia.

“Hari ini kita sudah berlolahraga. Ini sebagai tanda awal perjuangan kita bersama bahwa Lampung siap bekerja sama untuk memenangkan Gerindra dan PKB pada Pemilu 2024,” ucap Chusnunia.

Wagub Lampung itu mengaku, pihaknya sangat antusias koalisi yang dibangun antata PKB dengan Gerindra.

“Dari awal ketika mendengar PKB akan koalisi dengan Gerindra, saya adalah orang pertama yang mengucapkan hore. Kami siap tempur dan saya siap berpartner dengan orang-orang pekerja keras dan siap berjuang demi Koalisi Indonesia Raya,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Istri Irjen Pol Ferdy Sambo, Putri Candrawathi mengikuti jejak suaminya menjadi tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Dia dijerat dengan pasal pembunuhan berencana.

“Pasal 340 subsider 338 KUHP juncto pasal 55 dan 56 KUHP,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (19/8).

Pasal 340 KUHP yakni tentang pembunuhan berncana, sedangkan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sementara pasal 55 dan 56 KUHP tentang keikursertaan dalam sebuah tindak pidana. Adapun hukuman terberat yang bisa dikenakan kepada Putri adalah pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun penjara.

BACA JUGA: Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka Kasus Brigadir J 

Sebelumnya, Penyidik Bareskrim Polri resmi menetapkan istri Irjen Pol Ferdy Sambo, Putri Chandrawathi sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Hal ini dilakukan usai penyidik melakukan gelar perkara.

“PenyidIk juga telah melaksanan pemeriksaan mendalam dengan alat bukti yang ada dan sudah gelar perkara penyidik menetapkan PC sebagai sebagai tersangka,” kata Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (19/8). (*)

Reporter: JP Group

batampos – Penyidik Bareskrim Polri resmi menetapkan istri Irjen Pol Ferdy Sambo, Putri Chandrawathi sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Hal ini dilakukan usai penyidik melakukan gelar perkara.

“Penyidik juga telah melaksanan pemeriksaan mendalam dengan alat bukti yang ada dan sudah gelar perkara penyidik menetapkan PC sebagai sebagai tersangka,” kata Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (19/8).

Kendati demikian, Agung belum menyampaikan detail keterlibat putri. “Persangkaan pasal nanti dari penyidik,” jelasnya.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Untuk eksekutor penembak adalah Bharada E.

“RE melakukan penembakan korban,” kata Agus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (9/8).

Kemudian RR dan KM berperan membantu serta menyaksikan penembakan. Terakhir Ferdy Sambo yang memerintahkan penembakan. “FS menyuruh melakukan dan menskenario, skenario seolah-olah tembak menembak,” jelas Agus.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana subsider Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan juncto Pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. (*)

Reporter: JP Group