batampos – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Buya Mahyeldi, mengajak anggota Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Limapuluh Kota untuk menjaga dan merawat semangat haji mabrur yang telah diraih, dalam rangka berkontribusi meningkatkan semangat keimanan dan menebar kebaikan ditengah masyarakat.

“IPHI hadir dalam rangka menjaga dan merawat semangat haji yang telah dilakukan, sehingga nilai kemabruran haji yang telah diraih dapat ditingkatkan. Jika ini bisa dijaga, akan berimbas pada keluarga, dan lingkungan. Sehingga kehadiran IPHI berkontribusi pada daerah dalam rangka menjaga dan meningkatkan semangat keimanan dan penguatan dalam masyarakat,” ungkapnya dalam sambutan pada wirid bulanan IPHI sekaligus penyambutan jemaah haji Kabupaten Limapuluh Kota, di Aula IPHI Limapuluh Kota, Minggu (28/8/2022).

Dalam wirid dan pertemuan bulanan IPHI Kabupaten Limapuluh Kota yang dihadiri seratusan haji dan hajjah ini, juga dilaksanakan pengukuhan pengurus IPHI tingkat Kecamatan Harau.

Buya Mahyeldi yang juga menjabat Ketua Pengurus Wilayah IPHI Sumbar, mengapresiasi kepengurusan IPHI Kabupaten Limapuluh Kota sebagai pengurus yang aktif berkegiatan untuk memajukan organisasi.

Selaku Ketua pengurus wilayah, gubernur mengatakan akan terus mendorong dan mendukung penuh berbagai aktifitas IPHI kabupaten dan kota.

Hal serupa juga disampaikan Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Kayo. Menurutnya, IPHI di daerahnya sangat aktif.

IPHI Limapuluh Kota juga berperan aktif dalam mendukung berbagai program Kabupaten Limapuluh Kota, seperti Tahfiz Quran.

“Semoga ini bisa terus dijaga dalam upaya mensukseskan visi Sumatera Barat yang madani,” katanya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah IPHI Limapuluh Kota, Safrijon, menyebut, wirid dan silaturahim sesama jemaah haji merupakan ajang pengingat dan meningkatkan semangat ibadah, layaknya ketika akan berangkat atau sedang berada di tanah suci.

“Ini merupakan wirid yang ketiga sejak kepengurusan yang baru dilantik pada Mei lalu. Kita akan dorong pembentukkan kepengurusan di setiap kecamatan,” jelas Safrijon.

Untuk jemaah calon haji tahun depan, menurut Kakan Kemenag Kabupaten Limapuluh Kota diperkirakan berjumlah 380 orang atau sebanyak 1 kloter penuh.

Turut hadir dalam wirid ini Kadisnak Sumbar, Erinaldi, Ketua MUI Kabupaten Limapuluh Kota dan tokoh muda Kabupaten Limapuluh Kota, Ustad Mulyadi Muslim.(*)

batampos –  Partai Bulan Bintang (PBB) mengharapkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bisa arif dan bijak dalam menggelar verifikasi faktual Pemilu 2024.

“Harusnya parpol peserta Pemilu 2019 yang tidak lolos bisa menerapkan seperti (parpol parlemen) 2019. Karena kami sama saat verifikasi, mungkin keanggotaan parpol yang di parlemen sudah berubah. Jadi, semoga KPU bisa arif dan bijak,” kata Sekjen PBB Afriansyah Noor di Jakarta, Senin, (29/8).

Menurut Afriansyah, partainya bersama partai peserta Pemilu 2019 seharusnya juga tidak perlu menerapkan verifikasi faktual dengan metode krejcie dan morgan.

PBB merasa keberatan KPU memakai metode krejcie dan morgan melakukan verifikasi faktual untuk parpol calon peserta Pemilu 2024. Alasannya tentu karena parpol yang telah lolos parlemen ternyata tidak perlu melakukan verifikasi faktual kembali.

Afriansyah Noor menyebutkan penerapan metode tersebut sangat jauh berbeda dengan verifikasi faktual pada Pemilu 2019. Hal itu tentunya akan memberatkan partainya dalam memenuhi pendaftaran peserta pemilu kali ini.

“Iya, memang memberatkan kami (PBB). Ini beda dengan verifikasi pada tahun 2019,” katanya.

Afriansyah tidak mengetahui mengapa KPU memutuskan mengubah metode dalam verifikasi faktual di Pemilu 2024. Walaupun begitu, PBB akan semaksimal mungkin menyiapkan diri untuk menjadi peserta Pemilu 2024.

“Kami tetap siapkan sesuai dengan arahan mereka (KPU). Kami juga sedang berbenah. Semoga PBB bisa lolos verifikasi administrasi dan faktual,” ucapnya.

Ia tetap menyoroti soal tidak perlunya partai lolos parlemen melakukan verifikasi faktual walaupun hal itu telah tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang membuat partai parlemen tidak harus melakukan verifikasi faktual.

Sebelumnya, anggota KPU RI Idham Holik memastikan penggunaan metode tersebut bukan ingin mempersulit partai nonparlemen.

“Kami melakukan konsultasi ke lembaga yang otoritatif soal statistik. Itu direkomendasikan karena lebih presisi dalam rangka menggambarkan populasi. Kalau dalam aturan sebelumnya, menggunakan metode sampel sederhana,” katanya.

Idham Holik menjelaskan bahwa penggunaan metode krejcie dan morgan merupakan upaya pembuktian publik sesuai dengan amanah UU Pemilu sehingga partai dapat memenuhi syarat keanggotaan sesuai dengan aturan.

“Dalam artian bahwa keanggotaannya bisa dibuktikan itu fungsi verifikasi faktual untuk pembuktian,” katanya.

Idham menganggap pandangan verifikasi faktual dalam PKPU terbaru menyulitkan partai nonparlemen sebagai sudut pandang berbeda saja.

Ia juga mengatakan, bahwa KPU telah melakukan uji publik sebelum menerapkan metode krejcie dan morgan. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Karena hakim tidak mencabut hak politik Ni Putu Eka Wiryastuti, mantan Bupati Tabanan, sesuai tuntutan jaksa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan banding atas vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar terhadap terdakwa Ni Putu Eka Wiryastuti.

Ni Putu Eka Wiryastuti merupakan terdakwa perkara suap pengurusan dana insentif daerah (DID) Kabupaten Tabanan, Bali.

“Jaksa KPK hari ini telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Denpasar Bali dengan terdakwa Ni Putu Eka W,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin (29/8).

BACA JUGA: KPK Setor Rp16,2 Miliar dari Perkara Korupsi Juliari Batubara ke Kas Negara

Ni Putu Eka Wiryastuti telah divonis selama 2 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan.

Adapun alasan banding di antaranya majelis hakim tidak memutus pencabutan hak politik Ni Putu Eka Wiryastuti sebagaimana tuntutan tim jaksa KPK.

“Di samping itu, juga soal hukuman baik penjara maupun denda yang dijatuhkan, KPK nilai masih belum memenuhi rasa keadilan masyarakat,” ucap Ali.

KPK mengharapkan majelis hakim pada tingkat banding akan memutus sebagaimana amar tuntutan tim jaksa KPK.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Denpasar dalam putusan yang dibacakan pada Selasa (23/8) menyatakan terdakwa Ni Putu Eka Wiryastuti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK yang meminta majelis hakim memvonis Ni Putu Eka Wiryastuti selama 4 tahun penjara dan denda Rp110 juta subsider 3 bulan kurungan.

Jaksa KPK juga menuntut pidana tambahan terhadap terdakwa Ni Putu Eka Wiryastuti berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya. (*)

reporter: antara

batampos – Istri Irjen Pol Ferdy Sambo, Putri Chandrawathi sampai saat ini belum dikenakan penahanan meski telah berstatus sebagai tersangka pembunuhan berencana kepada Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Putri sendiri sebenarnya memenuhi kriteria untuk ditahan, karena ancanan hukum dari tindak pidana yang dilakukannya di atas 5 tahun.

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Jakarta, Abdul Fickar Hadjar mengatakan, Putri tetap bisa dikenakan penahanan meskipun memiliki anak berusia 1,5 tahun. Memiliki anak di bawah umur tidak mencegah seseorang bisa bebas dari penahanan.

“Dispensasinya memberikan waktu dan tempat pada tahanan untuk menunaikan tugas bioligisnya sebagai ibu terhadap bayinya yakni menyusui dengan menyediakan sebuah ruang khusus di LP,” kata Fickar saat dihubungi JawaPos.com (jaringan batampos.co.id), Senin (29/8).

Hal itu diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Selain itu, pembinaan narapidana perempuan di Lapas dilaksanakan di Lapas Wanita

Kemudian Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan, menegaskan bahwa narapidana berhak:

2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;

5. Menyampaikan keluhan;

6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;

8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;

9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;

11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;

12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana itu diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Yakmi pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 20 PP Hak Warga Binaan, menyebutkan bahwa:

1. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.

2. Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.

3. Anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam Lapas ataupun yang lahir di Lapas dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 tahun.

4. Dalam hal anak telah mencapai umur 2 tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara.

5. Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala Lapas dapat menentukan makanan tambahan selain yang dimaksud di atas berdasarkan pertimbangan dokter. (*)

Reporter :  JP Group

batampos – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengapresiasi langkah Polri yang telah memberhentikan dengan tidak hormat mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo.

“Karena itu, Polri tidak boleh mundur sejengkalpun dalam kasus kematian Brigadir J ini,” kata Mu’ti kepada wartawan, Senin (29/8).

Hal senda juga diungkapkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Muhammad Najib Azca. Dirinya menilai, penuntasan kasus pembunuhan Brigadir J merupakan momentum penting bagi polisi untuk melakukan transformasi secara signifikan.

“Ini momentum Polri untuk bersih-bersih dan mengembalikan kepercayaan masyarakat,” ujar Najib.

Azca juga berharap publik dan media terus melakukan pengawalan hingga kasus ini selesai. salah satunya melalui pengawalan yang dilakukan media.

“Sehingga masyarakat bisa mengetahui detail motif yang membuat penembakan sesama anggota polisi itu bisa terjadi,” pungkasnya. (*)

Reporter :  JP Group

batampos –  Konflik internal PPP makin memanas. Sang Ketua Umum Suharso Monoarfa terus didesak untuk mundur dari jabatannya. Desakan itu muncul dari tiga majelis partai dan KH Abdullah Ubab Maimoen Zubair, putra almarhum KH Maimoen Zubair.

Desakan mundur terhadap Suharso Monoarfa tertuang dalam surat tertanggal 24 Agustus 2022. “Permintaan pengunduran ini kepada saudara Suharso Monoarfa ini semata hanya untuk kebaikan kita bersama sebagai pengemban amanah dari pendiri PPP,” begitu petikan dari isi surat tersebut.

Petikan lainnya berbunyi, “Selanjutnya mekanisme akan diatur sesuai peraturan organisasi yang ada pada AD/ART Partai Persatuan Pembangunan (PPP).”

Surat itu ditandatangani Ketua Majelis Syariah KH Mustofa Aqil Siroj, Ketua Majelis Kehormatan KH Zarkasih Nur, dan Ketua Majelis Pertimbangan Muhamad Mardiono. Selain itu terdapat juga tanda tangan KH Abdullah Ubab Maimoen Zubair, putra almarhum KH Maimoen Zubair, dan dua petinggi PPP lainya. Yakni, KH Ahmad Haris Shodaqoh, KH Muhyidin Ishaq, KH Fadlolan Musyaffa’.

Surat itu dibenarkan oleh salah satu anggota Majelis Pertimbangan PPP, Usman M Tokan. Dia mengatakan, surat itu dilayangkan karena Suharso tidak menggubris surat pertama. Suharso bahkan terus bermanuver untuk mendekati ulama secara personal.

“Karena surat pertama dianggap angin lalu, Sumo (Suharso) mencoba membangun komunikasi ke masing-masing pribadi para kiai tapi sama prinsipnya karena itu hasil kesepakatan bersama para majelis,” kata Usman kepada media, Senin (29/8).

Adapun konflik ini dipicu oleh pernyataan Suharso Monoarfa yang menyebut amplop kiai sebagai bentuk politik uang.

Reporter: JP Group