batampos – Seorang pemuda lajang berinisial DW menjadi sasaran amukan warga perumahan di kawasan Tanjunguncang, Minggu (21/12) malam, sekitar pukul 20.00 WIB. Pria ini kepergok berada di dalam rumah seorang perempuan yang telah bersuami.
Peristiwa ini bermula ketika sang suami pulang ke rumah usai bekerja. Ia kemudian menemukan DW tengah tertidur bersama istrinya di dalam kamar.
“Karena kepergok, terjadi keributan dan warga berdatangan ke rumah tersebut,” ujar Aldi, warga sekitar.
Kepada warga, DW mengaku sudah berada di dalam rumah tersebut sejak pukul 08.00 WIB atau sesaat sang suami berangkat bekerja. Keduanya tertidur pulas akibat kelelahan, tanpa menyadari kepulangan sang suami.
“Massa yang berkumpul ikut terpancing emosi setelah mengetahui dugaan perselingkuhan ini. Pemudanya pun diamuk massa,” kata Aldi.
Akibat kejadian tersebut, DW mengalami luka lebam di bagian kepala dan wajah. Melihat situasi yang semakin memanas, warga kemudian melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian.
“Untungnya polisi cepat datang dan mengamankan pemuda tersebut,” ungkapnya.
Sementara Kanit Reskrim Polsek Batuaji, Iptu Andy Pakpahan membenarkan adanya peristiwa ini. Ia mengatakan kasus ini tidak dilanjutkan ke ranah hukum karena kedua pihak sepakat berdamai.
“DW ini sempat kami amankan. Dan kedua pihak sudah sepakar menyelesaikannya secara kekeluargaan,” ujarnya. (*)
batampos – Ramalan shio 24 Desember 2025 membawa energi Kelinci Api yang jatuh pada Hari Keseimbangan. Energi ini menandakan bahwa ada makna besar di balik situasi yang tampak sederhana, terutama terkait keuangan, emosi, dan hubungan personal menjelang libur Natal.
Hari Keseimbangan berfungsi mencegah segala sesuatu bergerak terlalu ekstrem ke satu sisi. Tekanan emosional dan finansial yang muncul di penghujung tahun justru membantu beberapa shio mengambil keputusan dengan lebih jernih dan matang.
Dari ramalan astrologi Tiongkok, enam shio berikut ini diprediksi mengalami datangnya uang dan keberuntungan secara bersamaan:
Berikut hasil edit berita daring format straight news naratif ala Detik dengan judul SEO friendly dan paket SEO lengkap:
1. Shio Kelinci
Shio Kelinci memiliki kepekaan tinggi terhadap arus emosi, terutama yang berkaitan dengan keuangan dan dinamika keluarga. Kesuksesan finansial hari ini datang dari kemampuan menjaga keseimbangan perasaan dan logika.
2. Shio Tikus
Shio Tikus menyadari bahwa keputusan kecil bisa memberi dampak besar. Dengan berpikir selangkah lebih maju tanpa berlebihan, Tikus mampu menghindari stres yang tidak perlu dan membuka peluang rezeki.
3. Shio Ular
Bagi Shio Ular, kekuatan terbesar hari ini adalah memilih untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang menguras energi. Kamu tak perlu menjelaskan atau membenarkan pilihanmu, dan sikap ini justru membawa ketenangan serta keberuntungan.
4. Shio Kuda
Shio Kuda merasakan dorongan kuat untuk bermurah hati, baik dengan waktu, tenaga, maupun uang. Namun, kesadaran akan batas diri membuat kemurahan hati ini tetap berada di jalan tengah yang berkelanjutan.
5. Shio Kerbau
Shio Kerbau tampil tenang meski lingkungan sekitar dipenuhi tekanan. Ketenangan ini membantu Kerbau menavigasi keputusan penting yang tengah dikejar banyak orang, terutama terkait urusan finansial.
6. Shio Babi
Shio Babi menyadari bahwa kenyamanan jauh lebih penting daripada kesempurnaan. Dengan memprioritaskan hal-hal yang benar-benar mendukung kesejahteraan diri, keberuntungan dan stabilitas keuangan pun mengalir.
Ramalan shio 24 Desember 2025 menunjukkan bahwa keberuntungan dan kesuksesan finansial dapat diraih melalui keputusan bijak serta kemampuan menjaga keseimbangan diri. Melindungi emosi dan energi pribadi menjadi kunci utama bagi enam shio tersebut. (*)
batampos — Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Wahyu Widada memastikan seluruh jajaran kepolisian berada dalam kondisi siaga penuh guna menjamin keamanan dan kelancaran lalu lintas selama musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Sejak pagi tadi arus lalu lintas masih berjalan normal dan lancar. Belum ada lonjakan kendaraan yang berarti,” ujar Wahyu Widada saat meninjau Pos Pengamanan Kilometer 57 Tol Jakarta–Cikampek, Selasa.
Ia menyampaikan, Polri telah menyiapkan berbagai skema pengamanan dan rekayasa lalu lintas untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran arus kendaraan selama periode Nataru. Salah satunya melalui penerapan sistem contraflow yang diberlakukan secara situasional berdasarkan hasil traffic counting.
“Apabila volume kendaraan telah memenuhi kriteria, maka contraflow akan segera diterapkan. Seluruh personel, mulai dari Kapolda, Dirlantas hingga Kapolres, telah kami siagakan,” katanya.
Terkait peta kerawanan, Wahyu Widada menyebut potensi kemacetan di jalur tol menjadi fokus utama pengamanan. Sementara pada jalur arteri, ia menginstruksikan pengaturan serta pemisahan jalur kendaraan roda dua dan roda empat demi menjamin keselamatan pengguna jalan.
“Ini adalah wujud kehadiran negara. Polri hadir untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang melaksanakan mudik, perayaan Natal, dan Tahun Baru,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolres Karawang AKBP Fiki Novian Ardiansyah menegaskan kesiapan Polres Karawang bersama instansi terkait dalam mendukung Operasi Lilin Lodaya guna menciptakan situasi kamtibmas dan kamseltibcarlantas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Karawang.
Kapolres juga mengimbau masyarakat, khususnya pengguna jalan, untuk mematuhi aturan lalu lintas, menjaga kondisi fisik saat berkendara, serta memanfaatkan pos pengamanan dan pos pelayanan yang telah disediakan.
“Kami mengimbau masyarakat agar selalu tertib berlalu lintas, tidak memaksakan perjalanan saat lelah, serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Keselamatan adalah yang utama,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama perayaan Natal dan Tahun Baru agar momentum Nataru berlangsung aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. (*)
Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/12).(Istimewa).
batampos — Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/12/2025).
Sejumlah menteri yang hadir antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi Rosan Roeslani, serta Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita.
“Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah menteri dalam pertemuan di kediaman Hambalang, Bogor, Selasa, 23 Desember 2025,” kata Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya melalui unggahan di akun Instagram resminya, Rabu (24/12/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden dan para menteri membahas sejumlah isu strategis. Salah satunya terkait perkembangan pembangunan Kampung Haji yang telah disepakati bersama Pemerintah Arab Saudi.
“Untuk pertama kalinya dalam sejarah, jemaah haji Indonesia akan memiliki tempat sendiri selama melaksanakan ibadah haji,” ungkap Teddy.
Selain itu, pertemuan juga membahas ketersediaan LPG dan BBM di wilayah Sumatera yang terdampak bencana, termasuk kesiapan pasokan energi selama masa libur Natal dan Tahun Baru.
Presiden Prabowo turut menginstruksikan percepatan pemulihan pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Presiden menginstruksikan BUMN dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera menyelesaikan pembangunan hunian sementara, seiring dengan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak,” pungkasnya. (*)
Rapat pembahasan UMP dan UMK di gedung Graha Kepri, Senin (22/12). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Kalangan buruh mempertanyakan tidak diajukannya usulan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam oleh Wali Kota Batam ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk ditetapkan. Padahal, usulan UMSK sempat dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam di Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Batam dan disebut akan direkomendasikan.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, Yudi Suprapto, menegaskan bahwa tidak disampaikannya rekomendasi UMSK ke provinsi bukan karena penolakan dari Wali Kota Batam, melainkan karena tidak adanya kesepakatan di tingkat Dewan Pengupahan Kota.
“UMSK memang tidak dibahas di provinsi karena Wali Kota tidak menyampaikan rekomendasinya ke Dewan Pengupahan Provinsi. Ini harus dilihat dari aturan yang berlaku,” ujar Yudi, Selasa (23/12).
Ia merujuk Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan, khususnya Pasal 35F yang menyebutkan bahwa gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota.
“Kata kuncinya dapat, bukan wajib. Artinya, tidak ada kewajiban bagi kabupaten/kota untuk menetapkan UMSK,” jelasnya.
Sementara itu, Pasal 35I mengatur bahwa penetapan UMSK oleh gubernur harus berdasarkan rekomendasi bupati atau wali kota yang diusulkan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Namun, rekomendasi tersebut harus didukung kesepakatan yang jelas terkait sektor dan besaran upah.
“Faktanya, saat dibahas di DPK, usulan sektornya berbeda-beda. Dari serikat pekerja ada yang mengusulkan 36 sektor, ada juga 15 sektor. Unsur akademisi mengusulkan dua sektor, pemerintah empat sektor, sementara unsur pengusaha atau Apindo tidak mengusulkan sektor sama sekali,” ungkap Yudi.
Kondisi tersebut membuat tidak ada satu pun usulan sektor maupun angka yang bisa dijadikan rujukan oleh Wali Kota untuk direkomendasikan kepada gubernur. Menurut Yudi, situasi ini berbeda dengan pembahasan Upah Minimum Kota (UMK), di mana unsur pengusaha turut mengusulkan angka sehingga kesepakatan bisa tercapai.
Ia menambahkan, sesuai ketentuan Pasal 35I ayat (4), Dewan Pengupahan Kota juga wajib meminta saran dan masukan dari organisasi pengusaha dan serikat pekerja pada sektor terkait. Namun, hal itu tidak memungkinkan dilakukan karena keterbatasan waktu.
“Kami menerima salinan PP tanggal 18, tanggal 19 langsung rapat. Setengah hari membahas UMK, setengah hari membahas UMSK. Besoknya sudah hari Sabtu. Tidak mungkin kami turun ke perusahaan-perusahaan dengan banyak KBLI hanya dalam waktu sesingkat itu,” katanya.
Karena tidak adanya kesepakatan sektor dan angka di Dewan Pengupahan Kota, Disnaker Batam hanya menyampaikan berita acara hasil rapat kepada Wali Kota. Hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan Wali Kota untuk tidak merekomendasikan UMSK ke provinsi.
“Jadi persoalannya ada di Dewan Pengupahan Kota sendiri, yang terdiri dari unsur pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, dan akademisi. Bukan tiba-tiba Wali Kota tidak mau memberikan rekomendasi,” tegas Yudi.
Yudi juga menyampaikan bahwa kenaikan UMK Batam dalam beberapa tahun terakhir cukup signifikan. Pada 2024, UMK Batam naik 4,10 persen, pada 2025 naik 6,50 persen, dan pada 2026 naik 7,38 persen.
“Harapannya, dengan kenaikan UMK ini daya beli masyarakat Batam tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi Batam terus meningkat,” ujarnya.
Ia menegaskan, batas waktu penetapan UMK dan UMSK telah diatur dalam ketentuan penutup PP. Dalam Romawi II poin B disebutkan bahwa upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum sektoral kabupaten/kota tahun 2026 ditetapkan dan diumumkan paling lambat 24 Desember 2025.
“Faktanya, di DPK memang tidak muncul kesepakatan soal sektornya. Itu yang perlu dipahami,” pungkasnya. (*)
Kepala Dinas Tenaga kerja Provinsi Kepri Diky Wijaya memimpin rapat pembahasan UMP dan UMK di gedung Graha Kepri, Senin (22/12). Foto. Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Gagalnya penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Batam tahun 2026 menuai kekecewaan mendalam dari kalangan buruh. Di kota yang menjadi jantung industri Kepri, absennya UMSK dinilai sebagai sinyal melemahnya komitmen negara dalam melindungi pekerja di sektor berisiko tinggi, meski payung hukum terbaru sejatinya telah tersedia.
Serikat pekerja menilai, berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, pemerintah daerah sebenarnya sudah memiliki dasar regulasi yang cukup untuk menetapkan UMSK. Karena itu, kegagalan tersebut dipandang bukan semata persoalan teknis, melainkan menyangkut keberpihakan kebijakan.
Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam, Yapet Ramon, menyebut, UMSK adalah instrumen keadilan upah yang membedakan pekerja berdasarkan tingkat risiko dan beban kerja.
“UMSK itu prinsipnya membagi upah berdasarkan risiko dan beban kerja. Pekerjaan di ketinggian, bersentuhan dengan bahan kimia berbahaya, itu risikonya langsung ke nyawa dan kesehatan. Harus ada perlakuan upah yang berbeda,” katanya, Selasa (23/12).
Menurutnya, Batam memiliki spektrum industri yang lengkap, mulai dari konstruksi, galangan kapal, manufaktur berat, hingga industri kimia. Seluruh sektor berisiko tinggi itu beroperasi setiap hari, namun pekerjanya tidak mendapatkan pengakuan risiko dalam bentuk upah sektoral.
“Batam ini kota industri. Semua sektor berisiko ada. Tapi sudah bertahun-tahun buruh mengidamkan upah berkeadilan, tidak pernah terwujud. Padahal sekarang regulasinya sudah ada,” kata dia.
Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam sebenarnya telah membahas UMSK. Bahkan unsur pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) telah mengusulkan sektor-sektor tertentu. Namun, hingga batas waktu penetapan, rekomendasi wali kota kepada gubernur tak kunjung disampaikan.
Yapet menolak alasan keterbatasan waktu yang dikemukakan pemerintah. Dalih tersebut berulang setiap tahun dan selalu berujung pada hasil yang sama: UMSK gugur.
“Karimun juga pakai PP yang sama, waktunya juga sama, tapi mereka punya UMSK. Jadi jangan jadikan waktu sebagai alasan. Ini pola lama, ditunda sampai lewat waktu, lalu pengusaha menolak,” ujarnya.
Bagi buruh, absennya UMSK bukan soal angka, melainkan soal pengakuan negara terhadap risiko kerja. Karena itu, serikat pekerja memastikan akan menempuh langkah lanjutan, termasuk aksi.
“Dasar hukumnya jelas, baik putusan MK maupun PP 49 Tahun 2025. Batam tidak kekurangan dasar hukum, yang kurang itu kemauan. Ini bukan cuma soal kecewa, tapi juga soal malu sebagai kota industri,” katanya.
Pemerintah Kota (Pemko) Batam membantah anggapan tidak berpihak pada buruh. Kepala Disnaker Batam, Yudi Suprapto, mengatakam, secara normatif penetapan UMSK tidak bersifat wajib.
Ia merujuk Pasal 35F PP Nomor 49 Tahun 2025 yang menyebutkan bahwa gubernur dapat menetapkan UMSK berdasarkan rekomendasi bupati atau wali kota, setelah melalui pembahasan di Dewan Pengupahan.
“UMSK itu dapat ditetapkan, bukan kewajiban. Rekomendasinya berasal dari wali kota yang sebelumnya dibahas di DPK,” katanya.
Ia menjelaskan, pembahasan UMSK 2026 di DPK Batam tidak menghasilkan kesepakatan. Akademisi mengusulkan dua sektor, sementara unsur serikat pekerja mengusulkan antara 15 hingga 36 sektor. Perbedaan pandangan tersebut membuat rapat hanya menghasilkan berita acara tanpa rekomendasi final.
Selain itu, Pasal 35I ayat 4 PP 49/2025 mengamanatkan agar penetapan sektor tertentu didasarkan pada saran dan masukan organisasi pengusaha serta serikat pekerja di sektor terkait. Menurut Yudi, masukan formal tersebut belum sempat dihimpun.
“Kami baru menerima salinan PP tanggal 18 atau 19. Tanggal 19 langsung dibahas. Setengah hari UMK, setengah hari UMSK. Senin sudah harus diserahkan ke provinsi, sementara Sabtu dan Minggu libur,” kata Yudi.
Dengan kondisi itu, wali kota tidak memiliki dasar kuat untuk merekomendasikan UMSK kepada gubernur. Pemerintah pun memilih memaksimalkan kenaikan UMK sebagai kebijakan pengimbang.
Dengan menggunakan alpha 0,7, UMK Batam 2026 ditetapkan naik 7,38 persen, lebih tinggi dibandingkan kenaikan tahun 2024 sebesar 4,10 persen dan tahun 2025 sebesar 6,50 persen.
Sesuai Pasal 35J dan ketentuan penutup PP 49/2025, UMK dan UMSK 2026 harus ditetapkan dan diumumkan gubernur paling lambat 24 Desember 2025, sehingga secara waktu pembahasan UMSK dinilai sudah tidak memungkinkan.
Meski PP 49 Tahun 2025 menyebut UMSK bersifat opsional, bagi buruh sektor berisiko, kebijakan tersebut dipandang sebagai kebutuhan mendesak, bukan pilihan. (*)
batampos — Menteri Sosial Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) mengusulkan kenaikan besaran dana jaminan hidup (jadup) bagi korban bencana alam yang selama ini ditetapkan sebesar Rp10.000 per orang per hari. Usulan tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya dalam pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (23/12).
Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul itu menegaskan bahwa besaran jadup Rp10.000 masih mengacu pada Peraturan Menteri Sosial (Permensos) lama yang berlaku sejak 2015 dan belum mengalami perubahan hingga saat ini. Bahkan, revisi Permensos pada 2020 tetap mempertahankan nominal yang sama.
“Permensos lama itu sejak tahun 2015. Ada revisi tahun 2020, nilainya tetap sama. Besarannya tetap Rp10.000,” ujar Gus Ipul kepada awak media.
Seiring dengan usulan kenaikan tersebut, Gus Ipul mengingatkan agar bantuan jadup tidak kembali mengalami pemotongan dalam pelaksanaannya. Ia meminta agar dana jaminan hidup disalurkan secara utuh kepada korban bencana.
“Jaminan hidup yang selama ini di Permensos lama ini kemudian dipotong. Tolong jangan dipotong,” tegasnya.
Dalam pertemuan itu, Kementerian Sosial mengusulkan agar besaran jadup disesuaikan dengan kebutuhan dasar korban bencana, khususnya untuk pemenuhan pangan. Hingga kini, besaran kenaikan masih dalam tahap perhitungan bersama sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Kesehatan.
“Kami mengusulkan besarannya ini dinaikkan dari Rp10.000 ke berapa nanti, yang sekarang sedang dihitung bersama Kementerian Kesehatan,” jelasnya.
Gus Ipul menekankan bahwa bantuan jadup diberikan per individu, bukan per keluarga. Ia mencontohkan kemungkinan kenaikan menjadi Rp15.000 per orang per hari yang dapat digunakan untuk membeli lauk pauk.
“Ini bantuan jadup per orang, per individu. Misalnya nanti Rp15.000 per orang per hari. Untuk apa? Untuk membeli lauk pauk,” paparnya.
Jika dihitung dalam sebulan, bantuan tersebut setara dengan Rp450.000 per orang. Meski demikian, Gus Ipul menegaskan belum dapat memastikan besaran final karena masih menunggu hasil pembahasan lintas kementerian.
“Kita ingin menaikkan yang selama ini Rp10.000 menjadi Rp15.000 atau berapa nanti kita lihat. Saya belum berani menyebut angkanya,” katanya.
Menurut Gus Ipul, Menteri Keuangan Purbaya menyambut positif usulan tersebut dan sepakat menindaklanjutinya melalui pembahasan teknis antarkementerian. Usulan kenaikan jadup ini juga tengah diajukan agar dapat diakomodasi dalam anggaran tahun depan.
“Ini masih dalam pengajuan Kementerian Sosial agar paling tidak bisa diakomodasi oleh Kementerian Keuangan untuk anggaran tahun depan,” pungkasnya. (*)
batampos – Fans Liverpool saat ini wajar geram menyikapi capaian The Reds musim ini. Betapa tidak, mereka masih kesulitan bersaing di pentas domestik maupun Eropa.
Fakta Kopiters mengerutkan dahi cukup dimaklumi, apalagi Liverpool tercatat sebagai klub paling royal ‘buang duit’ setelah mendaratkan sejumlah pemain berstatus bintang di bursa transfer musim panas 2025.
Sebut saja Alexander Isak yang diboyong Liverpool dari Newcastle United seharga EUR 145 juta (Rp 2,86 triliun), kemudian ada Florian Wirtz senilai EUR 125 juta (Rp 2,47 triliun), dan Hugo Ekitike sebesar EUR 95 juta (Rp 1,87 triliun). Ketiganya tercatat sebagai pembelian terbesar di bursa transfer musim panas 2025.
Klub Inggris lainnya, seperti Manchester United, Newcastle, dan Arsenal sebenarnya tak mau kalah dari The Reds. Namun, nominal pembelian mereka masih kalah jauh dari skuad asuhan Arne Slot di bursa transfer.
Sebut saja Man United yang membeli Benjamin Sesko senilai EUR 76,5 juta (Rp 1,51 triliun), Matheus Cunha senilai EUR 74,2 juta (Rp 1,46 triliun), dan Bryan Mbeumo sebesar EUR 75 juta (Rp 1,48 triliun).
Disusul Arsenal yang memboyong Viktor Gyokeres dari Sporting sebesar EUR 65,8 juta (Rp 1,3 triliun), Eberechi Eze senilai EUR 69,3 juta (Rp 1,36 triliun), dan Martin Zubimendi sebesar EUR 70 juta (Rp 1,38 triliun).
Sedangkan Newcastle mendapatkan Anthony Elanga sebesar EUR 61,4 juta (Rp 1,21 triliun), serta Nick Woltemade seharga EUR 75 juta (Rp 1,48 triliun).
Sebenarnya tim raksasa lain, sebut saja Chelsea tak tinggal diam memanfaatkan bursa transfer musim panas 2025. Klub London barat ini memboyong Estevao senilai EUR 45 juta (Rp 889,2 miliar), dan Joao Pedro senilai EUR 63,7 juta (Rp 1,25 triliun).
Kemudian, Manchester City mendapatkan Tijjani Reijnders seharga EUR 54,9 juta (Rp 1,08 triliun).
Di luar Inggris, perekrutan Galatasaray mendapatkan Victor Osimhen seharga EUR 75 juta (Rp 1,48 triiun) masih tercatat sebagai perekrutan pemain tertinggi.
Lalu, ada Luis Diaz yang menyeberang dari Liverpool menuju Bayern Munchen senilai EUR 70 juta (Rp 1,38 triliun). Dan, perekrutan Real Madrid mendapatkan Dean Huijsen sebesar EUR 62,5 juta (Rp 1,23 triliun).
Klub Pro League Arab Saudi tak mau ketinggalan, di mana Al Hilal mendapatkan Darwin Nunez dari Liverpool senilai EUR 53 juta (Rp 1,04 triliun).
Walau begitu, Liverpool masih tercatat sebagai klub paling boros sejauh ini, dan potensi mereka membuang duit masih terbuka di saat jendela transfer musim dingin bakal dibuka pada Januari 2026.
Terlepas dari apapun yang dilakukan manajemen memperkuat skuad mereka, para suporter sejatinya hanya menginginkan tim kesayangan bisa berprestasi musim ini dan musim-musim berikutnya. (*)
Ilustrasi – Nelayan menurunkan ikan hasil tangkapan dari kapal di Terimal Pelabuhan Perikanan Samudera, Banda Aceh, Aceh, Kamis (18/12/2025). ANTARA FOTO/Ampelsa/tom.
batampos – Tiga nelayan asal Indonesia berhasil diselamatkan kapal tanker berbendera Malaysia setelah perahu yang mereka tumpangi terbalik akibat cuaca buruk. Ketiganya sempat terombang-ambing di laut selama sekitar dua hari.
Direktur Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (MMEA) Pulau Pinang, Kapten Maritim Muhammad Suffi Mohd Ramli, mengatakan insiden tersebut terjadi saat para nelayan dalam perjalanan untuk memancing pada 20 Desember 2025.
Menurut laporan kantor berita Bernama yang dikutip di Kuala Lumpur, Selasa, MMEA menerima informasi dari Sub-Koordinasi Penyelamatan Maritim Langkawi terkait penyelamatan tiga nelayan Indonesia oleh kapal tanker MT Orkim Harmony di perairan lepas Pulau Indah, Selangor.
“Ketiga nelayan tersebut ditemukan dalam kondisi selamat setelah terombang-ambing di laut selama hampir dua hari,” kata Suffi.
MMEA kemudian mengevakuasi para nelayan untuk mendapatkan perawatan medis sekaligus menjalani pemeriksaan awal.
Ketiga nelayan berusia antara 31 hingga 41 tahun dan diketahui berasal dari Dumai, Provinsi Riau. Saat ini, mereka berada di Markas Besar Maritim Negara Malaysia.
Setelah proses pemeriksaan selesai, ketiga nelayan tersebut akan diserahkan kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk proses pemulangan ke Tanah Air. (*)
Wagub Kepri Nyanyang Haris Pratamura menyerahkan bantuan bencana kepada Wagub Sumut Surya di Posko Darurat Medan. F. Diskominfo Kepri.
batampos – Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nyanyang Haris Pratamura menyerahkan secara simbolis bantuan kemanusiaan senilai Rp1,153 miliar kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) untuk membantu penanganan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di provinsi tersebut. Penyerahan bantuan berlangsung di Posko Darurat Bencana Sumut, Jalan AH Nasution, Medan, Senin (22/12).
Bantuan tersebut diterima oleh Wagub Sumut, Surya. Adapun total bantuan dari Kepri senilai Rp1,153 miliar tersebut berasal dari Pemprov Kepri sebesar Rp500 juta, Baznas Kepri Rp200 juta, donasi masyarakat Kepri Rp400 juta, serta donasi masyarakat Kabupaten Lingga sebesar Rp53 juta.
Tampak mendampingi Wakil Gubernur Kepri dalam kesempatan ini Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kepri T.S Arif Fadillah, Kepala Dinas Sosial Mahadi Rahman, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kepri H. Arusman Yusuf. Serta hadir juga mewakili dari BPKAD dab BPBD Kepri.
Dalam kesempatan itu, Nyanyang menyampaikan duka mendalam dari Pemerintah Provinsi Kepri dan seluruh masyarakat Kepri atas musibah bencana yang menimpa Sumatera Utara. Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud solidaritas dan kepedulian antardaerah.
“Kami hadir membawa amanah dan kepedulian masyarakat Kepulauan Riau. Kami turut berduka dan mendoakan agar saudara-saudara kita di Sumatera Utara diberikan kekuatan, serta dapat segera bangkit dan pulih,” ujar Nyanyang.
Nyanyang juga mengajak seluruh elemen untuk terus menumbuhkan semangat gotong royong dan berlomba-lomba dalam kebaikan, agar proses pemulihan wilayah terdampak bencana dapat berjalan lebih cepat dan merata.
“Semoga bantuan ini dapat meringankan beban para korban dan membantu pemerintah daerah dalam penanganan darurat maupun pemulihan pascabencana,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepri dan masyarakatnya. Ia menegaskan bahwa dukungan tersebut menjadi penguat moral bagi Sumut di tengah situasi sulit.
“Bantuan ini sangat berarti bagi kami dan membuktikan bahwa Sumatera Utara tidak sendiri menghadapi musibah ini. Terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan seluruh masyarakat Kepri,” ungkap Surya.
Surya memaparkan bahwa bencana yang terjadi sejak 25 November 2025 telah berdampak pada 14 kabupaten dan 5 kota di Sumatera Utara. Saat ini, perhatian utama masih difokuskan pada Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga, yang hingga kini masih merasakan dampak cukup berat.
Ia juga menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah desa yang terisolasi akibat terputusnya akses jalan, sehingga distribusi bantuan terus diupayakan melalui berbagai jalur. Hingga kini, total bantuan logistik yang telah disalurkan mencapai 608,95 ton, berasal dari Posko Utama dan Lanud Suwondo.
Berdasarkan data sementara, jumlah korban meninggal dunia tercatat 370 orang, 72 orang masih dalam pencarian, 242 orang mengalami luka-luka, serta 3.066 Kepala Keluarga (KK) harus mengungsi.
Pemprov Sumut memastikan seluruh bantuan keuangan dan logistik yang diterima akan segera disalurkan ke wilayah-wilayah yang paling membutuhkan, terutama daerah yang masih berstatus darurat. (*/adv)
