batampos – Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E resmi mendapat perlindungan penuh dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mulai Senin (15/8). Melalui Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK kemarin siang, permohonan menjadi justice collaborator yang diajukan oleh tersangka kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat itu diterima. LPSK memastikan bahwa Bharada E telah memenuhi semua syarat sebagai justice collaborator.

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menyampaikan hal itu kepada awak media di Jakarta kemarin. ”Yang bersangkutan (Bharada E, Red) bukan pelaku utama,” kata dia. Tidak hanya itu, Bharada E juga sudah menyatakan kesiapan untuk memberikan keterangan dan informasi berkenaan dengan berbagai fakta yang dia ketahui dalam peristiwa di rumah dinas kepala Divisi Propam Polri pada Jumat, 8 Juli lalu. LPSK terakhir kali bertemu Bharada E pada Jumat pekan lalu (12/8).

Dalam pertemuan yang berlangsung di Bareskrim Polri itu, LPSK memastikan bahwa Bharada E dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Melalui pertemuan itu pula, LPSK mendengar langsung keinginan Bharada E untuk menjadi justice collaborator. ”Dia bersedia mengungkap bahkan pada orang-orang yang mempunyai peran jauh lebih besar ketimbang dia atau atasannya,” jelas Hasto. Melalui serangkaian asesmen, LPSK juga mendapat temuan lain.

Yakni Bharada E tidak memiliki mens rea atau niat jahat untuk menghabisi nyawa Yosua. ”Kami melihat peran yang bersangkutan kecil (dalam peristiwa pembunuhan Yosua),” terang. Temuan itu bersesuaian dengan keterangan yang telah disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan pengakuan Irjen Ferdy Sambo. Bahwa mastermind penembakan yang merenggut nyawa Yosua adalah jenderal bintang dua Polri tersebut.

Karena itu pula, sejak Jumat pekan lalu, LPSK memutuskan untuk memberikan perlindungan darurat kepada Bharada E. Perlindungan darurat itu kemudian dicabut kemarin dan diganti dengan perlindungan penuh. ”LPSK menempatkan tenaga pengawalan yang 24 jam di sana (rumah tahanan Bareskrim, Red) untuk memastikan agar yang bersangkutan aman dan selamat,” beber Hasto. Perlindungan itu bakal diberikan sampai proses hukum selesai.

Tidak hanya terhadap Bharada E, LPSK siap memberikan perlindungan kepada keluarga Bharada E bila memang diperlukan. ”Kami bisa berikan perlindungan kepada keluarga Bharada E,” kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi. Dalam kesempatan itu, dia pun menyampaikan bahwa bila perlu keluarga Bharada E dipindahkan ke tempat yang dirasa lebih aman. Namun demikian, hal itu masih perlu dikoordinasikan lebih lanjut.

Setelah mengumumkan Bharada E sebagai terlindung penuh, LPSK mengumumkan hasil asesmen atas permohonan perlindungan yang diajukan oleh Putri Candrawathi. Yakni permohonan perlindungan terkait dugaan tindak pidana perbuatan asusila yang penanganan kasusnya telah dihentikan oleh Polri. ”Diputuskan ditolak dan diberikan rekomendasi,” tegas Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas.

Sejak Putri Candrawathi melayangkan permohonan kepada LPSK, mereka dua kali bertemu dengan yang bersangkutan. Dalam dua kali pertemuan tersebut, LPSK tidak menemukan keterangan yang cukup untuk menerima permohonan yang bersangkutan. Malahan, LPSK menemukan kejanggalan. ”LPSK menyatakan pemohon tidak memiliki sifat penting keterangan dan permohonan pemohon tidak didasarkan itikad baik,” jelas dia.

Karena itu, sejauh ini Putri Candrawathi dinilai tidak memenuhi syarat untuk menjadi terlindung LPKS. ”Tidak ada ancaman yang dihadapi oleh pemohon,” lanjut Susilaningtyas. Berdasar asesmen yang mereka lakukan, LPSK justru menemukan persoalan psikologis yang kini dihadapi oleh Putri. ”Ditemukan potensi risiko keberbahayaan terhadap diri sendiri yang ditandai dengan kondisi psikologis menjadi PTSD disertai kecemasan dan depresi,” beber dia.

Atas temuan tersebut, LPSK merekomendasikan supaya Polri memfasilitasi Putri untuk melakukan rehabilitasi. Sehingga Putri bisa diperiksa untuk mengungkap peristiwa pembunuhan Yosua. Selain itu, LPSK merekomendasikan agar Irwasum Polri meneruskan pemeriksaan atas dugaan obstruction of justice dalam kasus tersebut. Khususnya berkenaan dengan pembuatan laporan kepolisian di Polres Jakarta Selatan.

Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kemarin melanjutkan pemantauan dan penyelidikan kasus tewasnya Yosua dengan mengecek tempat kejadian perkara (TKP). Yakni di Kompleks Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan. ”Kami cek semua,” kata Komisioner Komnas HAM M. Choirul Anam usai mengecek TKP.

Anam menjelaskan dalam pengecekan TKP tersebut pihaknya menguji sejumlah hal. Salah satunya posisi jenazah Brigadir J usai ‘dieksekusi’ Irjen Pol Ferdy Sambo dan Bharada Richard pada 8 Juli lalu. Selain itu Komnas HAM juga mengecek lubang tembakan dan menyesuaikannya dengan bahan materi yang disampaikan tim khusus (timsus) Polri sebelumnya.

”Hasilnya (pengecekan TKP) belum bisa kami sampaikan,” kata Anam. Selain mengecek dan menguji TKP, Komnas HAM kemarin juga kembali memeriksa Bharada E. Pemeriksaan tersebut dilakukan di Bareskrim Polri. Permintaan keterangan tersebut untuk mendalami dan mengungkap motif pembunuhan Yosua.

Anam menambahkan, pihaknya segera menyusun laporan hasil pemantauan dan penyelidikan kasus tewasnya Yosua. Selain konstruksi peristiwa, dalam laporan itu nantinya juga akan mengungkap upaya menghalang-halangi penyidikan (obstruction of justice) dugaan pembunuhan berencana yang ditengarai dilakukan Sambo dkk.

”Minggu ini kami diskusikan (laporan hasil pemantauan) secara mendalam di internal tim dan menyiapkan sejumlah rekomendasi yang dibutuhkan,” lanjut Anam. Komnas HAM menegaskan indikasi menghalangi penyidikan tersebut semakin kuat. ”Sejak awal kami bilang ada indikasi kuat, ketika kami cek di TKP indikasi (obstruction of justice) semakin menguat,” imbuhnya.

Di sisi lain, meski Ferdy Sambo sudah mengakui perbuatannya, namun ujung penanganan kasus tersebut masih jauh dari selesai. Utamanya yang berkaitan dengan perusakan barang bukti. Menurut sumber Jawa Pos di internal Polri, perwira menengah di Polda Metro Jaya, yakni Kombes Pol Hengki Haryadi, belum memenuhi panggilan tim Inspektorat Khusus (Irsus) Polri.

Ketidakhadiran Hengki tersebut jelas menghambat upaya Irsus menuntaskan dugaan perusakan barang bukti kasus Yosua. Sebagaimana diketahui, upaya menutupi dugaan pembunuhan itu masif dilakukan Sambo dkk saat awal-awal kasus itu mencuat. Seperti melenyapkan CCTV di rumah dinas dan membuang ponsel Yosua.

Tak hanya itu, Sambo dkk juga ditengarai merekayasa TKP dengan cara menembaki dinding rumah dinasnya. Bahkan, Sambo juga diduga mengusapkan jelaga mesiu ke tangan jasad Yosua agar seolah-olah terjadi baku tembak. Dibantu sejumlah perwira, Sambo pun ditengarai membuat video kompilasi rekaman CCTV yang disesuaikan dengan cerita tembak-menembak itu.

Berdasar sumber Jawa Pos, Irsus Polri telah mendengar pengakuan sejumlah perwira Polda Metro Jaya terkait dugaan perusakan barang bukti itu. Bahkan, mereka mengaku mendapat perintah langsung dari Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran. ”Ada perintah dari atas,” kata sumber tersebut.

Tak hanya memerintahkan bawahan, Fadil juga ditengarai memberikan sugesti kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menerima narasi pelecehan seksual dan baku tembak tersebut. Namun, Listyo hanya bergeming saat itu. Terkait informasi tersebut, Jawa Pos berupaya mengonfirmasi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan belum memberikan respons. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah bersurat pada Kedutaan Besar (Kedubes) Jerman merespon geger penolakan paspor Indonesia oleh Pemerintah Jerman. Penolakan dilakukan dengan alasan tak ada kolom tanda tangan.

”Betul sudah bersurat,” ujar Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah, kemarin (15/8).

Dalam surat tersebut, pada intinya, Kemenlu meminta agar permohonan visa dari WNI yang menggunakan seri blangko paspor yang tidak memuat kolom tanda tangan dapat tetap diproses. Selain itu, dijelaskan pula bahwa ada seri blangko paspor Indonesia yang memang tidak memuat kolom tanda tangan pemegang paspor. Seri blangko paspor tersebut diproduksi pada periode 2019-2020, dengan detail paspor non-elektronik nomor seri C7093059 – C7592558, C7592559 – C9999999 dan E0000001 – E0351539. Lalu, paspor elektronik polikarbonat dengan nomor seri X1369301 – X1633800.

Kendati demikian, pada paspor biasa yang tidak memiliki kolom tanda tangan pemegang paspor ini, tanda tangan pemegang paspor diterakan pada halaman 47 atau halaman 46 dengan pengesahan oleh pejabat Indonesia. Jika di Indonesia, pengesahan oleh pejabat imigrasi sementara di luar negeri oleh konsuler di Perwakilan RI.

”Dalam hal ini, Kementerian dengan hormat menegaskan bahwa dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud merupakan dokumen perjalanan Indonesia yang sah dan otentik,” katanya. Karenanya, Kemenlu meminta agar permohonan visa dari WNI yang menggunakan seri blangko paspor yang tidak memuat kolom tanda tangan dapat tetap diproses dan diperlakukan sebagai dokumen perjalanan yang sah dan valid.

Selain itu, Kemenlu juga menyampaikan, bahwa mulai tahun 2021, Pemerintah Indonesia telah kembali menggunakan seri blangko paspor yang memuat kolom tanda tangan pemegang paspor. Sayang, saat disinggung soal perkembangan terbaru mengenai permohonan tersebut, Faiza mengaku belum mendapatkan detailnya.

Sebagai informasi, Kedubes Jerman dalam keterangan resminya menegaskan bahwa paspor Indonesia tanpa kolom tanda tangan tidak dapat diproses. Sebab, kolom endorsements yang ada di seri blangko paspor yang diproduksi pada periode 2019-2020 tidak dapat diakui sebagai kolom tanda tangan.

Adapun penolakan paspor ini berlaku saat proses permohonan visa dilakukan. Namun, apabila belakangan visa telah diperoleh oleh pemegang paspor tanpa kolom tanda tangan, maka mereka kemungkinan besar tetap ditolak masuk ke wilayah Jerman di perbatasan. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan empat Surat Edaran (SE) Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri (PPDN) terbaru pada masa pandemi Covid-19.

Jubir Kemenhub Adita Irawati mengungkapkan, SE ini terbit menyesuaikan dengan terbitnya SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 23 Tahun 2022 tentang ketentuan PPDN pada masa pandemi Covid-19 yang diterbitkan pada 11 Agustus 2022 lalu.

Keempat SE Kemenhub tersebut meliputi SE Nomor 77 untuk transportasi udara, SE Nomor 78 untuk transportasi laut, SE Nomor 79 untuk transportasi darat, dan SE Nomor 80 untuk transportasi kereta api. “SE ini mulai efektif berlaku pada 11 Agustus 2022,” kata Adita kemarin (15/8).

Adita mengungkapkan, keempat SE ini memuat sejumlah perubahan syarat perjalanan dalam negeri. Beberapa diantaranya mensyaratkan PPDN yang belum melakukan vaksin Covid-19 dosis keempat alias booster wajib untuk melakukan tes PCR yang sampelnya diambil maksimal 3×24 jam sebelum keberangkatan.

“Jadi pelaku perjalanan yang baru mendapatkan vaksin dosis pertama atau kedua wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR,” ucap Adita.

Kemudian ada juga beberapa ketentuan lain. Diantaranya PPDN dengan usia 6 hingga 17 tahun dan telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua, tidak wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen.

Namun jika PPDN dengan usia tersebut diatas baru mendapatkan dosis pertama, maka tetap wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam atau hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan.

PPDN usia 6-17 tahun dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi dikecualikan dalam syarat vaksinasi, namun tetap wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan.

Kemudian ditambah satu syarat tambahan yakni wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19.

Sementara PPDN dengan usia dibawah 6 tahun dikecualikan terhadap syarat vaksinasi dan tidak wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen. Namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi.

Syarat perjalanan ini juga dikecualikan untuk moda transportasi perintis termasuk di wilayah perbatasan, daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), dan pelayaran terbatas sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Demikian juga untuk perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, dan kereta api dalam satu wilayah/kawasan aglomerasi perkotaan. (*)

Reporter: JP Group