batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempermasalahkan penunjukan Bambang Widjojanto (BW) sebagai kuasa hukum mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming. Penunjukkan BW membela Mardani Maming dinilai menimbulkan konflik kepentingan, karena masih mempunyai hubungan dengan KPK.
“Sampai saat ini Bambang Widjojanto masih memiliki hubungan hukum dengan KPK, sehingga terdapat benturan kepentingan dalam posisinya sebagai kuasa hukum pemohon (Mardani) yang dalam praperadilan ini menjadi lawan KPK selaku termohon,” kata Anggota Tim Biro Hukum KPK, Ahmad Burhanudin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (20/7).
Ahmad menjelaskan, KPK memiliki kewajiban memberikan bantuan hukum kepada BW karena pernah menjadi Pimpinan KPK. Bahkan, KPK juga masih mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan keamanan ke pria yang karib disapa BW itu.
“Secara normatif, terkait aturan mengenai hak keuangan, kedudukan protokol dan perlindungan keamananan pimpinan KPK tidak memberikan batasan jangka waktu kepada mantan pimpinan KPK,” tutur Ahmad.
Oleh karena itu, lanjut Ahmad, BW masih bagian dari KPK yang seharusnya tidak menjadi lawan dalam praperadilan. Pasalnya, hak bantuan hukum dan keamanan untuk BW masih dibiayai KPK melalui APBN.
Selain itu, KPK mempermasalahkan posisi BW sebagai anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta. Lembaga antikorupsi menilai, BW seharusnya tidak menjadi pengacara sesuai dengan aturan yang berlaku.
KPK khawatir, BW bakal membela Mardani karena adanya kepentingan antara perusahaan dengan jabatannya di Pemprov DKI. Apalagi, Mardani Maming merupakan pemilik PT. Batulicin Enam Sembilan yang menjalankan usaha di DKI Jakarta.
“Perusahaan-perusahaan yang diduga terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan pemohon (Mardani) pun memiliki alamat, berkedudukan, mempunyai kantor dan atau menjalankan usaha di DKI Jakarta, diantaranya PT Prolindo Cipta Nusantara,” ujar Ahmad.
Menurut Ahmad, posisi BW di Pemprov DKI Jakarta diyakini syarat akan kepentingan jika menjadi pengacara Mardani. Apalagi, Bambang merupakan ketua bidang hukum dan pencegahan korupsi di TGUPP.“Bambang Widjojanto sebagai Ketua Bidang Hukum dan pencegahan korupsi TGUPP yang berstatus non ASN pun terikat dengan ketentuan benturan kepentingan tersebut,” tegas Ahmad.
KPK menilai, Bambang sudah melanggar aturan dengan membela Mardani. Bambang seharusnya dilaporkan ke inspektorat karena pilihannya yang membela tersangka kasus korupsi ini.
“Adapun adanya potensi benturan kepentingan harus dilaporkan ke atasan secara tertulis dan dilakukan pemeriksaan dan keputusan hasil pemeriksaan ditembuskan kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta,” urai Ahmad.
Oleh karena itu, KPK meminta hakim untuk membatalkan Bambang Widjojanto sebagai kuasa hukum Mardani. “Seharusnya, penetapan Bambang sebagai kuasa hukum batal demi hukum,” pungkas Ahmad. (*)
Reporter: JP Group
batampos – Kian hari podcast makin digemari anak muda. Media rekam digital tersebut menjadi sarana hiburan sekaligus edukasi yang praktis. Nggak perlu terus-menerus terpaku ke layar gadget karena cara menikmatinya cukup dengan mendengar. Sebuah komunitas hadir untuk menghimpun anak-anak muda yang berminat menjadi podcaster. Namanya, Podcast Campus!
batampos – Salah satu cara ampuh untuk meredakan stres adalah menuangkan isi pikiran dan emosi dalam tulisan. Meski saat ini menulis bisa dilakukan di gadget yang lebih efisien, coret-coret di kertas tetap hits different! Kamu bakal merasa lebih intimate. Menulis jurnal juga menjadi cara seseorang untuk sembuh, bertumbuh, dan berkembang. Itulah yang dirasakan Alethea Nadine, kreator konten seputar journaling, yakni praktik menulis buku harian.
Miftahul Jannah Mjn
