batampos – “Saya atas nama pemerintah menyampaikan selamat atas sidang XVIII Sinode GKI di Tanah Papua ini. Mudah-mudahan ini bisa meneruskan pergerakan pembangunan manusia di Papua,” tutur Ibu Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam sambutannya saat berkunjung ke Kabupaten Waropen, Papua pada Jum’at (22/7/2022). Kunjungan dilakukan dengan agenda penyerahan bantuan hibah untuk pelayanan pada sidang XVIII Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, Klasis GKI Waropen.

Bantuan yang diberikan dari Kementerian Sosial sejumlah total Rp. 4.7 milyar. Bantuan ini terdiri dari Veltbed 2000 unit, kasur 2000 unit, selimut 2000 unit, peralatan dapur umum 25 paket, profil tank 50 unit, beras 30.000 kg, solar cell PJUTS 25 MW + tiang 3 M 100 unit, Solar cell SHS 25 MW 100 unit, learning school 1 paket, Tumbler 1000 buah dan bantal 2000 unit.

Ada juga bantuan untuk operasional layanan berupa komputer PC All in One 2 unit, peralatan olahraga dan alat permainan anak.

Bantuan hibah ini akan digunakan untuk akomodasi jemaat yang hadir dari berbagai tempat sebagai pengunjung, pengolahan/penyediaan konsumsi peserta dan pengunjung sidang, kebutuhan pos kesehatan, keamanan, penampungan air akomodasi, konsumsi peserta dan pengunjung, penerangan akomodasi hingga Learning school untuk suku terasing.

Mensos mengatakan bahwa jika mungkin pada sidang ini ada program-program yang bisa dilakukan bersama-sama. “Saya selalu mendengar apa yang dikehendaki masyarakat saya. Jadi program itu dari panjenengan (kalian) semua, karena yang mengerti kebutuhan yaitu _panjenengan semua,” jelasnya.

Mensos juga menyampaikan bahwa dirinya percaya jika masyarakat sejahtera, maka semua akan menjadi mudah. “saya akan coba untuk membantu anak-anak saya, terutama anak-anak di Papua. Bagi saya, anak-anak adalah masa depan bangsa ini,” tuturnya.

Ketua Umum Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu menyambut baik kehadiran Kemensos yang bukan kali pertama. “Ini tindakan nyata bersama pemerintah. Ini membuktikan bahwa kita punya semangat dan tanggung jawab yang sama,” katanya.

Tidak hanya itu, pihaknya pun siap mendukung dan mengerjakan apa yang diamanatkan negara melalui Kemensos. “Kami apresiasi juga kebijakan pemerintah, juga bantuan bagi kami. Terima kasih untuk perhatian ini atas nama pemerintah RI,” tutupnya.

Mensos Konsetrasi pada Pemberdayaan di Papua

Selama perjalanan menuju Kabupaten Waropen, Mensos transit di beberapa wilayah. Saat tiba di Biak, Mensos melihat potensi UMKM yang memasarkan makanan lokal, seperti sagu, singkong dan minyak VCO. “Nanti saya bantu pasarkan,” kata Mensos sambil melihat hasil karya UMKM Kabupaten Biak.

Tiba di Serui, Kepulauan Yapen, Mensos mengunjungi salah satu lokasi budidaya rumput laut di objek wisata Manabay. Mensos berdialog dengan para petani untuk mengetahui kebutuhan mereka.

Berdasarkan hasil dialog, Mensos akan mengirimkan bantuan berupa tenda permanen sesuai permintaan petani. Jenis tenda ini untuk melindungi rumput laut dari guyuran hujan saat sedang dikeringkan/dijemur.

Tiba di Kabupaten Waropen, Mensos disambut ceria oleh anak-anak Papua. Dengan jargon-jargonnya, anak-anak berani berekspresi dan mengungkapkan beberapa permintaan.

Ada yang meminta sepeda, kapal, bola hingga badminton. Mensos pun sempat bermain bersama anak-anak, mengajarkan bermain catur. Permintaan tersebut akan diupayakan oleh Kementerian Sosial untuk kebahagiaan generasi penerus bangsa. (*)

batampos – Direktorat Tindak Pidana Umum (Ditipidum) Bareskrim Polri meningkatkan status penanganan perkara laporan dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J ke tahap penyidikan.

“Laporan dari pihak pengacara keluarga Brigadir J dari penyelidikan sekarang statusnya sudah naik ke penyidikan,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Jakarta, Jumat (22/7) dikutip dari Antara.

Dedi menyebutkan, saat ini Tim Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri sedang berada di Jambi untuk meminta keterangan beberapa saksi yang dibutuhkan terkait laporan dari pihak pengacara keluarga Brigadir J.

Tim Dittipidum Bareskrim Polri juga mendalami hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Polda Jambi terkait kasus tersebut.

“Ini menunjukkan bahwa timsus bekerja boleh dikatakan sangat cepat ya, tapi tetap kaidah-kaidah pembuktian secara ilmiah ini merupakan standar operasional dalam proses penyidikan,” kata Dedi.

Dedi menekankan dalam penyidikan ini semua bukti dan data yang diperoleh harus dapat dibuktikan secara ilmiah karena akan diuji di persidangan.

Keluarga Brigadir Yosua melalui kuasa hukumnya melaporkan dugaan pembunuhan berencana ke Bareskrim Polri, laporan tersebut tercatat dengan Nomor: LP/B/0386/VII/2022/SPKT/Bareskrim Polri, tetanggal 18 Juli.

Pihak keluarga menemukan kejanggalan atas kematian Brigadir Yosua, di mana ditubuhnya ditemukan luka-luka selain luka tembakan, seperti luka sayatan, luka pada jari tangan dan kaki, luka memar membiru di rusuk kiri dan kanan, serta luka gesekan di leher.

Sementara pihak kepolisian mengklaim Brigadir Yosua tewas dalam baku tembak dengan Bharada E, terdapat tujuh luka tembakan ditubuhnya. Sedangkan sayatan berasal dari rekoset peluru yang mengenainya.

Laporan pihak keluarga ditindaklanjuti oleh Bareskrim Polri dengan melakukan gelar perkara awal bersama kuasa hukum keluarga pada Rabu (20/7).

Dalam gelar perkara tersebut, penyidik menyetujui permintaan keluarga untuk dilakukan autopsi ulang atau ekshumasi (penggalian mayat) untuk keadilan.

Terkait pelaksanaan ekshumasi, Dedi mengatakan secepatnya akan dilakukan karena menyangkut dengan kondisi mayat.

“Semakin cepat makan proses ekshumasi ini juga semakin baik karena kami kalau misalnya jenazahnya sudah lama makan tingkat pembusukan semakin lebih rusak, kalau semakin rusak maka autopsi ulang atau ekshumasi semakin sulit,” terangnya.

Dedi juga mengatakan Polri telah berkomunikasi dengan pengacara keluarga dan mempersilahkan pelibatan forensik di luar Polri dan rumah sakit.

“Apabila dari pihak pengacara akan menghadirkan orang-orang ‘expert’ (pengalaman) yang mungkin ditunjuk dari beberapa rumah sakit itu dipersilahkan dan semakin bagus,” kata Dedi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menorehkan peran penting sebagai critical engine dalam pemulihan perekonomian nasional dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga pada level terkecil. Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk dapat memberikan dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pada tahun 2022, Pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp373,17 triliun. Hingga kini, penyaluran KUR untuk Triwulan-I tahun 2022 telah mencapai Rp93,34 triliun dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 2,08 persen dan diproyeksikan akan meningkat signifikan dengan adanya penyaluran KUR bulan Juni 2022 sebesar Rp179,67 triliun.

”Penyaluran KUR memberikan dampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang pada tahun 2016 berkontribusi sebesar 0,76% terhadap PDB menjadi sebesar 2,08% terhadap PDB pada Triwulan I-2022. KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja baru yang pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran KUR pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (22/7).

Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR pada bulan Juni 2022 meningkat signifikan dan mencapai 41 persen (yoy) dibandingkan bulan Juni tahun 2021, sehingga Pemerintah optimis dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar Rp373,17 triliun. Adapun total outstanding KUR sejak bulan Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 sebesar Rp507 triliun dan diberikan kepada 35,96 juta debitur.

Selain itu, berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dari penyalur KUR, sejak tahun 2015 hingga 2022 juga terdapat sebesar 14,13 juta debitur atau 39 persen dari total debitur yang telah mengakses KUR, berhasil naik kelas ke tingkat pembiayaan yang lebih tinggi. Disamping itu, peningkatan juga terjadi pada jumlah debitur baru dengan capaian terbesar pada skema KUR Mikro yang melampaui 1,5 juta debitur setiap tahunnya sejak 2017 dan pada tahun 2021 meningkat signifikan mencapai 2,8 juta atau 68,72 persen dari total debitur baru pada seluruh jenis skema KUR tahun 2021.

“Mengingat masih terdapat debitur KUR yang meminta relaksasi karena kegiatan usahanya belum sepenuhnya pulih, maka relaksasi kredit UMKM diusulkan untuk diperpanjang sampai dengan April 2024,” ungkap Menko Airlangga.

Selain membahas mengenai capaian penyaluran, Pemerintah turut membahas mengenai rencana penyaluran KUR dan kebutuhan anggaran subsidi bunga KUR pada tahun 2023 dan 2024. Guna mengakselerasi perluasan akses pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan mencapai 30 persen dari total penyaluran kredit pada tahun 2024, Pemerintah menetapkan target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar Rp470 triliun dan untuk tahun 2024 sebesar Rp585 triliun. (dep1/dft/fsr)