batampos – Kapal Blue Dragon 12 yang tenggelam di anak Sungai Semoi, Kelurahan Mentawir, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diketahui berlayar dari Pelabuhan Kamal, Madura, Kamis (21/7).

Nahas saat memasuki anak Sungai Semoi, Sabtu (23/7) sore, kapal tiba-tiba saja meledak dan terbakar sebelumnya akhirnya tenggelam. Akibatnya, satu dari 12 ABK di dalam kapal terkonfirmasi hilang, dan empat ABK mengalami luka cukup serius.

“Kapal ini bersama tongkang sedang antre untuk memuat batu bara. Tiba-tiba sore meledak dan terbakar lalu tenggelam setelah 10 menit meledak,” kata Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Yusuf Sutejo bersama Direktur Polairud Polda Kaltim, Kombes Donny Adityawarman, Minggu (24/7).

Meski belum merinci sebab ledakan, Yusuf menyebut, ledakan diduga berasal dari lambung kapal. “Penyebab pasti (ledakan) baru bisa diketahui setelah bangkai kapal diangkat dan diselidiki tim forensik,” katanya.

Selain E yang dikonfirmasi hilang, Yusuf menyebut, empat ABK lainnya mengalami luka dan kini sedang menjalani perawatan di RS Pertamina Balikpapan. Kondisi empat ABK ini juga sudah mulai stabil. “Mereka rata-rata mengalami luka bakar dan dislokasi bahu,” ujar Yusuf.

Proses pencarian terhadap E alias Erol, terus berlanjut. “Saat ini, Ditpoalirud bersama perangkat SAR yang lain terus berupaya menemukan Erol dan bangkai Kapal Blue Dragon 12,” paparnya.

Donny menambahkan, saat insiden ledakan yang berujung tenggelamnya kapal Blue Dragon 12, Erol diduga sedang berada di dalam kamar dan tak sempat menyelamatkan diri. “Dugaannya, korban berada di kamar dan tenggelam bersama kapal,” imbuhnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos –  Tim Gabungan TNI-Polri masih memburu Kopda M, suami Rina Wulandari, 34, yang menjadi korban penembakan di depan rumahnya di Jalan Cemara III, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada 18 Juli 2022.

Kepala Penerangan Kodam IV/Diponegoro Letkol Bambang Hermanto mengatakan, Tim Gabungan TNI-Polri masih memburu Kopda M, suami Rina Wulandari 34, yang menjadi korban penembakan di depan rumahnya sendiri.

“Saat ini tim tengah fokus mencari keberadaan Kopda M untuk dimintai keterangan dalam rangka proses hukum lebih lanjut,” kata Bambang Hermanto di Semarang, Sabtu, (23/7).

Dia mempersilakan masyarakat untuk memberikan informasi jika mengetahui keberadaan Kopda M.

Kopda M sendiri diduga menghilang usai peristiwa penembakan yang menimpa istrinya oleh empat orang tak dikenal di depan rumahnya.

Bambang menuturkan Kopda M mangkir dari kesatuannya usai kejadian penembakan itu hingga saat ini. Sebelumnya, petugas gabungan kepolisian telah meringkus empat pelaku penembakan Rina Wulandari.

Bersama dengan para pelaku tersebut diamankan pula senjata api dan dua sepeda motor yang diduga sebagai sarana dalam tindak pidana tersebut.

Polisi juga mengamankan satu pelaku lain yang diduga sebagai penjual senjata api yang digunakan dalam penembakan itu. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Brigjen Anggoro Sukartono yang saat ini juga menjabat sebagai Karowabprof Divisi Propam Polri, sebagai pelaksana harian (Plh) Karopaminal Divisi Propam Polri. Hal ini setelah Brigjen Hendra Kurniawan dinonaktifkan dari jabatan Karopaminal Divisi Propam Polri terkait kasus penembakan Brigadir J.

Penunjukan itu berdasarkan Surat Perintah Kapolri Nomor: Sprin/2149/VII/KEP./2022 tanggal 22 Juli 2022.

“Penunjukan Karowabprof Divpropam Polri sebagai Pelaksana Harian (Plh) Karopaminal Divpropam Polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada awak media, Jakarta, Minggu (24/7).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya telah menonaktifkan dua perwira tinggi dan satu perwira menengah terkait munculnya kasus penembakan Brigadir J.

Pertama, Irjen Ferdy Sambo yang dinonaktifkan sebagai Kadiv Propam. Kedua, Brigjen Hendra Kurniawan dinonaktifkan sebagai Karopaminal. Kemudian ketiga, Kombes Budhi Herdi Susianto dinonaktifkan selaku Kapolres Metro Jakarta Selatan.

Dedi mengungkapkan, penonaktifan tersebut guna menjaga independensi dalam mengusut peristiwa baku tembak antar kedua anggota Polri di kediaman Irjen Pol Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan.

“Untuk menjaga independensi, transparansi dan akuntabel,” pungkas Dedi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kasus dugaan korupsi izin ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, termasuk minyak goreng (Migor), masih terus didalami Kejaksaan Agung.

Selain mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana, total Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.

Dalam survei terbaru, Lembaga Survei Indonesia (LSI), menempatkan 1.206 responden, mayoritas masyarakat optimistis Kejaksaan Agung akan menuntaskan kasus tersebut. Totalnya mencapai 72,1 persen.

Survei dilakukan dalam rentang 27 Juni hingga 5 Juli 2022. Pada temuan lain, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menyatakan, mayoritas masyarakat juga meyakini ada keterlibatan mafia dalam kasus minyak goreng, totalnya mencapai 83,1 persen.

“Mayoritas percaya telah terjadi tindak pidana korupsi yang melibatkan mafia minyak goreng dalam penjualan (ekspor) minyak goreng ke luar negeri,” kata Djayadi saat memaparkan hasil survei bertajuk Persepsi Publik Terhadap Penegakan Hukum, Tugas Lembaga-Lembaga Hukum, dan Isu-Isu Ekonomi secara virtual, Minggu (24/7).

Pada temuan lain di survei tersebut, LSI juga memotret keinginan masyarakat terkati sanksi yang harus diberikan jika ada keterlibatan pejabat negara dalam kasus minyak goreng.

Menurut Djayadi, dari mereka yang mengetahui bahwa mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan menjadi tersangka, 38,5 persen menginginkan hukuman seumur hidup.

“Ada juga 16 persen yang menginginkan hukuman mati, sementara yang ingin sanksi 20 tahun mencapai 19,5 peren,” ungkap Djayadi.

Survei LSI juga mencatatkan, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Hasilnya, Kejaksaan dan pengadilan mengalami peningkatan ketimbang Mei 2022.

“Tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan dari 64 persen (Mei 2022) menjadi 70 persen pada Juli 2022. Pengadilan juga naik, dari 60 persen (Mei 2022) menjadi 65 persen,” kata Djayadi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Anak selalu menjadi pihak yang rentan dalam kasus kekerasan. Tidak terkecuali kasus kekerasan seksual. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menerima 2.739 laporan kasus tahun ini. Jumlah tersebut merupakan 52 persen dari akumulasi laporan yang masuk.

”Lokus kekerasan seksual sangat beragam,” tutur Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait kepada Jawa Pos (jaringan batampos.co.id), Rabu (20/7) lalu. Ironisnya, sebagian besar kasus justru terjadi di tempat-tempat yang seharusnya steril dari kekerasan seksual. Misalnya, rumah, sekolah, dan tempat bermain.

Yang membuat lebih miris, mayoritas pelaku kekerasan seksual justru orang-orang yang kenal dengan korban. Orang tua kandung atau sambung, guru, kerabat dekat, dan teman. ”Indonesia berada dalam situasi darurat,” kata Arist.

Menurut dia, hukum di Indonesia belum berpihak pada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Mulai penyidikan di kantor polisi hingga sidang di pengadilan. Pertanyaan yang dilontarkan sebagai bagian dari penyidikan sering kali justru membuat korban semakin trauma. Belum lagi perlakuan aparat dan masyarakat.

Di sisi lain, tekanan terhadap pelaku nyaris tidak ada. Ambil contoh, kasus kekerasan seksual di sekolah Selamat Pagi Indonesia, Jawa Timur. Meski ancaman hukumannya di atas lima tahun, tersangka tidak ditahan. Padahal, korbannya lebih dari satu. Relasi kuasa memungkinkan pelaku untuk melakukan hal-hal yang bisa memengaruhi kesaksian korban.

Sebagai pendamping korban, Arist bisa berbicara banyak tentang trauma. Terutama trauma pada korban anak-anak. Trauma itu akan membuat para korban menderita kecemasan berlebih. Mudah insecure dan ketakutan. Termasuk gemetaran jika berhadapan dengan orang baru.

Gejala-gejala traumatik itu akan kian kentara jika korban diminta untuk menceritakan ulang kejadian yang dialaminya. Lagi dan lagi. Trauma itu bisa menghantui korban sepanjang hidupnya. ”Negara tidak hadir. Hukum lemah. Bagaimana negeri ini ke depan?” kritik Arist.

Apakah trauma korban bisa diobati? Arist menyatakan, jika pelaku dihukum berat, trauma korban bisa berkurang. Pemberatan hukuman untuk pelaku dengan profesi dan hubungan kedekatan tertentu dengan korban membuat korban merasa terlindungi. Misalnya, ancaman hukuman kebiri kimia dan hukuman mati. Sanksi berat dengan tujuan membuat pelaku jera juga akan mendatangkan kelegaan bagi korban.

Lebih lanjut, Arist menyatakan bahwa pemerintah belum menganggap serius kekerasan seksual terhadap anak. Juga bentuk-bentuk kekerasan lain. Misalnya, kasus perundungan yang berbuntut fatal seperti di Jawa Barat baru-baru ini atau di Sulawesi Utara bulan lalu. Jika ada kasus yang korbannya anak-anak, negara akan membebankannya pada keluarga atau lembaga terkait.

”Belum ada perlindungan anak berbasis keluarga dan komunitas,” kata Arist. Idealnya, setiap kampung punya wadah yang khusus melindungi korban kekerasan. Dengan demikian, kasus-kasus seperti itu bisa dipantau dari tingkat masyarakat yang paling bawah. Yakni, kampung.

Kasus-kasus kekerasan seksual, menurut Arist, sangat cepat viral. ”Kita hanya sering kaget. Tapi, sebenarnya kasus-kasus seperti itu tidak diberi atensi,” ucapnya.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat temuan yang mirip dengan data Komnas PA. Kekerasan seksual terhadap anak menjadi laporan yang paling banyak diterima LPSK. ”Kekerasan seksual terhadap anak memang selalu menjadi permohonan perlindungan yang paling tinggi di LPSK,” ungkap Wakil Ketua LPSK Livia Iskandar kepada Jawa Pos (jaringan batampos.co.id).

Fakta yang menyebutkan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah orang-orang dekat perlu segera disikapi. ”Perlindungan terhadap anak harus diganti fokusnya. Kalau dulu jangan bicara atau jangan percaya sama orang asing, sekarang berbeda. Para pelaku kekerasan seksual terhadap anak justru orang yang dikenal baik,” beber Livia.

Penting juga mengajarkan kepada anak untuk menolak dan berani bersuara. ”Sering kali kasus tidak terungkap karena dianggap aib dan malu mengungkapnya,” imbuh Livia. Akibatnya, korban tidak mendapat keadilan. (*)

Reporter: JP Group