batampos – Pemerintah resmi menjadikan vaksin booster sebagai syarat bagi pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) maupun izin untuk mengakses kegiatan besar dan ruang-ruang publik mulai 17 Juli kemarin.

Kebijakan ini telah diumumkan oleh pemerintah sejak awal juli lalu. Kemudian pada 8 Juli, Satgas Covid-19 menerbitkan Surat Edaran (SE) Satgas nomor 21 dan 22 tahun 2022 yang mengatur tentang ketentuan pelaku perjalanan dalam dan luar negeri.

Seiring 2 SE tersebut, pada 10 Juli 2022, Kementerian perhubungan mengeluarkan petunjuk teknis syarat PPDN dan PPLN melalui 4 SE. Juru bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan keempat SE tersebut masing-msaing SE Nomor 68 untuk transportasi laut, SE Nomor 70 untuk transportasi udara, SE Nomor 72 untuk Perkeretaapian, SE nomor 73 yang mengatur transportasi darat.

“Sementara untuk perjalanan luar negeri, Kemenhub menerbitkan sebanyak 3 (tiga) SE yaitu SE No. 69 untuk perjalanan masuk melalui laut, SE No. 71 untuk pintu masuk udara, serta SE No. 74 untuk pintu masuk darat,” jelas Adita.

Dalam SE-SE tersebut, secara umum diatur bahwa hanya PPDN yang telah menerima suntikan vaksin ketiga (booster) yang boleh naik transportasi tanpa tes. Adapun yang masih menerima 2 dosis, wajib menunjukkan hasil rapid tes antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1×24 jam. Atau RT-PCR dengan sampel maksimal 3×24 jam.

Pemerintah juga menyediakan opsi melakukan vaksinasi dosis ketiga (booster) on-site saat keberangkatan. Sementara yang baru menerima 1 dosis, diwajibkan menunjukkan tes RT PCR dan hanya RT PCR saja.

Kewajiban ini juga berlaku pada PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau komorbid yang tidak dapat menerima vaksinasi. PPDN usia dibawah 6 tahun tidak diwajibkan untuk menunjukkan hasil tes antigen atau RT PCR dengan syarat pendamping perjalanan yang memenuhi syarat-syarat diatas.

Meskipun telah diterapkan pada Minggu (17/7) kemarin, belum tampak perubahan signifikan. “Sejauh ini tidak ada dinamikan yang menonjol, antusiasme masyarakat menggunakan kereta api tetap tinggi,” kata VP Public Relations PT. KAI Joni Martinus.

Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, rentang waktu yang yang diberikan oleh pemerintah sejak pengumuman penyesuaian kebijakan perjalanan hingga kemarin semata agar proses transisi persiapan, khususnya bagi petugas dan fasilitas di lapangan berjalan dengan baik. “Pengaturan ini akan dibarengi dengan ketetapan kewajiban vaksin booster untuk mengakses fasilitas publik,” jelas Wiku.

Wiku menghimbau agar warga segera mendatangi sentra-sentra vaksinasi terdekat untuk mendapatkan vaksin booster dengan memanfaatkan teknologi internet seperti Google Maps atau bisa datang langsung ke fasilitas kesehatan milik pemerintah seperti puskesmas dan rumah sakit. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Margaret Aliyatul Maimunah terpilih sebagai Ketum Umum Pimpinan Pusat (PP) Fatayat periode 2022-2027. Fatayat adalah organisasi pemudi atau perempuan muda di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) dengan jumlah total anggota sekitar 10 juta orang.

Margaret Aliyatul Maimunah terpilih secara aklamasi dalam Kongres Ke-16 di Auditorium Utama Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, Sumatera Selatan,  pada 14-17 Juli 2022. Ning Liya, panggilan akrabnya, resmi menggantikan Anggia Ermarini, ketua umum PP Fatayat NU periode sebelumnya.

Siapa sebetulnya Liya? Mengutip NU Onlie, dia merupakan putri kedua pasangan KH Mohammad Faruq dan Hj Lilik Chodijah. Liya masih cicit atau keturunan dari KH Bisri Sansuri, salah seorang pendiri NU asal Denanyar, Jombang, Jawa Timur.

Sejak kecil hingga remaja, Liya menempuh pendidikan di Pondok Pesantren (Ponpes) Denanyar, Jombang. Mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga Madrasah Aliyah (MA). Setelah lulus dari MA, dia kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya. Lalu, melanjutkan S-2 progam studi Wanita di Universitas Indonesia (UI) Jakarta.

Liya sudah aktif di organisasi sejak muda. Baik di organasi badan otonomo atau internal NU maupun eksternal. Mulai Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) hingga Fatayat NU. Sebelum terpilih jadi ketua umum, jabatan terakhirnya adalah sekretaris umum PP Fatayat NU.

Liya juga pernah menjadi tenaga ahli anggota Komisi IX DPR RI (2008-2009), tenaga ahli Komisi VIII (2010-2014), dan tenaga ahli anggota Komisi X (2014-2017). Dia juga merupakan komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Di arena penutupan Kongres Ke-16 pada Minggu (17/7), Liya mendorong para perempuan Indonesia untuk memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang unggul di tengah tantangan global. Sejauh ini, dalam hal pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut masih belum memuaskan.

Dia memastikan, Fatayat NU di masa kepengurusannya memiliki prioritas menjadikan kaum perempuan Indonesia unggul. Terutama dalam pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan menjadikannya sebagai sarana dakwah ahlusunnah wal jamaah (Aswaja). ’’Itu dilakukan sebagai salah satu upaya menjadikan Fatayat NU sebagai sumber kemajuan bagi perempuan dan anak di tengah persaingan global saat ini,” katanya.

Menurut dia, Fatayat NU memiliki sekitar 10 juta anggota di seluruh Indonesia. Dengan demikian, pihaknya memandang perempuan merupakan kunci utama dalam mencetak generasi muda Indonesia yang tangguh.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf melihat Kongres PP Fatayat NU ini menunjukkan kekompakan yang sempurna. Hal itu tidak lepas dari buah dari kesuksesan konsolidasi di bawah kepemimpinan Anggia Ermarini. ’’Terima kasih atas khidmahnya. Semoga ini bukan akhir dari khidmah beliau sebagaimana yang dijalani oleh pendahulunya,” kata Gus Yahya mengawali sambutannya saat hadir di penutupan Kongres Ke-16  PP Fayatat NU.

Gus Yahya mengaku lebih senang setelah mendengar pidato dari Ketua Umum Fatayat NU terpilih, yang menegaskan pentingnya kaderisasi. Dia menyadari, tidak mungkin menjalankan agenda-agenda yang menjadi mandat dan tanggung jawab NU tanpa mengikutsertakan kepemimpinan perempuan.

Karena itu, Gus Yahya menegaskan bahwa PBNU telah membangun satu skema organisasi yang komprehensif dan integral. Mulai dari keseluruhan struktur kepengurusan NU sampai dengan badan-badan otonomi. “Jadi, hirarki pelatihan kader ini akan menjadi tulang punggung dari sistem meritokrasi di dalam struktur organisasi,’’ paparnya.

Gus Yahya pun berharap, kepengurusan atau jajaran PP Fatayat NU ke depan ini sungguh-sungguh memperhatikan konsolidasi dalam hal pelatihan kader yang terstruktur. Dengan begitu, ketika diintegrasikan ke sistem pelatihan kader NU secara keseluruhan maka akan langsung matching.

Selain dihadiri ketua umum PBNU, hadir dalam acata penutupan Kongres Ke-16 PP Fatayat NU tersebut antara lain Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Daru, dan Ketua PWNU Sumsel KH KH Amiruddin Nahrawi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kolaborasi Tokopedia dengan berbagai mitra strategis, termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus dilakukan untuk mendorong peningkatan transaksi pembayaran pajak melalui Tokopedia. Pada semester satu 2022, nilai transaksi pembayaran pajak di Tokopedia diklaim hampir tiga kali lipat dibanding periode yang sama di 2021.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo, mengatakan, pihaknya berusaha memfasilitasi masyarakat agar dapat menunaikan kewajiban perpajakan negara melalui berbagai lembaga termasuk E-Commerce.

“Hal ini dapat membantu meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus mendorong penerimaan negara demi pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya melalui keterangan resminya.

Di sisi lain, Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia, Astri Wahyuni, menyebut, sinergi bersama pemerintah diharapkan dapat terus meningkatkan animo masyarakat dalam berkontribusi pada penerimaan negara demi pemulihan ekonomi nasional. “Kami juga akan terus berinovasi dalam menghadirkan lebih banyak kemudahan pembayaran pajak bagi masyarakat,” terangnya.

Sejauh ini, kolaborasi Tokopedia dengan berbagai mitra strategis, termasuk Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu dikatakan untuk mempermudah masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan, diwujudkan melalui kehadiran berbagai fitur, antara lain E-Samsat, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Modul Penerimaan Negara.

Layanan Pembayaran E-Samsat
Selama semester pertama 2022, jumlah dan nilai transaksi E-Samsat melalui Tokopedia masing-masing meningkat hampir 1,5 kali lipat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Selain itu, Kutai Kartanegara, Medan, Trenggalek, Balikpapan dan Makassar menjadi beberapa daerah dengan lonjakan jumlah transaksi paling tinggi pada fitur E-Samsat dibandingkan periode yang sama di tahun 2021.

Layanan Pembayaran PBB Online
Melalui kolaborasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), kemudahan dari fitur pembayaran PBB Online di Tokopedia menghasilkan kenaikan transaksi hampir 2 kali lipat pada semester pertama 2022 dibandingkan periode yang sama tahun 2021.

Palembang, Kediri, Samarinda, Makassar dan Sragen menjadi beberapa daerah dengan peningkatan jumlah transaksi paling tinggi pada fitur PBB dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Fitur PBB Online sendiri telah tersedia di lebih dari 160 kota/kabupaten di Indonesia.

BACA JUGA: Pengalaman Berbelanja Terbaru untuk Pengguna iOS Tokopedia

Selain itu, lonjakan transaksi juga terjadi pada layanan Modul Penerimaan Negara (MPN) lewat Tokopedia, yakni mencapai hingga lebih dari dua kali lipat pada semester pertama 2022 dibandingkan periode yang sama di 2021. Sedangkan jumlah pengguna Modul Penerimaan Negara mencapai hampir 3 kali lipat.

Wilayah Sidenreng Rappang, Lampung Selatan, Purbalingga, Singkawang hingga Situbondo mengalami peningkatan jumlah transaksi paling tinggi pada fitur Modul Penerimaan Negara di Tokopedia selama semester pertama 2022. Lewat MPN, masyarakat bisa membayar Pajak Penghasilan, Bea Cukai, Biaya Perpanjang Paspor hingga SIM, Biaya KUA dan masih banyak lainnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Suplai ban impor masih dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan pasar tanah air. Sebab, produk itu masih digunakan sebagai komponen penunjang dalam berbagai industri seperti pertambangan, perkebunan, logistik, dan transportasi.

Ketua Gabungan Importir dan Pengusaha Ban Indonesia (Gimpabi) Ary Tjahyono menyatakan, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil ban yang besar. Namun, banyak kebutuhan ban yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.

“Kesenjangan antara kebutuhan dan permintaan apabila tidak ditangani dengan tepat dapat meningkatkan biaya logistik yang akhirnya ikut menyumbang kenaikan harga (inflasi) berbagai produk dan jasa,” ujar Ary Rabu (13/7).

Pernyataan itu disampaikan menanggapi informasi yang beredar mengenai pasar ban di dalam negeri telah dikuasai barang-barang impor. Ary menegaskan bahwa asumsi tersebut kurang akurat

Menurut dia, Badan Pusat Statistik mencatat selama 2021 impor ban mencapai USD 123,6 juta, sedangkan ekspor mencapai lebih dari USD 1,5 miliar.

BACA JUGA: Honda Kolaborasi dengan Sony, Kembangkan Bisnis Mobil Listrik

“Sehingga Indonesia merupakan negara net eksportir untuk produk ban roda empat dan roda dua. Pasar ban di Indonesia saat ini telah dikuasai produsen lokal,” tuturnya.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) Aziz Pane menyebutkan bahwa gempuran impor cukup menekan industri ban nasional.

“Ban impor mayoritas berasal dari Tiongkok. Di samping itu, diduga impor ilegal juga masuk dari pelabuhan-pelabuhan kecil di sebelah barat Pulau Sumatera, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil timur Indonesia,” ujarnya. (*)

Reporter: JP Group