batampos – Kasus campak kembali menghantui sekolah-sekolah di Batam. Dalam satu kelas, satu anak sakit dapat dengan cepat menular ke siswa yang lain, membuat kekhawatiran orang tua meningkat. Terlebih lagi sejumlah fasilitas kesehatan mulai dipadati pasien. Rumah sakit dan klinik di berbagai kecamatan pun ramai oleh pasien demam, batuk, hingga gejala campak dalam beberapa pekan terakhir.
Seorang warga, Rina, 32, mengaku cemas melihat penyebaran campak begitu cepat.“Di sekolah anak saya, awalnya satu anak saja yang kena. Dua hari kemudian sudah nambah lagi. Anak-anak kan belajar dalam satu ruangan, jadi cepat sekali nularnya,” ujarnya, Jumat (14/11).
Ia juga mengatakan banyak orang tua mulai waswas karena sejumlah klinik terlihat penuh saat berobat.
Warga lainnya, Sandi, 40, menyebut kondisi sekolah membuat orang tua lebih waspada.“Kalau ada yang batuk atau demam, langsung kami suruh pulang. Takutnya campak. Anak-anak itu kan dekat sekali duduknya, kena satu bisa kena semua,” katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, dr. Didi Kusmarjadi, menyampaikan bahwa tidak semua pasien campak harus dirawat di rumah sakit.
“Campak saja tanpa komplen tidak harus dirawat. Kemungkinan kasus muncul karena vaksin tidak lengkap pada anak serta faktor berkumpul dalam satu ruangan belajar,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa kondisi siswa yang berada lama dalam kelas menyebabkan terjadinya kontak erat, sehingga risiko penularan campak meningkat tajam.
Campak merupakan salah satu penyakit dengan tingkat penularan tertinggi. Anak yang tidak memiliki kekebalan lengkap sangat rentan tertular ketika ada kasus di ruang belajar.
“Kalau satu anak kena, yang lain bisa langsung ikut. Apalagi kalau vaksin tidak lengkap,” tambah Didi.
Dinkes Batam telah menginstruksikan seluruh puskesmas memperketat pemantauan dan cepat merespons bila ditemukan klaster kasus di sekolah. Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) yang saat ini masih berlangsung juga menjadi bagian dari penguatan imunisasi.
“Untuk campak bisa langsung ke puskesmas. Kami imbau orang tua segera memberikan vaksin MR kepada anak,” katanya.
Adapun jadwal vaksinasi Campak/MR yakni usia 9 bulan: MR1, usia 18 bulan: MR2 dan Kelas 1 SD: Imunisasi BIAS MR. Bagi yang belum pernah vaksin sama sekali bisa diberikan kapan saja, lalu dosis kedua minimal satu bulan setelahnya.
“Segera vaksin MR di puskesmas terdekat. Saat ini ada peningkatan kasus campak di sekolah-sekolah. Vaksin adalah perlindungan terbaik bagi anak dan keluarga,” tegas Didi.
Dengan meningkatnya pasien demam, ISPA, dan gejala campak, Dinkes berharap masyarakat tidak menunda imunisasi agar fasilitas kesehatan tidak kembali kewalahan menghadapi lonjakan kasus. (*)
Deputi Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan dan Lalu Lintas Barang BP Batam, Ruslan Aspan, saat menghadiri ALFI Conference and Exhibition (Convex) 2025. Foto. BP Batam untuk Batam Pos
batampos – Pemerintah pusat tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Logistik Nasional. Di tengah proses finalisasi regulasi ini, BP Batam siap sedia qmengambil peran strategis dalam memperkuat ekosistem logistik melalui pembangunan infrastruktur, digitalisasi layanan, hingga peningkatan kualitas SDM.
Demikian disampaikan oleh Deputi Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan dan Lalu Lintas Barang BP Batam, Ruslan Aspan, saat menghadiri ALFI Conference and Exhibition (Convex) 2025 di ICE BSD Tangerang Selatan, Rabu (12/11). Forum itu mempertemukan pemerintah, industri, asosiasi, dan investor dalam merumuskan arah baru transformasi rantai pasok nasional.
Ruslan menyebut, ALFI Convex 2025 menjadi ruang sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pelaku usaha, terutama menjelang terbitnya rancangan Perpres yang akan menjadi payung percepatan reformasi logistik di Indonesia.
“Sebagai negara maritim, kelancaran arus barang menjadi kunci daya saing. BP Batam berkomitmen memperkuat infrastruktur backbone, memperluas digitalisasi layanan, serta meningkatkan kualitas SDM agar sektor logistik tumbuh lebih efisien dan kompetitif,” katanya.
Ia menjelaskan, daya saing logistik Indonesia memerlukan perhatian penuh, khususnya pada aspek infrastruktur dan kesiapan ekosistem pendukung di daerah-daerah yang menjadi simpul distribusi nasional, termasuk Batam.
Percepatan transformasi logistik bukan hanya akan menekan biaya logistik, tetapi juga memberi dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Batam sebagai salah satu pintu utama investasi Indonesia.
Dalam forum itu, BP Batam bersama pelaku industri membahas empat pilar utama yang menjadi fokus penguatan sektor logistik: penguatan infrastruktur backbone, integrasi dan digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas SDM, serta kolaborasi lintas sektor.
“Pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk swasta. Momentum ini harus menjadi semangat gotong royong untuk mendorong daya saing industri nasional,” ujar Ruslan.
Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono, menyebyt, forum seperti ALFI Convex menjadi kanal penting untuk mendengar langsung masalah dan tantangan yang dihadapi pelaku logistik.
“Masih ada tantangan yang mesti kita benahi bersama. Perlu kerja nyata, kerja sama lintas sektor, serta komitmen berkelanjutan agar transformasi logistik nasional dapat berjalan,” ujarnya.
Rancangan Perpres Penguatan Logistik Nasional yang tengah dibahas pemerintah menitikberatkan pada tiga langkah utama, yakni peningkatan konektivitas infrastruktur, digitalisasi end-to-end layanan logistik, serta penguatan kompetensi SDM logistik.
Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti Widya Putri, menambahkan, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi faktor penentu dalam meningkatkan daya saing Indonesia.
“Sektor logistik adalah urat nadi perdagangan. Kolaborasi erat akan memperkuat posisi Indonesia di pasar global,” kata dia. (*)
Deputi Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan dan Lalu Lintas Barang BP Batam, Ruslan Aspan, saat menghadiri ALFI Conference and Exhibition (Convex) 2025. Foto. BP Batam untuk Batam Pos
batampos – Pemerintah pusat tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Logistik Nasional. Di tengah proses finalisasi regulasi ini, BP Batam siap sedia qmengambil peran strategis dalam memperkuat ekosistem logistik melalui pembangunan infrastruktur, digitalisasi layanan, hingga peningkatan kualitas SDM.
Demikian disampaikan oleh Deputi Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan dan Lalu Lintas Barang BP Batam, Ruslan Aspan, saat menghadiri ALFI Conference and Exhibition (Convex) 2025 di ICE BSD Tangerang Selatan, Rabu (12/11). Forum itu mempertemukan pemerintah, industri, asosiasi, dan investor dalam merumuskan arah baru transformasi rantai pasok nasional.
Ruslan menyebut, ALFI Convex 2025 menjadi ruang sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pelaku usaha, terutama menjelang terbitnya rancangan Perpres yang akan menjadi payung percepatan reformasi logistik di Indonesia.
“Sebagai negara maritim, kelancaran arus barang menjadi kunci daya saing. BP Batam berkomitmen memperkuat infrastruktur backbone, memperluas digitalisasi layanan, serta meningkatkan kualitas SDM agar sektor logistik tumbuh lebih efisien dan kompetitif,” katanya.
Ia menjelaskan, daya saing logistik Indonesia memerlukan perhatian penuh, khususnya pada aspek infrastruktur dan kesiapan ekosistem pendukung di daerah-daerah yang menjadi simpul distribusi nasional, termasuk Batam.
Percepatan transformasi logistik bukan hanya akan menekan biaya logistik, tetapi juga memberi dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Batam sebagai salah satu pintu utama investasi Indonesia.
Dalam forum itu, BP Batam bersama pelaku industri membahas empat pilar utama yang menjadi fokus penguatan sektor logistik: penguatan infrastruktur backbone, integrasi dan digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas SDM, serta kolaborasi lintas sektor.
“Pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk swasta. Momentum ini harus menjadi semangat gotong royong untuk mendorong daya saing industri nasional,” ujar Ruslan.
Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono, menyebyt, forum seperti ALFI Convex menjadi kanal penting untuk mendengar langsung masalah dan tantangan yang dihadapi pelaku logistik.
“Masih ada tantangan yang mesti kita benahi bersama. Perlu kerja nyata, kerja sama lintas sektor, serta komitmen berkelanjutan agar transformasi logistik nasional dapat berjalan,” ujarnya.
Rancangan Perpres Penguatan Logistik Nasional yang tengah dibahas pemerintah menitikberatkan pada tiga langkah utama, yakni peningkatan konektivitas infrastruktur, digitalisasi end-to-end layanan logistik, serta penguatan kompetensi SDM logistik.
Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti Widya Putri, menambahkan, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi faktor penentu dalam meningkatkan daya saing Indonesia.
“Sektor logistik adalah urat nadi perdagangan. Kolaborasi erat akan memperkuat posisi Indonesia di pasar global,” kata dia. (*)
Ketua Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau Keuskupan Pangkalpinang, Chrisanctus Paschalis Saturnus. F. Widodo/Batam Pos.
Membaca Siklus Kekerasan Merlin terhadap Intan dalam Bayang-Bayang Roslina Oleh: Romo Paschal
HARI ini hampir sepanjang hari saya berada di Pengadilan Negeri Kelas IA Batam, menyaksikan sebuah persidangan yang amat menguras tenaga dan emosi. Sidang itu membuka tabir kisah kelam tentang dugaan kekejaman seorang majikan bernama Roslina, serta penderitaan dua sepupu, Merlin dan Intan, yang dulu hidup rukun, namun kini terjerat luka yang dalam.
Di ruang sidang, kesaksian demi kesaksian menggema. Rekaman video yang diputar berulang kali memperlihatkan adegan yang menyakitkan, menghadirkan potret suram tentang bagaimana kuasa, tekanan, dan lingkungan kerja bisa mengubah nurani manusia.
Saya juga menyaksikan bagaimana para pengunjung sidang meluapkan emosinya hingga menjelang tengah malam. Banyak dari mereka marah atas pola pertanyaan dari kuasa hukum yang dianggap berputar-putar, dingin, dan sama sekali tidak berpihak pada korban. Derita seolah diperlakukan hanya sebagai narasi yang bisa dibantah, bukan pengalaman yang menuntut empati.
Pengalaman hari ini membuat saya terdorong menuliskan catatan bertajuk “Sepupu di Bawah Bayang Kuasa.” Judul ini bukan sekadar menggambarkan konflik keluarga, tetapi membaca ulang kisah dua saudara yang nasibnya terjerat dalam lingkar kekuasaan seorang majikan di sebuah rumah mewah. Dalam situasi itu, ketulusan berubah menjadi derita, dan kasih persaudaraan menjelma kebengisan.
Persidangan hari ini menjadi saksi bahwa kejahatan tidak selalu lahir dari kebencian pribadi, melainkan tumbuh perlahan di bawah bayang kekuasaan yang menindas, dan itu terjadi dengan mengerikan.
Berikut empat catatan yang saya kira penting untuk membaca situasi yang tidak mudah ini. Dua sepupu kandung dari Sumba yang merantau ke Batam dengan harapan, namun di tengah perjalanan, salah satunya mendapat kuasa dan yang lainnya mendapat luka.
1. Kekerasan tidak selalu lahir dari kebencian, tetapi dari struktur kuasa yang rusak
Meski Merlin dan Intan adalah sepupu dan berasal dari Sumba, relasi mereka berubah drastis di Batam. Merlin berada di posisi kuasa sebagai orang kepercayaan majikan (Roslina), memiliki kendali penuh atas ruang hidup Intan.
Dalam situasi seperti ini, hubungan kekerabatan tersingkir oleh hirarki: siapa yang punya uang, rumah, dan kuasa, dialah “tuan”. Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan mudah terjadi ketika seseorang memiliki kuasa absolut atas orang lain. Kekuasaan itu perlahan mematikan empati, nurani, bahkan persaudaraan.
Kesaksian Intan menggambarkan hal itu dengan jelas: “Di Sumba kita saudara, kalau di sini lain cerita,” begitu kata Merlin kepadanya.
2. Siklus kekerasan dan trauma yang diwariskan (cycle of violence)
Ada kemungkinan Merlin sendiri pernah mengalami atau menyaksikan kekerasan, baik dalam keluarga, masa kecil, maupun di lingkungan kerja. Orang yang hidup lama dalam sistem keras dan tidak adil sering menyerap logika kekerasan sebagai cara bertahan hidup.
Dalam dirinya mungkin ada konflik batin, antara kasihan kepada Intan dan takut pada Roslina. Kesaksiannya menunjukkan hal ini: setelah memukul, ia pernah merasa sedih dan bahkan memberi uang untuk membeli obat bagi Intan. Namun ia tetap memilih berpihak pada yang berkuasa. Itulah tragedi trauma yang diteruskan.
Kekerasan yang tak pernah diolah akan selalu berubah menjadi kekerasan yang diteruskan.
3. Kekerasan tumbuh dari rasa malu, iri, dan keinginan diterima pelaku utama
Dalam dinamika seperti ini, loyalitas dan rasa takut bercampur. Merlin mungkin ingin menunjukkan kesetiaan kepada Roslina dengan menjadi “pengawas” yang keras terhadap Intan.
Ia meniru kekejaman sebagai cara bertahan agar tidak menjadi korban berikutnya. Polanya klasik: yang ditindas di atas akan menindas yang di bawah.
Dalam sejumlah kasus PRT yang ditangani JALA PRT, majikan bahkan sengaja menciptakan skenario di mana pekerja rumah tangga lain dipaksa menyiksa sesama PRT agar tangan majikan “tetap bersih”. Jika demikian pola yang terjadi, maka situasinya jauh lebih gelap dari yang tampak.
4. Budaya patriarkal dan feodal memperkuat kekerasan
Di sebagian komunitas pekerja migran masih melekat pola pikir: “Kalau sudah kerja di rumah orang, harus tunduk dan tahan.” Kesaksian Intan tentang nasihat keluarganya menunjukkan hal itu.
Kekerasan lalu dianggap sebagai “cara mendidik”, bukan tindakan kriminal. Ketika seseorang seperti Merlin memegang kuasa dalam mata rantai itu, ia mengulang norma lama dengan kekerasan yang lebih brutal.
Catatan Penutup
Merlin tidak hanya kehilangan kasih pada sepupunya; ia kehilangan kemanusiaannya sendiri karena hidup dalam sistem yang mengajarkan kekerasan sebagai bahasa kekuasaan.
Ia mungkin tampak tegar saat menyiksa, namun sesungguhnya ia menjadi cermin dari luka yang pernah dialaminya.
Kekerasan seperti ini tidak dibawa dari Sumba, ia tumbuh di sini, di Batam. Tumbuh dari rasa takut, trauma, dan sistem sosial yang membiarkan manusia menindas sesamanya, bahkan keluarganya sendiri, demi bertahan hidup.
Kisah ini tentu tidak berhenti di meja hijau. Di balik pasal-pasal dan kesaksian yang berulang, ada jeritan manusia yang dulu saling menyebut saudara. Saya berharap majelis hakim dapat melihat perkara ini bukan hanya dari kacamata hukum yang kaku, tetapi juga dari sisi kemanusiaan yang retak.
Akan sangat baik bila jaksa menghadirkan ahli jiwa atau kriminolog untuk menjelaskan dinamika kasus ini secara terang. Karena keadilan sejati bukan hanya menghukum, tetapi juga memulihkan, agar luka yang diwariskan tidak terus menular.
Bukan berarti membebaskan Merlin dari dakwaan, tetapi membaca perkara ini secara utuh dan berimbang.
Semoga kisah ini menjadi pengingat pahit: siapa pun bisa menjadi korban atau pelaku bila hidup terlalu lama dalam sistem yang membiarkan kekerasan tumbuh.
Kiranya keadilan yang lahir dari persidangan ini tidak hanya menjatuhkan vonis, tetapi menghidupkan kembali keyakinan bahwa kasih dan kemanusiaan masih mungkin dipulihkan—asal lahir dari ketulusan, penyesalan, dan keinginan untuk merajut kembali persaudaraan yang pernah terjalin indah di Sumba.
Ilustrasi. Pekerja pabrik saat pulang kerja di kawasan Batamindo, Mukakuning, Seibeduk.
batampos – Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam, mulai memetakan arah pembahasan UMK 2026 setelah menerima informasi awal terkait rencana perubahan besar dalam regulasi pengupahan nasional. Perubahan itu mencakup rumusan baru Kebutuhan Hidup Layak (KHL), revisi komponen alfa, hingga penataan ulang upah sektoral.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Batam, Yudi Suprapto, meminta adanya pertemuan “ice breaking” agar komunikasi antarpemangku kepentingan lebih cair sebelum memasuki ruang negosiasi yang biasanya panas.
Yudi memaparkan sejumlah poin penting terkait rumusan baru penghitungan upah minimum yang tengah disiapkan pemerintah pusat. Meski regulasi final belum diterbitkan, informasi awal telah disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kepada daerah.
“DPK perlu bersiap karena akan ada perubahan signifikan dalam penghitungan upah. Kami sudah mengikuti rapat dengan Kemnaker, termasuk pembahasan seputar perubahan PP Nomor 36 Tahun 2021,” katanya, Jumat (14/11).
Perubahan rumusan KHL menjadi salah satu poin krusial. Kemnaker diketahui sedang berdiskusi dengan International Labour Organization (ILO) untuk memproyeksikan KHL baru yang lebih menyesuaikan kebutuhan pekerja dan keluarganya di berbagai daerah.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan aturan baru terkait disparitas upah antarprovinsi dan antarkabupaten/kota. Aturan ini nantinya akan dituangkan dalam peraturan pemerintah tersendiri untuk memastikan kenaikan UMK berlangsung proporsional dan tetap menjaga daya saing ekonomi antarwilayah.
Pembahasan lainnya menyangkut wacana pengaturan siklus peninjauan upah secara periodik. Regulasi pengupahan nasional direncanakan dirancang agar dapat digunakan dalam pembahasan upah setiap tiga hingga lima tahun, bukan setiap tahun seperti pola yang berjalan saat ini.
Yudi menyebut adanya rencana penetapan sektor-sektor unggulan di setiap daerah sebagai dasar penentuan Upah Minimum Sektoral (UMS).
Dari sisi teknis penghitungan, komponen alfa–faktor penentu kenaikan upah yang mengacu pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi–dipastikan akan mengalami perubahan. Revisi alfa jadi salah satu perhatian terbesar daerah karena berpotensi mengubah tren kenaikan UMK.
Rancangan Perubahan Kedua terhadap PP Nomor 36 Tahun 2021 juga membuka peluang hadirnya mekanisme baru dalam penetapan UMK dan UMS. Karena itu, Kemnaker disebut tengah mempercepat perumusan final dan segera berkonsultasi dengan Sekretaris Negara.
Menurut dia, selama regulasi dan petunjuk teknis belum turun, DPK Batam tidak bisa memulai pembahasan resmi. Namun, koordinasi awal tetap dilakukan untuk menghindari keterlambatan dan memastikan Batam siap ketika aturan final dirilis.
“Begitu regulasi keluar, kami langsung masuk ke pembahasan UMK. Semua masukan dari buruh dan Apindo akan menjadi bagian penting dalam proses itu,” katanya.
Ia berharap, pembahasan UMK tahun ini dapat berlangsung kondusif dan diterima semua pihak. Komitmen menjaga dialog produktif, katanya, menjadi kunci agar penetapan UMK tidak menimbulkan gejolak di tingkat pekerja maupun pengusaha.
“Kami ingin proses berjalan transparan, proporsional, dan berbasis regulasi. Kami komit menciptakan suasana kondusif hingga UMK 2026 ditetapkan,” ujar dia. (*)
Roslina usai menjalani sidang di PN Batam, Senin (3/11). Foto. Iman Wachyudi/ Batam Pos
batampos – Kondisi psikologis Intan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan majikannya, Roslina, dinilai masih jauh dari pulih meski kasusnya telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Batam.
Trauma yang sempat mereda kembali muncul setelah Intan harus berhadapan dengan ingatan pahit masa lalu saat memberikan kesaksian di ruang sidang.
Psikiater pendamping Intan, Nasrani, mengungkapkan bahwa kondisi korban hingga kini masih sangat labil, terutama saat harus berinteraksi dengan orang asing atau menjalani aktivitas yang memerlukan kepercayaan diri.
Trauma berat yang dialaminya membuat Intan cenderung pasif dan sulit membedakan benar atau salah akibat terlalu sering disalahkan saat bekerja di rumah majikannya.
“Pergelangan tangannya sangat lemah, dan dari segi berpikir dia sulit menilai sesuatu itu benar atau salah. Dia selalu merasa dirinya disalahkan, sehingga ketika melakukan sesuatu, dia merasa sedang dihakimi orang lain,” ujar Nasrani, Jumat (14/11).
Menurutnya, setelah beberapa bulan pendampingan, trauma Intan sempat membaik. Namun persidangan kembali memicu ingatan buruknya. Meski demikian, persiapan matang dilakukan sebelum sidang agar Intan tidak mengalami reaksi histeris seperti sebelumnya.
“Puji Tuhan, kami sudah mempersiapkan dia sebaik mungkin. Jadi ketika harus menghadapi ingatan itu lagi, reaksinya tidak seberat dulu. Psikolog juga sudah melatih Intan cara meregulasi emosi dan menstabilisasi diri ketika trauma muncul,” tambahnya.
Nasrani menjelaskan bahwa kondisi traumatis membuat korban sangat mudah terpicu oleh hal-hal kecil, seperti suara teriakan.
Situasi itu terlihat dalam persidangan ketika ia beberapa kali harus menegur pihak yang bersuara keras, karena suara tersebut dapat memicu Intan kembali ke situasi pengeroyokan yang dialaminya di masa lalu.
“Bahkan melihat kekerasan di TV atau ponsel saja bisa membuat dia menangis, berteriak, atau diam seharian. Sampai sekarang dia tidak bisa memegang gadget karena dapat memicu trauma,” tuturnya.
Untuk membantu proses pemulihan, psikolog meminta Intan menuliskan kembali kronologi kejadian kekerasan sebagai latihan menghadapi ingatan traumatis.
Namun proses ini kerap harus dihentikan sementara ketika Intan mengalami kesulitan, lalu dibantu dengan teknik stabilisasi emosi dan meditasi.
“Setelah melihat video kekerasan di sidang, jelas kondisinya kembali terganggu. Dia punya gangguan tidur, dan malam ini kemungkinan akan kambuh,” jelasnya.
Di shelter tempat Intan tinggal sementara, tim pendamping rutin melakukan stabilisasi emosi melalui teknik pernapasan, rekreasi komunitas, hingga kegiatan menonton bersama untuk membantunya pulih secara perlahan.
Sementara itu, Ketua KKPPMP Kepri, Chrisanctus Paschalis Saturnus atau Romo Paschal, menegaskan bahwa keterangan Intan di persidangan sangat konsisten dengan bukti berupa video penganiayaan yang diputar di akhir sidang.
“Apa yang disampaikan Intan dibuktikan dengan video. Itu cukup kuat untuk membuktikan penganiayaan yang sangat keji,” ujarnya.
Romo Paschal juga menyoroti kurangnya sensitivitas dalam proses tanya jawab di persidangan, karena beberapa pertanyaan yang telah dijawab Intan justru kembali diulang, tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis korban.
“Dalam mencari keadilan, sensitivitas terhadap korban tidak boleh dilupakan,” ujarnya .
Kasus kekerasan yang menimpa Intan masih berlanjut di PN Batam, sementara proses pemulihan korban menjadi perhatian utama para pendamping untuk memastikan ia dapat terus bertahan menghadapi proses hukum yang sedang berjalan. (*)
batampos – Direktorat Pengendalian Pengusahaan BP Batam melaksanakan pembukaan Konsinyering Penggunaan Dashboard Pengendalian Pengusahaan (Dash B-I dan B-Legal) pada Kamis (13/11/2025) di Hotel Kimaya Braga, Bandung.
Kegiatan ini dihelat selama dua hari, yakni Kamis-Jumat tanggal 13–14 November 2025, diikuti oleh para pimpinan hingga pegawai di lingkungan BP Batam.
Konsinyering ini digelar sebagai upaya memperkuat tata kelola pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengusahaan, terutama dalam pengelolaan dokumen perjanjian kerja sama dan pemantauan kinerja badan usaha.
Dalam sambutan pembukaannya, Direktur Pengendalian Pengusahaan BP Batam, Asep Lili Holilulloh, menyampaikan bahwa optimalisasi fungsi pengawasan dan pengendalian memerlukan dukungan data yang tertib, terintegrasi, dan mudah diakses.
Ia menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan bagian dari reformasi tata kelola yang perlu diterapkan secara menyeluruh di lingkungan BP Batam.
“Dashboard Pengendalian ini merupakan instrumen penting bagi kita semua. Tidak hanya untuk efisiensi penyimpanan dokumen dan data, tetapi juga untuk memastikan setiap perjanjian, program, dan kinerja badan usaha dapat dipantau secara tepat, terukur, dan akuntabel,” ujarnya.
Asep turut mengapresiasi kolaborasi lintas unit dalam penyempurnaan data, serta menekankan pentingnya konsistensi setiap PIC dalam memastikan kelengkapan dan ketepatan informasi yang diinput sesuai ketentuan.
Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan mengenai latar belakang pengembangan Dashboard Monev Perjanjian Kerja Sama (B-Legal) dan Dashboard Monitoring Kinerja Badan Usaha (Dash B-I).
Asep juga memaparkan berbagai tantangan yang selama ini dihadapi dalam pengelolaan perjanjian kerja sama, seperti:
1. Proses pengajuan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang masih dilakukan secara manual
2. Dokumen perjanjian yang tersebar dan belum terpusat
3. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya monitoring PKS
4. Lamanya proses pencarian dokumen PKS dan dokumen pendukung.
“Melalui B-Legal, BP Batam berupaya memusatkan seluruh dokumen perjanjian kerja sama dalam satu platform yang mudah ditelusuri dan dapat dimanfaatkan untuk monitoring secara real-time,”
Sedangkan Dash B-I dikembangkan sebagai dashboard berbasis web yang mampu menampilkan kinerja badan usaha secara menyeluruh, mencakup aspek keuangan, produksi, aset, hingga indeks kepuasan pengguna layanan.
Kehadiran platform ini diharapkan dapat menjadi alat bantu penting dalam proses pengambilan keputusan berbasis data.
Sepanjang kegiatan, para peserta terlibat aktif dalam proses inventarisasi, penataan, verifikasi, dan penginputan dokumen perjanjian kerja sama beserta data pendukung lainnya.
Melalui konsinyering ini, BP Batam berharap pemanfaatan Dashboard Pengendalian dapat berjalan secara optimal, sehingga proses monitoring, evaluasi, dan pengendalian kegiatan pengusahaan dapat dilakukan dengan lebih cepat, transparan, dan terintegrasi. (*)
Ilustrasi. Wisman asal Singapura dan Malaysia memadati Pelabuhan Internasional Batam Center beberapa waktu lalu. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos
batampos – Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam, Ardiwinata, mengatakan bahwa berbagai event yang digelar di Batam menjadi momen penting bagi pelaku ekonomi kreatif, khususnya di bidang kuliner.
“Dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam telah menyiapkan sejumlah program untuk memperkuat sektor tersebut, salah satunya pinjaman tanpa bunga sebesar Rp20 juta yang seluruhnya ditanggung pemerintah,” ujarnya, Jumat (14/11).
Selain dukungan permodalan, Ardiwinata juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor ekonomi kreatif.
Ia menjelaskan bahwa ekonomi kreatif memiliki 17 subsektor yang sangat luas cakupannya, mulai dari aplikasi dan permainan digital seperti Mobile Legends, hingga kuliner, arsitektur, film, radio, televisi, fotografi, serta seni budaya lainnya.
“Makanya tadi saya lihat ada tari kreasi ditampilkan. Itu bagian dari subsektor kebudayaan. Ada 10 pokok pikiran kebudayaan daerah yang harus terus dikembangkan dan disertifikasi,” ujarnya.
Ardiwinata menyampaikan bahwa Batam merupakan daerah dengan kontribusi ekonomi kreatif terbesar ketiga di Indonesia, setelah Jakarta dan Bali.
Ia menilai hal tersebut tidak terlepas dari peran pusat perbelanjaan dan mal yang mampu menarik wisatawan mancanegara.
Hingga September 2025, Batam tercatat telah menyumbangkan 1.150.423 kunjungan wisatawan mancanegara.
Menurut Ardiwinata, pencapaian ini didukung berbagai faktor, terutama infrastruktur yang kuat. “Batam berkembang sebagai kota wisata karena infrastrukturnya lengkap. Kita punya tujuh terminal ferry, termasuk Pelabuhan Batam Center yang menjadi salah satu yang terbaik. Di Bandara Hang Nadim pun sudah ada penerbangan langsung ke Malaysia dan Korea Selatan,” jelasnya.
Selain aksesibilitas, fasilitas penunjang wisata di Batam juga dinilai sangat memadai. Kota ini memiliki 228 hotel dan 3.478 restoran yang tersebar di berbagai wilayah, menjadikan Batam semakin layak sebagai destinasi wisata unggulan.
Dengan dukungan infrastruktur, event kreatif, serta penguatan SDM, Ardiwinata optimis Batam akan terus menjadi magnet bagi wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. (*)
batampos – Test drive jadi langkah penting sebelum memutuskan membeli mobil baru maupun bekas. Melalui uji coba langsung, calon pembeli bisa menilai performa kendaraan, kenyamanan, hingga fitur-fitur yang disediakan.
Berikut 6 alasan kenapa test drive wajib dilakukan sebelum membeli mobil:
1. Mengetahui Performa Mobil Secara Langsung
Melalui test drive, calon pembeli bisa menilai tenaga mesin, akselerasi, respons pedal gas, hingga kemampuan mobil saat bermanuver. Dari sini, kondisi mesin dapat dirasakan apakah bekerja optimal atau justru terasa bermasalah.
2. Memahami Fitur-Fitur Mobil
Setiap mobil memiliki fitur berbeda, mulai dari hiburan, keselamatan, hingga kemudahan berkendara. Uji coba membuat pengemudi bisa mengecek langsung cara kerja fitur tersebut.
3. Menilai Kenyamanan Berkendara
Kenyamanan menjadi faktor utama sebelum membeli mobil. Test drive membantu mengevaluasi posisi duduk, visibilitas, ruang kabin, suspensi, hingga redaman suara di dalam mobil.
4. Mendeteksi Potensi Masalah pada Mobil
Uji coba juga membuat calon pembeli lebih teliti memeriksa detail interior dan eksterior kendaraan. Getaran tak wajar, suara mesin aneh, atau fitur yang tidak berfungsi bisa langsung diketahui.
5. Membandingkan Beberapa Pilihan Mobil
Jika masih mempertimbangkan beberapa model, test drive membantu membandingkan karakter masing-masing mobil. Pengemudi jadi lebih mudah menentukan mana yang paling sesuai kebutuhan.
6. Menghindari Risiko Salah Beli
Dengan mencoba langsung, calon pembeli bisa memastikan mobil tersebut benar-benar cocok dari segi performa maupun kenyamanan. Hal ini mengurangi risiko menyesal setelah membeli.
Sebelum melakukan test drive, pastikan membawa SIM dan KTP. Calon pembeli juga disarankan meminta rute yang bervariasi, seperti tanjakan, belokan, atau jalan bergelombang, agar bisa menilai performa mobil dalam beragam kondisi.
Test drive menjadi tahap final sebelum membeli mobil karena berbagai masalah dapat terdeteksi lebih dini.(*)
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani saat menjalani proses penabalan gelar adat Melayu di Gedung LAM Kepri Tanjungpinang, Jumat (14/11). F. Mohamad Ismail/Batam Pos.
batampos – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, resmi menerima gelar adat Melayu dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Penabalan gelar Dato’ Seri Diwangsa Wira Perdana berlangsung di Gedung LAM Kepri, Kota Tanjungpinang, Jumat (14/11).
Muzani menyebut penganugerahan ini sebagai kehormatan besar dan berkomitmen untuk menjaga marwah gelar tersebut. “Ini sebuah penghargaan yang besar dari masyarakat Melayu Kepri melalui LAM. Semoga ini menjadi lebih baik untuk menjaga keutuhan negara,” ujar Muzani.
Ia menegaskan, Provinsi Kepri merupakan jantung peradaban Melayu, tempat lahirnya karya sastra abadi Raja Ali Haji yang hingga kini dinilai tetap relevan.
“Karya ini merupakan konstitusi moral, yang nilai-nilainya sampai hari ini sangat relevan,” kata Muzani.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengatakan gelar adat ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan rekam jejak Muzani dalam mengemban amanah rakyat. “Penerima gelar adat ini merupakan sosok politikus senior dan berpengalaman,” ujarnya.
Ansar menilai gelar tersebut layak disematkan sebagai penghargaan tertinggi LAM Kepri kepada tokoh nasional.
“Atas nama Pemprov Kepri, kami mengucapkan taniah kepada Dato’ Seri Diwangsa Wira Perdana. Kita berharap gelar tersebut memberi dampak baik bagi kemajuan bangsa,” ucapnya. (*)