batampos – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyebut bahwa Paypal telah menjalin komunikasi dengan Kominfo dalam proses pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

”Komunikasi terakhir, Paypal berkomitmen mengajukan pendaftaran. Kalau kesulitan (dalam hal dokumen, Red) akan kami bantu. Demikian juga dengan beberapa perusahaan-perusahaan yang dikenal publik, kamu melakukan koordinasi dengan Kedubes negara terkait,” jelas Johnny kemarin (3/8).

Meskipun sudah terdaftar, politikus partai Nasdem tersebut mengatakan, Kominfo masih akan terus melakukan evaluasi, verifikasi dan klarifikasi akan jenis dan layanan PSE yang sudah terdaftar. “Kami tegaskan bahwa status terdaftar, bukan legalisasi melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum dalam ruang digital di Indonesia,” jelasnya.

Salah satu yang ditemukan oleh Kominfo kemarin kata Johnny adalah beberapa SE yang dinilai memiliki potensis perjudian. Atas dasar temuan tersebut, Kominfo melakukan blokir terhadap total 15 SE yang mendaftar dari 6 SE yang terdaftar.

Mereka adalah Domino Qiu Qiu, Topfun, Pop Domino, MVP Domino, Pop Poker, Let’s Domino Gaple QiuQiu Poker Game Online, Steve Domino QiuQiu Poker Slots Game Online, Higgs Slot Domino Gaple QiuQiu, Ludo Dream, Domino QiuQiu 99 Boyaa QQ KIU, Domino Gaple Boya QiuQiu Capsa, Poker Texas Boyaa, Poker Pro.id, Pop Big2, dan Pop Gaple.

Johnny juga menolak disebut plin-plan karena sebelumnya Kominfo menyatakan kalau belum ada unsur perjudian yang ditemukan. “Ini proses teknis. Kita lakukan klarifikasi dan verifikasi mendalam. Baru ditemukan hasilnya ini (ditemukan unsur perjudian,Red). Kalau belum ditemukan unsur pelanggaran yang kita tidak bisa blokir. Jadi sudah melalui tahapan-tahapan,” jelasnya.

Kedepan, kata Johhny, proses pendaftaran dan verifikasi ini akan terus berjalan dinamis. Kominfo dalam mendeteksi konten-konten perjudian ini dibantu oleh piranti cyberdrone yang Johnny klaim tidak hanya melakukan pembacaan alphabet namun juga numerikal. ”Tentu akan ada yang baru lagi. Jadi proses pemblokiran ini kejar-kejaran dengan proses yang baru,” tegasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos –  Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan Polri bakal memeriksa siapa saja yang terkait dalam peristiwa tembak menembak di rumah Irjen Pol. Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Ia menyebutkan, selain Tim Khusus dan Tim Penyidik Khusus Bareskrim Polri yang bekerja secara maraton melakukan pemeriksaan dan pendalaman di tempat kejadian perkara (TKP), juga terdapat institusi Inspektorat Khusus (Irsus) yang bakal memeriksa siapa saja yang terkait peristiwa tersebut. ’’Irsus ini melakukan pemeriksaan terhadap siapa saja yang terkait menyangkut masalah peristiwa yang ada di TKP Duren Tiga,” kata Dedi di Mabes Polri, Rabu (3/8) malam.

Tim Penyidik Tim Khusus Bareskrim Polri telah menetapkan Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua di TKP Duren Tiga.

Bharada E disangkakan dengan Pasal 338 tentang pembunuhan di-juncto-kan dengan Pasal 55 tentang bersekongkol dalam tindak kejahatan (turut serta) dan Pasal 56 KUHP tentang membantu tindak pidana atau kejahatan.

Dedi menyebutkan, bahwa kasus tersebut masih berproses demikian pula dengan Irsus yang terus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, melakukan pendalaman yang hasilnya akan disampaikan kepada masyarakat luas melalui media.

’’Dua tim ini akan bekerja secara maraton dan Insya Allah sesuai komitmen Pak Kapolri, kasus ini akan diungkap dengan proses pembuktian secara ilmiah. Oleh karenanya saya memohon kepada teman-teman media untuk bersabar,” ujar Dedi.

Sementara itu, Ketua Tim Penyidik Tim Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Andi Rian Djajadi menyebutkan, rangkaian penyelidikan dan penyidikan sampai hari ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 42 orang saksi, termasuk di dalamnya 11 keluarga Brigadir Yosua, tujuh ajudan Ferdy Sambo dan ahli-ahli dari unsur biologi kimia forensik, metalogi balistik forensik, teknologi informasi forensik, dan kedokteran forenksi.

Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti baik berupa alat komunikasi, rekaman CCTV dan barang bukti lainnya yang ada di TKP baik yang sudah diperiksa atau diteliti oleh Laboratorium Forensik (Labfor) Polri maupun yang sedang dilakukan pemeriksaan di Labfor.

Kemudian penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Irjen Ferdy Sambo atas kasus pembunuhan yang dilaporkan oleh keluarga Bragadir Yosua pada Kamis (4/8) besok pukul 10.00 WIB. ’’(Pemeriksaan) dijadwalkan besok (Kamis) jam 10,” kata Andi.

Sementara itu, dalam kasus ini penyidik belum meminta keterangan atau memeriksa istri Ferdy Sambo berinisial PC dengan alasan belum bisa dilakukan pemeriksaan. ’’Sampai saat ini untuk Ibu PC masih belum bisa dilakukan pemeriksaan,” kata Andi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Penemuan bantuan sosial (bansos) sembako di Lapangan Serab, Tirtajaya, Kota Depok terus didalami Polri. Kemarin (3/8), pemilik lahan tersebut, Rudi Samin dimintai keterangan oleh penyidik Bareskrim Polri seputar temuan tersebut. Penyidik juga menggali status kepemilikan tanah yang dikabarkan sempat menjadi sengketa itu.

Pantauan Jawa Pos, Rudi diperiksa di gedung Bareskrim mulai pukul 14.00 hingga pukul 16.50. Usai menjalani pemeriksaan, Ketua Pemuda Pancasila (PP) Kota Depok itu mengaku dicecar 11 pertanyaan terkait temuan kuburan bansos Covid-19 tersebut. ”(Pertanyaan seputar) awal saya menemukan, sampai terjadi pengangkatannya dan sampai saya buat laporan,” kata Rudi.

Kepada penyidik, Rudi menjelaskan bahwa penguburan bansos sembako yang berasal dari PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) pada November 2021 itu telah melanggar hukum. Sebab, dilakukan tanpa seizin dirinya selaku pemilik tanah. ”JNE tidak bisa menunjukkan bukti-bukti atau dokumen terkiat dengan pemusnahan atau penguburan sembako di lokasi tanah milik saya,” ungkapnya.

Berdasar penelusuran Rudi, penguburan sembako berupa 289 karung beras tersebut dilakukan secara diam-diam. Pihak JNE, kata dia, membayar penggali kubur untuk membuat lubang. Salah satunya bernama Dudung. Bayarannya Rp 1,5 juta. Saat itu, penggalian dilakukan dengan dalih pembuatan spiteng. Bukan untuk menimbun sembako.

”RT setempat saja nggak tahu kalau ada penguburan sembako. Yang rumahnya dekat dengan lokasi juga nggak tahu, apalagi saya yang (rumahnya) agak jauh,” papar pria yang pernah menjadi bakal calon walikota Depok pada pilkada 2015 lalu tersebut. ”RT setempat, lurah setempat yang tiap hari lewat situ juga nggak tahu,” imbuhnya.

Rudi menganggap aktivitas penguburan bansos yang tidak dibarengi dengan pemberitahuan tersebut sangat janggal. Menurutnya, kegiatan semacam itu mestinya dibuat berita acara dan pemberitahuan. Sehingga, tidak menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. ”In ikan barang (bansos) negara, barang pemerintah, mestinya tidak semudah itu (mengubur),” terangnya.

Di luar itu, Rudi sempat menyinggung adanya oknum TNI yang ditengarai menjadi beking JNE dalam penguburan tersebut. Selama ini, oknum tersebut selalu ikut campur ketika Rudi menagih haknya kepada JNE. ”Oknum itu berinisial S dan I. Setiap saya menagih uang kepada JNE, karena memakai tanah saya, selalu membawa nama oknum itu,” paparnya.

Tak hanya itu, Rudi juga menyebut para pedagang yang berjualan di atas tanah miliknya kerap membayar kepada oknum tersebut. Total ada 50 kios yang melakukan aktivitas ekonomi di kawasan tanah dengan luas sekitar 43 hektare tersebut. ”Padahal itu tanah saya, mereka (oknum TNI) melawan saya dengan kekuatan senjata,” ujarnya.

Rudi menceritakan, sebelumnya tanah itu memang sempat sengketa. Namun, setelah melalui proses hukum yang panjang, Rudi mengklaim saat ini tanah tersebut berada di bawah penguasaannya. Tepatnya sejak 25 Maret lalu. ”Saya berhasil merebut kembali. Dan oknum tersebut tidak lagi ikut campur di dalam masalah tanah saya,” ucapnya.

Dihubungi terpisah, pihak JNE tak banyak bicara mengenai isu penguburan beras bansos itu. Head of Media Relations Dept JNE Kurnia Nugraha hanya mengatakan, pihaknya akan memberikan keterangan lebih lanjut pada temu media yang bakal digelar hari ini (4/8). ”Besok kita jelaskan ya, bu,” ujarnya singkat.

Dalam surat undangan yang dikirimkan, PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir (JNE) bakal memberikan hak jawab atas pemberitaan tuduhan penimbunan beras berupa barang paket bansos Presiden RI (Beras Banpres) yang ditimbun di Depok. Rencananya, perusahaan yang bergerak di bidang jasa kurir ekspres dan logistik ini akan didampingi oleh pengacaranya Hotman Paris Hutapea.

Selain hak jawab, surat undangan tersebut juga menyebutkan adanya rencana somasi terbuka terhadap pihak-pihak yang melakukan fitnah.

Sebelumnya, JNE sendiri sudah menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihaknya terkait isu dugaan penguburan beras bansos tersebut. Sebab, sudah melalui proses standar operasional penanganan barang yang rusak, sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati dari kedua belah pihak.

Kurnia menegaskan, sejak berdiri tahun 1990, pihaknya terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggan, masyarakat, serta pemerintah. JNE juga selalu mengikuti peraturan yang berlaku dan menjalankan standar operasional prosedur yang ada. Karenanya, pihaknya siap menjalani setiap proses yang berlaku, termasuk ketentuan hukum apabila diperlukan.

Terpisah, Polisi terus melakukan penyelidikan terhadap temuan timbunan sembako yang dilakukan salah satu jasa pengiriman barang di Kawasan Sukmajaya, Kota Depok. Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombespol Auliansyah Lubis memastikan hal tersebut ketika melakukan pengecekan ke lokasi pemendaman beras yang diduga merupakan bantuan sosial pemerintah itu, pada Rabu (3/8).

“Permasalahannya adalah, itu adalah beras penimbunan atau beras rusak, dan lain sebagainya, itu kami masih melakukan proses penyelidikan. Jadi saya belum bisa menyampaikan beras itu beras apa. Nanti mungkin update hasil penyelidikan akan kami sampaikan,” papar Auliansyah didampingi Kapolres Metro Depok Kombespol Imran Edwin Siregar usai mengecek lokasi pemendaman beras.

Berdasarkan keterengan pihak JNE, mereka memendam beras di lokasi sebanyak 3,4 ton. Walau begitu, Auliansyah belum dapat memastikan jika sembako yang dipendam itu hanya beras, atau ada bahan kebutuhan pokok lainya. “Saya nggak ngomong ada telur, ada apa. Nanti akan diberi keterangan lebih lanjut,” jelas dia.

Dia juga memastikan, penyelidikan akan dilakukan secara mendalam. Sejumlah pihak juga telah dan akan dimintai keterangan terkait kasus ini. “Yang namanya penyelidikan, mulai dari hulu sampai ke hilir semuanya nanti akan minta bantuan hukum untuk memberi keterangan ke kita,”papar dia.

Sementara itu, di lokasi pemendaman beras, tim kuasa hukum jasa pengiriman JNE juga memberikan keterangan. Mereka memastikan jika memiliki semua dokumen terkait beras yang ada di lokasi. “Kita punya semua dokumen bukti. Jadi pagi ini kita hanya sampaikan inti pokoknya saja. Teknis besok kita akan jelaskan,” papar Anthony Joni, Kuasa Hukum JNE.

Semua beras yang dipendam itu kata dia, merupakan beras milik JNE yang sebelumnya telah rusak saat pengiriman. Kemudian, dilakukan penggantian oleh pihaknya. Hingga saat ini kata dia, tidak ada komplain terhadap penyaluran beras itu.

“Transporter kami bertanggung jawab, kita ganti semua beras yang rusak. Ada nggak penerima manfaat yang komplain? Sampai hari ini tidak ada. Kita sudah ganti semua. Jadi tidak ada kerugian sedikitpun,” terang dia.

Sebagaimana diketahui, penemuan lokasi pemendaman beras ini menjadi viral dan akhirnya diselidiki pihak Kepolisian. Mereka melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Pihak Kementerian Sosial juga melakukan kroscek terhadap kasus ini.

Dikonfirmasi lebih lanjut mengenai keterlibatan pihak-pihak yang bekerja sama dengan Bulog dalam menyalurkan bansos, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal hanya menyebutkan bahwa Bulog bekerja sama dengan pihak ketiga, dalam hal ini PT SSI. ”Perjanjian kita dengan SSI,” ujar Iqbal singkat, saat dihubungi.

Iqbal tak merespon saat dimintai konfirmasi mengenai pihak-pihak mana saja yang digandeng PT SSI untuk mengirimkan bansos pada masyarakat. ”Prinsipnya, barang yang sudah keluar dari gudang Bulog menjadi tanggungjawab transporter,” bebernya.

Iqbal pun tak membeberkan lebih jauh lagi mengenai siapa pihak yang mengganti bahan pokok yang rusak lantas ditimbun tersebut. Meski di sisi lain, pihak JNE sudah memberikan keterangan bahwa pihak mereka lah yang mengubur bahan-bahan pokok tersebut dengan alasan barang sudah rusak.

”Program tersebut sudah selesai, sudah dipertanggungjawabkan dan sudah diaudit. Itu artinya bahwa transporter sudah menyampaikan beras tersebut ke seluruh penerima manfaat,” tutup Iqbal.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq meminta polisi mengusut tuntas penemuan paket bansos berupa beras dan sembako lainnya yang ditemukan dalam kondisi membusuk. Bila ditemukan unsur pidana, Maman mendorong aparat hukum untuk tak segan-segan menjerat siapapun yang terlibat. “Kepolisian harus mengusut kasus itu secara adil dan transparan agar publik mengetahui duduk persoalan yang sesungguhnya,” ucapnya.

Maman tidak percaya begitu saja alasan yang menyebut penguburan bansos presiden itu dilakukan lantaran rusak. Bila pun rusak, harusnya ada prosedur lain yang dilakukan ketimbang melakukan penguburan bahan-bahan pangan itu, bahkan dikubur di lahan milik orang lain.

Ia menyayangkan paket sembako itu sampai dibuang-buang percuma di tengah kesulitan masyarakat kala itu. Padahal, bantuan bahan pangan sangat dibutuhkan oleh masyarakat lantaran dampak pandemi Covid-19 yang begitu memukul perekonomian masyarakat.

Komisi VIII DPR RI, lanjut Maman, akan memanggil Kementerian Sosial, vendor, distributor, serta pihak-pihak yang terkait guna meminta penjelasan serta tanggung jawab dalam kasus penguburan bansos presiden itu. Ia tak mau kejadian serupa terulang kembali dalam waktu mendatang, termasuk bila benar penguburan dilakukan lantaran sembako kadung rusak dulu sebelum dikirim ke penerima manfaat.

Dia menegaskan, sistem distribusi bansos harus terus dibenahi. Selain ketepatan sasaran penerima manfaat, sistem pengangkutannya pun juga perlu diperbaiki agar efisien waktu dan biaya dalam pengiriman paket bansos ke masyarakat. “Jangan sampai bansos pangan rusak sebelum sampai ke tujuannya,” jelasnya. (*)

Reporter: JP Group