Pos layanan kesehatan di Arafah, Kamis (7/7/2022) memberikan pelayanan kepada jamaah calon haji yang akan melaksanakan wukuf. (ANTARA/HO-Kemenkes)
batampos – Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan data terkini terkait jamaah haji yang meninggal atau sakit di Arab Saudi. Terbaru, Kemenag mencatat ada penambahan 5 jemaah lagi meninggal.
“Jamaah wafat bertambah 5 orang,” kata Plh Biro Humas, Data dan Informasi, Wawan Djunaedi kepada wartawan, Senin (11/7).
Wawan menyebut, jamaah sakit saat ini sebanyak 185 orang, 11 orang dirawat di RSAS Al Noer Makkah, 3 orang di RSAS Mina Al Wadi, dan 171 lainnya dirawat di KKHI Makkah.
“Sehingga jumlah jamaah wafat sampai saat ini sebanyak 33 orang. Seluruh jemaah sakit telah disafariwukufkan dan seluruh jamaah wafat sebelum wukuf telah dibadalhajikan,” tegas Wawan.
Saat ini jamaah haji tengah memasuki fase menginap atau mabit di mina. Di sana layanan kesehatan tetap disiagakan. Bagi jemaah sakit yang membutuhkan layanan rawat inap, akan dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi Mina Al Wahdi dan Mina Al Jisr.
Berikut daftar 5 tambahan jamaah haji yang meninggal dunia:
1. Giri Satmoko Dirdjopuspito, laki-laki, 63 tahun, nomor paspor C23 71 044, kloter JKS 21, asal Embarkasi Jakarta Saudia Bekasi;
2. Makhulak Samian Pirak, perempuan, 55 tahun, nomor paspor C63 69 584, kloter SUB 04, asal Embarkasi Surabaya;
3. Romadhon Masrukin Mukharor, laki-laki, 52 tahun, nomor paspor C67 49 503, kloter SOC 07, asal Embarkasi Solo;
4. Ngatimah Moenali Yusuf, perempuan, 63 tahun, nomor paspor C63 66 993, kloter SUB 36, asal Embarkasi Surabaya; dan
5. Karno Karto Sido, laki-laki, 57 tahun, nomor paspor C57 77 345, kloter SUB 06, asal Embarkasi Surabaya. (*)
batampos – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan telah mengeluarkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengunduran diri Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Sebelumnya sempat tersiar kabar, Lili Pintauli mengundurkan diri di tengah polemik dugaan pelanggaran kode etik terkait penerimaan gratifikasi tiket nonton MotoGP Mandalika.
“Surat pengunduran diri Lili Pintauli Siregar telah diterima oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi sudah menandatangani Keppres Pemberhentian LPS (Lili Pintauli Siregar),” kata Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini dikonfirmasi, Senin (11/7).
Menurut Faldo, penerbitan Keppres tersebut merupakan prosedur administrasi. Sehingga dalam waktu dekat, Lili tidak lagi bertugas sebagai Komisioner KPK. “Penerbitan Keppres tersebut merupakan prosedur administrasi yang disyaratkan dalam Undang-Undang KPK,” tegas Faldo.
Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan isu pengunduran diri Lili Pintauli Siregar diserahkan sepenuhnya kepada Dewas KPK. “Ya nanti serahkan ke dewas ya. Kita tidak boleh mendahului Dewas ya,” ucap Firli di Gedung ACLC KPK.
Lili Pintauli Siregar sendiri telah menghadiri persidangan dugaan pelanggaran kode etik terkait penerimaan fasilitas nonton MotoGP Mandalika di Gedung ACLC KPK, Senin (11/7). Lili tiba di kantor Dewas KPK sekitar pukul 10.00 WIB, dia menghindari awak media sehingga masuk melalui pintu belakang. (*)
Pelaku pencurian motor saat ekspos di Polsek Sekupang, Minggu (10/7)
batampos – MRA, 16, pelaku pencurian sepeda motor yang sudah 10 kali beraksi di wilayah Sekupang mengaku hanya bermodalkan gunting untuk mencuri motor. Pelaku mengaku hanya butuh waktu dua menit saja untuk membobol sepeda motor.
“Biasanya diintai dulu, kalau dirasa aman, baru pakai gunting. Gak lama pak, satu motor dua menit saja,” ujarnya di Polsek Sekupang, Minggu (10/7).
Pelaku yang sudah putus sekolah itu menambahkan, sepeda motor hasil curian itu nantinya dijual ke penadah langganannya MTH, 26, yang saat ini juga satu sel bersama dengan dirinya. Diketahui MTH, diamankan Polsek Sekupang di kawasan Tunas Regency Batuaji usai menerima keterangan pelaku.
“Biasanya setiap kali dapat jual ke sana,” bebernya.
MRA menyebutkan harga motor dijual ke penadah bervariasi tergantung merk serta tahun produksi. Mulai dari Rp 500 ribu sampai dengan Rp 700 ribu. Bisanya, motor tahun tinggi harganya lebih mahal ketimbang motor tahun lama. Selain itu harga akan lebih naik jika ada surat-surat seperti STNK-nya.
“Paling mahal itu Rp 700 ribu,” ungkap MRA.
Ia mengakui uang hasil jual motor curian ini dipakai untuk membeli makan dan rokok. Dari pengakuan pelaku menyebutkan sampai diciduk aparat polisi ia telah mencuri motor di 10 lokasi berbeda di Batam.
“Paling banyak lokasinya di Sekupang,” tutupnya.
Kapolsek Sekupang Kompol Yudha Surya Wardhana, mengatakan pelaku telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor sebanyak 10 kali, kemudian pelaku menjual unit sepeda motor ke penadah seputaran wilayah Batuaji dengan harga bervariasi sekira Rp 500 ribu sampai Rp 700 ribu.
“MRA merupakan DPO di kasus pencurian yang di TKP lain, Unit Reskrim Polsek Sekupang mendapat informasi bahwa pelaku MRA sedang berada di Tiban Centre, dengan gerak cepat pelaku berhasil di amankan,” ujar Kapolsek.
Dari hasil pemeriksaan pelaku sudah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor sebanyak 10 kali di TKP yang berbeda. Kapolsek menghimbau kepada masyarakat Batam khususnya masyarakat Sekupang agar lebih dapat mengamankan aset atau kendaraannya dengan menggunakan kunci ganda pastikan selalu di parkir di tempat yang aman dan dalam keadaan terkunci.
“Atas perbuatannya pelaku di jerat dengan Pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, dan penadah dijerat pasal 480 ayat 1 Jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana dengan anacaman hukuman selama-lamanya 4 tahun penjara” pungkas Yudha. (*)
Presiden Jokowi didesak untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Hal itu terkait tiga Daerah Otonom Baru (DOB) Papua dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai daerah pemilihan baru di Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu). (Setpres)
batampos – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyatakan, pihaknya membuka opsi agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Hal itu terkait tiga Daerah Otonom Baru (DOB) Papua dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai daerah pemilihan baru di Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Sebab, sejauh ini Komisi II DPR RI belum membicarakan revisi UU pemilu bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu terkait dengan pentingnya hadir daerah pemilihan baru tersebut.
“Kendati demikian kami menyadari hal itu penting untuk diakomodasi pada Pemilu 2024,” kata Rifqi dalam keterangannya, Senin (11/7).
Menurut legislator PDIP itu, selain untuk akomodasi daerah pemilihan, Perppu ini juga penting dikeluarkan. Karena untuk memitigasi beberapa norma yang harus diubah dalam UU Pemilu maupun UU Pilkada dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Beberapa norma lainnya, misalnya jumlah kursi, keserentakan akhir masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu di daerah, mekanisme sengketa penanganan pemilu dan pilkada yang terkodifikasi,” ucap Rifqi.
Sebelumnya, Komisioner KPU Idham Holik, juga meminta agar Perppu Pemilu 2024 segera diterbitkan. Kebijakan tersebut untuk mengadopsi kekosongan aturan pemilu imbas DOB Papua.
“Saat ini, tahapan pemilu baru berjalan satu bulan kurang. Kami berharap jika memang nanti akan ada Perppu maka akan segera diterbitkan Perppu tersebut,” ujar Idham beberapa waktu lalu. (*)
Presiden Jokowi didesak untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Hal itu terkait tiga Daerah Otonom Baru (DOB) Papua dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai daerah pemilihan baru di Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu). (Setpres)
batampos – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyatakan, pihaknya membuka opsi agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Hal itu terkait tiga Daerah Otonom Baru (DOB) Papua dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai daerah pemilihan baru di Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Sebab, sejauh ini Komisi II DPR RI belum membicarakan revisi UU pemilu bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu terkait dengan pentingnya hadir daerah pemilihan baru tersebut.
“Kendati demikian kami menyadari hal itu penting untuk diakomodasi pada Pemilu 2024,” kata Rifqi dalam keterangannya, Senin (11/7).
Menurut legislator PDIP itu, selain untuk akomodasi daerah pemilihan, Perppu ini juga penting dikeluarkan. Karena untuk memitigasi beberapa norma yang harus diubah dalam UU Pemilu maupun UU Pilkada dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Beberapa norma lainnya, misalnya jumlah kursi, keserentakan akhir masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu di daerah, mekanisme sengketa penanganan pemilu dan pilkada yang terkodifikasi,” ucap Rifqi.
Sebelumnya, Komisioner KPU Idham Holik, juga meminta agar Perppu Pemilu 2024 segera diterbitkan. Kebijakan tersebut untuk mengadopsi kekosongan aturan pemilu imbas DOB Papua.
“Saat ini, tahapan pemilu baru berjalan satu bulan kurang. Kami berharap jika memang nanti akan ada Perppu maka akan segera diterbitkan Perppu tersebut,” ujar Idham beberapa waktu lalu. (*)
Presiden Korsel, Yoon Suk Yeol. F Susana Vera/File Photo Reuters
batampos – Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol menangguhkan jumpa pers dan liputan wawancara akibat jumlah Covid-19 meningkat di negara itu. Kali ini, liputan media terhadap kegiatan presiden juga akan dibatasi.
“Mengingat kerentanan penyebaran penyakit menular ini, kami meminta pengertian anda,” demikian pernyataan dari juru bicara kepresidenan Korsel, seperti dikutip dari Reuters Senin (11/7/2022).
Meski terjadi penangguhan dan pembatasan wawancara, kantor kepresidenan menyebutkan, pihaknya akan mengirimkan rilis, foto, serta video pendukung publikasi terkait kegiatan presiden ke berbagai media yang membutuhkan.
Korsel sedang menghadapi gelombang baru Covid-19. Beberapa pakar memprediksi ratusan ribu kasus baru akan terjadi dalam beberapa pekan mendatang.
Hari ini, Korsel mencatat 12.693 kasus baru. Dengan demikian, total penularan telah menjadi 18.524.583 kasus sejak awal pandemi. Angka kematian Covid-19 bertambah 18 menjadi 24.661 orang.
Peningkatan kasus telah menurunkan tingkat kepercayaan publik pada Yoon. Berdasarkan survei Realmeter pagi ini, tingkat kepercayaan kepada presiden menurun menjadi 27 persen, turun lebih dari 52 persen dari pekan pertama Juni lalu. (*)
Pengungsi dari Suriah melewati penyeberangan Bab al-Hawa di perbatasan Turki ke barat laut Suriah pada 2019 lalu. Bantuan terhadap pengungsi ini terhenti setelah AS-Rusia adu mulut, Minggu (10/7/2022). F Aaref Watad/Agence France-Presse Getty Images
batampos – Pemungutan suara sesuai mandat Dewan Keamanan PBB terkait pengiriman bantuan kemanusiaan ke Suriah lewat Turki terhenti, akibat ‘adu mulut’ negara rival abadi, Amerika Serikat (AS) dan Rusia.
Para diplomat mengatakan Irlandia dan Norwegia masih bekerja mencari kompromi, tetapi pemungutan suara tak mungkin dilakukan lagi, sehingga operasi bantuan itu akan ditutup.
Pada 2020, mandat itu habis masa berlakunya tetapi dapat diperbarui sehari kemudian atas upaya lima anggota tetap DK PBB.
Kepala bantuan PBB Martin Griffiths mengatakan kepada televisi Kanada CBC pada Minggu 910/7/2022), bantuan tersebut, yang mencakup makanan, obat-obatan dan tempat tinggal, adalah penyelamat dan jika tidak dapat dilanjutkan “orang-orang akan mati.”
Rusia memveto perpanjangan satu tahun pada Jumat (8/7/2022) lalu, tetapi usulannya untuk pembaruan enam bulan juga gagal disepakati.
Usulan itu, jika diterima, mengharuskan 15 anggota DK PBB mengadopsi resolusi baru pada Januari agar dapat memperpanjang operasi tersebut selama enam bulan berikutnya.
AS, Inggris dan Prancis mengatakan waktu enam bulan tak cukup bagi kelompok-kelompok bantuan untuk merencanakan dan beroperasi secara efektif.
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield berbicara kepada kelompok-kelompok bantuan, bahwa tanpa operasi PBB, 70 persen kebutuhan pangan di Suriah tak akan terpenuhi.
“Sebuah generasi berada dalam bahaya,” tulisnya di Twitter. “LSM-LSM (kelompok-kelompok bantuan) meminta DK PBB untuk terus berjuang menyelamatkan jiwa-jiwa ini… Kami telah bekerja sepanjang akhir pekan dengan DK PBB untuk mencapai kompromi.”
“Tidak perlu bertengkar dan Anda sangat paham soal itu!” cuit Wakil Dubes Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy, menanggapi pernyataan Dubes AS.
Dia mengatakan Rusia tidak bermaksud mematikan operasi PBB itu dan hanya ingin membuatnya lebih efisien dan transparan.
Setelah dua pemungutan suara di DK PBB pada Jumat, Polyanskiy mengatakan, Moskow akan terus memveto narasi apa pun selain usulannya sendiri.
Rusia berpendapat bahwa operasi bantuan PBB melanggar kedaulatan dan integritas wilayah Suriah.
Makin banyak bantuan yang harus dikirim dari dalam negeri, kata Rusia, makin meningkatkan kekhawatiran kelompok oposisi di sana bahwa makanan dan bantuan lainnya akan dikendalikan pemerintah.
Pemungutan suara di DK PBB tentang otorisasi operasi bantuan telah lama menjadi debat kusir. Namun, tahun ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan Rusia-Barat akibat invasi Moskow 24 pada Februari ke Ukraina.
Pada 2014, DK PBB mengizinkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah yang dikuasai oposisi di Suriah dari Irak, Yordania dan dua titik di Turki, sebelum diveto oleh Rusia dan China dan menjadi hanya satu titik perbatasan. (*)
batampos – Banjir kembali melanda beberapa kecamatan di Kota Ambon, Provinsi Maluku, sejak Jumat (8/7). Sebelumnya banjir juga terjadi di kecamatan yang sama pada tiga hari sebelumnya.
“Kali ini satu warga kota setempat menjadi korban. BPBD Kota Ambon melaporkan korban jiwa terjadi di Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau,” kata Plt Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/7).
Selain korban jiwa, sebanyak 3.126 warga terdampak. Namun, BPBD setempat memastikan tidak ada pengungsian warga.
Banjir ini setidaknya merendam 783 rumah dan 1 unit fasilitas pendidikan. “Genangan dengan tinggi muka air 50-80 cm mengakibatkan akses jalan berbahaya dilalui kendaraan. Kondisi tersebut juga mengganggu aktivitas masyarakat,” imbuhnya.
Wilayah kecamatan terdampak yaitu di Kecamatan Sirimau, Teluk Ambon, Nusaniwe, dan Baguala. Di Kecamatan Sirimau, sebanyak enam kelurahan yang terendam banjir yaitu Kelurahan Amantelu, Batu Meja, Batu Merah, Batu Gajah, Karang Panjang, dan Hative Kecil.
Sedangkan di Kecamatan Baguala dilaporkan terjadi di Kelurahan Halong Batu, Passo, Negeri Lama, dan Waiheru. Kemudian di Kecamatan Teluk Ambon, banjir terjadi di Kelurahan Hunuth.
Sedangkan di Kecamatan Nusaniwe, banjir berlangsung di Kelurahan Amahusu. “Peristiwa banjir tersebut terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi dan berdurasi lama mengguyur wilayah Kota Ambon,” pungkas Abdul. (*)
batampos – Pemerhati Anak Kepri, Erry Syahrial, menilai kasus pencabulan terhadap anak akan terus meningkat. Hal ini disebabkan tidak berjalannya Peraturan Daerah tentang Anak serta lemahnya pengawasan di lingkungan anak.
“Faktor lainnya, di tengah masyarakat itu kurang edukasi. Sehingga pelaku-pelakunya tidak takut untuk berbuat (pencabulan),” ujar Erry.
Erry menjelaskan, meningkatnya kasus pencabulan ini dipengaruhi faktor teknologi dan media sosial. Ia menilai dari teknologi, pelaku lebih mudah mencari target atau korbannya. Kemudian, konten di media sosial dapat mempengaruhi perilaku anak.
“Jadi ada medianya yang mempertemukan pelaku dan korban,” kata mantan Ketua KPPAD Kepri ini.
Menurut dia, faktor utama pelaku kekerasan seksual anak adalah pornografi. Pornografi juga diiringi dengan perkembangan zaman, yang mana pelaku dengan mudahnya mengakses situs-situs porno.
“Kondisi setiap pelaku pencabulan itu berbeda-beda. Namun pada umumnya terjadi karena pengaruh video porno. Apalagi sekarang, video porno mudah diakses karena kemajuan teknologi,” ujar Erry.
Lalu kenapa pelaku memilih anak sebagai pelampiasaan nafsu? Menurut Erry, karena anak masuk kelompok rentan menjadi korban. Anak yang masih berusia di bawah 18 tahun, rentan untuk dirayu, diancam dan dipaksa untuk melayani nafsu pelaku. Padahal sebenarnya, anak sangat tidak nyaman dengan perbuatan tersebut.
Di tahun sebelumnya, kasus pencabulan anak ini merupakan kasus ke dua tertinggi yang ditangani Lembaga Perlindungan Anak di Kepri. Kasusnya mencapai 21 laporan. “Meningkat kasusnya itu selama pandemi,” ungkapnya.
Menurut Erry, saat ini, aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian sudah cepat menangani kasus pencabulan tersebut. Hanya saja, katanya, masih ada permainan sehingga pelaku dijerat dengan hukuman yang ringan.
Erry berharap untuk mencegah kasus ini meningkat, diperlukan penguatan pada lembaga anak. Sehingga kegiatan penyuluhan, edukasi, dan pengawasan berjalan maksimal.
Kemudian ia meminta orangtua juga harus membatasi anaknya untuk mengenal orang yang lebih dewasa. Serta memberikan pemahaman tentang bahayanya pergaulan bebas. “Intinya balik lagi ke keluarga. Bagaimana pengawasan dan memberikan anak pemahaman,” katanya.
Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Batam, Abdillah, mengatakan meningkatnya kasus pencabulan anak di Batam disebabkan tingginya mobilitas masyarakat. Sehingga pengawasan orangtua tidak optimal.
“Dengan tingginya mobilitas, otomatis karakter masyarakat beragam. Sehingga orangtua di Batam tidak bisa mengikuti arusnya,” katanya.
Selain itu, kata Abdillah, faktor tingginya kasus ini disebabkan cepatnya perkembangan anak di Batam. Perkembangan anak ini dipengaruhi penggunaan teknologi.
“Jadi ada kemudahan anak-anak mengakses konten-konten yang mengarah ke sana. Bahkan akses anak sekarang ini lebih cepat dibandingkan orangtua,” ungkapnya.
Menurut Abdillah, untuk mengantisipasi kasus pencabulan ini, diperlukan sosialisasi UU Perlindungan Anak dan Kekerasan Seksual kepada masyarakat. Sehingga diharapkan bisa memberikan shock therapy kepada pelakunya.
“Sekarang ini banyak pelaku baru. Artinya sosialisasi UU ini belum maksimal, jadi pelaku menganggap hal ini (pencabulan) biasa, padahal tidak biasa,” tutupnya.
Psikolog RS Awal Bros Batam, Maryana, mengatakan peristiwa pencabulan yang menimpa anak-anak akan mempengaruhi masa depannya.
“Yang pasti, pencabulan yang dialami anak akan mengganggu ketenangan psikologi mereka. Mereka akan takut bertemu dengan pelaku atau orang yang menyerupai pelaku,” ujar Maryana.
Trauma akan semakin besar jika pencabulan itu dialami anak yang sudah memiliki ingatan, yakni di atas 4 tahun. Efek pencabulan akan menimbulkan trauma mendalam pada anak.
“Efek dari pencabulan itu akan terasa sampai dewasa, bahkan seumur hidup. Apalagi pencabulan itu terjadi berulang-ulang, di bawah ancaman atau bujuk rayu,” jelas Maryana.
Dijelaskannya, untuk meminimalisir trauma berat yang dialami anak, maka mereka perlu mendapat terapi psikologis. Proses pemulihan mental untuk setiap korban pun berbeda-beda, namun tidak akan pernah menghapus seluruh ingatan atas pelecehan seksual tersebut. Bahkan jika tak ditangani dengan benar, anak yang menjadi korban pelecehan, bisa menjadi pelaku pelecehan seksual.
“Trauma pada anak akan berlanjut dan membekas hingga dewasa. Karena itu, perlu adanya konseling rutin untuk meminimalisir trauma. Pelecehan seksual ini ibarat lingkaran setan jika tak ditangani dengan baik,” jelasnya. (*)
Ilustrasi. Sejumlah pedagang menjajakan hewan untuk kurban di pasar hewan. (ANTARA/Yulius Satria Wijaya)
batampos – Jamaah Mushala Baitul Jannah di RT 007/RW 001 Kelurahan Campago Ipuah, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan, Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar) gagal melaksanakan kurban pada Idul Adha 2022 karena lima ekor sapi dan satu kambing yang dipesan tidak kunjung datang.
“Kami merasa ditipu, lima ekor sapi dan satu kambing yang kami pesan kepada penyedia hewan kurban atas nama Aldi tidak juga datang, kerugian Rp100 juta lebih,” kata Ketua Panitia Kurban Mushala Baitul Jannah M Zadry, di Campang Ipuah, Bukittinggi, Minggu.
Ia mengatakan, lima ekor sapi dan satu ekor kambing itu merupakan iuran hasil kurban dari 36 orang warga dengan 350 kupon kurban yang telah disebar.
“Kami mendapat informasi, ada sekitar lima mushala termasuk masjid di Bukittinggi ini yang juga mengalami hal serupa, sapi kurban dari penyedia yang sama tidak kunjung datang atau bermasalah, termasuk korbannya salah seorang anggota DPRD,” katanya menegaskan.
Dia berencana bersama pengurus mushala akan melaporkan secara resmi ke kepolisian jika sampai Senin (11/7) ini, penyedia tidak kunjung datang atau memberi kabar.
“Pemesanan sudah sejak satu bulan lalu dan sudah kami lunasi dengan rincian satu peserta kurban Rp2,8 juta, jika tidak ada iktikat baik, Senin (11/7) besok rencana kami laporkan bersama pengurus lainnya,” kata dia lagi.
Selain itu, mushala di Koto Dalam, Pulai Anak Air diketahui terpaksa mengadakan iuran bersama untuk bisa membeli hewan kurban, karena sapi yang dipesan juga tidak datang menjelang penyembelihan.
Kapolsek Bukittinggi Kompol Rita Suryati mengatakan sebelumnya pihaknya telah mencoba berkoordinasi dengan beberapa masjid dan mushala yang mengalami kerugian serupa.
Ia mengatakan, di Masjid Bukit Apit, petugas menengahi permasalahan serupa dengan membuat perjanjian antara keluarga Aldi dengan pemilik sapi kurban untuk menjamin pembayarannya karena Aldi tidak dapat dihubungi.
“Dari keterangan panitia kurban, Aldi mengaku punya kandang sapi di Gadut, kemudian panitia menjemput sapi itu, tapi menurut pemilik, Aldi belum membayarkan hingga terpaksa menemui keluarganya untuk bisa menjaminkan, karena sapi harus dibawa ke masjid untuk dikurbankan,” kata Rita menjelaskan.
Kompol Rita belum bisa memastikan kejadian ini merupakan penipuan atau lainnya, karena Aldi yang tidak kunjung bisa dihubungi bahkan oleh keluarganya. (*)
