batampos – Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Mohammad Syahril mengatakan bahwa sebanyak 87 persen kasus Covid-19 yang beredar di Indonesia merupakan sub-varian baru yakni BA.5.

“Sebagai informasi sudah 87 persen sub-varian BA.5, itu sudah mendominasi (pandemi) Covid-19 ini. Jadi (trennya) sudah bergeser ke sub-varian BA.5,” kata Syahril dalam Siaran Sehat Bersama Dokter Reisa secara daring diikuti di Jakarta, Senin.

Syahril menyatakan meskipun sub-varian BA.5 sudah mendominasi, namun gejala yang ditimbulkan pada pasien Covid-19 tidak lebih berat dibandingkan dengan varian Omicron yang sempat mengakibatkan terjadinya lonjakan kasus pada awal tahun 2022.

Gejala yang lebih ringan dibandingkan Delta dan Omicron tersebut kemudian membuat keterisian tempat tidur di rumah sakit (BOR) saat ini berkisar delapan hingga sembilan persen.

“Sehingga kalau kita lihat data di sini, yang sakit sedang hanya sekitar delapan sampai sembilan persen. Jadi tidak seperti halnya Delta maupun Omicron yang lalu, jadi tidak usah khawatir tingkat keganasannya atau tingkat keparahannya, itu tidak terlalu berat, sehingga kita lebih banyak orang tanpa gejala (OTG) dan gejala ringan saja,” kata dia.

Saat ini yang terpenting, kata Syahril, adalah kewaspadaan yang dibangun baik dari pemerintah maupun masyarakat agar tidak terlena dengan kondisi yang sudah terkendali, sehingga keterisian rumah sakit tidak melonjak tinggi serta menekan potensi terjadinya kematian pada pasien Covid-19.

“Kewaspadaan bersama artinya masyarakat juga harus waspada, pemerintah apalagi. Hanya satu yang harus kita waspadai yaitu melakukan dan mencegah penularan. Kedua mengendalikan, kalau orang sudah kena, tidak apa-apa, tapi yang penting terkendalikan agar tidak terlalu berat,” ucap Syahril.

Sebagai bentuk pengendalian pandemi Covid-19, pemerintah sendiri mulai menerapkan kembali pelonggaran-pengetatan kebijakan guna mengikuti tren naik turunnya kasus positif di tengah masyarakat.

Seperti yang ditegaskan dalam Surat Edaran Satgas Covid-19 nomor 20 tahun 2022 terkait protokol kesehatan pada pelaksanaan kegiatan berskala besar dalam masa pandemi Covid-19 yang mulai berlaku per 21 Juni 2022.

Pemerintah juga kembali meningkatkan kapasitas tes Covid-19 beserta pelacakan kasus positif. Berbagai fasilitas kesehatan pun telah disiapkan apabila lonjakan kasus BA.5 terjadi di Indonesia.

“Pak Menteri juga sudah membuat edaran kepada seluruh rumah sakit terutama di Jakarta, untuk waspada. Sebagian dulu, andaikan terjadi lonjakan dirawat, kita sudah siap. Wisma Atlet saya kira juga sudah bagus mereka sudah siap,” ujar Syahril.

Syahril berharap dengan semua upaya pemerintah yang dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dalam masyarakat, pengendalian Covid-19 dapat berhasil dan mencegah terjadinya gejala berat pada pasien Covid-19. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Bareskrim Polri membuka penyelidikan terkait dugaan penyelewengan dana umat oleh organisasi sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT) dengan melakukan pengumpulan data serta keterangan (pulbaket).

Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah menyelidiki meskipun Polri belum menerima laporan dari masyarakat. ’’Belum ada laporan, masih penyelidikan pulbaket dulu,” kata Dedi.

Terpisah, Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyebutkan dari hasil analisis transaksi yang dilakukan pihaknya terindikasi ada penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan aktivitas terlarang.

Menurut dia, PPATK sudah sejak lama melakukan analisis terhadap transaksi keuangan ACT. Hasil analisis itu pun telah diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). ’’Kami mengindikasikan ada transaksi yang menyimpang, tujuan dan peruntukannya serta pihak-pihak yang tidak semestinya.” kata Ivan.

Ivan mengatakan, analisis yang dilakukan masih berproses, sesegera mungkin hasilnya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum, yakni Densus dan BNPT. Terkait indikasi adanya penyalahgunaan atau penyimpanan dana umat di tubuh ACT untuk kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan aktivitas terlarang, perlu pendalaman dari aparat penegak hukum. ’’Transaksi mengindikasikan demikian namun perlu pendalaman oleh penegak hukum terkait,” kata Ivan.

Sementara itu, Kepala Bagian Bantuan Operasi (Kabagbanops) Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri Kombes Pol. Aswin Siregar saat dikonfirmasi pada hari yang sama menyebutkan pihaknya tengah mendalami adanya dugaan penyelewengan dana ACT untuk aktivitas tindak pidana terorisme. ’’Permasalahan ini masih dalam penyelidikan Densus 88,” kata Aswin.

Sebelumnya, dugaan penyelewengan dana donasi umat di tubuh organisasi itu viral di media sosial, salah satunya di Twitter, setelah diulas majalah Tempo. Hal ini memunculkan tanda pagar (tagar) yang viral di media sosial seperti “aksi cepat tilep” dan “jangan percaya ACT”. ACT, oleh warganet, juga dipelesetkan menjadi “Aksi Cepat Tancep” karena setiap aksi mereka segera dibarengi dengan penancapan banyak atribut ACT di sejumlah titik lokasi bencana.

Menanggapi ramainya pemberitaan itu, ACT memberikan tanggapan yang disampaikan oleh Presiden ACT Ibnu Khajar. Menurut Ibnu, ACT telah memangkas besaran gaji serta operasional bagi para petingginya dalam upaya pembenahan dan restrukturisasi organisasi sejak Januari 2022.

“Sejak 11 Januari 2022, tercipta kesadaran kolektif untuk memperbaiki kondisi lembaga dengan masukan dari seluruh cabang. Kami melakukan evaluasi secara mendasar,” ujar Presiden ACT Ibnu Khajar dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (4/7).

Sebelumnya dalam laporan investigasi Tempo ditemukan dugaan penyelewengan dana umat yang dilakukan oleh ACT. Besaran gaji menjadi salah satu tajuk yang membuat masyarakat mempertanyakan kredibilitas organisasi tersebut.

Dalam laporan itu menyebutkan bahwa gaji Ketua Dewan Pembina ACT disebut-sebut menerima gaji sekitar Rp 250 juta, sedangkan pejabat di bawahnya seperti Senior Vice Presiden menerima sekitar Rp 150 juta, Vice Presiden Rp 80 juta, direktur eksekutif Rp 50 juta, dan direktur Rp 30 juta per bulan. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan, meneken persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Emirat Arab (Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement, atau IUAE–CEPA). Kesepakatan ini ditandatangani hanya berselang 9 bulan sejak diluncurkan oleh Menteri Perdagangan kedua negara.

Pencapaian ini sesuai dengan target yang diberikan oleh kedua kepala negara,yaitu terselesaikannya perundingandalam waktu kurang dari satu tahun.

Penandatanganan IUAE-CEPA dilakukan oleh Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan dan Menteri Ekonomi Uni Emirat Arab (UEA)Abdulla bin Touq Al Marri.

Penandatanganandilakukan bersamaan dengan kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo. Penandatanganan IUAE-CEPA menjadi momentum bersejarah karena ini kali pertama Indonesia memiliki perjanjian dagang dengan negara di Kawasan Teluk.

“Bapak Presiden RI menyambut positif penyelesaian persetujuan IUAE-CEPA.Persetujuan ini menjadi pintu masuk Indonesia ke UEA yang merupakan hub untuk meningkatkan ekspor ke negara-negara tujuan non-tradisional seperti di kawasan Teluk, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan,” ungkap Mendag Zulhas.

Penyelesaian IUAE-CEPA sekaligus menjadi momentum yang tepat untuk pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. “Covid-19 membuat hampir seluruh negara di dunia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kita harap bersama ketika IUAE-CEPA ini diimplementasikan, peningkatan kinerja sektor perdagangan dan investasi yang didorong melalui IUAE-CEPAdapat semakin mengakselerasi upaya pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 serta meningkatkan daya saing Indonesia,” imbuh Mendag Zulhas.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono menyatakan, perundingan IUAE-CEPA sangat bermanfaat bagi Indonesia. Salah satu alasannya adalah terbukanya akses pasar ke UEA melalui penurunan dan penghapusan tarif bea masuk sekitar 94 persen dari total pos tarif dengan mekanisme penurunan secara langsung maupun bertahap saat perjanjian berlaku (entry into force).

Persetujuan IUAE-CEPA mencakup pengaturan di bidang perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, hak kekayaan intelektual, ekonomi Islam, ketentuan asal barang, prosedur kepabeanan dan fasilitasi perdagangan, kerjasama ekonomi, pengadaan barang dan jasa pemerintah, usaha kecil dan menengah, perdagangan digital, serta ketentuan hukum dan isu kelembagaan.

Isu ekonomi Islam dalam IUAE-CEPA ini juga menjadi satu catatan sejarah bagi Indonesia. Untuk kali pertama, isu ekonomi Islam/syariah dimasukkan sebagai salah satu cakupan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif dengan negara mitra dagang Indonesia.

Pengaturan pada bab terkait ekonomi Islam dalam IUAE-CEPA, yang merupakan terobosan unik bagi Indonesia dalam upaya pengembangan kerjasama terkait ekonomi Islam, antara lain melibatkan saling diakuinya sertifikasi halal masing-masing negara, usaha kecil dan menengah, serta ekonomi digital. Masih dalam bab yang sama, turut diatur kerjasama pengembangan sektor ekonomi Islam yang mencakup bahan mentah, makanan dan minuman, obat-obatan dan kosmetik, modest fashion, pariwisata, media dan rekreasi, serta pembiayaan Islami (Islamic finance),” ungkap Djatmiko.

BACA JUGA: Kontribusi UKM Terhadap Ekspor Nasional Masih Sangat Minim

Berdasarkan analisis Cost Benefitdan PrognosaIUAE-CEPA, dalam sepuluh tahun sejak entry into force (EIF), ekspor Indonesia ke UEA diproyeksikan meningkat sebesar USD 844,4 juta atau meningkat 53,90 persen. Selain itu, impor Indonesia dari UEA juga diproyeksikan meningkat sebesar 307,3 juta atau sekitar 18,26 persen. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi defisit perdagangan dengan UEA.

Setelah ditandatangani, proses lebih lanjut adalah ratifikasi atau pengesahan IUAE-CEPA yang akan dilakukan bersama oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesa sebelum akhirnya nanti dapat berlaku dan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha kedua negara. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Produksi timah logam yang diraih PT Mitra Stania Prima (MSP), perusahaan di bawah Arsari Tambang, sepanjang 2021 mencapai angka signifikan. Yaitu sebanyak 3.093 ton.

Menurut Chief Executive Officer (CEO) Arsari Tambang, Aryo Djojohadikusumo, penjualan bersih perusahaan pada 2021 juga mengalami peningkatan seiring naiknya harga komoditas tersebut.

”Penjualan bersih mengalami kenaikan sebesar 74 persen dibanding tahun lalu disebabkan kenaikan harga komoditas timah dunia,” jelas Aryo di Jakarta, Jumat (1/7).

Menurutnya, penjualan timah logam yang diproduksi perseroan dilakukan di bursa timah Jakarta Future Exchange dengan tujuan ekspor didominasi Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara Asia.

Aryo memaparkan, kegiatan penambangan dilakukan di Blok Mapur, Desa Cit Kabupaten Bangka dan Blok Kepuh & Blok Penyak di Kabupaten Bangka Tengah.

”Kegiatan eksplorasi MSP tahun 2021 di areal seluas 234 hektar dan telah melakukan pengeboran 27.774 meter di 979 titik,” ujar Aryo.

BACA JUGA: KKP Stop Operasi Penambangan Pasir Timah di Perairan Bangka 

Arsari Tambang sendiri memiliki beberapa anak perusahaan pertambangan. Di antaranya PT Mitra Stania Prima, PT Mitra Stania Kemingking, dan PT Mitra Stania Bemban yang bergerak di bidang timah dan berlokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun PT Mitra Stania Prima (MSP) melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, penambangan, pengolahan, peleburan, pemurnian, menjual serta mengekspor timah.
Selain itu, sebagai warga komunitas Bangka, MSP juga terlibat dalam program-program pengembangan komunitas. PT MSP adalah induk dari PT Mitra Stania Kemingking (MSK) dan PT Mitra Stania Bemban (MSB). (*)

Reporter: JP Group