batampos – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan memvonis terdakwa Dodi Reza Alex Noerdin, mantan Bupati Musi Banyuasin pidana penjara selama 6 tahun atas kasus dugaan penerimaan suap proyek infrastruktur Dinas PUPR daerah setempat pada tahun 2021.

Vonis hukuman tersebut dibacakan Hakim Ketua Yoserizal di ruang utama Pengadilan Tipikor Palembang, Selasa sore.

“Mengadili terdakwa Dodi Reza Alex dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp250 juta, subsider 5 bulan kurungan penjara,” kata Yoserizal.

Selain menghukum terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp1,16 miliar.

Bayaran uang pengganti tersebut wajib diselesaikan selama 1 bulan, dan bila tidak mencukupi maka dilakukan penyitaan harta benda milik  terdakwa untuk dilelang, atau diganti pidana penjara tambahan selama 1 tahun.

Menurut hakim vonis hukuman tersebut diberikan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan.

Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama dan berlanjut sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum.

Tuntutan tersebut sebagaimana Pasal 12 huruf (a)  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

“Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan,” kata hakim.

Sementara, terdakwa Dodi Reza yang mendengarkan vonis secara daring dari gedung merah putih KPK Jakarta menyatakan pikir-pikir atas vonis majelis hakim. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan memvonis terdakwa Dodi Reza Alex Noerdin, mantan Bupati Musi Banyuasin pidana penjara selama 6 tahun atas kasus dugaan penerimaan suap proyek infrastruktur Dinas PUPR daerah setempat pada tahun 2021.

Vonis hukuman tersebut dibacakan Hakim Ketua Yoserizal di ruang utama Pengadilan Tipikor Palembang, Selasa sore.

“Mengadili terdakwa Dodi Reza Alex dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp250 juta, subsider 5 bulan kurungan penjara,” kata Yoserizal.

Selain menghukum terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp1,16 miliar.

Bayaran uang pengganti tersebut wajib diselesaikan selama 1 bulan, dan bila tidak mencukupi maka dilakukan penyitaan harta benda milik  terdakwa untuk dilelang, atau diganti pidana penjara tambahan selama 1 tahun.

Menurut hakim vonis hukuman tersebut diberikan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan.

Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama dan berlanjut sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum.

Tuntutan tersebut sebagaimana Pasal 12 huruf (a)  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

“Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan,” kata hakim.

Sementara, terdakwa Dodi Reza yang mendengarkan vonis secara daring dari gedung merah putih KPK Jakarta menyatakan pikir-pikir atas vonis majelis hakim. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Sertifikasi halal belakangan ini ramai diperbincangkan. Itu lantaran sudah tidak milik Majelis Ulama Indonesia (MUI), tapi kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.

Menag Yaqut Cholil Qoumas menilai, keputusan undang-undang (UU) menyebutkan bahwa sertifikasi halal diselenggarakan pemerintah bukan organisasi kemasyarakatan (Ormas). ”Sertifikasi halal, sebagaimana ketentuan UU, diselenggarakan pemerintah, bukan lagi Ormas,” kata Yaqut.

Pernyataan Menag Yaqut yang menilai MUI adalah ormas menjadi persoalan baru. Menurut Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra, MUI itu tidak bisa dibentuk dengan yayasan atau ormas. Seharunya MUI itu dibentuk dengan UU.

”Misal, UUD 1945 nomor sekian, tahun sekian, tentang bisa pembentukan MUI atau pembentukan majelis agama-agama. Sehingga MUI akan jadi satu badan yang dibentuk oleh negara, walaupun tidak bisa diinterpensi oleh negara. Ini pasti bisa, negara saja bisa bentuk KPU dan KPK,” kata Yusril saat memberikan kuliah politik di Bimtek Anggota DPRD Provinisi, Kabupaten, dan Kota, Fraksi Partai Bulan Bintang di Marlynn Park Hotel, Senin (4/7).

Yusril menambahkan, kalau pemerintah berwibawa, bisa membuat UU pembentukan MUI sebagai suatu lembaga independen, mandiri, berwenang untuk mengambil keputusan-keputusan di bidang agama. Apapun keputusan MUI nanti, pemerintah tidak bisa menginterpensi dan harus dijalankan.

Menurut Yusril, kalau MUI dibentuk jadi lembaga dan ada UU-nya, tidak akan ada lagi ledek-ledekan. Mengenai siapa anggotanya, menurut Yusril, tinggal disebutkan di UU dan pemerintah tidak usah ikut campur. Presiden hanya mengesahkan susunan pengurus MUI.

Kalau misalnya agama lain keberatan tentang MUI yang jadi lembaga dan adanya UU, ya tinggal dibentuk juga majelis agama-agama lain, supaya adil,” tegas Yusril.

Yusril menambahkan, nanti yang menentukan halal atau haram bukan pemerintah lagi tapi Lembaga independen yang dibentuk negara. Yusril mencontohkan, sekarang ini banyak yang mempersoalkan vaksin, misalnya mengandung babi atau khamer.

”Nah, hal seperti ini harus ada yang memutuskan halal atau haram dan bukan pemerintah yang memutuskan, tapi MUI yang memutuskan dengan catatan bukan yayasan atau LSM seperti yang dilontarkan Menag Yaqut,” ucap Yusril.

”Kalau kekuatan politik yang mendukung seperti itu tidak ada di DPR atau presidennya muslim, tapi tidak suka sama Islam, mau dibawa ke mana negara ini,” ujar Yusril.

”Umat Islam itu perlu juga disadarkan, apa yang masyarakat harapkan, cita-citakan yakni pemerintahan yang amanah, yang menghormati agama, yang menjalankan seruan-seruan agama itu akan terjadi jika ada satu parpol Islam yang mempunyai kekuatan politik yang signifikan, ya PBB ini,” ucap Yusril. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Unit bisnis penginapan yang dimiliki sepenuhnya oleh CapitaLand Investment Limited (CLI), The Ascott Limited (Ascott) mengumumkan telah mengakuisisi Oakwood Worldwide (Oakwood), penyedia apartemen berlayanan global, dari Mapletree Investments Pte Ltd. Akuisisi tersebut mening­katkan portofolio global Ascott sebesar 81 properti dan sekitar 15.000 unit.

Akuisisi Ascott atas Oakwood akan melampaui kehadiran global Ascott menjadi lebih dari 150.000 unit di sekitar 900 properti di lebih dari 200 kota di 39 negara.

“Akuisisi Oakwood ini merupakan bagian dari rencana Ascott untuk memainkan peran yang lebih besar di pasar penginapan. Ada siner­gi yang signifikan antara Ascott dan Oakwood, sebagai pelengkap dan menambah produk yang kami tawarkan,” ungkap Chief Executive Officer CLI, Kevin Goh, Senin (4/7).

Selain penyelarasan strategis, akuisisi ini juga penting bagi Ascott secara komersial. Akuisisi Ascott atas Oakwood membawa dorongan langsung ke unit di bawah kontrak manajemen dan franchise.

Portofolio Oakwood akan mempercepat pertumbuhan bisnis aset kami, dengan tambahan aliran pendapatan, perluasan penawaran penginapan, dan peningkatan basis pelanggan.

”Langkah strategis yang telah kami buat dalam beberapa tahun terakhir, seperti investasi kami di Quest, Synergy, dan TAUZIA telah memetakan jalur pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk Ascott,” tambah Mr Goh

BACA JUGA: Dicari Staf yang Mau Kerja di Hotel Terkemuka di Eropa, Tak Perlu Pengalaman Kerja

Pada 2018, Ascott mengakuisisi TAUZIA Hotel Management (TAUZIA), salah satu operator hotel terkemuka di Indonesia, untuk memasuki segmen hotel bisnis skala menengah yang berkembang pesat. Dengan bergabungnya Oakwood, Ascott yakin dapat mencapai target 160.000-unit secara global jauh di depan 2023.

”Didirikan di Los Angeles pada tahun 1962, Oakwood adalah penyedia apartemen berlayanan terkemuka secara global dengan kehadiran di lebih dari 15 negara,” terangnya.

Perusahaan ini mempelopori dan membangun reputasinya di Amerika Serikat sebagai penyedia utama perumahan perusahaan, sebelum mengembangkan keahlian sebagai perusahaan perhotelan dengan lebih dari 80 pro­perti bermerek di bawah manajemennya secara internasional. (*)

Reporter: Azis Maulana

batampos – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah mempercepat penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) untuk membuat masyarakat nyaman merayakan Idul Adha akhir pekan nanti.

Airlangga menuturkan, pemerintah sudah mendorong Satgas Penanganan PMK untuk bekerja dengan cepat menyuntikkan vaksin dan mengatur lalu lintas ternak.

Airlangga mengaku sudah ada Keputusan Ketua Komite PCPEN Nomor 2 Tahun 2022 tentang Satgas Penanganan PMK, dengan Tim Pelaksana yang diketuai oleh Kepala BNPB dan dibantu lima Wakil Ketua dari Kementan, Kemendagri, Kemenko, TNI dan Polri.

“Sudah ada tiga juta dosis vaksin di Indonesia dengan anggaran yang sudah disiapkan, sehingga vaksin yang sudah ada harus segera disuntikkan,” tutur Menko Airlangga dalam keterangan, Selasa (5/7/2022).

Pemerintah menyetujui pengadaan 29 juta dosis vaksin penyakit mulut dan kuku bagi hewan ternak pada tahun ini dengan menggunakan dana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Diketahui, pemerintah sudah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada Ahad (10/7/2022). Di sisi lain, berdasarkan data Kementerian Pertanian per 29 Juni 2022, PMK telah menyebar ke 19 provinsi dan 221 kabupaten/kota.

Jumlah kasus yang sakit sebanyak 289.430 ekor, sembuh 94.575 ekor, pemotongan bersyarat 2.940 ekor, kematian 1.722 ekor, dan yang sudah divaksinasi sebanyak 91.716 ekor.

Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPCPEN) ini menambahkan, pemerintah juga sudah menerbitkan panduan penanganan wabah PMK dan kesiapan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriyah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2022.

Inmendagri ini menginstruksikan para gubernur/bupati/walikota untuk melakukan pengendalian dan penanggulangan wabah PMK pada hewan ternak di wilayah masing-masing.

Selain itu telah diterbitkan pula Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Wabah PMK (Foot and Mouth Disease), yang menetapkan 19 provinsi sebagai daerah wabah PMK. Airlangga menegaskan, setiap ada perkembangan, akan diterbitkan keputusan menteri pertanian.

“Yang ditindaklanjuti dengan SE Kasatgas dan InMendagri untuk percepatan penanganan PMK, sebagaimana dilakukan dalam penanganan Covid-19” ujar Menko Airlangga.

Sementara, terkait penggantian ternak yang terpapar PMK, akan diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan). Airlangga menegaskan, dalam permentan itu akan diatur secara detail kriteria ternak sapi yang bisa mendapatkan penggantian dari pemerintah maksimal sebesar Rp 10 juta. Sebab, tidak semua sapi yang dimusnahkan akan mendapatkan penggantian.

Jika ada sapi yang terpaksa dipotong namun dagingnya masih bisa dijual dengan protokol tertentu maka penggantian tidak diberikan atau hanya diberikan sebagian.

“Ini yang akan diregulasi oleh Kementerian Pertanian. Kita minta segera mungkin bisa keluar Permentannya,” kata Airlangga. (*)

batampos – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe R Biden berpidato dalam peringatan hari kemerdekaan negeri itu, Senin (4/7/2022) waktu setempat. Dalam pidatonya, Biden menyebutkan kebebasan di AS kini sedang terancam.

Dia pun mengimbau rakyatnya supaya mengemban “patriotisme berprinsip” saat negara tersebut menghadapi tantangan ekonomi dan perpecahan nasional.

“Dari tingkat terdalam krisis terburuk kita, kita selalu bangkit ke tingkat yang lebih tinggi,” ujarnya ketika menyampaikan pidato di Gedung Putih, Washinton DC seperti dilansir dari Reuters.

Biden menyebutkan, negara tersebut saat ini tengah dilanda ujian. “Kita sudah diuji sebelumnya, juga saat ini, tapi kita tak pernah gagal karena kita tidak pernah meninggalkan keyakinan terdalam dan janji yang mendefinisikan bangsa ini,” ujarnya.

Tanpa menyebutkan secara khusus, Biden tampaknya menyinggung topik soal langkah Mahkamah Agung baru-baru ini untuk membatalkan putusan Roe v Wade, yang sebelumnya melindungi hak-hak perempuan untuk melakukan aborsi.

Pada saat yang sama, presiden AS menyadari ada berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi rakyat Amerika. “Ekonomi kita sedang tumbuh, tapi bukan tanpa kepedihan. Kebebasan sedang … diserang, baik di sini maupun di luar negeri,” katanya.

Biden mengimbau rakyat AS agar bersatu kendati ada perpecahan di negara itu. “Pada hari ini di tengah badai dan perselisihan, semoga kita menjaga komitmen pada patriotisme berprinsip,” katanya.

Dia menyebutkan, Amerika tetap akan besar apabila mereka menjalankan pilihan dengan prinsip kesatuan dan persatuan mencapai tujuan. (*)

Reporter: Chahaya Simanjuntak