batampos – Tren pertumbuhan perekonomian Indonesia terus memperlihatkan hasil yang sangat baik dan memberikan optimisme bagi berlanjutnya penguatan perekonomian ke depan. Setelah tumbuh positif pada dua kuartal sebelumnya, perekonomian Indonesia pada kuartal 2 tahun 2022 juga tercatat kembali tumbuh positif mencapai 5,44 persen (yoy). Kinerja impresif tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah, meski dunia pada saat ini masih diterpa krisis multidimensi yang berdampak langsung pada multisektor.

Disamping itu, peran penting Indonesia dalam Presidensi G20 tahun 2022 juga menjadi perhatian seluruh dunia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga selaku Ketua Sherpa Track mengatakan bahwa Indonesia selalu berupaya mendorong G20 untuk menghasilkan berbagai aksi dan tindakan yang nyata serta Indonesia sendiri juga menerapkan leading by example dalam menjalankan Presidensi G20 kali ini.

“Transisi energi menjadi penting dalam KTT G20 dan transisi energi terdiri dari power plan sendiri. Kemudian dari mobility, yang paling terdekat adalah di industri otomotif. Indonesia tentu ingin menyelenggarakan G20 dengan contoh dan contoh ini tidak hanya di sektor energi tetapi di sektor transportasi juga,” tegas Menko Airlangga dalam kegiatan Penyerahan Simbolis Mobil Listrik Toyota sebagai Kendaraan Resmi Delegasi G20 pada KTT G20 Indonesia Tahun 2022 di Lobby Gedung Ali Wardhana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (10/8).

Dalam acara tersebut, PT Toyota Astra Motor berkomitmen memberikan dukungan 143 unit mobil listrik Lexus UX300E untuk digunakan sebagai kendaraan resmi delegasi pada KTT G20 Indonesia. Toyota sendiri juga akan menambah investasi di Indonesia sebesar Rp27,1 Triliun hingga tahun 2026. Penambahan investasi tersebut ditujukan untuk mendorong elektrifikasi kendaraan bermotor di Indonesia. Toyota juga mendorong upskilling kemampuan engineer di Indonesia dengan membangun xEV Center pada Mei 2022 untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian SDM lokal terkait elektrifikasi dan kesiapan di era digitalitasi.

Penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan resmi G20 juga turut merefleksikan komitmen Indonesia dalam memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan usaha sendiri atau 41 persen dengan dukungan internasional di tahun 2030 dan net zero emissions di tahun 2060. Target tersebut menjadi tugas bersama Pemerintah dan swasta. Untuk itu, produk yang dihasilkan dari kolaborasi antara Indonesia dan PT Toyota Astra Motor mengindikasikan pentingnya peran kedua sektor dalam mendukung percepatan transisi energi.

“Tentunya kita berharap kegiatan yang dilakukan hari ini merupakan awal dari percepatan agar electric vehicle di Indonesia bisa ditargetkan 20 persen minimal di tahun 2030. Selanjutnya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami berharap produksi nasional bisa terus berkembang. Untuk ekosistem EV, PLN diharapkan untuk menyiapkan baterainya, termasuk electric charge. Harus ada satu standar untuk charging station. Ini yang kita harus lakukan dalam waktu dekat,” pungkas Menko Airlangga.

Perlu diketahui bahwa dalam KTT G20, Indonesia akan menerima 39 Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara-negara G20 dan negara undangan serta pimpinan dari organisasi internasional. Dari sisi kebutuhan logistik, Panitia Nasional Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 telah mempersiapkan kendaraan bagi kepala delegasi beserta rombongan yang menghadiri acara KTT. Presidensi G20 Indonesia akan menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan resmi KTT G20.

Keunggulan sumber daya alam menjadikan Indonesia sebagai negara produsen yang tepat untuk EV. Indonesia merupakan negara yang kaya akan nikel (sekitar 23 persen dari dunia) dan cobalt yang merupakan bahan baku utama pembuatan baterai. Oleh karena itu, produsen EV dapat memproduksi kendaraan EV yang terjangkau di Indonesia, dimana kurang lebih 30-35 persen harga EV adalah untuk komponen baterai. Dengan kepemilikan sumber daya alam dan kemampuan sumber daya manusia, Indonesia diprediksi dapat menjadi EV Battery Production Hub di ASEAN pada tahun 2026 dan menjadi pemain utama di tingkat global pada tahun berikutnya. (dep7/ltg/fsr)

batampos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan 17 dari 22 partai politik yang mendaftar telah lengkap dokumennya dan dapat didaftar sebagai partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024.

“Yang sudah mendaftar ada 22 parpol, dan dari 22 itu yang dokumen atau dokumen persyaratannya dinyatakan lengkap oleh KPU RI dan sudah dinyatakan statusnya didaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 ada 17 parpol,” kata Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari di Jakarta Rabu, (10/8).

Karena itu, menurut Hasyim, sebanyak 17 partai politik tersebut dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yakni tahapan verifikasi administrasi.

“Sementara, 5 partai politik sampai saat ini masih melengkapi (dokumen syarat pendaftaran),” ujar Hasyim.

Menurut dia, partai politik yang memiliki akun Sipol untuk tingkat nasional ada 42 partai dan lokal Aceh 8 partai. Dari 42 parpol nasional, lanjutnya 22 parpol sudah mendaftar ke KPU RI hingga hari ke-10 tahapan pendaftaran.

“Berdasarkan surat yang disampaikan partai politik ke KPU RI, ada 10 parpol yang akan mendaftar pada Kamis (11 Agustus 2022) ada 1 parpol, kemudian Jumat (12 Agustus 2022) ada 7 parpol, Sabtu (13 Agustus 2022) ada 1 parpol, dan Minggu (14 Agustus 2022) ada 1 parpol,” ujarnya.

Sementara pada Rabu, 10 Agustus 2022, menurut dia, 4 partai politik mendaftar ke KPU RI, yakni PSI, PAN, Golkar, dan PPP.

PAN, Golkar, dan PPP hadir berbarengan mendaftar ke KPU sebagai partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). (*)

Reporter: JP Group

batampos –  Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo diharapkan dapat menindak tegas oknum polisi yang terlibat dalam kasus mafia tanah. Ketegasan Jenderal Sigit sebagaimana saat mengungkap kasus Irjen Pol Ferdy Sambo sangat dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia.

“Bapak Kapolri harus tegas dalam menindak oknum polisi yang bermain-main kasus. Ketegasan Kapolri dalam mengungkap kasus Ferdy Sambo, kami harap juga diterapkan terhadap para mafia tanah, termasuk oknum aparat penegak hukum di belakangnya,” kata Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) Dipo 86, Hendrikus Hali Atagoran dalam keterangannya, Rabu (10/8).

Hendrikus mengungkapkan, pihaknya mendapatkan informasi dari Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FMKTI) terkait banyaknya kasus perampasan tanah rakyat yang terjadi dengan melibatkan oknum aparat penegak hukum.

Ia menyatakan, oknum tersebut menekan secara paksa para pemilik tanah yang sah agar melepaskan lahan miliknya dengan ancaman akan dipidanakan.

“Kasus terbaru yang kami dapati bahwa Ketua FMKTI, Bapak SK Budiarjo bersama istrinya, Nurlela telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya tanggal 29 Juli 2022, karena dugaan pemalsuan surat terhadap surat tanah miliknya,” ujar Hendrikus.

Budiarjo dan istri dilaporkan pengembang PT SSA. Proses penyidikan terhadap perkara ini pun dianggap sangat janggal. Laporan dilakukan pada 2018, tetapi penetapan tersangka baru pada 29 Juli 2022. Hendrikus mengatakan jauh sebelumnya atau pada 5 September 2016, Nurlela terlebih dahulu melapor ke Polda Metro Jaya.

Laporan tersebut antara lain terkait dugaan memasuki pekarangan tanpa izin, membuat akta autentik palsu, dan menghilangkan batas tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 167, 264, 266, dan 389 KUHP. Namun, sampai sekarang Polda Metro Jaya belum menindaklanjuti laporan.

“Malah laporan dari pengembang yang diproses oleh pihak kepolisian, padahal bukti-bukti surat yang dimiliki oleh Bapak SK Budiardjo sudah lebih dari cukup untuk membuktikan sahnya hak kepemilikan terhadap lokasi tanahnya,” tutur Hendrikus

Hendrikus mengatakan mafia tanah ternyata bukan hanya oknum di Badan Pertanahan Nasional (BPN), calo tanah, tetapi juga aparat penegak hukum sebagaimana dialami ketua FKMTI.

“Bagaimana rakyat dapat percaya pada proses penegakan hukum jika aparat penegak hukumnya terindikasi menjadi alat dari para mafia tanah. Tentu kita berharap Bapak Kapolri dapat bertindak tegas memberi keadilan bagi ketua FKMTI dan istrinya,” tutur Hendrikus.

Sementara itu, SK Budiardjo telah menyampaikan surat permintan perlindungan hukum kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kantor Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, beberapa waktu lalu. Saat FKMTI bersama pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertemu Mahfud, perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemberantasan mafia tanah yang masih belum optimal.

“Perintah Bapak Presiden tersebut, padahal sudah dinyatakan setahun lalu. FKMTI pun telah melaporkan bukti-bukti perampasan tanah rakyat yang melibatkan perusahaan besar ke berbagai lembaga negara dan institusi terkait. Hingga sekarang belum terlihat beking mafia tanah kelas kakap yang diproses hukum. Korban perampasan tanah justru dikriminalisasi,” kata Budiardjo.

Di sisi lain, konsultan hukum pertanahan, Aartje Tehupeiory mendukung ketegasan Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto untuk memberantas mafia tanah. Menurutnya, masih banyak kasus mafia tanah yang belum terselesaikan secara komprehensif.

“Bapak Presiden sudah perintahkan agar para mafia tanah ditindak tegas. Bapak Menteri ATR pun berkomitmen laksanakan instruksi tersebut. Ini tentu harus didukung, karena keberadaan. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Ribuan massa buruh yang terdiri dari KASBI, KPBI, GSBI dan lainnya melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (10/8). Aksi unjuk rasa ini menuntut agar Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan.

Banyaknya massa aksi membuat akses jalan di depan gedung DPR RI tersendat. Massa buruh itu terlihat menyuarakan tuntutan di depan gedung parlemen. Selain buruh, aksi ini juga turut bercampur dengan sejumlah mahasiswa.

“Kita semua berkumpul di sini satu tujuan, batalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja,” teriak orator dari atas mobil komando.

“Mahasiswa, pelajar, kita tolak juga RKUHP dan UU Sisdiknas,” imbuhnya.

Massa aksi juga turut membentangkan spanduk bertuliskan ‘Satu Tuntutan, Batalkan Omnibus Law!’. Bahkan, mereka juga menolak upah murah dan sistem kerja out sourching. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto memimpin partainya mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024, Rabu (10/8/2022). Airlangga mengatakan, partai berlambang pohon beringin sudah lebih dari 10 kali mengikuti pemilu di Indonesia.

“Partai Golkar sudah ikut pemilu, sudah lebih dari 10 kali dan Pemilu di Indonesia sudah berjalan 13 kali. Tentu dari jumlah pemilu itu, jumlah yang dapat bintang artinya menang terbanyak masih Partai Golkar,” ujar Airlangga, tutur Airlangga saat mendaftarkan partainya sebagai peserta Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (10/8/2022).

Ia menambahkan, terkait pendaftaran peserta Pemilu 2024, Golkar telah memenuhi seluruh berkas dokumen yang dibutuhkan KPU. Airlangga memastikan bahwa seluruh kadernya akan menjadikan Pemilu 2024 berjalan jujur dan adil.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini terus berupaya agar pesta demokrasi tersebut dapat berjalan dengan jujur dan adil.

Airlangga juga telah menginstruksikan seluruh kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah dan anggota DPR untuk menyukseskan Pemilu 2024. Termasuk untuk mendorong agar anggaran yang dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera cair.

“Jadi kalau dukungan, Golkar pasti dukung, karena kita ingin pesta demokrasi berjalan baik dan lancar. Kemudian tentunya kita mendukung KPU yang independen dan tidak diintervensi dan adil dalam pelayanan terbuka kepada masyarakat dan partai politik,” ujar Airlangga.

Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) juga telah bicara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait anggaran Pemilu 2024. Ia menjelaskan, kontestasi nasional tersebut merupakan salah satu prioritas pemerintah.

“Bapak Presiden sudah disampaikan bahwa anggaran pemilu ini adalah prioritas dan sifatnya multiyears. Jadi tidak hanya sekarang, tapi dari sekarang sampai 2024,” tegas Airlangga.

Partai Golkar sendiri mendaftar ke KPU bersama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketiganya mendatangi KPU sekira pukul 10.00 WIB.

Ketum Golkar mengatakan, pendaftaran bersama itu disebut tak hanya membuktikan KIB tetap solid. Kebersamaan KIB juga untuk memenuhi harapan masyarakat terkait semangat persatuan yang terus dikedepankan KIB.

Koalisi tiga partai ini diharapkan konsisten memperjuangkan politik kebangsaan dan politik gagasan, sekaligus menolak politik identitas. Partai Golkar, PAN, dan PPP mendukung penuh pelaksanaan Pemilu 2024 agar dapat terlaksana secara demokratis.

“Mendorong pemerintah agar segera merealisasikan anggaran yang dibutuhkan agar semua tahapan, program dan agenda yang telah tersusun oleh penyelenggara pemilu dapat dilaksanakan sesuai jadwal,” ujar Airlangga. (*)

batampos – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan dirinya sama sekali tidak membela Irjen Polisi Ferdy Sambo yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir J beberapa waktu lalu.

“Saat itu, saya mengajak masyarakat untuk bijaksana mencerna berbagai informasi yang beredar di media sosial,” kata Bambang Soesatyo alias Bamsoet melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (10/8).

Pada waktu itu, kata dia, Irjen Polisi Ferdy Sambo belum ditetapkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk menyerahkan sepenuhnya proses penanganan kepada Polri, termasuk menghormati proses hukum yang menjunjung tinggi asas equality before the law atau persamaan di hadapan hukum dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

Hal tersebut ia sampaikan mengingat sebelumnya banyak sekali beredar informasi di media sosial yang kebenarannya belum valid dan sumber informasi yang tidak jelas, baik terhadap almarhum Brigadir J maupun keluarga besar Irjen Polisi Ferdy Sambo.

Sebab, paparnya, jangan sampai kesimpangsiuran informasi yang langsung dipercaya begitu saja oleh masyarakat malah menyebabkan keluarga almarhum Brigadir J maupun keluarga Ferdy Sambo menjadi korban misinformasi, kata Bamsoet sapaan akrab Bambang Soesatyo.

Terkait penetapan tersangka, termasuk Irjen Polisi Ferdy Sambo, ia mengatakan langkah tegas Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo merupakan cerminan keseriusan Polri dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama bagi keluarga Brigadir J.

’’Dengan mulai terungkapnya kasus kematian Brigadir J, diharapkan bisa mengakhiri berbagai kesimpangsiuran informasi yang sudah tersebar di berbagai media sosial sehingga masyarakat tidak menjadi korban misinformasi,’’ urainya. ’’Hal itu justru menjadi kontradiksi upaya penegakan hukum yang sedang dilakukan Polri,’’ tambahnya. (*)

Reporter: JP Group