batampos-Atas kinerjanya dalam berperan mengimplementasikan amanat konstitusi serta memastikan hak-hak dasar komunitas Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa terpenuhi, Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi meraih penghargaan dari Detik Jatim Award 2025.

Penghargaan diraih dengan katagori Fasilitator Hak Penghayat dan Penguatan Masyarakat Adat. Penghargaan langsung diterima oleh Sjamsul Hadi selaku Direktur Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat

Penghargaan diberikan atas keberhasilan Kementerian Kebudayaan sebagai penggerak dan fasilitator hak-hak dasar komunitas Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar terpenuhi. Disisi lain Kementerian Kebudayaan dinilai berhasil menjadikan Provinsi  Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya sebagai tuan rumah Sarasehan Nasional Penghayat Kepercayaan pada tahun 2025.

BACA JUGA: Tradisi Pacu Jalur Diklaim Warganet Malaysia, Ini Tanggapan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Mengenagai penghargaan tersebut Sjamsul Hadi mengaku mengapresiasi dan berterima kasih atas kepeclrcayaanya itu. ” Penghargaan ini sebagai penyemangat agar kita bisa bekerja bersama antara masyarakat dan pemerintah. Tentunya sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam melindungan Penghayat kepercayaan tuhan YME dan masyarakat adat,” jelas Sjamsul usai menerima penghargaan.

” Kami juga mengapresiasi kepada pemerintah Jawa Timur telah mendukung penuh dan juga memenuhi hak terhadap Penghayat kepercayaan tuhan YME dan masyarakat adat sesuai dengan amanah konstitusi. Tentunya kita berharap bisa di dilakukan di wilayah lainnya,” katanya.
.
Menurut Sjamsul berkat program itu di jalankan dapat memperkuat solidaritas antara Penghayat dari berbagai daerah demi memastikan bahwa warga negara Penghayat di Jawa Timur. Selain mendapatkan akses dan pengakuan setara dari negara, sehingga secara nyata mendorong inklusi dan ketahanan sosial di wilayah itu.

Tidak hanya itu kegiatan itu terbukti menjadi katalisator utama pemenuhan hak sipil baik dalam hal Administrasi Kependudukan seperti KTP maupun Pendidikan, serta ” Pastinya kami dari kementerian siap mendukung kerja sama dalam mendorong upaya-upaya pemenuhan hak konstitusional, hak sipil, dan layanan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia,” jelas Sjamsul.

Selain Kota Surabaya, bahkan Kabupaten Banyuwangi ditunjuk sebagai pusat Suku Osing, serta menjadi tuan rumah dan fokus utama kegiatan Penguatan Lembaga Adat mulai tahub 2022 dan Musyawarah Besar Pendidikan Adat Nusantara pada tahun 2024.

Bahkan Kementerian Kebudayaan berinisiatif dan berfokus untuk mendorong percepatan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPHMA). Tak hanya itu kementeriannya terus berupaya dalam mendorong penerbitan SK Pengakuan Masyarakat Adat Tengger oleh Bupati Probolinggo. SK ini menjadi regulasi formal pertama di Jawa Timur.

” Semua itu tak hanya melindungi warisan budaya, inisiatif ini juga akan memberdayakan generasi muda sebagai Pandu Budaya, memastikan eksistensi dan fungsi lembaga adat di Jatim bisa berjalan optimal dan terproteksi di tengah tantangan modernisasi,” tegas Sjamsul. (*)

Artikel Berhasil Sebagai Fasilitator Hak Penghayat dan Penguatan Masyarakat Adat, Kementerian Kebudayaan Raih Detik Award pertama kali tampil pada News.

batampos – Pengadilan Negeri (PN) Batam kembali menggelar sidang perkara dugaan penganiayaan berat terhadap seorang asisten rumah tangga (ART) bernama Intan Tuwa Negu, Kamis (6/11).

Dua perempuan, Roslina dan Merliyati, kini duduk di kursi terdakwa atas dugaan penyiksaan yang terjadi di rumah Roslina di kawasan Sukajadi, Batam. Agenda sidang kali ini menghadirkan kesaksian langsung dari korban, yang masih dalam masa pemulihan fisik dan psikis.

Kuasa hukum korban, Dominikus, mengatakan Intan hadir di persidangan dengan kondisi wajah masih tampak bekas luka lebam.

“Kesaksian klien kami menjadi kunci dalam mengungkap kekerasan yang dialaminya. Luka di tubuhnya belum sembuh sepenuhnya, dan secara psikis ia masih trauma,” ujar Dominikus.

Menurut Dominikus, pihak terdakwa sempat mencoba melakukan pendekatan damai kepada keluarga korban dengan menawarkan uang dan sebidang tanah di kampung halaman. Namun, keluarga korban menolak.

“Semua proses diserahkan kepada kami dan Romo Pascal yang mendampingi korban. Ini bukan sekadar penganiayaan, tapi persoalan kemanusiaan,” tegasnya.

Ia juga menyebut, tidak semua bentuk kekerasan yang dialami korban tercantum dalam berkas dakwaan.

“Termasuk dugaan korban dipaksa makan kotoran hewan dan minum air kloset. Meski tidak masuk dalam dakwaan, hal itu akan kami ungkap melalui kesaksian di persidangan,” ujarnya.

Selain kekerasan fisik dan psikis, korban juga belum menerima gaji selama bekerja di rumah terdakwa Roslina.

“Upah yang belum dibayar juga akan kami sampaikan di sidang. Semua keterangan korban disampaikan berdasarkan pengalaman nyata yang ia alami,” kata Dominikus.

Dalam surat dakwaan, kekerasan terhadap Intan disebut berlangsung sejak Desember 2024 hingga Juni 2025. Korban kerap menjadi sasaran amarah majikan hanya karena alasan sepele. Ia dipukul, dijambak, bahkan diinjak saat bersujud.

Terdakwa Roslina juga disebut menggunakan tongkat serok dan raket listrik untuk menyiksa korban hingga menimbulkan luka bakar di wajah. Intan bahkan dipaksa membuat video pengakuan dan menulis buku “kesalahan” setiap kali dianggap bersalah.

Puncak kekerasan terjadi pada 10 Juni 2025, ketika Roslina menonjok mata korban dan membenturkan kepalanya ke dinding. Dua minggu kemudian, 21 Juni 2025, terdakwa Merliyati turut menyetrum wajah korban hingga melepuh.

Hasil visum et repertum Nomor 57/RSE-BTM Kota/VI/2025 menyebut korban mengalami memar hampir di seluruh tubuh, luka robek di bibir, serta luka bakar di wajah.

Atas perbuatannya, kedua terdakwa dijerat Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Sidang Kasus Penyiksaan ART di Batam: Korban Intan Tuwa Negu Masih Alami Luka dan Trauma pertama kali tampil pada News.

batampos – Pemerintah Singapura kini mengambil langkah tegas untuk menekan lonjakan kasus penipuan yang semakin marak. Melalui Criminal Law Miscellaneous Amendments Bill, Singapura resmi memberlakukan hukuman cambuk bagi pelaku penipuan dan anggota sindikat kejahatan digital.

Aturan baru yang disahkan pada Selasa (4/11) itu menetapkan hukuman cambuk wajib minimal enam kali dan maksimal 24 kali, tergantung tingkat pelanggaran.

Menteri Negara Senior Urusan Dalam Negeri, Sim Ann, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan meningkatkan efek jera terhadap pelaku kejahatan penipuan yang kini menjadi kasus paling umum di Singapura.

“Penipuan memiliki tingkat kesalahan moral yang tinggi karena menggunakan sumber daya besar untuk menipu orang lain. Dengan menghentikan pasokan pendukung kejahatan, kita bisa mempersulit pelaku untuk mendapatkan keuntungan,” ujar Sim Ann, dikutip dari South China Morning Post, Kamis (6/10).

Tak hanya pelaku utama, penyedia akun bank, kartu SIM, hingga kredensial identitas digital yang digunakan dalam aktivitas penipuan juga akan dikenakan hukuman cambuk hingga 12 kali, tergantung tingkat keterlibatan.

Berdasarkan data Kepolisian Singapura, kasus penipuan kini mencakup 60 persen dari seluruh kejahatan di negara itu. Dari tahun 2020 hingga pertengahan 2025, tercatat 190.000 kasus penipuan dengan total kerugian mencapai S$3,7 miliar.

Pada tahun 2024 saja, kerugian akibat penipuan mencapai S$1,1 miliar. Pemerintah berharap, aturan baru ini dapat memperkuat upaya pencegahan sekaligus memastikan hukuman sebanding dengan tingkat kerugian dan pengorganisasian kejahatan.

“Langkah ini memastikan hukuman tidak hanya berat, tapi juga adil dan proporsional,” tambah Sim Ann. (*)

Reporter: Juliana Belence 

Artikel Singapura Terapkan Hukuman Cambuk bagi Pelaku dan Sindikat Penipuan Online pertama kali tampil pada News.

batampos – Sebuah truk bermuatan sampah plastik basah melintas di Jalan Ahmad Yani, dari arah Panbil menuju Batam Center, Sabtu (1/11) sore. Di atas bak truk bertuliskan Synthesis Project Logistics itu, tumpukan plastik menjulang melebihi batas atas kendaraan. Air dari muatan yang basah terlihat menetes dan berterbangan tertiup angin, nyaris mengenai pengendara lain.

Pantauan Batam Pos, truk tersebut sempat berhenti di lampu merah Simpang Kara. Saat kendaraan diam, sebagian muatan plastik tampak menyentuh aspal. Begitu lampu hijau menyala, truk kembali melaju ke arah Polux Habibie, meninggalkan jejak air dan potongan plastik kecil di badan jalan.

Beberapa pengendara yang melintas mengaku resah melihat kondisi itu. “Plastik itu kan licin. Kalau jatuh di jalan bisa bikin orang terpeleset, apalagi motor yang melaju cepat,” ujar Riyan, pengemudi ojek online yang saat itu berada di belakang truk.

Riyan menambahkan, pemandangan seperti itu bukan kali pertama ia temui. “Hampir tiap hari ada truk besar bawa muatan berlebih, entah sampah, entah barang. Kalau dibiarkan, bisa menimbulkan kecelakaan,” ujarnya.

Dua hari berselang, Senin (3/11), pemandangan serupa kembali terjadi. Sebuah truk bermuatan kayu terlihat di lampu merah Jalan Ahmad Yani. Muatan kayu itu juga melebihi batas bak belakang, bahkan dua orang duduk di atasnya tanpa alat pengaman, membahayakan diri mereka dan pengguna jalan lain.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Leo Putra, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan patroli dan penindakan terhadap kendaraan dengan Over Dimension Over Loading (ODOL) atau muatan berlebih.

“Kalau ditemukan, langsung kami tindak sesuai ketentuan dan kami tilang,” tegas Leo saat dihubungi Batam Pos, Kamis (6/11).

Leo menyebut, penindakan kendaraan ODOL merupakan agenda rutin Dishub Batam. “Itu sudah diatur dalam undang-undang. Kami imbau seluruh pengusaha angkutan agar tidak membawa muatan melebihi kapasitas karena risikonya tinggi dan bisa sebabkan kecelakaan,” katanya.

Dalam setahun, Dishub Batam sedikitnya menggelar enam kali razia ODOL di sejumlah titik rawan. Namun, Leo mengakui pengawasan di lapangan belum sepenuhnya efektif.

“Kesadaran pengemudi dan perusahaan masih jadi tantangan. Tapi kami akan terus memperkuat pengawasan di lapangan,” ujarnya. (*)

Reporter: M. Sya’ban

Artikel Truk Sampah Plastik Berlebih Melintas di Ahmad Yani, Air Menetes ke Jalan pertama kali tampil pada News.