batampos- Pemprov mulai menunda kegiatan kegiatan karena defisit anggaran. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin mengingatkan, Pemprov Kepri untuk tidak mengganggu rencana-rencana kerja DPRD Kepri yang sudah tertuang dalam pokok pikiran. Ditegasnnya, karena itu adalah janji para wakil rakyat kepada masyarakat.

“Kami jelas gak setuju, jika ditunda atau tidak dijalankan. Masyarakat akan komplen dan marah Jika pokir dewan tidak dijalankan,” ujar Wahyu Wahyudin, kemarin.

BACA JUGA: Tiap Anggota DPRD Kepri Dapat Anggaran Pokir Rp6 Miliar

Menurut Ketua Komisi II DPRD Kepri tersebut, mereka akan mengira bahwa dewan main-main dalam mengadvokasi usulan masyarakat. Ditegaskannya, yang perlu di potong dan ditunda oleh TAPD adalah perjalan Dinas OPD dan kegiatan seremoni OPD.

“TAPD sudah memotong 8 persen hibah Bansos rumah ibadah dari aspirasi dewan. Jadi sebaiknya untuk yang bersipat pembangunan dalan lain-lain jangan sampai tidak dijalankan OPD yang mengelola aspirasi masyarakat tersebut,” tegasnya.

Baginya, mendingan OPD bersama dewan mencari solusi secepatnya untuk penambahan PAD terutama dari sektor kemaritiman, yaitu labuh jangkar yang sampai saat ini masih belum ada realisasi. Kewenangan 0 – 12 mil laut ini yang harus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan agar pemerintah pusat benar benar memberikan kewenangan kepada Provinsi Kepri.

”Sepanjang kita mahu berusaha, berjuang, maka tidak menutup peluang kita akan mendapatkan hasilnya. Untuk sesuatu yang besar, kita butuh kerja ekstra,” tutupnya.

Sebelumnya, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad ngotot APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran (TA) 2022 ini tidak akan mengalami defisit. Menurutnya, dari hasil rapat evaluasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepri sudah diatas 50 persen dari target yang ditetapkan.

“Dari mana bisa dikatakan defisit? Sementara dari hasil evaluasi pendapatan kita sudah diatas 50 persen,” ujar Gubernur Ansar menjawab pertanyaan media di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang, Senin (25/7) lalu.

Disinggung mengenai kondisi defisit tersebut diungkapkan oleh Sekda Provinsi Kepri, Adi Prihantara. Mengenail hal itu, ia menegaskan tidak tahu Sekda Provinsi Kepri tersebut berasumsi dari data yang mana. Ditanya mengenai salah satu sektor yang menyebabkan defisit anggaran adalah tidak tercapainya target labuh jangkar.

“Mengenai labuh jangkar memang sudah kita keluarkan dari daftar target pendapatan daerah. Sedangkan untuk pinjaman dari PT. SMI Persero sudah mendekati final. Kita juga akan melakukan penyesuaian, sehingga tidak terjadi defisit anggaran,” tegas Gubernur. (*)

reporter: Jailani

batampos-Gubkepri Ansar Ahmad menyambut langsung kedatangan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa beserta Ibu Hetty Andika Perkasa di Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang, Kamis (4/8). Ketibaan Jenderal TNI Andika Perkasa beserta istri disuguhi dengan prosesi adat istiadat Melayu.

Usai turun dari pesawat Hercules milik TNI AU, Jenderal TNI Andika Perkasa langsung dipasangkan sebuah tanjak oleh Raja Al Hafis, tokoh Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri. Selanjutnya Jenderal TNI Andika Perkasa beserta ibu Hetty Andika Perkasa disuguhi dengan tarian Sekapur Sirih, tidak ketinggalan juga dilakukan prosesi Tepuk Tepung Tawar kepada Jenderal TNI Andika Perkasa dan ibu Hetty dari tokoh-tokoh LAM Kepri sebagai simbol selamat datang dan doa selamat terhadap tamu kehormatan yang datang ke Kepri.

Gubernur Ansar menyambut baik kunjungan kerja Jenderal TNI Andika Perkasa ke Kepulauan Riau. Menurutnya kehadiran Panglima TNI di Kepri sangat penting karena Kepri merupakan Provinsi yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Adapun Panglima TNI direncanakan akan mengunjungi markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Kogabwilhan I) di Dompak, Tanjungpinang.

“Kami menyambut baik kedatangan Panglima TNI di Kepri, hal ini sangat penting karena Kepri letaknya sangat strategis karena ada di perbatasan NKRI. Jenderal Andika dan ibu Hetty juga bisa melihat-lihat panorama alam Kepri yang sangat indah,” kata Gubernur Ansar.

Sebelum tiba di Tanjungpinang, Jenderal TNI Andika Perkasa terlebih dahulu melakukan kunjungan kerja di Dabo Singkep dalam rangka meninjau latihan bersama Super Garuda Shield (SGS) Tahun 2022.

Latihan gabungan bersama SGS 2022 dilaksanakan pada 1-14 Agustus 2022 di tiga lokasi berbeda, yaitu Pusat Latihan Tempur Baturaja, Pusat Latihan Tempur Marinir Dabo Singkep, dan Pusat Latihan Tempur di Amborawang. Sebanyak 13 negara berpartisipasi dalam latihan bersama itu, termasuk Indonesia.

SGS 2022 adalah latihan bersama tahunan antara TNI dan Komando Indo-Pasifik AS (Indopacom) yang dirancang untuk memperkuat interoperabilitas, kemampuan, rasa saling percaya, dan kerja sama antarpersonel negara peserta dalam suatu operasi.

Tampak turut hadir menjemput Panglima TNI yaitu Pangkogabwilhan I Laksamana Madya TNI Muhammad Ali, Kejati Kepri Gerry Yasid, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepri Raden Hari Tjahjono, Danrem 033/WP Brigjen TNI Yudi Yulistyanyo, Kaskogabwilhan I Mayjen TNI Lismer Lumban Siantar, dan sejumlah jajaran Forkompimda Kepri lainnya. (*)

batampos – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meminta pemerintah desa memvalidasi data penerima program bantuan Set Top Box (STB). Kemendagri meminta Pemda melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) segera melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa, terkait dukungan program bantuan STB kepada masyarakat.

Hal tersebut sesuai amanat Surat Radiogram Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 978/3406/SJ tanggal 15 Juni 2022 dan Surat Radiogram Nomor 978/3639/SJ tanggal 27 Juni 2022 berkaitan dengan penegasan data yang digunakan yaitu Program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Dimana sebelumnya, merujuk Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 60A ayat (2) yang mengatur migrasi penyiaran televisi terrestrial dari teknologi analog ke teknologi digital dan penghentian siaran analog (analog switch off) diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini sehingga tanggal 2 November 2022 menjadi tanggal batas akhir migrasi siaran televisi analog ke digital dan penghentian siaran analog.

Menindaklanjuti itu, Tim Ditjen Bina Pemdes Kemendagri beserta Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) serta pengambilan Data Calon Penerima Bantuan STB kesembilan Wilayah Prioritas, yaitu: DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang. Hal ini karena Siaran TV Analog pada 9 wilayah tersebut akan dihentikan pada Agustus 2022.

Tim monitoring dan evaluasi serta pengambilan Data Calon Penerima Bantuan STB ke 9 Wilayah Prioritas bertemu dengan OPD yang menangani Program Penerima Bantuan STB, baik Dinas PMD (Setda Kota), Dinas Dukcapil, maupun Dinas Kominfo. Berdasarkan laporan dari masing-masing Tim yang diturunkan ke 9 wilayah tersebut baru 2 wilayah yang telah menyampaikan Data Calon Penerima Bantuan STB dengan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yaitu Kabupaten Bekasi dan Kota Tangerang.

Sedangkan 7 wilayah lainnya belum menyampaikan Data Penerima Calon Bantuan STB yaitu: DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Tangerang Selatan.

Adapun berbagai kendala yang menyebabkan pelaporan Data Penerima Bantuan STB masih belum dapat dilaporkan oleh mayoritas wilayah prioritas diantaranya yaitu: masih terdapat Kabupaten/kota yang belum mengetahui kriteria calon penerima bantuan STB, belum adanya koordinasi berkaitan dengan penggunaan data di tingkat Kabupaten/Kota dalam hal verifikasi dan validasi data.

Selain itu, masih terdapat Kabupaten/Kota yang belum mengetahui bahwa data yang digunakan sebagai data dasar Calon Penerima Bantuan STB menggunakan data Program Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) bukan menggunakan DTKS.

Kemudian, kendala lainnya yaitu, Data P3KE baru diterima oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota per tanggal 5 Juli 2022 melalui jalur File Transfer Protokol (FTP) dari Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Selain itu, kendala lainnya ialah Petugas Administrator Database (ADB) terlambat dalam memberikan informasi kepada pimpinan; dan rentang kendali dan penyelesaian verifikasi/validasi pada tingkat Desa/Kelurahan yang membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan guna mempercepat proses verifikasi dan validasi data di tingkat Daerah diantaranya: Pemerintah Pusat beserta Pemda agar selalu melakukan pemantauan dan sosialisasi terkait dengan teknis dan mekanisme Program Penerima Bantuan STB guna mempercepat proses verifikasi dan validasi Data Calon Penerima Bantuan STB, bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum mendistibusikan data P3KE perlu segera mendistribusikan data tersebut ke Desa/Kelurahan, sehingga Pemerintah Desa/Kelurahan dapat melakukan verifikasi dan validasi data sesuai dengan kriteria Program Penerima Bantuan STB.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menentukan waktu batas akhir pengumpulan Data Calon Penerima Bantuan STB di tingkat Desa/Kelurahan.

Hal lain yang perlu diperhatikan ialah, Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan data yang telah dihimpun di setiap masing-masing wilayah untuk segera disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kominfo.

Selain itu, terkait penetapan calon penerima bantuan STB dilakukan oleh Kemenkominfo setelah Pemda menyampaikan data yang telah diverifikasi dan divalidasi. (*)