batampos – Hari ini (29/7) tepat 22 hari Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat tewas. Namun, hingga kini kasus penembakan yang terjadi di rumah dinas Kadivpropam (nonaktif) Irjen Pol Ferdy Sambo itu belum juga terungkap. Bagaimana sebenarnya kronologi penembakan, apa motifnya, dan siapa tersangkanya belum pula jelas.

Namun, yang pasti hingga saat ini satu kejadian penembakan itu masih juga ditangani dua pihak. Tim Khusus berdasarkan laporan Keluarga Brigadir Yosua dengan dugaan pembunuhan berencana dan Polda Metro Jaya dengan dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan oleh Bharada E.

Tim Kuasa Hukum Keluarga Brigadir Yosua M. Febrian menjelaskan, memang kasus ini terasa kurang cepat ditangani. Namun, begitu Tim Khusus dibentuk sudah terasa penyelidikan dan penyidikannya berjalan. “Kini posisinya menunggu hasil ekshumasi. Meninggal karena apa, lukanya diakibatkan senjata apa,” terangnya.

Kuasa hukum melihat bahwa Polri dalam penyelidikan dan penyidikan berhati-hati. Namun, akan ada saatnya kuasa hukum dan keluarga Brigadir Yosua akan mempertanyakan siapa tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana tersebut. “Karena kasusnya sudah naik status ke penyidikan,” jelasnya.

Terkait lamanya menunggu hasil ekshumasi dari empat pekan hingga delapan pekan, Febrian mengaku bahwa kuasa hukum menghormati kinerja tim forensik yang terdiri dari Dokter Forensik TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. “Ada sampel yang harus diteliti di Jakarta juga,” paparnya.

Sementara Pengamat Kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menjelaskan, saat ini kasus penembakan Brigadir Yosua ini masih muter-muter tidak jelas. Polisi masih ribet membangun narasi-narasi dibanding menyelesaikan substansi masalah. “Faktanya belum ada penetapan tersangka penyebab kematian Brigadir Yosua,” tuturnya.

Yang mengecewakan, prarekonstruksi kasus yang digelar oleh Polda Metro Jaya. Alih-alih mempercepat penuntasan kasus, malah hanya mengaburkan substansi. “Korban ada, TKP ada, saksi ada, hasil otopsi ada, tapi tersangka tidak ada,” jelasnya.

Yang dibutuhkan, bukanlah rarekonstruksi. Namun, olah tempat kejadian perkara (TKP) ulang karena olah TKP awal tidak mengikuti SOP. “Tidak melibatkan saksi eksternal, seperti Ketua RT,” katanya.

Keseriusan dari Kapolri juga dipertanyakan. Karena terlihat ambiguitas dalam penanganan perkara, seharusnya kasus ini cukup ditangani Tim Khusus saja. “Tidak perlu Polda Metro Jaya menangani juga,” paparnya.

Dia mengatakan, memang perlu diapresiasi lagkah Kapolri membentuk tim khusus. Namun, untuk mengembalikan kepercayaan publik itu belumlah cukup. “Perlu bukti serius dengan kecepatan penanganan menuntaskan perkara. Kecepatan itu tidak terlihat dalam 22 hari ini,” ujarnya.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta masyarakat turut serta mengawasi kasus tersebut. Dengan pengawasan tersebut diharapkan kasus bisa terungkap dengan terang benerang.

Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan yang terdiri dari 14 civil society organization (CSO) mempertanyakan posisi Irjen Pol Ferdy Sambo yang masih aktif mengampu jabatan di Polri. Dalam Surat Perintah Kapolri Nomor Sprin/1583/VII/HUK.6.6/2022, Sambo diketahui tercatat sebagai Kepala Satuan Tugas Khusus (Kasatgasus) Polri sejak 1 Juli hingga 31 Desember mendatang.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid yang masuk dalam koalisi CSO tersebut menjelaskan jabatan Sambo yang diteken langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu terbilang masih baru. Sepengetahuannya, surat perintah itu masih berlaku. Dan posisi Sambo belum dinonaktifkan dari jabatan tersebut.

”Kadivpropam (nonaktif) masih tercatat sebagai kepala satgas khusus yang dibentuk kapolri,” kata Usman dalam konferensi pers, kemarin (28/7). ”Dalam hal ini kami mempertanyakan apakah penonaktifan Ferdy Sambo sebagai kadivpropam juga diikuti penonaktifan sebagai kepala satgas khusus itu,” lanjut mantan koordinator Kontras tersebut.

Posisi Sambo yang masih aktif sebagai kasatgasus, kata Usman, berpotensi memunculkan konflik kepentingan dalam pengusutan kasus tewasnya Brigadir Yosua. Sebab, dalam satgasus itu beranggotakan perwira tinggi, menengah, bintara hingga tamtama polisi. Dimana ada sebagian yang terlibat dalam pengusutan kasus Yosua hingga penyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual istri Sambo.

Masyarakat sipil khawatir jabatan Sambo tersebut dapat mempengaruhi proses pengusutan kematian Yosua. Bahkan, yang paling buruk, penanganan kasus yang masih di tahap penyidikan tersebut terancam tidak akan bisa berjalan imparsial dan efektif. ”Karena dengan jabatan itu, dia (Sambo, Red) sangat mungkin mempengaruhi proses pengusutan (kematian Yosua, Red),” ujar Usman.

Mantan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti tersebut menambahkan, dari perspektif hukum internasional hak asasi manusia (HAM), kematian Yosua sudah termasuk tindakan tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. ”Kasus ini mencerminkan masih belum hilangnya kultur kekerasan di dalam tubuh kepolisian,” paparnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberi apresiasi kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini yang turun langsung dalam merespon setiap rekomemdasi dari tim auditor. Mensos Risma tak segan untuk kelapangan tak kenal waktu, Mensos turun memantau langsung proses pemeriksaan laporan keuangan.

“Sangat meringankan kami sebagai pemeriksa. Ibu bersedia turun ke bawah. Auditor kami terus menerima support berupa data,” ujar Anggota III BPK RI Prof Dr Achsanul Qosasi.

Hal ini menunjukkan kesungguhan Kemensos menindaklanjuti rekomendasi BPK. Di lain pihak, sikap kooperatif ini juga membantu meringankan tugas auditor BPK.

Sebagai efek kinerja baik itu Kementerian Sosial terima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Tahun 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI diserahkan langsung kepada Mensos dari Anggota III BPK RI Prof Dr Achsanul Qosasi, CSFA., CFrA di Gedung Cawang Kencana, Kamis (28/7/2022).

Dihadapan awak media, Achsanul mengungkapkan, Kemensos secara sistematis dan konsisten melakukan pembenahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mensos lalu memutuskan untuk menidurkan jutaan data (21 juta data) yang tidak valid.

Ia mengacungi jempol respon cepat Kemensos menidurkan data penerima yang tidak layak tersebut. “Nah ini yang bagus dilakukan, responnya langsung,” ucapnya.

Perbaikan data tersebut, berkontribusi pada meningkatnya akurasi salur bantuan sosial yang pada gilirannya menjadi pertimbangan utama BPK memberikan opini WTP.

“Saat ini Kemensos telah berhasil memperbaiki data melalui Pusdatin yang dimilikinya sehingga ada updating setiap bulannya. Nah ini otomatis mengurangi penyimpangan pemberian bantuan sosial yang selama ini terjadi. Sehingga BPK memberikan apresiasi berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian,” jelasnya.

Tak lupa, Achsanul meminta pemerintah daerah untuk juga membantu Kemensos dengan meningkatkan akselerasi dan validitas data kemiskinan dari daerah.

“Terhadap data base yang dilakukan oleh sejumlah daerah kabupaten kota, laporannya perlu diakselerasi. Karena data memang dinamis ada yang meninggal, atau ada yang pindah,” jelasnya.

Dengan kata lain, Achsanul menilai Menteri Sosial dan jajaran menunjukkan kinerja bagus, kerja keras, kemauan kuat, respon cepat dan sikap kooperatif, dalam memperbaiki diri.

“Mereka bekerja dalam 2 bulan terakhir untuk memperbaiki laporan keuangan. Sabtu minggu tidak ada libur, termasuk staf saya juga tidak ada libur. Satu-satunya keinginan mereka adalah untuk memperbaiki laporan keuangan,” katanya.

Ini faktor pertama yang membuat Kemensos mendapatkan opini WTP. “Yang kedua, terdapat perbaikan penyajian laporan keuangan, dan hal ini sudah dilakukan dengan baik,” katanya. Yang ketiga, laporan keuangan Kemensos dapat diverifikasi di lapangan.

“BPK juga menguji langkah-langkah Kemensos terhadap pemberian bansos di sejumlah daerah,” tuturnya.

BPK melakukan uji petik di 6 provinsi dan 58 kabupaten/kota. “Dari hasil pengujian tersebut, BPK menilai sudah ada perbaikan yang signifikan terhadap temuan yang disampaikan,” ia menambahkan.

Achsanul juga memuji langkah Mensos mengembalikan dana bantuan yang tidak terdistribusi di Bank Himbara sebesar sekitar Rp1,1 triliun. “Bu Mensos telah menyurati Himbara agar mengembalikan ke kas negara. Per Juni 2022, telah disetor ke kas negara sebesar hampir Rp900 miliar,” katanya.

BPK juga melihat adanya terobosan Mensos dalam memastikan bansos tersalur dengan cepat yang bekerja sama dengan PT Pos Indonesia.

“Kerja sama dengan PT Pos merupakan terobosan. Menurut saya hasilnya bagus juga karena PT. Pos sudah memiliki pengalaman dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai pada saat itu,” tandasnya.

Sementara, Mensos Risma mengungkapkan bahwa Kemensos tidak ingin ceroboh dalam membuat laporan keuangan karena sangat berpengaruh pada laporan negara. Di hadapan BPK dan jajarannya, Mensos menyatakan pemeriksaan laporan keuangan adalah konsen utamanya.

“Saya itu selalu monitor prosesnya. Kalau ada yang ragu atau kurang, saya langsung tanya. Pernah sebelum subuh saya telpon, auditornya masih jawab pertanyaan saya,” ucap Risma.

Risma memberikan apresiasinya kepada auditor yang selalu cepat merespon pertanyaan dalam proses pemeriksaan. Menurutnya, auditor dan jajaran Kemensos sama-sama bekerja keras hingga merelakan waktu tidur untuk merampungkan laporan keuangan.

Acara penyerahan laporan keuangan ini turut dihadiri oleh Auditorat Utama Keuangan Negara III, Dr. Ahmad Adib Susilo, SE , M.Sc.Ak, CSFA, Auditor Keuangan Negara IIIB Triyanto, SE, MM, para auditor yang memeriksa laporan keuangan Kemensos, serta Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Sosial RI.

Seperti diketahui, Kemensos mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan tahun 2020. Menurut Achsanul, hal ini mampu melecut semangat Kemensos untuk meraih kembali WTP yang pernah diraih di tahun-tahun sebelumnya. **

batampos – Ketua KPU RI Hasyim Asyari menyatakan, pihaknya sudah menerima kelengkapan data dari enam partai politik ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Keenam partai politik tersebut di antaranya PDIP, Partai Golkar, Partai Perindo, PKB, Partai Gerindra dan Partai Demokrat.

“Data terbaru sampai Rabu 27 Juli 2022, sebanyak enam partai politik yang telah tuntas mengisi semua syarat dalam Sipol. Dalam catatan monitor kami itu ada enam parpol nasional yang input dan unggah data Sipolnya sudah 100 persen,” kata Hasyim dalam keterangannya, Kamis (28/7).

Keenam partai tersebut telah melakukan input data sejak sejak 24 Juni 2022 lalu dan akan berakhir lima hari sebelum dimulainya tahapan pendaftaran parpol pada 14 Agustus.

Meski begitu, Hasyim menyatakan masih ada sejumlah Parpol yang hingga kini masih terus berusaha melengkapi data di Sipol.

“Yang lain-lain ada yang 90 persen ada banyak, ada yang 80 persen, 75 persen, dan masih banyak juga yang sekitar 25 sampai 40 persen,” ujar Hasyim.

Sebagaimana diketahui, terdapat 38 partai politik nasional yang tekah mengajukan permohonan akses Sipol.
Selain itu, terdapat tujuh partai politik lokal Aceh yang juga permohonan akses Sipol diterima KPU RI.

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani Maming. Penahanan terhadap Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu dilakukan setelah tim penyidik KPK melakukan pemeriksaan selama sembilan jam.

Mardani Maming yang terseret kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 21.28 WIB.

“Untuk proses penyidikan, dilakukan upaya paksa penahanan bagi tersangka Mardani Maming,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (28/7).

Ketua Umum BPP HIPMI itu akan menjalani proses penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 28 Juli 2022 sampai dengan 16 Agustus 2022. Dia akan mendekam di rumah tahanan (Rutan) KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

Penahanan terhadap Mardani Maming dilakukan tim penyidik KPK setelah menerbitkan statis daftar pencarian orang (DPO). Sebab, Mardani Maming tak kunjuny kooperatif memenuhi panggilan tim penyidik KPK, karena beralasan sedang melakukan upaya hukum praperadilan. Namun, praperadilan itu ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Alex, sapaan Alexander Marwata dalam konferensi pers penahanan menjelaskan, Mardani Maming yang menjabat Bupati Tanah Bumbu pada 2010-2015 dan periode 2016-2018, memiliki wewenang memberikan persetujuan izin usaha pertambangan operasi dan produksi (IUP OP) di wilayah Pemerintahan Daerah Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Menurut Alex, pada 2010 salah satu pihak swasta yaitu Henry Soetio selaku pengendali PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) bermaksud untuk memperoleh IUP OP milik PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) seluas 370 hektare yang berlokasi di Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

“Agar proses pengajuan peralihan IUP OP bisa segera mendapatkan persetujuan Mardani Maming, Henry Soetio diduga juga melakukan pendekatan dan meminta bantuan pada Mardani Maming selaku Bupati agar bisa memperlancar proses peralihan IUP OP dari PT BKPL ke PT PCN dimaksud,” ungkap Alex.

Alex berujar, peralihan IUP OP dari PT BKPL ke PT PCN diduga melanggar ketentuan pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yakni, pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain.

Selain itu, Mardani Maming juga meminta Henry Soetio agar mengajukan pengurusan perizinan pelabuhan untuk menunjang aktivitas operasional pertambangan dan diduga usaha pengelolaan pelabuhan dimonopoli PT Angsana Terminal Utama (ATU) yang adalah perusahaan milik Mardani Maming.

“Diduga PT ATU dan beberapa perusahaan yang melakukan aktifitas pertambangan adalah perusahaan fiktif yang sengaja dibentuk Mardani Maming untuk mengolah dan melakukan usaha pertambangan hingga membangun pelabuhan di Kabupaten Tanah Bumbu,” beber Alex.

Perusahan-perusahaan tersebut diduga  susunan direksi dan pemegang sahamnya, masih berafiliasi dan dikelola pihak keluarga Mardani Maming.  Bahkan, pada 2012 PT ATU mulai melaksanakan operasional usaha dalam membangun pelabuhan dalam kurun waktu 2012-2014 dengan sumber uang seluruhnya dari Henry Soetion, dimana pemberiannya melalui permodalan dan pembiayaan operasional PT ATU.

KPK menduga, terjadi beberapa kali pemberian sejumlah uang dari Henry Soetio pada Mardani Maming melalui beberapa perantaraan orang kepercayaannya dan atau beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan Mardani Maming, yang kemudian dalam aktifitasnya dibungkus dalam formalisme perjanjian kerjasama underlying guna memayungi adanya dugaan aliran uang dari PT PCN melalui beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan Mardani Maming tersebut.

“Uang diduga diterima dalam bentuk tunai maupun transfer rekening dengan jumlah sekitar RP 104, 3 miliar dalam kurun waktu 2014-2020,” ucap Alex.

Mardani Maming disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (*)

Reporter: JP Group