batampos – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty memastikan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kampanye Pemilu Serentak 2024 yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Menurut Lolly, pihaknya memang mempunyai kewajiban untuk menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu.

“Bawaslu punya kewajiban untuk menerima dan menindaklanjutinya,” kata Lolly di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (19/7).

Lolly menjelaskan, tindak lanjut tersebut dilakukan dalam bentuk kajian atas dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Hal ini untuk memastikan, apakah tindakan atau kegiatan yang dilaporkan, termasuk kategori pelanggaran pemilu atau tidak.

“Insya Allah, nanti kami akan segera pleno untuk menentukan apakah pelanggaran atau bukan pelanggaran,” ucap Lolly.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, lanjut Lolly, Bawaslu baru bisa melakukan penindakan ketika sudah ditetapkan peserta Pemilu Serentak 2024. Persoalannya, hingga saat ini belum ada peserta Pemilu karena calon peserta Pemilu baru mendaftar ke KPU mulai 1 Agustus 2022 mendatang.

“Bawaslu bisa menindak kalau peserta pemilu sudah ada, sekarang calon peserta pemilu baru melakukan pendaftaran. Jadi harus ada subyeknya siapa, terlapornya siapa harus jelas, karena salah satu yang dilaporkan ke Bawaslu adalah peserta pemilu dan sekarang kita dalam situasi peserta pemilunya belum ada,” papar Lolly.

Meski demikian, Lolly pun memastikan Bawaslu tetap melakukan pengawasan dan pencegahan pada tahapan Pemilu 2024.

“Dalam konteks pencegahan, Bawaslu punya kewajiban untuk mengimbau semua orang, seluruh pejabat negara untuk menahan diri dalam seluruh tahapan berjalan walaupun bukan tahapan kampanye, untuk menahan diri sehingga tidak menimbulkan pelanggaran,” urai Lolly.
Laporan terhadap Zulhas ke Bawaslu disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, Alwan Ola Riantoby dari Kata Rakyat, dan Kaka Suminta dari KIPP. Alwan menyebut ada dugaan pelanggaran praktik kampanye yang dilakukan Zulhas.

“Melaporkan dugaan praktik kampanye dan tindakan menggunakan fasilitas negara, indikasi politik uang yang dilakukan Zulkifli Hasan,” ujar Alwan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta.

Dia menjelaskan, sejak 14 Juni 2022 KPU sudah menjalankan tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu 2024. Artinya, Bawaslu sejak tanggal tersebut harus menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan tahapan pemilu.

“Kalau Pemilu sudah berjalan maka kewenangan Bawaslu harus sudah mulai melakukan proses pengawasan. Pengawasannya pada subjek dan objeknya seperti yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan membagi-bagi minyak goreng,” ungkapnya.

Alwan menyebutkan, Zulkifli Hasan juga melanggar Pasal 492 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal maka ditindak pidana. Selain itu, Zulkifli Hasan melanggar Pasal 262 ayat (2) Undang-Undang Pemilu.

“Karena jadwalnya kan belum ada berarti disebut sebagai dimensi kampanye yang di luar jalur,” pungkasnya.

Pelaporan tersebut buntut dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membagikan minyak goreng bermerk Minyakita secara gratis dalam acara PAN-SAR Murah di Telukbetung Timur, Bandar Lampung.

Dalam potongan video yang beredar, Zulhas yang juga Ketua Umum PAN itu tampak disambut meriah oleh warga setempat. Adapun kedatangannya diketahui untuk meninjau kondisi harga minyak goreng di pasaran.

Minyak goreng curah yang diperjualbelikan saat itu dengan harga Rp 10.000 untuk 2 liter. Namun, Zulhas meminta warga yang datang untuk membeli tak perlu membayar. Sebab minyak tersebut akan dibayar oleh anaknya Futri Zulya Savitri. (*)

Reporter: JP Group

batampos – 9 Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022-2027 dilantik Mahkamah Agung (MA) RI di Jakarta, Rabu (20/7).

Ketua MA Muhammad Syarifuddin mengatakan bahwa pelantikan sembilan Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2022-2027 itu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51/P Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan keanggotaan dewan komisioner OJK.

“Saudara-saudara telah diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum memangku jabatanKetua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan saudara-saudara wajib mengucapkan sumpah,” kata Ketua MA Muhammad Syarifuddin dalam siaran YouTube Mahkamah Agung RI yang dimulai pukul 08.00 WIB, Rabu.

Pengucapan sumpah tersebut kemudian dilakukan di hadapan Ketua MA Muhammad Syarifuddin, setelah membacakan sumpah para pejabat OJK tersebut berjalan menuju meja penandatanganan.

BACA JUGA: OJK Larang Pelaku Usaha Jasa Keuangan Pasarkan Efek Offshore

Deputi Komisioner Humas dan Logistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Anto Prabowo membacakan sembilan anggota dewan komisioner OJK baru periode 2022-2027 berdasarkan Keppres Nomor/51 P Tahun 2022 ialah:
(1) Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner OJK merangkap anggota;
(2) Mirza Adityaswara, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK sebagai komite etik merangkap anggota;
(3) Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan merangkap anggota;
(4) Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
(5) Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian Dana Pensiun Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya merangkap anggota;
(6) Sophia Issabella Wattimena, Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
(7) Friderica Widyasari Dewi, Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK;
(8) Doni Primanto Joewono, Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-officio Bank Indonesia;
(9) Suahasil Nazara, Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-Officio Kementerian Keuangan;

Sebelumnya, Anto juga membacakan bahwa terhitung sejak pengucapan sumpah janji anggota dewan komisioner OJK periode 2022-2027, Presiden RI memberhentikan dengan hormat keanggotaan dewan komisioner OJK periode 2017-2022 disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Keppres Nomor/51 P Tahun 2022. (*)

reporter: antara

Kuasa Hukum: Makin Buruk, Seharusnya Ditangani Bareskrim

batampos – Permintaan otopsi ulang yang diajukan keluarga almarhum Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat mendapat respons positif. Polri menyatakan siap memenuhi permintaan tersebut jika memang dibutuhkan. Bahkan, hari ini (20/7) keluarga Brigadir Yosua dan kuasa hukumnya diundang ke Bareskrim untuk mendapatkan penjelasan soal hasil otopsi yang telah dilakukan sebelumnya.

Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan, otopsi ulang dalam istilah hukumnya adalah ekshumasi. Yang dapat diartikan sebagai tindakan medis atas dasar undang-undang untuk pembuktian pidana dengan menggali kembali makam jenazah. ’’Penggalian kubur dalam rangka keadilan, dilakukan pihak berwenang. Dalam hal ini penyidik,’’ terangnya.

Karena keluarga Yosua meminta ekshumasi, Polri meresponsnya.

Dedi menyatakan, sesuai dengan komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk setransparan mungkin menangani kasus tersebut, penyidik sangat terbuka untuk menindaklanjuti permintaan ekshumasi. ’’Setelah komunikasi dengan Dirtipidum Bareskrim, dipastikan penyidik terbuka untuk ekshumasi,’’ ujarnya.

Dalam prosesnya, kuasa hukum keluarga Yosua bisa meminta ekshumasi itu kepada penyidik. Dedi bahkan memastikan bahwa Polri akan mengakomodasi bila memang keluarga ingin otopsi dilakukan bersama dengan pihak luar. ’’Mau ambil dari pihak luar bisa dan kalau mau dari universitas kredibel juga bisa,’’ tegasnya.

Dedi menyebut, proses otopsi memang harus dilakukan orang yang ahli. Biasanya dengan meminta bantuan pihak luar agar hasilnya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. ’’Otopsi yang dilakukan Kedokteran Forensik Polri ini juga berstandar internasional,’’ ungkapnya.

Sebelum ekshumasi tersebut, lanjut dia, Polri mengundang keluarga dan kuasa hukum hari ini (20/7). Tujuannya adalah mendapatkan penjelasan terkait hasil otopsi jenazah Brigadir Yosua. ’’Penyidik bersama Kedokteran Forensik Polri akan sampaikan hasil otopsi,’’ paparnya. Dengan disampaikannya hasil otopsi tersebut, keluarga dan kuasa hukum akan lebih jelas memahaminya.

Dedi mengatakan, penjelasan hasil otopsi itu diberikan untuk menghindari spekulasi terkait luka-luka yang ada di jenazah. ’’Luka ini karena benda ini, ini kan spekulasi. Yang tidak disampaikan expert dalam bidang itu,’’ tuturnya.

Setelah mendapat penjelasan hasil otopsi, keluarga dan kuasa hukum bisa meresponsnya. Hasil penjelasan itu bisa disampaikan ke masyarakat umum. ’’Kalau masih ragu hasil otopsi sebelumnya, silakan ajukan ekshumasi,’’ urainya.

Terkait permintaan lain untuk menyita mobil yang digunakan Brigadir Yosua mengantar keluarga Irjen Ferdy Sambo ke Magelang, Kadivhumas menyebut penyidik pasti memiliki pertimbangan objektif terkait barang bukti yang perlu disita. Bila memang diperlukan untuk barang bukti, pasti sudah diambil alih. ’’Agar kasus terang benderang,’’ jelasnya.

Dedi juga memastikan bahwa kasus penembakan Brigadir Yosua kini diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Pengambilalihan kasus disebabkan Polda Metro Jaya memiliki sarana prasarana yang lebih baik untuk mengungkap kasus tersebut. ’’Penyidiknya juga sangat berpengalaman, tapi penyidik Polres Jaksel tetap diajak,’’ ucapnya.

Namun, Dedi memastikan pengambilalihan kasus dari Polres Jaksel ke Polda Metro Jaya tidak ada hubungannya dengan permintaan keluarga menonaktifkan Kapolres Jaksel. ’’Itu murni profesional,’’ paparnya.

Untuk permintaan pencopotan Karopaminal, Dedi mengatakan, seperti yang dilakukan Kapolri ke Kadivpropam, semua itu karena mendengar aspirasi masyarakat. Agar penanganan kasus profesional, akuntabel, dan yang penting cepat. “Sehingga tidak ada spekulasi,” urainya.

Sementara itu, salah seorang anggota tim kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Johnson Panjaitan, mengatakan bahwa pengambilalihan kasus dari Polres Jaksel ke Polda Metro Jaya itu justru semakin buruk. “Seharusnya kasus ini ditangani Bareskrim, dari Mabes Polri langsung,” terangnya. Sebab, kasus ini sudah menjadi perhatian nasional. Bahkan mendapatkan atensi khusus dari Presiden Jokowi dan Menko Polhukam Mahfud MD. ’’Untuk apa tim khusus kalau ini ditangani Polda Metro Jaya. Masak tidak sadar kasus sudah segini besar,’’ ucapnya.

Terkait permintaan ekshumasi, dia menyebut selama ini hubungan antara keluarga Yosua dan Polri tidak seimbang. Tidak ada keadilan dalam komunikasi. “Misalnya, ini seakan-akan korban Brigadir Yosua dihadap-hadapkan dengan institusi,” jelasnya. Selain itu, tidak ada keluarga yang menyaksikan otopsi, tapi adik korban disuruh menandatangani. “Hanya akal-akalan saja,” ungkapnya.

Dia mengingatkan, Brigadir Yosua adalah anggota Brimob. Dengan kejadian semacam ini, Brimob seharusnya merasa dirugikan. Sebab, mereka telah melatih dan mendidik anggota Brimob, lalu diambil Kadivpropam dan malah terjadi penembakan semacam itu. ’’Seolah Brimob dilatih hanya untuk kejadian semacam itu,’’ ucapnya. (*)

Reporter: JP Group