Dirjen Perkeretapian Zulfikri memberikan penghargaan kepada Jawa Pos yang di terima oleh Kabiro Jakarta Trimujoko Bayuaji pada acara Penghargaan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2022 di Jakarta, Senin (27/6/2022). Kementerian Perhubungan memberikan penghargaan kepada mitra kerja Kementerian/Lembaga Pemerintahan, Perusahaan BUMN, operator transportasi dan media massa yang dinilai membantu kelancaran mudik Lebaran sesuai perannya masing-masing. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)
batampos – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan penghargaan terhadap Jawa Pos sebagai media yang turut serta mendukung kelancaran pelaksanaan mudik lebaran tahun 2022 lalu.
Penghargaan diberikan di aula Mataram, Gedung Karya Kementerian Perhubungan, Jakarta kemarin (27/6). Penghargaan diterima oleh Kepala Biro Jawa Pos Jakarta Tri Mujoko Bayuaji.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa penanganan arus mudik dan balik tahun 2022 dinilai banyak pihak telah berjalan dengan aman dan sehat. Untuk itu, pihaknya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya.
Selain Media, Kemenhub juga memberikan penghargaan pada pihak Pemerintah dari Kementerian/Lembaga, BUMN maupun perusahaan swasta. “Saya atas nama pribadi dan lembaga, menyampaikan terima kasih atas dukungan yang baik dan kolaborasi yang cair dengan semua pihak yang mendukung kelancaran penyelenggaraan mudik tahun ini,” ujar Menhub.
Menhub mengungkapkan, Mudik 2022 adalah yang pertama diizinkan oleh Presiden Jokowi setelah 2 tahun pelarangan. Hal ini membuat pelaksanaan mudik 2022 sangat menantang. “Tugas ini tidak mudah, tanpa kolaborasi yang baik tidak mungkin dapat berjalan. Memang ada satu catatan yang harus kita evaluasi agar penyelenggaraan mudik tahun depan bisa lebih baik lagi,” tuturnya.
Mantan Direktur PT. Angkasa Pura 2 ini menginginkan, kolaborasi dan kebersamaan dalam penanganan mudik yang baik pada tahun ini, dapat kembali diterapkan di penyelenggaraan mudik tahun depan.
“Alhamdulillah hasilnya tingkat kecelakaan mudik pada tahun ini menurun. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk melakukan mudik dengan aman dan sehat sudah cukup baik. Ini berkat kerja sama kita semua dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kebijakan-kebijakan mudik,” ucapnya.
Kemenhub menyebut beberapa hasil survei juga menunjukkan respon positif. Diantaranya yaitu: hasil survei yang diselenggarakan SMRC dimana terdapat 76,4 persen masyarakat puas atas kinerja pemerintah dalam mengelola angkutan lebaran tahun 2022 ini. Selain itu data juga menunjukkan bahwa selama masa angkutan lebaran ini, angka kecelakaan lalu lintas turun sebesar 45 persen dibandingkan tahun 2019. (*)
Dirjen Perkeretapian Zulfikri memberikan penghargaan kepada Jawa Pos yang di terima oleh Kabiro Jakarta Trimujoko Bayuaji pada acara Penghargaan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2022 di Jakarta, Senin (27/6/2022). Kementerian Perhubungan memberikan penghargaan kepada mitra kerja Kementerian/Lembaga Pemerintahan, Perusahaan BUMN, operator transportasi dan media massa yang dinilai membantu kelancaran mudik Lebaran sesuai perannya masing-masing. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)
batampos – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan penghargaan terhadap Jawa Pos sebagai media yang turut serta mendukung kelancaran pelaksanaan mudik lebaran tahun 2022 lalu.
Penghargaan diberikan di aula Mataram, Gedung Karya Kementerian Perhubungan, Jakarta kemarin (27/6). Penghargaan diterima oleh Kepala Biro Jawa Pos Jakarta Tri Mujoko Bayuaji.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa penanganan arus mudik dan balik tahun 2022 dinilai banyak pihak telah berjalan dengan aman dan sehat. Untuk itu, pihaknya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya.
Selain Media, Kemenhub juga memberikan penghargaan pada pihak Pemerintah dari Kementerian/Lembaga, BUMN maupun perusahaan swasta. “Saya atas nama pribadi dan lembaga, menyampaikan terima kasih atas dukungan yang baik dan kolaborasi yang cair dengan semua pihak yang mendukung kelancaran penyelenggaraan mudik tahun ini,” ujar Menhub.
Menhub mengungkapkan, Mudik 2022 adalah yang pertama diizinkan oleh Presiden Jokowi setelah 2 tahun pelarangan. Hal ini membuat pelaksanaan mudik 2022 sangat menantang. “Tugas ini tidak mudah, tanpa kolaborasi yang baik tidak mungkin dapat berjalan. Memang ada satu catatan yang harus kita evaluasi agar penyelenggaraan mudik tahun depan bisa lebih baik lagi,” tuturnya.
Mantan Direktur PT. Angkasa Pura 2 ini menginginkan, kolaborasi dan kebersamaan dalam penanganan mudik yang baik pada tahun ini, dapat kembali diterapkan di penyelenggaraan mudik tahun depan.
“Alhamdulillah hasilnya tingkat kecelakaan mudik pada tahun ini menurun. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk melakukan mudik dengan aman dan sehat sudah cukup baik. Ini berkat kerja sama kita semua dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kebijakan-kebijakan mudik,” ucapnya.
Kemenhub menyebut beberapa hasil survei juga menunjukkan respon positif. Diantaranya yaitu: hasil survei yang diselenggarakan SMRC dimana terdapat 76,4 persen masyarakat puas atas kinerja pemerintah dalam mengelola angkutan lebaran tahun 2022 ini. Selain itu data juga menunjukkan bahwa selama masa angkutan lebaran ini, angka kecelakaan lalu lintas turun sebesar 45 persen dibandingkan tahun 2019. (*)
Ilustrasi. Sapi dan kambing yang masuk ke Kota Batam wajib menjalani karantina selama 14 hari untuk Penyakit Mulut dan Kuku. Stok hewan kurban di Kota Batam khususnya sapi kian menipis, bahkan kambing hingga saat ini masih kosong. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Stok hewan kurban di Kota Batam khususnya sapi kian menipis, bahkan kambing hingga saat ini masih kosong.
Salah seorang warga Batuaji, Zulianti, mengatakan, dirinya tak mendapati ketersediaan kambing di penjual hewan kurban di area Masjid Raya. Padahal hari itu ia sudah berkeliling ke beberapa penjual hewan kurban di Kota Batam.
“Saya nyari kambing. Sudah berkeliling dari Batuaji, sampai Batamcenter, tapi tetap tak ketemu,” ujarnya.
Wanita berusia 45 tahun ini, menjelaskan, untuk mendapatkan hewan kurban jenis kambing harus memboking terlebih dahulu. Namun tak bisa dipastikan kapan datangnya kambing.
“Jadi harus booking dulu, untuk waktu pastinya penjual tak bisa juga memastikan. Saya pilih kambing, karena dananya cuma segitu, abang saya sudah kemarin ambil lembu,” jelasnya.
Sementara, Vera Ayu, salah satu pengelola hewan kurban di Area Masjid Raya membenarkan stok kambing sedang kosong. Namun menurutnya, awal bulan Juli mendatang, stok kambing akan mulai datang.
“Sejak awal kambing kosong, jadi kalau memang mau harus booking dahulu. Insyallah awal bulan ini sudah datang,” ujar Vera.
Akibat stok kambing kosong, banyak masyarakat yang batal membeli. Padahal tahun lalu, pihaknya bisa menyediakan lebih dari 1000 kambing untuk kebutuhan hewan kurban dj Batam.
“Saat ini yang booking baru 40 ekor. Namun kami pesan dari daerah asal sekitar 500 kambing. Jadi stok nanti cukup banyak,” jelas Vera.
Sedangkan untuk sapi, menurut Vera hampir sama dengan kambing. Pihaknya juga belum mendapat stok sapi dari daerah luar.
Padahal permintaan untuk sapi cukup tinggi, dan banyak yang batal karena stok tak banyak.
“Yang saat ini ada, itu hasil pembesaran di Batam sejak tahun lalu. Sudah hampir semuanya sold out, paling sisa 5 ekor,” sebutnya.
Dijelaskannya, untuk ukuran sapi paling besar di tempatnya memiliki berat lebih dari 600 kilogram, dan paling kecil 50 kilogram, dengan rate harga Rp 20 juta hingga Rp 50 juta. Sedangkan untuk harga kambing dimulai dari harga Rp 3 juta.
“Untuk sapi rata-rata sudah ada pemilik nya, habis sekitar 160 ekor. Untuk kondisi sapi, kami pastinya juga sehat dan bebas dari penyakit,” pungkasnya.(*)
Ilustrasi. Pengendara sepeda motor saat antre mengisi BBM jenis pertalite di SPBU Batamcentre, Minggu (26/6). Rencana pemerintah mengatur pembelian jenis BBM penugasan khusus (JBKP) disambut baik masyarakat Batam. Pemerintah diharapkan membuat regulasi yang mudah sehingga tidak menyulitkan masyarakat mendapatkan BBM nantinya. Foto. Iman Wachyudi/ Batam Pos
batampos – Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui aplikasi MyPertamina belum diterapkan di Kota Batam.
Unit Manager Comrel & CSR Pertamina MOR I, Agus Setiawan, mengatakan, PT Pertamina (Persero) terus melakukan terobosan guna bisa menyalurkan BBM subsidi tepat sasaran. Salah satunya dengan menggunakan aplikasi MyPertamina.
Agus menyebut, nantinya MyPertamina akan digunakan sebagai pembayaran tanpa uang dan rencananya akan ada uji coba untuk menggunakan aplikasi itu sebagai pembayaran BBM bersubsidi.
“Untuk penggunaan MyPertamina ini masih dipersiapkan untuk tahap uji coba, jadi belum akan langsung diterapkan,” ujarnya.
Dalam menerapkan MyPertamina itu, pihaknya telah melakukan berbagai antisipasi di lapangan.
Baik itu antisipasi bagi daerah-daerah yang terkendala dengan keterbatasan jaringan data dibeberapa daerah maupun untuk masyarakat yang tidak mempunyai ponsel pintar.
“Untuk antisipai itu, mungkin nantinya akan dibantu oleh petugas SPBU untuk pengisian nomor plat kendaraannya,” tuturnya.
Ia menjelaskan, aturan pembelian Pertalite dengan MyPertamina itu sudah masuk tahap finalisasi di Kementerian ESDM.
Dimana Pertalite nantinya difokuskan untuk masyarakat kurang mampu yang sudah teregistrasi dalam aplikasi khusus yang terverifikasi.
Setiap penerima BBM bersubsidi nomor kendaraannya harus terdaftar di MyPertamina, jadi jika tidak terdaftar maka otomatis tidak berhak mendapatkan subsidi.
Selain itu, juga dapat mencegah pencurian yang dalam arti membeli secara berlebihan di SPBU. Dimana saat ini setiap kendaraan sudah diatur maksimal mengisi bahan bakar sebanyak 200 liter.
Begitu juga untuk kendaraan mewah, nantinya tidak dapat membeli BBM khusus penugasan Pertalite guna memastikan penyaluran Pertalite lebih tepat sasaran. Namun kategori mobil mewah nantinya didasarkan atas kapasitas silinder yang lebih besar dengan konsumsi BBM yang lebih banyak.
Untuk kriteria kapasitas silinder yang masuk kategori mewah masih dalam pembahasan, selain itu kendaraan dinas juga nantinya tidak diperkenankan pakai Pertalite.
Ia menambahkan, untuk dapat melaksanakan itu semua, ada di regulasi pada Peraturan Presiden 191 tahun 2014 yang saat ini sedang direvisi oleh pemerintah. Hal itu perlu direvisi untuk mendapatkan detail jenis kendaraan masyarakat yang berhak menerima subsidi.
“Jadi kalau untuk langsung diterapkan belum. Saat ini masih dipersiapkan untuk uji coba dulu,” imbuhnya.(*)
Presiden AS Joe R Biden berpidato tentang hak aborsi usai MA membatalkan 2 dari 7 putusan, termasuk hak aborsi atau yang dikenal dengan Roe v Wade di Washington, Jumat (24/6/2022) lalu. ( F Andrew Harnik/AP)
batampos – Presiden Amerika Serikat (AS) mengemukakan pendapatnya mengenai keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Roe v Wade yang mengakui hak konstitusional perempuan terhadap tindakan aborsi. Putusan ini diumumkan Jumat (24/6/2022) lalu dan telah mengundang banyak protes dari warga, selebriti, dan pegiat kemanusiaan di AS.
“Saya telah memperingatkan bahaya keputusan ini (hak aborsi,red) bagi masyarakat yang sedang memperjuangkan hak-haknya di muka umum dan sosial,” ujar Biden seperti dikutip dari laman pemerintahannya, whitehouse.gov, Senin(27/6/2022) malam.
Dia menyebutkan, dengan keputusan ini, banyak hak yang terlepas. Diantaranya: hak memilih kesehatan terbaik, hak menggunakan alat kontrasepsi, dan hak menikah atau berhubungan dengan orang yang dicintai.
Lewat laman itu, Biden juga mengemukakan ia pernah berdiskusi dengan American Medical Association dan American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Diskusi itu menghasilkan bahwa UU larangan aborsi yang diputuskan pekan lalu tidak berdasarkan data.
“Bahkan tak membatasi penggunaan obat-obatan. Alhasil berpotensi akan semakin banyak terjadinya kematian pada ibu hamil,” ungkapnya.
Biden pun mengecam keputusan ini. Dia menyebutkan, kebijakan ini telah memarginalkan hak kemerdekaan perempuan di AS.
Keputusan ini sendiri merupakan prinsip konstitusional yang langsung ditunjuk kepada Demokrat dan Republik. Disahkannya aturan ini, membuat 50 negara bagian Amerika Serikat bebas melarang praktik aborsi dalam berbagai bentuk.
Sinyal pembatalan Roe v Wade ini sebenarnya telah bocor pada 3 Mei 2022 lalu. Biden dan Partai Demokratnya tidak berhasil mencapai solusi sebelum MA membatalkan putusan itu. Saat itu, seperti dilansir dari Reuters, para kritikus AS pun mulai mendesak Biden supaya memberikan waktunya mengatasi isu ini.
Biden merupakan penganut Katolik taat yang dalam keyakinannya menentang hukum aborsi. Namun, oleh sejumlah pengamat, Biden dikenal sebagai presiden yang menghargai hak perempuan. (*)
Ilustrasi galon plastik isi ulang yang mengandung zat bisphenol A (Istimewa)
batampos – Rencana pelabelan Bisfenol A (BPA) terhadap kemasan galon guna ulang masih mendapat pro kontra dari berbagai pihak. Selain menerbitkan regulasi baru berupa pemberian label, proses pengawasan dinilai jauh lebih penting untuk pengendalian penggunaan BPA.
Komisioner Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU) Chandra Setiawan menyampaikan bahwa secara pribadi, dirinya tidak setuju ada pelabelan Bisfenol A (BPA) terhadap kemasan galon guna ulang. Alasannya menurut Chandra adalah pelabelan BPA itu sama dengan menyerahkan pengawasan kepada masyarakat. ”Kalau saya pribadi tidak setuju ada pelabelan BPA. Saya lebih setuju adanya pengawasan yang harus dilakukan oleh BPOM dengan membuat sistem pengawasan melekat pada pabrik,” ujar Chandra, kemarin (27/6).
Dia beralasan pelabelan BPA itu sama dengan menyerahkan pengawasan kepada masyarakat. “Hal ini tidak boleh, karena pengetahuan masyarakat yang heterogen dan masyarakat tidak punya tools yang dapat mendeteksi kadar BPA,” katanya.
Dia mengakui jika BPA itu berbahaya kalau melewati batas ambang tertentu. “Tetapi, BPA kan tidak hanya ada di minuman galon isi ulang. Yang sangat penting itu ya pengawasan, bukan sekadar label,” tambahnya.
Dimintai keterangan lebih lanjut, pihak KPPU enggan berkomentar lebih jauh. Termasuk potensi isu ini menyinggung praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur menjelaskan bahwa isu pelabelan BPA sejauh ini masih menjadi isu yang menitik beratkan pada aspek kesehatan dibandingkan persaingan usaha tidak sehat. ”Jadi sebaiknya digali dari pemberlakuan label BPA tersebut dari sisi kesehatan dengan kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan isu tersebut. Kami belum bisa menjelaskan lebih jauh dari sisi persaingan usaha,” ujar Deswin.
Terpisah, Pakar Hukum Persaingan Usaha Ningrum Natasya Sirait mengatakan bahwa keputusan mengeluarkan satu regulasi untuk mengatur suatu industri seperti Peraturan BPOM yang mewacanakan pelabelan BPA terhadap galon guna ulang, harus melalui competition checklist. Artinya, regulasi itu harus memikirkan juga dampaknya terhadap sisi persaingan usahanya atau competition.
Menurutnya, semua bentuk perangkat hukum seperti perizinan dan juga regulasi yang berdampak terhadap perkembangan perusahaan, itu bisa menghambat keinginan perusahaan baru lain yang sejenis untuk berinvestasi di Indonesia. ”Jadi, peraturan dalam konteks apapun harus melalui competition checklist, sehingga tidak menjadi artificial barrier yang membebani perusahaan dalam pasar persaingan yang akhirnya menjadi tanggungan masyarakat,” ujarnya.
Dia mengatakan dalam artificial barrier ini suka sekali ada regulasi-regulasi yang menjadikan orang ada beban untuk dia masuk ke dalam satu pasar. Karenanya, semakin rendah derajat artificial barrier, semakin tinggi share terhadap output industri.
”Apalagi level playing field yang fair itu dijamin oleh Undang-Undang. Oleh sebab itu, artificial barrier yang mungkin saja berasal dari peraturan yang diciptakan sebisa mungkin harus dihindari. Jadi, jika ingin membuat aturan main yang baru tentang apa saja, sebaiknya dikonsultasikan terlebih dulu dengan stakeholders lainnya dengan membuat kajian bersama dan mengevaluasi kebijakan yang mau dibuat,”bebernya.
Sebab, sambung Ningrum, dari kacamata persaingan usaha, orang-orang berbisnis itu akan menghitung sense by sense untuk melihat apakah bisa memenangkan pasar atau tidak. Semuanya akan dihitung apakah itu dampak dari regulasi, perkembangan zaman, dan lain-lain yang bisa berdampak terhadap usaha mereka.
Dia mencontohkan seperti kebijakan BPOM terkait pelabelan “berpotensi mengandung BPA” pada galon guna ulang. Menurutnya, kebijakan ini jelas akan menaikkan biaya dari industri yang menjual galon guna ulang. “Peraturan ini jelas akan menjadi satu level beban yang akan dihadapi pelaku usaha yang memproduksi air kemasan galon guna ulang,” tuturnya.
Masukan dari Ningrum, lembaga dan kementerian belum banyak dibekali dengan apa yang disebut dengan competition checklist. “Akibatnya, peraturan-peraturan itu akan menjadi beban bagi industri, dan akan berdampak kepada daya saing suatu perusahaan karena dia memerlukan biaya produksi ini dan itu. Belum lagi bertanding soal iklan,” ucapnya.
Dia mengatakan membuat kebijakan dengan melihat sisi kesehatannya itu tidak salah. Tapi, lanjutnya, dampak peraturannya juga harus mempertimbangkan sisi persaingan usaha yang dimunculkannya. “Dalam rangka kesehatan boleh-boleh saja untuk jadi pertimbangan dalam membuat kebijakan. Tetapi, tetap harus dilihat juga dampaknya terhadap persaingan usaha,” pungkasnya. (*)
Ilustrasi Satu keluarga sedang ziara kubur di TPU Seipanas. F.Iman achyudi
batampos – Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan (Disperkimtan) Batam akan melakukan pendataan dan registrasi ulang terhadap pemakaman yang ada di TPU Taman Langgeng Seipanas.
Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Batam, Amsakar Achmad mengatakan melalui DMI pihaknya membantu pemerintah dalam upaya melakukan pendataan makam tersebut. Saat ini terdapat kurang lebih 15 ribu makam, dan yang sudah mengkonfirmasi ulang sebanyak 4 ribu ahli waris.
Berdasarkan data tersebut, terdapat kurang lebih 11 ribu makam di Batam yang belum diregistrasi ulang oleh pihak keluarganya. Untuk itu, perlu percepatan penyampaian informasi, agar hal ini bisa berjalan lebih cepat.
“Jadi tujuannya memang mencari tahu dan memastikan keberadaan ahli waris makam yang ada di sana. Menurut laporan mereka kepada saya ada makam yang tidak ada ahli warisnya sama sekali. Tentu ini perlu dilakukan mengingat makam ini merupakan hal yang penting,” kata Amsakar, Senin (27/6).
Melalui DMI pihaknya membantu mensosialisasikan dan menyebarkan informasi tersebut. Menurutnya, informasi pemakaman ini akan mendapatkan respon yang lebih cepat dari masyarakat, dan tersampaikan kepada ahli waris dari makam yang berada di Taman Langgeng Seipanas.
“Ahli waris wajib tahu kalau ada anggota keluarga mereka yang dimakamkan di sana. Sehingga penting sekali pendataan ini. Untuk itu, saya mencoba menyebarkan informasi ini melalui DMI yang ada di Batam,” ujarnya.
Ia berharap melalui dewan masjid informasi registrasi ulang makam ini bisa berjalan lebih cepat. Diharapkan 70 persen dari makam yang ada saat ini bisa terdata melalui masifnya penyampaian informasi ini kepada masyarakat.
“Semoga banyak yang merespon informasi ini dengan baik. Sehingga dalam waktu dekat ini makam yang ada di sana bisa diregistrasi ulang oleh anggota keluarga mereka. Tujuan kami tentu memastikan ahli waris tahu lokasi makam anggota keluarga mereka. Pemko Batam tidak ingin suatu nanti ada masalah,” kata Wakil Wali Kota Batam ini.
Makam Taman Langgeng ini merupakan salah satu area pemakaman yang sudah ada sejak 1970 silam. Registrasi ulang ini penting, jika nanti ada informasi atau kebijakan dari pemerintah yang perlu diketahui oleh ahli waris. Untuk itu Pemko Batam melakukan registrasi ulang.
“Saya rasa melalu masjid informasi ini akan mendapatkan respon lebih cepat. Pendataan ini penting, untuk itu harus segera dilakukan. Kalau informasi pendataan sudah sejak Maret lalu, namun masih banyak yang belum melalukan registrasi ulang, makanya perlu langkah percepatan, dan DMI di sini tujuannya membantu,” tutupnya. (*)
Pengendara mobil dan motor berusaha menerobos genangan aiir menggenangi ruas jalan Raja Isa Batamcenter,Kamis (16/6). Hujan yang mengguyur kota Batam mengakibatkan genangan air disejumlah ruas jalan. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Batam fokus menangani titik banjir yang muncul sejak musim penghujan beberapa hari terakhir ini. Titik-titik banjir di Batam baru muncul, seiring meningkatnya pembangunan di Kota Batam.
Kepala DMBSDA Batam, Yumasnur mengatakan saat ini semua alat berat diturunkan, terutama mengatasi persoalan banjir di beberapa titik yang muncul saat hujan dengan intensitas tinggi beberapa hari lalu. Petugas dan alat berat sudah turun ke lokasi dan melakukan normalisasi di aliran air.
“Untuk titik banjir ini bisa muncul karen juga dampak pembangunan. Dari awal sudah diingatkan kepada developer untuk memperhatikan saluran air agar tidak menimbulkan banjir,” kata Yumasnur, Senin (27/6).
Ia menyebutkan beberapa resapan air yang terdampak pembangunan, jika tidak disiapkan aliran air dengan baik, dapat menimbulkan permasalahan, seperti banjir ini. Untuk itu, soal drainase ini penting diperhatikan dalam membangun di Kota Batam ini.
“Kami sudah pasti ingatkan soal ini. Kalau sudah terjadi masalah, maka semua terdampak. Meskipun terkadang kami sudah panggil juga mereka yang punya proyek, namun memang baiknya dari awal pembangunan ini menjadi salah satu fokus yang perlu diperhatikan,” ujarnya.
Beberapa titik banjir sudah dibenahi, dan ada juga yang masih dalam penanganan. Batam dengan curah hujan yang cukup tinggi, selalu menjadi langganan banjir, jika permasalahan aliran air tidak benar.
Pihaknya sampai saat ini masih berupaya menangani beberapa titik banjir tersebut. Seperti di Legenda, jalan utama dan lainnya. Aliran air yang tidak lancar menyebabkan air mengenai jalan atau perumahan warga, ketika debit air mengalami peningkatan.
“Sekarang alat masih di lapangan, berupaya meminimalisir terjadinya banjir saat hujan dengan intensitas tinggi turun,” imbuhnya.
Yumasnur mengatakan saat ini pihaknya dan petugas, terus berkeliling mengawasi jalannya proses normalisasi. Penuntasan persoalan banjir ini memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ke sebelas alat berat diturunkan untuk, mengurangi dampak banjir ini.
“Sekarang memang lagi musim hujan. Jadi pekerjaan cukup banyak. Kalau kami berharap tentu tidak hujan, atau kalau pun hujan semoga tidak ada banjir, atau genangan lainnya,” tutupnya. (*)
batampos – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat di Garuda Indonesia. Senin (27/6) Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengumumkan dua tersangka baru.
Mereka adalah eks Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan eks Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi Soetikno Soedarjo. Keduanya disangkakan terlibat dalam praktik rasuah yang menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 8,8 triliun.
Angka sebesar itu muncul setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyelesaikan audit yang mereka lakukan. ”Kami mendapat penyerahan hasil audit kerugian negara (dalam kasus dugaan korupsi di Garuda Indonesia) senilai Rp 8,8 triliun,” ungkap Burhanuddin kepada awak media di Jakarta kemarin. Garuda Indonesia merugi sebanyak itu setelah mereka melakukan pengadaan pesawat Bombardier CRJ 1000 NG dan ATR 72-600 sebanyak 23 unit.
Orang nomor satu di Kejagung itu menyatakan bahwa penetapan tersangka Emirsyah Satar dan Soetikno Soedirjo dilakukan melalui ekspose oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung. ”Sejak Senin, 27 Juni 2022 hasil ekspose kami menetapkan dua tersangka baru. Yaitu ES selaku Direktur Utama PT Garuda Indonesia, yang kedua adalah SS selaku Direktur PT Mugi Rekso Abadi,” jelas Burhanuddin.
Dua nama tersebut pernah diproses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat. Emir divonis delapan tahun penjara. Sedangkan Soetikno dihukum enam tahun penjara. Keduanya juga masih menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin. Karena itu, Kejagung tidak menahan mereka berdua meski sudah diumumkan sebagai tersangka.
Lebih lanjut Burhanuddin menyampaikan, dalam menangani kasus-kasus di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kejagung tidak hanya melakukan tindakan represif. Mereka juga membantu pemerintah untuk membersihkan BUMN dari praktik curang seperti korupsi. ”Kami selain represif juga melakukan restrukturisasi perusahaan-perusahaan yang menimbulkan kerugian. Contohnya PT Jiwasraya dan PT Asabri,” imbuhnya.
Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi kolaborasi antara Kejaksaan Agung dan Kementerian BUMN yang kembali mengungkap kasus yang terjadi di tubuh BUMN. Setelah Asabri dan Jiwasraya, kini kolaborasi Kejaksaan dan Kementerian BUMN menyasar pada Garuda Indonesia. ”Ini bukti kalau kita mau berkolaborasi dengan baik antarinstansi pemerintah. Dengan dikelola secara profesional dan transparan, maka mampu menghasilkan yang terbaik bagi negara,” ujar Erick.
Erick pun mengapresiasi BPKP yang sejak awal aktif membantu Kementerian BUMN dan kejaksaan untuk mengaudit perusahaan negara. Dengan komitmen bersama untuk memperbaiki BUMN, sambung Erick, hasilnya nampak dari perbaikan performa sejumlah BUMN, termasuk di dalamnya Jiwasraya, Asabri, dan Garuda Indonesia.
”Program bersih-bersih BUMN bukan sekadar ingin menangkap saja, tetapi bagaimana kita memperbaiki sistem. Bagaimana kita me-minimized korupsi itu dengan sistem yang diperbaiki sehingga bisa mencegah korupsi secara jangka panjang,” tambah Erick.
Erick menjelaskan bahwa hasil dari perbaikan sejumlah BUMN terlihat kini. Jiwasraya yang sejak 2006 terlilit persoalan serius, kini semakin membaik. Begitu juga dengan Garuda Indonesia yang secara voting mayoritas krediturnya setuju dengan restrukturisasi yang dilakukan perusahaan. Hal ini sontak menyelamatkan masa depan Garuda dari ancaman kebangkrutan.
Program kerja sama dengan kejaksaan ini bisa menyelamatkan dan mendorong restrukturisasi sehingga ada perbaikan. “Penegakan hukum terjadi, restrukturisasi terjadi. Kita bisa melihat dari Jiwasraya, Asabri, dan Garuda. Meski juga harus diakui belum sempurna namun sudah sangat terlihat perbaikannya,” urai Erick.
Erick pun menegaskan bahwa tidak boleh lagi ada BUMN yang menjalankan usahanya dengan proses bisnis yang tidak baik, terutama Garuda yang sejak 2019 proses bisnisnya sudah berjalan dengan transparan dan profesional.
Di sisi lain, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, ada kaitan antara penetapan tersangka Emirsyah Satar dengan meningkatnya beban utang Garuda saat ini. Akar masalah Garuda adalah ekspansi pembelian pesawat baru yang tidak terukur. “Jadi saat pak Emir menjabat memang ada semacam pertanyaan tentang kemampuan Garuda dalam mengisi kursi-kursi penerbangan yang masih belum optimal. Apalagi dengan kedatangan pesawat baru kapasitas besar,” jelasnya saat dihubungi Jawa Pos, tadi malam.
Saat itu maskapai pelat merah tersebut juga membuka rute penerbangan Jakarta-London. Ditambah, promosi besar-besaran dengan menggandeng klub sepak bola Inggris, Liverpool FC. Artinya, keputusan bisnis yang agresif itu tidak feasible (layak) secara hitung-hitungan diatas kertas. Laporan dari Serious Fraud Office (SFO) Inggris juga menyebutkan bahwa dalam pengadaan pesawat Bombardier CRJ 1000 NG l mengonfirmasi ada masalah suap dalam pembelian pesawat Garuda.
“Andaikan pembelian pesawat secara jor-joran saat pak Emir menjabat bisa distop, maka utang Garuda tidak akan bengkak sampai Rp142 triliun,” tandas lulusan University Of Bradford itu.
Dari kasus ini, Bhima menekankan perlunya bersih-bersih BUMN, bahkan terkait keputusan direksi sebelumnya. “Ini dipertegas dengan PP no.23/2002 bahwa direksi dapat diminta pertanggung jawaban di pengadilan apabila keputusan saat menjabat merugikan negara,” pungkasnya. (*)
batampos – Pengumuman Peneriman Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) tahap pertama diumumkan serentak, Senin (27/6).
Ketua PPDB SMAN 1 Batam, Michelle Firsta Karima Sara mengatakan, pelaksanaan PPDB tahap pertama telah berakhir. Sebanyak 273 calon siswa mendaftar di tahap pertama ini. Sementara siswa yang lolos atau diterima berjumlah 97 siswa.
“Ya, hari ini pengumuman hasil seleksi PPDB jalur afirmasi, prestasi dan perpindahan orang tua. Pengumuman dilaksanakan dengan cara online atau dalam jaringan (daring),” ujar Michelle, kemarin.
Dirincinya, dari siswa yang diterima ini sebanyak 43 diantaranya jalur prestasi, 43 siswa jalur afirmasi dan perpindahan orang tua 11 orang.
Bagi orang tua yang ingin mengecek hasil pengumuman PPDB ini bisa mengakses di website sippdb.kepriprov.go.id atau di sini.
“Setelah tahap pertama ini baru dilanjutkan PPDB tahap kedua jalur zonasi selanjutnya akan dibuka mulai tanggal 28 Juni sampai dengan 2 Juli 2022,” terang Michelle.
Diketahui, SMAN 1 Batam sendiri pada tahun ajaran ini menerima kuota sebanyak 288 yang nanti akan dibagi dalam delapan kelas, di mana dalam setiap kelas bakal diisi masing-masing 36 siswa.
Michelle menilai, sejauh ini proses PPDB online di SMAN 1 Batam berlangsung lancar, bahkan selama dua hari ini tidak ada kendala baik dari jaringan internet maupun operator PPDB di SMAN 1 Batam.
“Pendaftaran kita buka 24 jam, sedangkan untuk proses verifikasi menyesuaikan,” pungkasnya. (*)
