batampos – Warga Kabupaten Bintan kini tak perlu bingung lagi jika menemukan jalan rusak di wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Pertanahan (PUPRP) telah meluncurkan Sistem Informasi Jalan Berlubang (Silubang), portal digital untuk melaporkan kondisi jalan secara cepat dan akurat.

Sejak diluncurkan, portal ini telah dikunjungi oleh 877 pengguna hingga Senin (10/11/2025). Kepala Dinas PUPRP Bintan, Wan Affandi, menyebutkan laporan terbanyak berasal dari wilayah Bintan Utara, Bintan Timur, dan Gunung Kijang.

“Beberapa titik kerusakan sudah diperbaiki, sementara yang lainnya masih dalam proses verifikasi dan penanganan,” ujar Affandi.

Ia menjelaskan, laporan yang masuk ke Silubang tidak hanya mencakup jalan kabupaten, tapi juga ruas jalan provinsi dan nasional. Karena itu, pihaknya berkoordinasi langsung dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk tindak lanjut perbaikan.

“Melalui Silubang, masyarakat bisa melaporkan jalan rusak secara realtime menggunakan perangkat digital. Setiap laporan langsung masuk ke dashboard monitoring internal, sehingga proses verifikasi dan perbaikan bisa dilakukan lebih cepat dan responsif,” tambahnya.

Bupati Bintan Roby Kurniawan turut mengapresiasi inisiatif digital ini. Menurutnya, sistem Silubang akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan infrastruktur daerah.

“Dengan layanan ini, kita bisa segera mengetahui kondisi jalan vital yang perlu perbaikan cepat. Ini bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga infrastruktur tetap layak,” ujar Roby.

Program Silubang menjadi salah satu langkah nyata Pemkab Bintan dalam mewujudkan layanan publik berbasis teknologi dan tata kelola infrastruktur yang transparan. (*)

Reporter: Slamet Nofasusanto 

Artikel Portal Silubang, Cara Cepat Warga Bintan Laporkan Jalan Rusak Online pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Proses rekonstruksi kasus pembunuhan pegawai Imigrasi Tarempa, Harsyad (53), oleh pelaku Adi Syahputra Marpaung (21), akhirnya digelar pada Senin (10/11). Namun, kegiatan ini diwarnai pembatasan terhadap awak media yang hendak meliput di lokasi kejadian.

Rekonstruksi dilakukan di beberapa titik yang menjadi tempat kejadian perkara (TKP), namun sejak awal, sejumlah jurnalis dihalangi oleh anggota polisi saat hendak melakukan peliputan.

Insiden pertama terjadi di rumah kakak angkat pelaku di Jalan Kampung Baru, Gang Mawar, Kelurahan Tarempa. Saat pelaku digiring menuju lokasi, seorang anggota polisi yang bertugas di Humas Polres Anambas langsung menghentikan siaran langsung awak media.

“Media tidak bisa masuk,” ucapnya tegas sambil menahan langkah wartawan yang tengah meliput.

Padahal, di lokasi tersebut tidak terdapat garis polisi atau tanda larangan masyarakat umum. Tak hanya di situ, seorang anggota Satreskrim bernama Boy juga turut menahan jurnalis yang mencoba mendokumentasikan jalannya rekonstruksi.

Kapolres Kepulauan Anambas, AKBP I Gusti Ngurah Agung Budianaloka, menjelaskan larangan tersebut karena keterbatasan ruang di lokasi pertama.

“Tempatnya sempit, biar kita fokus. Takutnya nanti jaksa bingung kalau ada wartawan di dalam rekontruksi,” ujarnya.

Namun, pembatasan serupa juga terjadi di lokasi ketiga, lahan milik korban di Desa Tarempa Barat Daya, meski area tersebut cukup luas dan terbuka. Petugas bernama Raja Faisal bahkan kembali melarang jurnalis mendekat dengan alasan “area tertutup.”

Situasi makin ketat di lokasi keempat, tempat pelaku mengeksekusi korban. Petugas mengelilingi pelaku dengan barikade rapat sehingga awak media kesulitan mengambil gambar maupun video.

Akibatnya, wartawan harus berusaha keras mengambil dokumentasi dari sela-sela kaki petugas demi mendapatkan momen krusial. Kondisi ini memunculkan sorotan tajam dari kalangan jurnalis dan organisasi profesi.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Tanjungpinang, Sutana, menyampaikan keprihatinan atas pembatasan tersebut.

“Tindakan pelarangan liputan ini melanggar kebebasan pers yang dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kasus seperti ini menyangkut kepentingan publik, sehingga harus terbuka,” tegasnya.

Menurutnya, aparat seharusnya memberikan ruang bagi jurnalis untuk bekerja secara profesional, bukan sebaliknya.

“Kebebasan pers adalah hak publik untuk tahu. Menghalangi jurnalis sama saja dengan menghalangi masyarakat mendapatkan informasi,” ujarnya.

AJI berharap insiden serupa tak lagi terjadi dan semua pihak menghormati prinsip dasar kebebasan pers sebagai pilar utama demokrasi. (*)

Reporter: Ihsan Imaduddin 

Artikel Polisi Batasi Akses Jurnalis saat Liputan Rekonstruksi Pembunuhan Pegawai Imigrasi Tarempa pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke Kabupaten Bintan untuk tahun anggaran 2026 dipastikan menurun sekitar Rp214 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bintan, Ronny Kartika, membenarkan adanya penurunan tersebut. Ia mengatakan, Pemkab Bintan akan melakukan sejumlah penyesuaian anggaran agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

“Penyesuaian akan dilakukan pada beberapa pos, seperti perjalanan dinas dan tunjangan pegawai,” ujar Ronny, Senin (10/11).

Menurutnya, tunjangan bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bintan kemungkinan akan dipangkas antara 5 hingga 20 persen, tergantung hasil pembahasan bersama DPRD.

“Kami berharap tidak terlalu besar. Sebab, belanja pegawai yang beredar di masyarakat juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan UMKM di Bintan,” tambahnya.

Selain tunjangan, Pemkab juga akan menyesuaikan anggaran alat tulis kantor (ATK) serta menunda pengadaan kebutuhan lain yang belum mendesak.

Meski demikian, program-program prioritas kepala daerah dipastikan tetap berjalan. Di antaranya bantuan seragam sekolah lima stel, transportasi bus sekolah, jaminan sosial masyarakat, dan program pinjaman bunga nol persen.

Saat ini, pembahasan Rancangan APBD Bintan 2026 masih berlangsung bersama DPRD. Fokus utama diarahkan pada tiga prioritas utama, yakni: pendanaan gaji dan tunjangan pegawai, operasional kantor, dan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di sektor pendidikan dan kesehatan.

Dengan proyeksi APBD 2026 sekitar Rp1 triliun lebih sedikit, Ronny berharap pembahasan anggaran berjalan dinamis dan disetujui DPRD untuk segera disahkan menjadi Peraturan Daerah APBD 2026.

“Pada prinsipnya, eksekutif dan legislatif di Bintan siap bersinergi dalam semua program,” pungkasnya. (*)

Reporter: Slamet Nofasusanto 

Artikel TKD 2026 Menurun, Pemkab Bintan Pangkas Tunjangan dan Biaya Operasional pertama kali tampil pada Kepri.