Petugas Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Madinah membantu jemaah haji yang sakit bertolak menuju Makkah. (MEDIA CENTER HAJI)
batampos – Pelayanan kesehatan terhadap jemaah haji Indonesia ditingkatkan lagi. Salah satu upayanya, mengaktifkan kembali tindakan operasi di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), Makkah. Tindakan operasi ini vakum sejak 2015. Pada Kamis (30/6), operasi terhadap tiga pasien pertama dilakukan.
Tim dokter KKHI Makkah dr Caesa Rizkha Febryane menyatakan, jenis operasi yang dilakukan sampai pada kategori sedang. Yakni, herniotomi untuk hernia, apendiktomi untuk usus buntu, dan insisi drainase abses. ”Operasi tersebut dilakukan terkait dengan kondisi emergency (darurat),” kata ahli bedah umum itu.
Operasi hernia membutuhkan tempo 25 menit. Setelah dioperasi, pasien dimasukkan ke ruang ICU untuk diobservasi. Tindakan kedua, operasi usus buntu berdurasi sekitar 50 menit. Operasi itu dinilai tepat karena jika terlambat pasien bisa menjalani operasi besar akibat kondisi pembengkakan pada usus buntunya. Lalu, terakhir operasi insisi drainase abses. Pasien mengalami infeksi pada tungkai kaki. Esoknya (1/7) ada tiga operasi lagi yang dilakukan. Kali ini operasinya tergolong ringan, yaitu pembersihan luka infeksi.
Ada juga inovasi jaket penurun suhu tubuh. Di Arab Saudi, suhu sedang panas dan mengakibatkan risiko heatstroke. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) Prof Nizar Ali mengapresiasi inovasi petugas. Rompi itu sangat bermanfaat bagi petugas maupun jemaah haji. Inovasi tersebut merupakan inisiatif Kementerian Kesehatan. Inovasi itu memanfaatkan teknologi carbon cool yang dapat bertahan selama 8–12 jam di bawah terik matahari.
Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan dr Budi Sylvana meminta bantuan dari Kemenag agar proses surat jalan alat kesehatan bisa dipermudah. Tujuannya, meningkatkan pelayanan kesehatan di KKHI pada musim haji tahun-tahun mendatang. (*)
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyambut kedatangan wisatawan mancanegara. Kunjungan wisman di Provinsi Kepri naik hingga 101,93 persen per Mei 2022. Foto: Diskominfo Pemprov Kepri untuk Batam Pos
batampos – Kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) di Provinsi Kepri naik hingga 101,93 persen per Mei 2022.
Hal ini memperlihatkan kerja keras Pemerintah Provinsi Kepri dibawah kepemimpinan Gubernur, Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur, Marlin Agustina dalam upaya menggenjot pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 mulai memperlihatkan hasil yang signifikan.
Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) masuk ke Provinsi Kepulauan Riau selama bulan Mei 2022 tercatat sebanyak 23.842 kunjungan atau mengalami peningkatan hingga 101,93 persen dibanding bulan sebelumnya.
Sementara itu, jika dibandingkan dengan Mei 2021, terjadi peningkatan sebesar 8.896,98 persen.
Wisman yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Januari hingga Mei 2022 didominasi oleh wisman berkebangsaan Singapura mencapai 46,47 persen dari jumlah wisman selama Januari sampai dengan Mei 2022.
Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Mei 2022 rata-rata 37,11 persen atau naik 9,90 poin dibanding TPK April 2022 yang tercatat sebesar 27,21 persen.
Rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu Indonesia pada hotel berbintang di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Mei 2022 tercatat sebesar 1,96 hari atau naik 0,46 poin dibanding dengan bulan April 2022.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengaku senang atas capaian peningkatan kunjungan wisman yang sangat signifikan di Kepri ini.
Apalagi, memang sejak awal Ansar menegaskan jika prioritas utama dalam kepemimpinannya adalah berupaya memulihkan ekonomi Kepri. Terutama sektor pariwisata, sebagai sektor yang paling terdampak atas serangan badai pandemi covid 19.
“Sejak awal kita semua mengetahui, pandemi covid19 telah memporakporandakan perekonomian Kepri hingga minus 3,5 persen. Dan sektor yang paling terdampak adalah sektor pariwisata. Banyak hitel, resort dan restoran tutup. Mengakibatkan pengangguran bertambah, karena banyak karyawan yang dirumahkan. Melihat kondisi itulah kemudian kita dituntut untuk berfikir guna memperbaiki keadaan,” ujar Ansar.
Diakui Ansar, kondisi saat itu tidak akan mungkin selesai jika dilakukan sendiri. Melainkan harus ada kerjasama dengan banyak pihak, baik FKPD, Ormas, LSM, instansi pemerintah lannya, vertikal maupun horizontal. Dan tentunya dengan komunikasi, koordinasi dan konslodidasi yang intens, hingga ke tingkat pusat.
“Semua stakeholder kita libatkan, dan memang harus terlibat. Karena pandemi covid19 merupakan bencana nasional, bahkan internasional, merupakan musuh bersama yang harus dilawan bersama-sama,” tegas Ansar
Ansar menjelaskan, terkait jurus atau strategi yang telah dialakukan untuk mengembalikan geliat ekonomi Kepri yang terpukul akibat dari Pandemi Covid-19 hingga bisa tumhuh lagi secara perlahan saat ini.
Sejak awal pandemi Covid-19 dari tahun 2020 yang lalu, perkenonomian di Kepri telah jatuh terkontraksi sebesar -7,55 persen di triwulan kedua tahun 2020, sementara di triwulan ketiga tahun 2020 masih terkontraksi hingga sebesar -5,81 persen.
Ansar menjelaskan, pentingnya setiap daerah untuk memberikan kemudahan kepada para investor yang ingin menanamkan modal di daerah.
Kemudahan itu tidak hanya dalam bentuk fiskal, tetapi bisa juga dalam hal keringkasan birokrasi dan perizinan. Hal ini berkaitan juga dengan kemudahan wisman masuk ke Kepri.
Sejumlah cara diantaranya dengan cara penerapan skema travel bibble, kamudian meningkat dengan skema kunjungan VTL.
Tidak hanya itu, sektor-sektor pembangunan lainnya juga dijalankan. Termasuk yang terakhir adalah kebijakan penyesuaian tarif tiket feri.
Sektor UMKM tidak ketinggalan menjadi sektor andalan Gubernur Ansar menggenjot perkenonomian Kepri. Pemprov Kepri berkerja sama dengan Bank Riau Kepri telah meluncurkan bantuan pinjaman modal tanpa bunga kepada pelaku UMKM.
Dalam skema pinjaman modal tersebut, para peminjam hanya perlu menyicil pinjaman pokok yang mereka ajukan, sementara untuk bunganya telah ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Kepri.
Ansar juga mengingatkan bahwa hal yang terpenting dalam usaha menumbuhkan perekonomian di masa pandemi seperti ini adalah memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi, baik dosis I, dosis II maupun dosis III (booster).
Serta penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan percepatan vaksinasi. Ketiga hal tersebut apabila dilakukan secara beriringan dan penuh kehati-hatian akan mampu mengeluarkan Kepri dari jurang resesi ekonomi Kepri.
“Hasil yang kita rasakan ini adalah hasil kolaborasi kita semua, siapapun itu tanpa terkecuali, semuanya punya andil. Terbukti jumlah wisman di Kepri sudah meningkat, otomatis secara ekonomi juga mengalami peningkatan,” tuturnya.
Ini artinya, seberat apapun permasalahan, jika kita hadapi bersama-sama, pasti bisa kita selesaikan. Insya Allah, kolaborasi yang sudah baik ini bisa terjada dengan baik, agar kita lebih mudah membangun Kepri kedepan,” tutup Ansar.(*)
batampos- Pembelian minyak goreng curah di Tanjungpinang yang menggunakan aplikasi peduli lindungi atau e-KTP masih dalam tahap transisi dan sosialisasi kepada masyarakat.
Para pengecer diminta memasang spanduk yang menjelaskan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 14 ribu per liter atau Rp 15.500 per Kg.
Kepala Disperdagin Kota Tanjungpinang, Riany. F . Peri Irawan
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Tanjungpinang, Riany menjelaskan aturan pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi peduli lindungi atau e-KTP merupakan kebijakan langsung dari pusat melalui Kementerian Maritim dan Investasi.
Masa transisi penggunaan aplikasi itu dimulai 29 Juni hingga 9 Juli 2022 besok.
“Tujuannya melihat seberapa banyak kebutuhan yang diperlukan dan mengetahui harga yang bisa dijangkau oleh masyarakat,”kata Riany, Jumat (1/7).
Selain itu, lanjut Riany dengan sistem pembelian menggunakan aplikasi itu juga membantu pemerintah mengawasi pendistribusian minyak, dari produsen ke distributor, pengecer dan masyarakat sebagai konsumen.
“Juga tidak bisa dimonopoli, karena pembeliannya cuma 10 kilo per hari,”terangnya.
Selama masa transisi yang akan berakhir satu pekan ke depan, semua keluhan dan kritikan akan ditampung baik dari konsumen pengecer, distributor termasuk produsen.
Sekarang ini di Tanjungpinang sudah ada tiga distributor yang akan menyalurkan ke ratusan pengecer yang sudah terdaftar, PT. Prima Bintan Mulia mempunyai 22 titik, PT. Aktif Gemilang Usaha Sejati memiliki 118 titik dan PT. Isyana Retail memiliki 50 titik.
“Distributor akan melaporkan berapa kuota yang sudah didistribusikan, serta mensosialisasikan kepada pengecer nantinya,” papar Riany.
Riany menegaskan satu pengecer hanya bisa menerima pasokan minyak hanya dari satu distributor tidak boleh lebih, bahkan pengawasan di lapangan pengecer juga harus memasang spanduk Harga Eceran Tertinggi (HET), jika melanggar akan ditegur.
“Contoh kemarin ada pengecer yang tidak pasang spanduk HET kita tegur. Berarti distributornya tidak menyampaikan kepada pengecer,”terangnya.
Sejauh ini, di Tanjungpinang pendistribusian minyak subsidi itu sudah mencapai 7 ton dari total 13 ton minyak yang ada. (*)
Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Harry Goldenhardt, membeirkan keterangan pers terkait pengungkapan kasus PMI Ilegal. Pada kasus tersebut pihaknya berhasil menyelamatkan 42 calon PMI Ilegal. Foto: Humas Polda Kepri
batampos – Ditreskrimun Polda Kepri menyematkan 42 orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal terdiri dari 24 orang laki-laki dan 18 orang perempuan.
Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Harry Goldenhardt, mengatakan, Dit Reskrimum Polda kepri telah berulang kali melakukan pengungkapan kasus yang sama.
“ungkap kasus kali ini merupakan ungkap kasus yang kesekian kalinya,″ jelasnya, Sabtu (2/7/2022).
Ia menjelaskan, kasus ini terungkap berawal dari Informasi yang diterima oleh penyidik pada 30 Juni 2022 lalu, tentang adanya calon PMI illegal yang ditampung di wilayah Jodoh Centre Point, Batu Ampar, Kota Batam.
Para korban lanjutnya diketahui akan diberangkatkan ke luar negeri dengan tidak dilengkapi dokumen yang lengkap sebagai calon PMI.
“Selanjutnya tim penyidik melakukan penyelidikan dan benar di lokasi tersebut ditemukan 42 orang calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan secara ilegal. Mereka (PMI ilegal) ini ditampung di sebuah ruko yang berada Jodoh Centre Point,” katanya.
Pada pengungkapan kasus tersebut, pihaknya mengamankan satu orang berinisial M alias Y selaku penanggungjawab.
″Dari pendataan 42 orang PMI ilegal ini rata-rata berasal dari daerah-daerah dimana pengungkapan-pengungkapan kasus sebelumnya dilakukan. Yaitu dari daerah Jawa, Lampung, Lombok dan Madura,” paparnya.
Di tempat penampungan lanjutnya, pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa telepon genggam, buku Paspor, boarding pass tiket pesawat, uang tunai Rp2 juta dan uang ringgit Malaysia sebesar Rm. 325.
“Pasal yang diterapkan adalah Pasal 81 Jo Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun penjara dan denda senilai Rp15 miliar,″ ujarnya.
Ia mengatakan, pihaknya sangat prihatin dengan kasus PMI ilegal ini. Kata dia, penanganan kasus tersebut harus dilakukan secara komprehensif oleh semua lembaga negara seperti BP2MI.
“Tentu kita akan lakukan koordinasi dengan seluruh Stake Holder termasuk Pemerintah Daerah asal PMI ini,″ imbuhnya.
Dirreskrimum Polda Kepri, Kombes Jefri Ronald Parulian Siagian, mengatakan, dari hasil penyelidikan pihaknya para calon PMI Ilegal tersebut dikenakan biaya antara Rp7 juta hingga Rp10 juta lebih agar dapat diberangkatkan ke luar negeri.
″Dalam kasus ini kami memfokuskan kepada penegakan hukumnya. Di luar dari itu merupakan kewenangan instansi terkait, untuk itu perlu sinergi dan kerjasama semua pihak terkait,” katanya.
Polda Kepri kata dia, berkomitmen mencegah terjadinya praktek perdagangan orang.
“Kami terus melakukan penindakan terhadap yang memasuki pekerja migran ini melalui jalur-jalur ilegal,″ tegasnya.(*)
batampos – Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap kasus asusila yang dilakukan AS terhadap 10 anak panti asuhan di wilayah Bengkong Sadai. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui jumlah korban.
Kanit Reskrim Polsek Bengkong, Iptu Rio Ardian, mengatakan, untuk mengetahui para korban, pihaknya mendata identitas anak panti dalam waktu 5 tahun belakangan. Diketahui, pelaku sudah melakukan aksi bejatnya sejak tahun 2017.
“Rencananya akan kita data anak-anak panti ini selama 5 tahun belakangan. Mana tau ada yang sudah keluar, atau tamat sekolah yang menjadi korban juga,” ujar Rio.
Rio menjelaskan untuk saat ini, pihaknya sudah melakukan visum alat vital terhadap 16 anak panti asuhan. Hasilnya, 10 anak diketahui sudah dicabuli pelaku.
“Anak-anak ini tidak berani ngomong. Setelah divisum, baru ketahuan, dan setelah itu baru korban mengaku,” kata Rio.
Rio menjelaskan, selama melakukan aksi bejatnya, pelaku memanfaatkan situasi yang sepi pada siang dan sore hari.
Kemudian membujuk serta mengancam korban ke kamar atau ke kamar mandi.
“Di panti itu juga tidak ada CCTv, jadi tidak pernah terpantau. Karena pelaku ini dipercaya, dia bebas masuk,” ungkap Rio.
Menurut Rio, aktivitas maupun kamar antara anak panti wanita dan pria di lokasi tersebut terpisah. Untuk asrama wanita berada di lantai II, sedangkan pria di lantai dasar.
“Antara pria dan wanita itu dipisah. Kamar mandi, tempat tidur. Tapi karena pelaku mengajar ngaji, dan sudah dipercaya, sehingga bisa masuk,” tutup Rio.
Seperti diberitakan sebelumnya, Jajaran Polsek Bengkong menangkap guru ngaji berinisial AS, Senin (27/6) malam. Pria 20 tahun ini diamankan akibat mencabuli 10 anak panti asuhan di kawasan Bengkong Sadai.
Ke-10 korban yakni NA, 10, NK, 8, SS, 14, RH, 17, SF, 12, ADP, 15, MDS, 17, TA, 16, L, 15, dan N, 5. Dari korban ini, salah seorang merupakan anak pemilik panti asuhan tersebut. Aksi bejat itu dilakukan pelaku secara berulang kali.
Modusnya, untuk korban yang berusia dibawah 10 tahun, pelaku membujuknya dengan membelikan jajanan. Sedangkan korban berusia belasan tahun, diberikan ancaman dengan pukulan rotan.(*)
Ilustrasi. Salah seorang wisatawan melambaikan tangan sebelum menaiki bus. Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, berharap angka kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) asal Johor bisa meningkat. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, berharap angka kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) asal Johor bisa meningkat. Ia bahkan mempromosikan Kota Batam hingga ke Johor, Malaysia.
Hal ini seiring dengan dibukanya pintu masuk serta penambahan jadwal pelayaran Batam-Johor.
Ia menyebutkan, selama dua bulan terakhir masyarakat kembali bisa menikmati perjalanan ke luar Batam melalui pelabuhan internasional.
Meskipun jumlah wisman yang masuk masih belum normal, dengan normalnya jadwal pelayaran diharapkan bisa mendongkrak angka kunjungan hingga akhir tahun ini.
“Pariwisata menjadi salah satu penyumbang PAD dalam membangun Kota Batam. Untuk itu angka kunjungan ini diharapkan bisa terus menunjukkan tren positif,” sebutnya saat menghadiri promosi Pariwisata Johor di Nagoya Hill.
Ia mengatakan, Batam dan Johor bisa menjalin kerja sama di bidang pariwisata. Seperti diketahui, baik Batam, Malaysia maupun Singapura semua terdampak Covid-19.
Penutupan pintu masuk selama dua tahun ini menyebabkan penurunan dari sektor pariwisata.
“Saya juga promosikan Batam ke daerah Johor. Karena kita serumpun, saya rasa tidak lah sulit untuk saling membantu dan berpromosi,” ujarnya.
Selama ini, pembukaan pintu masuk belum menyeluruh dan sekarang sudah diharapkan dalam beberapa waktu ini baik Johor maupun Batam saling mendapatkan keuntungan dari pembukaan pintu masuk yang menyeluruh ini.
Rudi menambahkan, peningkatan infrastruktur yang saat ini dibangun di Batam juga merupakan salah satu upaya untuk membuat wisman yang berkunjung merasa nyaman.
Baik Johor maupun Batam bisa saling mengisi demi peningkatan ekonomi ke depannya. Salah satunya dengan angka kunjungan antara Batam dan Johor.
“Jika di Johor bagus, maka di Batam juga harus bagus. Sambil berjalannya waktu, jika nanti ada masalah akan kita dudukkan bersama dan carikan solusi termasuk di imigrasi nantinya,” sebut politisi Nasdem ini.
Pengurus Jawatan Pelancong , Alam sekitar, dan Warisan Budaya Negri Johor, Raven Khumar mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Batam yang sudah memberikan kesempatan untuk berpromosi.
Ia menyebutkan hampir semua tempat dan destinasi wisata yang ada di Malaysia hadir dalam acara promosi Johor-Batam.
Ini merupakan kerjasama yang baik, bagi dari segi pariwisata maupun kesehatan. Selama ini baik Batam maupun Johor menutup pintu masuk dan keluar akibat Pandemi Covid-19
Namun sekarang kondisi sudah membaik di Batam, maupun di Johor. Meskipun belum kembali normal, saat ini sudah mulai terlihat antrean wisman di pelabuhan.
Diharapkan ke depan ada keuntungan bagi Batam dan Johor terutama dari segi pariwisata, dan juga kesehatan tentunya.
Pemerintah Johor ingin menunjukkan komitmen untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata, dan kunjungan warga Batam juga sangat dinantikan di Johor.
“Johor serius dengan promosi kedua negara. Ada banyak hal yang didapatkan dari promosi ini. Dengan adanya acara ini, persahabatan dan kerjasama bisa lebih erat. Hari sudah dibuka bebas, kedatangan kapal tidak lagi di tanggal ganjil, sudah dibuka menyeluruh,” kata Raven.(*)
batampos- Penyebab belum adanya minyak goreng (Migor) curah di Kecamatan Kundur bukan disebabkan produsen Migor tidak mau mensuplai. Tapi, disebabkan tidak ada yang bersedia menjadi distributor Migor curah di daerah tersebut.
Pemilik Toko Sukses Jaya sedang memindahkan Migor curah ke dalam tempat bertuliskan pembelian wajib pakai KTP
”Sejak awal untuk mendatangkan Migor curah dari PT SON Batam agar bisa tersedia di Kabupaten Karimun kendalanya adalah distributor. Seperti awal-awal akan mensuplai Migor curah untuk Pulau Karimun tidak ada yang mau jadi distributor. Kita berusaha temui beberapa distributor Migor premium. Akhirnya, hanya ada satu yang bersedia,” ujar Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (Dinkop UMP ESDM) Kabupaten Karimun, Basori, Jumat (1/7).
Kondisi seperti ini, katanya, juga terjadi untuk ke Pulau Kundur. Akibatnya, Migor curah tidak beredar di sana. Dan, sejak beberapa hari stafnya sudah turun ke lapangan melalukan pendekatan dengan para distributor sembako yang ada di Kecamatan Kundur. Alhamdulillah, ada satu yang bersedia untuk menjadi distributor khusus Migor curah.
”Saat ini, sedang tahap penyelesaian administrasi. Karena, sistim atau cara kerja distributor yang akan mengedarkan Migor curah ini tidak sama dengan sembako. Artinya, beli secara tunai ke produsen. Berapa pun kebutuhan akan dilayani. Insya Allah dengan sudah adanya distributor dalam waktu dekat di Kecamatan Kundur sudah tersedia Migor curah,” ungkapnya.
Dikatakan Basori, yang terpenting kepada penjual harus mengikuti ketentuan dalam bertransaksi Migor curah ini. Pembeli wajib membawa fotokopi KTP atau KK. Karena, data ini untuk memastikan bahwa Migor curah memang dijual untuk masyarakat. Apalagi, sudah merupakan ketentuan dari pusat. (*)
“Kalau dari saya ikut Pak Gustian saja. Kalau memang bisa digelar silakan dilaksanakan. Karena kenaikan harga ini terjadi di daerah lain juga. Jadi Batam ini karena bukan daerah penghasil, harga menjadi lebih mahal,” ujarnya.(*)
Ilustrasi. Pegawai Diskominfo memantau CCTv yang terpasang di 20 titik rawan di Kota Batam. Foto: Pemko Batam untuk Batam Pos
batampos – DPRD Batam meminta agar Pemko Batam segera menambah jumlah CCTv di sejumlah fasilitas publik.
Hal itu dikarenakan beberapa hari belakangan banyak fasilitas publik yang hilang dicuri seperti besi penutup drainase, kabel penerangan jalan umum hingga tutup bak kontrol IPAL.
Anggota DPRD Kota Batam, Rohaizat, mengaku miris dengan banyaknya fasilitas yang hilang dicuri.
“Kabarnya kehilangan tutup drainase itu tidak terekam CCTv,” katanya.
ANggota Komisi III tersebut meminta agar Pemko Batam lebih banyak melakukan pengadaan CCTv dibeberapa tempat publik. Terutama di tempat-tempat yang rawan menjadi aksi pencurian.
Sehingg kejadian pencurian ini bisa segera terungkap dan aksi serupa tidak terulang kembali.
“Sepertinya sudah keras sekali hidup di Batam ya. Sampai-sampai kabel PJU bisa hilang,” katanya.
Ia berharap Pemko Batam dapat menjaga seluruh aset-aset pemerintah dengan baik. Kejadian serupa diharapkan tak terulang kembali dikemudian hari.
Untuk beberapa tutup drainase yang hilang, terutama di depan Kantor DPRD agar segera ditutup. Karena hal itu tentunya akan sangat membahayakan terutama bagi pejalan kaki.
“Harus sesegera mungkin. Karena miris juga. Depan kantor DPRD dan di seberang kantor wali kota, drainase kayak gitu,” imbuhnya.(*)
batampos-Pemerintah Provinsi Kepri memutuskan tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 lewat APBD Provinsi Kepri TA 2022 ini.
“Kebijakan itu diambil mengingat kasus Covid-19 makin melandai, di mana hingga Rabu (29/6), tercatat hanya tinggal tiga kasus aktif. Makanya, anggaran ini akan dikeluarkan dari struktur APBD Kepri lewat APBD P nanti,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, Adi Prihantara, Kamis (30/6)
Sekda Kepri Adi Prihantara
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri tersebut menjelaskan, apabila terjadi peningkatan kasus Covid-19, Pemprov Kepri akan menggunakan anggaran dari Biaya Tidak Terduga (BBT). Disebutkannya, anggaran tersebut sudah dialokasikan sebesar Rp30 miliar.
“Kalau pun ada peningkatan kasus Covid-19, persiapan kita bukan di perencanaan anggarannya, tapi menggunakan belanja tak terduga atau BTT,” jelasnya.
Mantan Sekda Bintan tersebut menegaskan, anggaran tersebut dapat digunakan untuk penanganan kejadian/bencana, salah satunya pandemi Covid-19, termasuk di dalamnya bantuan sosial bagi keluarga terkonfirmasi Covid-19. Menurutnya, pada 2021 lalu, anggaran bantuan Covid-19 Kepri dianggarakan sebesar Rp20 miliar.
“Untuk sekarang, perencanaan anggaran pasti tak ada, tapi bisa diakomodir melalui BTT jika memang dibutuhkan,” tegasnya.
Dikatkannya juga, belakangan sudah tak ada lagi pencairan dana Covid-19, kecuali pembiayaan operasional Tim Satgas Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Disebutkannya, pencairan dana Covid-19 terakhir dilakukan pada bulan Mei 2022 lalu. Kebutuhannya diperuntukan bagi biaya pelaksanaan vaksinasi.
“Tingginya angka vaksinasi booster, tentu diharapkan menjadi periasai. Sehingga kasus baru bisa ditekan, dan kondisi daerah terus terkendali,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Wahyu wahyuddin mengatakan, kondisi keuangan daerah sedang tidak baik. Karena masih mengalami defisit yang begitu besar sampai mendekati semester pertama TA 2022 ini. Ia berharap dengan beberapa kebijakan.
“Kondisi keuangan Pemprov Kepri masih sangat memprihatinkan. Dari sisi pendapatan daerah juga masih dibawah 50 persen dari target. Penyesuaian anggaran ataupun rasionaliasi, mahu tidak mahu harus dilakukan,” ujarnya.(*)
