batampos – Pergerakan industri properti di Indonesia makin agresif tahun ini. Meski stimulus bakal berakhir, permintaan masyarakat terhadap produk residensial masih tinggi. Pengembang pun mengaku bahwa harga properti bakal kembali naik karena kondisi tersebut.

Direktur Pemasaran Intiland Harto Laksnono menyatakan, pertumbuhan industri properti di awal tahun memang sedikit melambat. Namun, permintaan kembali meninggi memasuki kuartal kedua.

“Dalam pemulihan, papan memang menjadi kebutuhan pokok dalam urutan terakhir. Jadi, jika ekonomi pulih, masyarakat bakal memikirkan pangan, sandang, baru bicara papan,” paparnya kepada Jawa Pos Rabu (6/7).

Namun, dia yakin bahwa pertumbuhan selama 2022 bakal sesuai dengan target. Perusahaan tersebut menargetkan bisa mencatat penjualan Rp 2,4 triliun tahun ini. Target tersebut naik 47 persen jika dibandingkan dengan realisasi 2021.

Hingga kuartal I, sales Intiland sudah mencapai Rp 500 miliar. Angka itu tumbuh 61 persen jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu.

“Kita melihat ekonomi makro sudah tumbuh banyak. Karena itu, kami juga mengikuti arus tersebut,” tuturnya.

Harto menambahkan, harga properti mulai menanjak. Produk-produk yang bakal diluncurkan Intiland lebih mahal 5 persen. Hal itu bertujuan menyamai kenaikan bahan baku selama tahun ini.

Selama pandemi, lanjut dia, pengembang memang berupaya menahan harga. Sebab, masyarakat masih ragu merogoh kocek terlalu dalam.

“Tahun ini kita lihat banyak industri yang sudah bangkit. Jadi, kami menyesuaikan harganya,” paparnya.

Harto menyebutkan, Intiland bakal meluncurkan produk rumah di kisaran Rp 2 miliar–Rp 5 miliar. Meski tak selaku pasar menengah ke bawah, peminat segmen tersebut sudah muncul.

BACA JUGA: Jadikan Investasi Properti sebagai Rumah Kos

“Yang jadi PR memang properti high-rise. Sampai saat ini, kami tidak melihat pertumbuhan yang signifikan. Sebab, end user yang mendominasi pembelian masih senang rumah tapak,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Marketing PT Griyo Mapan Santoso Joshua Widodo menyatakan, respons dari pembeli membuat pengembang memberanikan diri untuk menaikkan harga. Dalam tiga sampai empat bulan terakhir, harga properti yang dikembangkannya sudah naik 7 persen.

Penyebabnya, beban pengembang terhadap bahan baku bangunan. “Kami berani menaikkan harga juga karena 95 persen produk kami sudah terjual,” ungkapnya.

Dia juga menyatakan untuk melakukan ekspansi. Tahun depan Griyo Mapan kembali meluncurkan 100 unit rumah baru. (*)

Reporter: JP Group

batampos – PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) telah menyalurkan Rp13,8 miliar dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) hingga Mei 2022 (unaudited) yang mencakup pilar ekonomi, sosial dan lingkungan. Dana ini disalurkan melalui berbagai bentuk kegiatan yang dinilai dapat berdampak langsung kepada masyarakat.

“Kami melakukan kegiatan baik pelatihan dan pembekalan bagi masyarakat agar dapat dijadikan keterampilan baik untuk membuka usaha maupun mencari pekerjaan, sampai pembelian hewan qurban untuk diberikan ke masyarakat,” kata Sekretaris Perusahaan ANTM, Syarif Faisal Alkadrie dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, di Jakarta, Rabu (6/7).

Salah satu bentuk pembekalan awal di tahun 2022 ini, yang dilakukan ANTM adalah pelatihan kewirausahaan mitra binaan Jabodetabek dengan topik “go digital” kepada 20 orang dari Usaha Mikro dan Kecil dengan menyertakan berbagai bidang usaha.

“Kami memberikan pendampingan kepada Mitra Binaan yang berasa dari usaha industri kecil, dimana sebagian besarnya dari klaster food and beverage (F&B), sabun kecantikan, dan kerajinan. Kedua puluh mitra binaan tersebut menerima pendanaan usaha menengah dan kecil (PUMK) Kementerian BUMN RI yang merupakan program dana bergulir Antam,” jelasnya.

Menjelang Idul adha tahun ini, ANTM juga melakukan penyaluran hewan qurban total sekitar 154 ekor kambing dan 55 ekor sapi ini. Penyaluran hewan qurban ini akan disebar ke seluruh unit bisnis tempat ANTM beroperasi.

“Yang terbaru pemberian 57 ekor kambing qurban melalui salah satu yayasan di Bogor pada 6 Juli ini, di Kabupaten Bogor. Hewan qurban ini untuk disalurkan kepada setidaknya 1.425 kepala keluarga,” ujarnya.

Selain kegiatan di atas, ANTM juga melakukan berbagai kegiatan TJSL lain di berbagai daerah seperti pemberian bantuan tanggap darurat makanan dan sembako ANTAM kepada masyarakat di Kampung Cisarua Desa Purasari Kecamatan Leuwi Liang.

Tak hanya itu, ANTM juga memberi bantuan berupa popok bayi, sabun mandi, oat-obatan, susu anak, sepatu boat, cangkul, air mineral, sabun cuci, slaber, pasta gigi, beras dan mie instan serta makanan ringan.

Bersama dengan Kementerian BUMN, ANTM juga berkontribusi dalam pasar sembako murah dan bazar UMKM di Kabupaten Cirebon Jawa Barat yang ditujukan kepada 4.000 orang penerima.

Sementara itu, di Maluku Utara, ANTM melakukan pemberian bantuan 1 (satu) unit mobil ambulance kepada puskesmas perawatan Desa Buli Kecamatan Maba Halmahera Timur tanggal 7 April 2022. Di bidang Pendidikan, ANTM melakukan pengembangan SDM khususnya pemuda di lingkar Tambang Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara sejumlah 32 orang di Tanjung Buli dan Marnopo.

“Pengembangan SDM dilakukan pelatihan penggunaan alat berat untuk dapat bekerja pada operasi pertambangan,” jelasnya.

BACA JUGA: Antam Memberikan Pilihan Investasi Aman dan Dapat Melindungi Nilai Asset

Pada tahun ini, ANTM juga tetap melakukan tanggap Covid-19. Perusahaan memberikan bantuan operasional dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada 654 anak-anak sekolah dan pra sekolah di Kalong Liued di halaman Kantor Desa Kalong Liued.

“Kami juga memberikan sembako kepada 5.000 paket penerima di Kabupaten Bogor tanggal melalui salah satu yayasan dalam rangka Idul Fitri 2022,” imbuh Faisal.

Atas komitmen dalam melaksanakan program CSR, ANTM menerima penghargaan BUMN Communication and Sustainability (BCOMMS) Award dari Kementerian BUMN dan dua penghargaan CSR &PDB Awards 2022 yang dilaksanakan oleh Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Ada perubahan tren perdagangan online di Indonesia. Konsumen pria mendominasi penjualan di platform digital.

Vice President (VP) Marketing dan Communication Kredivo Indina Andamari menyatakan, pandemi memang membuat masyarakat semakin fasih berbelanja online. Hal itu membuat persebaran demografi konsumen perdagangan digital lebih merata.

“Hampir semua lapisan masyarakat kini sudah bisa mengakses e-commerce. Baik segala usia maupun gender,” ujarnya Rabu (6/7).

Kemudahan dan banyaknya akses menuju pasar online membuat kaum adam makin gemar belanja digital. Menurut riset yang berasal dari 1,5 juta sampel, pria rupanya menyerap 62 persen dari total volume pembelian di platform e-commerce. Bahkan, nilai pembelian dari kategori tersebut mencapai 64 persen dari total pembelian.

Sebelum pandemi, pada 2019, transaksi e-commerce masih didominasi perempuan. Yakni, 55 persen dari volume transaksi. Meskipun, secara nilai, pria memang masih tinggi dengan 60 persen dari total pembelian.

“Secara rata-rata, nilai transaksi memang meningkat. Pria naik dari Rp 299 ribu menjadi Rp 320 ribu per transaksi. Sementara itu, perempuan naik dari Rp 258 ribu menjadi Rp 289 ribu per transaksi,” jelas Indina.

Tren dominasi pria di e-commerce tidak hanya muncul di Indonesia. Di Amerika Serikat, konsumen laki-laki mengaku berbelanja online dalam kurun waktu harian maupun mingguan.

Sementara itu, pembeli perempuan cenderung berbelanja antara satu dan empat kali dalam sebulan. Selain itu, lebih banyak konsumen laki-laki yang menyatakan bahwa pengeluaran belanja mereka meningkat 38 persen di platform online pada kuartal pertama 2021.

“Padahal, kenaikan pembelian konsumen perempuan hanya mencapai 22 persen,” ujarnya.

Memang, karakteristik antara dua kategori gender punya perbedaan. Konsumen perempuan cenderung lebih setia pada satu platform dan langsung membeli banyak produk sekali transaksi. Sementara itu, kaum adam rela merogoh kocek yang lebih dalam setiap kali transaksi.

“Tren dominasi pria ini memang berlanjut sejak 2020. Namun, merchant punya pasar masing-masing. Misalnya, otomotif yang pasti menarik konsumen pria dan kecantikan yang menarik konsumen perempuan,” paparnya,

Sementara itu, selain e-commerce, online food delivery (OFD) berpotensi tinggi. Direktur Eksekutif Tenggara Strategics Riyadi Suparno menyatakan, permintaan layanan tersebut tetap tinggi meski Indonesia mulai memasuki tahap pascapandemi.

BACA JUGA: Transaksi Belanja E-commerce Naik Hampir Dua Kali Lipat

“Berdasar perhitungan yang kami jalankan, GMV (gross merchandise value) dari industri OFD mencapai Rp 78,4 triliun tahun lalu. Industri itu didominasi Go-Food yang mencapai Rp 30,65 triliun,” ungkapnya.

Dari survei yang dijalankan, 99 persen responden mengaku berniat menggunakan layanan pesan antar makanan online. Bahkan, 96 persen bakal meningkatkan transaksi.

KONSUMSI PERDAGANGAN ONLINE 2021 BERDASAR GENDER

| Jumlah Transaksi | Total Nilai | Rata-Rata Nilai Transaksi

Laki-laki | 62 % | 64 % | Rp 320 ribu

Perempuan | 38 % | 36 % | Rp 289 ribu

Sumber: Survei Perilaku Konsumen E-Commerce Indonesia 2022 (*)

Reporter: JP Group

batampos – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mengincar tambahan dana murah antara Rp 5 – 7 triliun hingga akhir 2022 lewat Tabungan BTN Bisnis. Dikembangkan sejak Maret 2022, tabungan yang fokus menggarap nasabah pebisnis ini telah mampu menghimpun dana murah sekitar Rp 1,5 triliun dengan 15.000 rekening hingga akhir Juni 2022.

Wakil Dirut BTN, Nixon LP Napitupulu menjelaskan Tabungan BTN Bisnis merupakan inisiatif strategis perusahaan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) ritel melalui pengembangan Current Account and Saving Account berbasis transaksional.

“Tabungan BTN Bisnis yang memberikan kemudahan transaksi kepada segmen pebisnis seperti SME, perdagangan, property dan lain-lain, baik secara individu maupun secara institusi, ” kata Nixon saat media briefing di Jakarta, Kamis (7/7).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Distribution & Funding Bank BTN, Jasmin mengatakan Tabungan BTN Bisnis dapat menunjang aliran transaksi diantara para pedagang dari supplier, pengolah bahan baku maupun penjual di rantai bisnis industri.

“Bank BTN terus berupaya melakukan pendekatan dengan pengusaha yang berbisnis produk buatan lokal/dalam negeri sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI),” katanya.

BACA JUGA: BTN Ekspansi ke Aceh Penuhi Kebutuhan Hunian Milenial

Pada kesempatan yang sama, Tabungan BTN Bisnis mengandalkan sejumlah fitur menarik untuk mendukung transaksi bisnis para pengusaha.

Dengan Tabungan BTN Bisnis, Jasmin berharap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank BTN semakin besar terutama porsi Current Account & Saving Account (CASA). Per Mei 2022, DPK tumbuh positif sebesar 7,57% (YoY) dimana secara Rasio CASA tumbuh 2,83% (YoY) dari 41,24% (Mei 2021) menjadi 44,08% (Mei 2022).

Sebagai informasi, BTN juga menawarkan solusi finansial lain seperti pinjaman Kredit Usaha Rakyat atau KUR dengan nilai pinjaman hingga Rp 500 juta bagi para pebisnis yang membuka Tabungan BTN Bisnis. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan instrumen sekuritisasi dapat menjadi salah satu skema pendanaan kreatif dan berkelanjutan, khususnya sektor perumahan.

Oleh karena itu, Kementerian Keuangan mendukung penuh penerbitan efek beragun aset surat partisipasi (EBA-SP) yang dilakukan PT Sarana Multigriya Financial (SMF).

“Program pemerintah di sektor perumahan tentu tidak dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan dari seluruh pihak,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menuturkan bahwa sekuritisasi merupakan bagian dari strategi asset liability management, risk management, dan pemenuhan rasio NSFR dan LCR bagi perbankan.

Untuk memitigasi risiko kredit, pada umumnya bank menempuh berbagai upaya antara lain dengan mensyaratkan jaminan, asuransi, atau agunan.

Sejalan dengan perkembangan usaha, kompleksitas transaksi dan jenis risiko, terdapat teknik mitigasi risiko kredit lain yang telah dikenal sesuai dengan standar praktik internasional (best international practices) yaitu sekuritisasi aset.

BACA JUGA: BTN Gandeng PT Karya Anak Negri Wujudkan Perumahan Go Green

“EBA-SP dapat menjadi diversifikasi investasi bagi para pemodal, menyediakan dana jangka panjang bagi penyalur KPR, yang merupakan mitigasi atas risiko maturity mismatch. EBA-SP telah distruktur dengan sangat baik, sehingga tercipta mekanisme perlindungan yang terbaik bagi para investornya. Di samping mekanisme perlindungan dari struktur internal EBA-SP itu sendiri, SMF selaku penerbit juga memberikan mekanisme perlindungan terhadap investor, melalui penyediaan credit enhancement dalam bentuk dukungan kelancaran pembayaran kewajiban terhadap kelas A,” kata Ananta.

Sejak 2009, SMF telah memfasilitasi penerbitan structured product berupa efek beragun aset (EBA). Hingga saat ini, SMF telah melakukan penerbitan EBA dengan aset dasar tagihan KPR sebanyak 14 kali transaksi dengan total dana yang terkumpul dari pasar modal Rp 12,78 triliun untuk disalurkan kepada masyarakat agar dapat memiliki rumah yang layak dan terjangkau. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Polri masih menyelidiki kasus dugaan penggelapan dana Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyampaikan, instansinya masih fokus menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan pendiri Yayasan ACT Ahyuddin dan Ketua Pengurus Yayasan ACT Ibnu Khajar.

Hasil penyelidikan sejauh ini, Ramadhan menyatakan bahwa Yayasan ACT sempat mendapat kepercayaan untuk menyalurkan dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan asal Amerika Serikat, Boeing.

Itu dilakukan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pasca kecelakaan pesawat Boeing yang dioperasikan Lion Air.

Berdasar data Jawa Pos (grup Batam Pos), pesawat yang dimaksud adalah JT-610. Melalui ACT, Boeing menyerahkan dana CSR untuk ahli waris korban kecelakaan tersebut. ”Namun, pada pelaksanaan penyaluran dana sosial atau CSR tersebut, para ahli waris tidak diikutsertakan dalam penyusunan rencana maupun pelaksanaan penggunaan dana,” beber Ramadhan kemarin (9/7).

Selain itu, Yayasan ACT tidak memberi tahu besaran dana CSR yang diberikan Boeing untuk para ahli waris. Demikian pula dengan pengelolaan serta penggunaan dana tersebut. Berdasar data yang diperoleh Polri, nilai total CSR yang dipercayakan Boeing kepada Yayasan ACT mencapai Rp 138 miliar.

Dalam realisasinya, Yayasan ACT dinilai kurang terbuka. ”Pihak Yayasan ACT tidak memberitahukan realisasi jumlah dana sosial atau CSR yang diterima dari pihak Boeing kepada ahli waris korban,” jelas Ramadhan. ”Termasuk nilai serta progres pekerjaan yang dikelola Yayasan ACT,” tambah dia.

Karena itu, Yayasan ACT diduga tidak merealisasikan dan menggunakan seluruh dana CSR dari Boeing dan memanfaatkannya untuk urusan lain. ”Pembayaran gaji ketua, pengurus, pembina, serta staf pada Yayasan ACT,” tegas Ramadhan. Lebih dari itu, dana tersebut juga digunakan untuk menunjang fasilitas dan aktivitas pribadi Ahyuddin dan wakilnya.

Jenderal bintang satu Polri itu pun mengungkapkan, Yayasan ACT tidak hanya diberi kepercayaan mengelola dana CSR oleh Boeing. Mereka juga mengelola CSR dari beberapa perusahaan. Kemudian, mengelola donasi dari masyarakat dan berbagai lembaga serta instansi level nasional maupun internasional.

Secara keseluruhan, lanjut Ramadhan, setiap bulan Yayasan ACT memperoleh donasi sekitar Rp 60 miliar. ”Dan langsung dipangkas atau dipotong pihak Yayasan ACT sebesar 10–20 persen,” jelas dia. Bila dirupiahkan, nilainya mencapai Rp 6 miliar–Rp 12 miliar. ”Untuk keperluan pembayaran gaji pengurus dan seluruh karyawan,” tambahnya.

Pasal yang diduga dilanggar pihak-pihak terkait adalah pasal penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan, pasal pidana informasi dan transaksi elektronik, serta pasal tindak pidana yayasan dan atau tindak pidana pencucian uang. Di antaranya, Pasal 372 KUHP, Pasal 374 KUHP, dan Pasal 3, 4, serta 5 UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Terungkapnya indikasi penyimpangan dana sumbangan di Yayasan ACT terus menjadi sorotan banyak pihak. Salah satunya, Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu’ti. Dia menyebut kasus ACT bisa menjadi pintu masuk untuk membuat regulasi pengawasan aktivitas lembaga filantropi di Indonesia.

Mu’ti menyebutkan, hingga saat ini pengelolaan dana umat tidak diawasi lembaga khusus atau peraturan perundang-undangan. Sangat mungkin itulah yang membuat lembaga filantropi seakan bebas dan merasa tidak bersalah menggunakan dana umat untuk kebutuhan lain di luar kepentingan kemanusiaan.

Mu’ti membandingkan lembaga pengelola keuangan hingga bisnis yang diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut dia, metode pengawasan berlapis-lapis semacam itu bisa diterapkan pula pada lembaga sosial pengelola dana umat. ”Misalnya terkait berapa gaji komisaris, berapa gaji direksi, itu OJK mengawasi,” ungkapnya kepada Jawa Pos kemarin (9/7).

Selama ini, kata Mu’ti, kebanyakan pelaporan dana dan pemeriksaan pengelolaan keuangan yayasan filantropi adalah lembaga akuntan publik. Itu pun sifatnya administratif. Sedangkan hal lain yang bersifat etik sering luput dari pelaporan dan pemeriksaan. ”Dan bisa saja mereka (akuntan publik, Red) mengatakan secara keuangan WTP (wajar tanpa pengecualian, Red),” ujarnya.

Ke depan, Mu’ti mengusulkan ada lembaga khusus yang tugasnya mengawasi lembaga filantropi. Dia mencontohkan, lembaga yang sudah ada dan melekat di birokrasi seperti Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Pengawas khusus di lembaga tersebut dipilih DPR. ”Uang triliunan kalau tidak ada yang mengawasi, yang namanya uang, orang senang dengan uang,” tuturnya. (*)

Reporter: JP Group