batampos – Kasus pencurian material milik perusahaan minyak Malaysia, Petronas, mendapat perhatian serius dari Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Anambas. Aksi pencurian ini dinilai tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi merusak hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia.

Sebelumnya, empat pria asal Kabupaten Kepulauan Anambas diamankan oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) pada Minggu (2/11).

Mereka tertangkap saat menjarah material pendukung operasi pengeboran di kilang minyak Petronas yang tengah berlabuh di perairan sekitar 133 mil dari Kuala Kemaman, Negara Bagian Terengganu.

Keempat pelaku masing-masing bernama Sabli, warga Desa Putik; Luhpi, warga Desa Tebang; serta Jahri dan Pai, keduanya berasal dari Desa Candi. Mereka diduga mengambil material dari kapal pengeboran milik Petronas tanpa izin.

Kapolres Kepulauan Anambas, AKBP I Gusti Ngurah Agung Budianaloka, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat keamanan Malaysia untuk menelusuri kemungkinan adanya pelaku lain yang masih berada di wilayah Indonesia.

“Informasi awal menunjukkan ada dua orang lagi, diduga warga Pulau Matak, yang berhasil melarikan diri saat penangkapan. Kami masih melakukan penyelidikan dan koordinasi lintas batas untuk menelusuri mereka,” ujar Kapolres Gusti, Kamis (6/11).

Ia menegaskan bahwa kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut nama baik daerah dan hubungan antarnegara.

“Tindakan seperti ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga mencoreng nama baik masyarakat Anambas. Kami tidak ingin kasus serupa terulang,” tegasnya.

Menurut Gusti, pihaknya akan menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat dalam jaringan pencurian tersebut, termasuk pihak-pihak di dalam negeri yang berperan sebagai penadah atau penyedia logistik.

“Kalau terbukti ada keterlibatan dari pihak lain, baik sebagai pelaku maupun penadah, semuanya akan kami tindak tegas. Ini sudah masuk ranah kriminal internasional,” katanya.

Kapolres juga mengimbau warga Anambas untuk tidak tergiur dengan aktivitas ilegal di laut yang menjanjikan keuntungan besar namun berisiko tinggi.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergoda untuk ikut kegiatan ilegal di laut. Risiko hukum dan keselamatannya sangat tinggi,” ujarnya.

Sebagai langkah pencegahan, Polres Anambas akan memperkuat pengawasan di wilayah perairan perbatasan yang sering dilalui nelayan tradisional. Langkah ini dilakukan agar aktivitas di laut tetap aman dan tidak disalahgunakan untuk tindak kejahatan lintas negara. (*)

Reporter: Ihsan Imaduddin 

Artikel Kasus Pencurian Material Petronas, Polres Anambas Kejar Dua Pelaku yang Masih Buron pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Para operator data desa di Kabupaten Lingga kembali menyuarakan harapan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga menyalurkan kembali insentif yang pernah mereka terima beberapa tahun lalu.

Pada tahun 2022, seluruh operator desa di Lingga rutin mendapatkan insentif setiap tiga bulan sekali sebagai bentuk penghargaan atas kerja mereka dalam mengelola dan memperbarui data masyarakat di tingkat desa. Namun, sejak tahun tersebut, bantuan itu tak lagi diberikan hingga kini.

Salah satu operator data di Desa Batu Kacang, Kecamatan Singkep, Asdian, mengungkapkan bahwa terakhir kali mereka menerima insentif adalah pada tahun 2021.

“Tahun 2021 itu kami hanya menerima insentif untuk empat bulan, Rp250 ribu per bulan. Jadi totalnya sekitar Rp1 juta. Setelah itu, tidak pernah lagi kami menerima dana insentif tersebut,” ujar Asdian, Kamis (6/11).

Asdian mengatakan, meski jumlahnya tidak besar, insentif tersebut sangat berarti bagi operator yang setiap hari bergelut dengan data masyarakat, terutama terkait kemiskinan dan sosial desa.

“Kami ini ujung tombak data di desa. Semua data, khususnya data kemiskinan, berasal dari kami. Kami yang menginput, mengolah, dan sering menghadapi masyarakat langsung,” tambahnya.

Ia juga menyoroti meningkatnya beban kerja para operator seiring dengan pembaruan sistem aplikasi pemerintah. Menurutnya, setiap perubahan menu aplikasi menuntut mereka untuk memperbarui dan menginput ulang data agar tetap sinkron.

“Aplikasi yang kami pakai sering berubah menunya. Kami harus terus menyesuaikan, menginput ulang, dan memastikan data tetap akurat,” jelasnya.

Para operator berharap Pemkab Lingga melalui dinas terkait bisa kembali menyalurkan insentif yang sempat dihentikan. Selain sebagai bentuk apresiasi, insentif tersebut juga dianggap sebagai motivasi agar mereka dapat terus menjaga kualitas data desa.

“Kami tidak menuntut banyak, hanya berharap insentif seperti dulu bisa kembali diberikan. Itu bentuk penghargaan bagi kami yang menjaga akurasi data masyarakat,” pungkas Asdian. (*)

Reporter: Vatawari 

Artikel Tak Cair Sejak 2022, Operator Data Desa Minta Pemkab Lingga Berikan Lagi Intensif pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, meninjau langsung progres pembukaan jalan baru yang menghubungkan Teluk Kaut, Desa Mampok, menuju Atap di Pulau Jemaja, Kamis (6/11).

Dalam kunjungan itu, Aneng melihat secara detail proses pekerjaan di lapangan, mulai dari penebasan lahan hingga pembentukan badan jalan yang masih berupa hutan lebat. Sejumlah alat berat seperti traktor dan ekskavator dikerahkan untuk mempercepat pengerjaan.

Menurut Aneng, proyek ini menjadi salah satu yang paling dinantikan masyarakat setempat karena selama puluhan tahun mereka hidup dalam keterisolasian.

“Jalan ini sudah jadi idaman masyarakat sejak lama. Mereka terisolasi sejak masa masih bergabung dengan Kabupaten Natuna,” ujar Aneng di lokasi peninjauan.

Ia menegaskan, pembukaan jalan ini akan membuka akses masyarakat di wilayah pesisir selatan Pulau Jemaja, sekaligus mempercepat aktivitas ekonomi antar desa.

“Begitu jalan ini tembus, warga bisa lebih mudah ke pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan publik. Dampaknya besar untuk kemajuan Jemaja,” tambahnya.

Proyek pembukaan jalan ini didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui APBN Perubahan 2025 dengan nilai mencapai Rp24 miliar.

“Panjangnya sekitar 2,5 kilometer. Meski belum terlalu panjang, tapi ini langkah awal penting untuk membuka konektivitas antarwilayah di Pulau Jemaja,” jelas Aneng.

Ia meminta kontraktor bekerja maksimal sesuai spesifikasi dan waktu yang ditetapkan. Pemerintah daerah akan memantau ketat setiap tahapan pekerjaan agar hasilnya berkualitas.

“Kami tidak ingin proyek ini asal jadi. Setiap rupiah anggaran harus menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat,” tegasnya.

Selain proyek ini, Pemkab Anambas berencana melanjutkan pembangunan akses jalan ke wilayah lain yang masih sulit dijangkau. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan.

“Jangan ada lagi desa yang tertinggal hanya karena akses jalannya tidak ada. Pemerataan pembangunan itu kunci kesejahteraan masyarakat,” pungkas Aneng. (*)

Reporter: Ihsan Imaduddin 

Artikel Pulau Jemaja Punya Jalan Baru, Bupati Aneng Pantau Progres di Lapangan pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Warga di Kecamatan Bintan Utara mempertanyakan aktivitas pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) milik Pertamina Tanjunguban yang dilakukan melalui Pelabuhan Kota Segara di Kampung Mentigi.

Pengangkutan limbah yang jumlahnya mencapai belasan ton itu sempat menjadi perhatian warga sekitar karena dilakukan lewat pelabuhan umum, bukan terminal khusus milik Pertamina.

Salah satu warga Tanjunguban, Masdar, mengaku heran dengan keputusan tersebut. Ia menilai Pertamina seharusnya menggunakan fasilitas terminal khusus yang sudah disediakan untuk aktivitas pengelolaan limbah B3.

“Kenapa harus melalui pelabuhan di sini? Bukankah Pertamina punya pelabuhan sendiri untuk menangani limbah B3?” ujar Masdar, Kamis (6/11).

Menanggapi hal itu, Manager Integrated Terminal Tanjunguban Pertamina, Yohannes Mulatua Sianturi, menjelaskan bahwa pengangkutan limbah B3 melalui Pelabuhan Kota Segara hanya dilakukan sementara.

Menurut Yohannes, terminal khusus Pertamina saat ini sedang dalam proses pengurusan izin ulang di kementerian, sehingga aktivitas pengangkutan dialihkan untuk sementara waktu.

“Jadi kemarin hanya satu kali saja menggunakan Pelabuhan Segara,” kata Yohannes.

Ia memastikan seluruh kegiatan pengelolaan limbah B3 di lingkungan Pertamina Tanjunguban tetap mengikuti prosedur dan regulasi yang berlaku. Seluruh proses, katanya, diawasi langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

“Setiap tahun kami melakukan pengangkutan limbah B3 dengan standar operasional yang ketat sesuai arahan KLH. Kami pastikan semuanya sesuai regulasi,” tegasnya. (*)

Reporter: Slamet Nofasusanto 

Artikel Warga Pertanyakan Limbah B3 Pertamina Tanjunguban Diangkut Lewat Pelabuhan Umum pertama kali tampil pada Kepri.