batampos – PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) masih menunggak untuk membayar pesangon kepada 1.233 eks pilot dengan nilai sebesar Rp 312 miliar. Padahal, perusahaan tersebut telah berhenti beroperasi sejak 2014 silam.
Adapun saat ini, Pengadilan Niaga (PN) Surabaya juga telah menyampaikan keputusan pailit pada PT MNA. Artinya, perjuangan daripada eks pilot, pramugari, air cabin crew, dan para pegawai akhirnya menemukan secercah titik cerah.
“Putusan ini berarti aset PT MNA yang akan dipergunakan untuk membayar hak-hak pekerja termasuk eks pilot,” ungkap Advokat Tim Advokasi Paguyuban Eks Pilot Merpati David Sitorus, Senin (13/6).
Dengan mempertimbangkan perlindungan HAM, seharusnya pembayaran hak pilot dan pegawai PT MNA menjadi prioritas. Jadi, aset PT Merpati untuk membayar gaji, pesangon, dan dana pensiun.
“Tim Advokasi Paguyuban Eks Pilot Merpati pun melakukan pengajuan tagihan kepada kurator yang telah ditetapkan Pengadilan Niaga Surabaya,” sambung dia.
Adapun, Penasehat Politik Tim Advokasi Eks Pilot Merpati, Gunawan menegaskan bahwa dalam rangka perlindungan dan pemenuhan HAM, diperlukan pendampingan dan pengawasan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) yang selama ini mengelola aset PT Merpati.
Meskipun sudah ada Hakim Pengawas dan Kurator, agar hak eks pilot, pramugari, dan pegawai lainnya menjadi prioritas pembayaran, pendampingan, dan pengawasan oleh kementerian/lembaga terkait, DPR RI sampai instusi nasional HAM.
“Ini bukan sekedar aksi korporasi, tetapi ada tanggungjawab negara. Untuk itu Kantor Staf Presiden, Menteri Tenaga Kerja, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Komisi 6 DPR dan Komnas HAM perlu melakukan pendampingan kepada PT PPA dalam pemenuhan hak hak eks pilot dan pegawai PT MNA lainnya,” pungkasnya. (*)
batampos-Gubkepri Ansar Ahmad menghadiri sekaligus meresmikan gedung kantor Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kepulauan Riau di jl. Kamboja no. 60-61, Tanjungpinang, Selasa (14/6).
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar menjelaskan Provinsi Kepulauan Riau, sebagai pintu gerbang Indonesia, terutama bagi negara-negara ASEAN, menjadi salah satu benchmark. Secara geografis Kepri ibarat miniaturnya Indonesia, dengan lautan seluas 96 persen dan hanya 4 persen luas daratan, serta mempunyai 2.408 pulau, yang tersebar dari Selat Malaka, Selat Karimata hingga Laut Natuna, berbatasan langsung dengan hampir semua negara ASEAN.
Gubkepri Ansar Ahmad meresmikan gedung kantor Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kepulauan Riau di jl. Kamboja no. 60-61, Tanjungpinang, Selasa (14/6).
“Pertumbuhan ekonomi Kepri, secara agregat juga berkontribusi besar terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional dalam berbagai sektor. Oleh karena itu Kepri terus berbenah untuk menumbuhkembangkan sektor unggulan, dengan dual track strategy, yaitu strategi pembangunan yang tidak semata berbasis keunggulan dan berorientasi sektor (sector advantage oriented), tetapi mengkombinasikannya dengan pembangunan berbasis keunggulan dan berorientasi regional (regional advantage oriented),” jelas Gubernur Ansar.
Gubernur Ansar menambahkan mengingat Kepri dengan 7 kabupaten/kota yang masing-masingnya memiliki karakteristik, potensi, peluang dan tantangan yang berbeda-beda Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah juga melaksanakan urusan pemerintahan umum, yang mempunyai tugas yaitu Pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD 1945 pelestarian bhineka tunggal ika dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan antar suku, intrasuku, agama, ras dan golongan dalam mewujudkan stabilitas nasional.
Ditambah dengan tugas penanganan konflik sosial, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di daerah, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila, pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instasi vertikal, selanjutnya dalam pelaksanaan tugas tersebut perlu dilakukan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Selanjutnya, Gubernur Ansar mengatakan wilayah Kepri ini merupakan wilayah yang pada awalnya didiami oleh orang melayu, tetapi wilayah dan masyarakat Kepri sangat terbuka, karena merupakan wilayah perdagangan sejak zaman Kerajaan Riau-Lingga, sehingga masyarakat Kepri sangat heterogen, dengan berbagai agama, etnis, status sosial dan ekonomi, tetapi tetap dapat hidup rukun dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
“Oleh sebab itu, diperlukan upaya menjaga toleransi, harmonisasi, kedamaian, dan keadilan dalam kehidupan sosial masyarakat melalui langkah-langkah terpadu dan sinergis antar pemerintah daerah, instansi vertikal, tokoh dan organisasi masyarakat, dan lain-lain elemen stakeholder,” kata Gubernur Ansar.
Masih kata Gubernur Ansar, kerukunan umat beragama merupakan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pembinaan kehidupan kerukunan beragama Provinsi Kepri di kategorikan “baik”, dimana indeks kerukunan umat beragama Provinsi Kepri tahun 2021 masuk 10 besar nasional dengan skor 75,5 dan diatas skor nasional.
“Pencapaian tersebut tidak terlepas dari peran Kabupaten/Kota, Forkopimda dan elemen masyarakat yang dibentuk dalam forum yang menjadi mitra Pemerintah dalam membantu pelaksanan tugas urusan pemerintahan umum, antara lain yaitu Forum Kewaspadaan Dini (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT),” tutur Gubernur Ansar.
Terakhir, Gubernur Ansar mengaharapkan dengan hadirnya Sekretariat FKUB ini dapat menjadi pondasi untuk mengoptimalkan serta meningkat peran kita sebagai ummat beragama dalam menjaga toleransi serta kerukunan ummat beragama, dan juga sebagai salah satu kewajiban kita sebagai warga yang berbangsa dan bernegara. (*)
Sukses diluncurkan di Jakarta, Suzuki lakukan peluncuran secara masif All New Ertiga Hybrid di 34 kota lainnya. f. SUZUKI
batampos – Menyusul keberhasilan peluncuran All New Ertiga di Jakarta, Jumat (10/6), PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) tak menunggu lama untuk mengenalkan pelopor LMPV elektrifikasi ini ke kota-kota lainnya di Indonesia. Selain Jakarta, 34 kota dari Aceh hingga Papua akan meluncurkan All New Ertiga Hybrid dalam kurun 13 Juni hingga 2 Juli 2022.
Sebagai LMPV pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi elektrifikasi, All New Ertiga Hybrid hadir dengan penambahan beragam fitur canggih untuk memenuhi kebutuhan keluarga Indonesia saat berkendara. Dengan mengusung tagline “Untuk Hari yang Lebih Baik”, All New Ertiga Hybrid memiliki keunggulan seperti efisiensi bahan bakar yang lebih baik, ramah lingkungan, memberikan pengalaman berkendara yang baru dan nyaman, eksterior modern, dan interior mewah.
Donny Saputra, 4W Marketing Director PT SIS mengatakan bahwa peluncuran All New Ertiga Hybrid yang dilakukan secara masif di 34 kota adalah respons Suzuki terhadap membeludaknya antusiasme konsumen di berbagai daerah.
“All New Ertiga Hybrid adalah salah satu produk unggulan baru kami yang ditunggu-tunggu masyarakat. Bahkan sudah banyak permintaan dari berbagai kota sebelum diluncurkan. Hal ini menjadi alasan kami untuk akhirnya meluncurkan All New Ertiga Hybrid di 34 kota besar lainnya. All New Ertiga Hybrid merupakan inovasi yang menggabungkan tren teknologi elektrifikasi dan kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia. Mobil ini adalah solusi yang diharapkan bisa mengatasi kesenjangan daya beli masyarkat terhadap mobil elektrifikasi,” terang Donny.
Bagi para pencinta Suzuki di luar Jabodetabek yang sudah menantikan All New Ertiga Hybrid, dapat menyaksikan langsung acara peluncuran di tiap kota dengan jadwal seperti ini: 13 Juni di Medan. 15 Juni di Surabaya dan Bali. 17 Juni di Batam, Makassar, Ambon. 18 Juni di Bandung, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Pekanbaru, Solo, Cirebon, Lampung, Samarinda, Banjarmasin, Lombok, Manado, Padang, Bangka, Tegal, Kupang, Kendari, Gorontalo, Banda Aceh, Bengkulu, Sorong, Tanjungpinang. 25 Juni di Palangkaraya, Palu, Pontianak, Ternate. 29 Juni di Jambi. 2 Juli di Jayapura.
Suzuki hadirkan All New Ertiga Hybrid sendiri dilengkapi dengan 17 fitur terbaru. Dibekali mesin K15B yang ringan, kuat, bertenaga, dan torsi yang lebih besar menyuguhkan performa mobil lebih kuat dan responsif saat dibawa berkendara. Selain menggunakan mesin K15B, Suzuki juga menyematkan teknologi canggih terbaru yaitu Suzuki Smart Hybrid yang membuat kendaraan ini lebih efisien dan ramah lingkungan. All New Ertiga Hybrid menggunakan sumber tenaga yang berasal dari mesin bensin konvensional dan ISG (Integrated Starter Generator) sebagai generator dan motor, serta Lithium-Ion Battery yang bersinergi dalam membantu kerja mesin dan memberikan pengalaman berkendara yang baru bagi para pengguna.
Untuk mendukung penggunaan teknologi Suzuki Smart Hybrid ini, Suzuki menyematkan fitur canggih terbaru pada All New Ertiga Hybrid untuk memberikan pengalaman berkendara yang nyaman dan aman. Fitur tersebut adalah New ESP (Electronic Stability Programme) di tipe GX, New Hill Hold Control di tipe GX-AT, New GSI (Gear Shift Indicator) di pilihan transmisi manual, New Cruise Control, dan New Auto Light with Guide Me Light.
Dari segi eksterior, All New Ertiga Hybrid mengalami perubahan seperti New Front Grille Design, New Auto Retractable Outside Mirror, New Antenna Type, New Alloy Wheel Black Polish Design, New Backdoor Garnish Design, New “Hybrid” Emblem yang ada di buritan mobil, serta pilihan warna baru yaitu New Mellow Deep Red Color. Sedangkan dari segi interior, All New Ertiga Hybrid kini tampil dengan menggunakan New MID Design, New Interior Ambience Color, New Seat Material Color, dan New Interior Ornament. Dengan kabin yang lapang dan bagasi yang luas di All New Ertiga Hybrid, pengendara dan penumpang bisa melakukan perjalanan dengan lebih nyaman.
Dengan sederet keunggulan teknologi, fitur, kenyamanan, maupun tampilan PT SIS menargetkan penjualan All New Ertiga Hybrid menguasai market share LMPV sebesar 11% di tahun ini. “Saat ini All New Ertiga Hybrid menjadi yang pertama dan satu-satunya LMPV elektrifikasi di Indonesia. Dengan berbagai tambahan fitur canggih, harganya pun masih sangat kompetitif. Jadi kami cukup optimistis All New Ertiga Hybrid dapat menguasai market share sebesar 11%,” tutup Donny.
All New Ertiga Hybrid tersedia dalam pilihan transmisi manual 5-percepatan (MT) dan otomatis 4-percepatan (AT). Untuk warna, All New Ertiga Hybrid menawarkan warna baru yaitu Mellow Deep Red untuk tipe GX.
Harga On The Road (OTR) Jakarta Juni 2022: All New Ertiga Hybrid SS-AT Rp 292.300.000, All New Ertiga Hybrid SS-MT Rp 281.300.000, All New Ertiga Hybrid GX-AT Rp 281.300.000, dan All New Ertiga Hybrid GX-MT Rp 270.300.000. (*)
Mantan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sri Utami menjalani sidang pembacaan vonis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (14/6/2022). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)
batampos – Mantan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sri Utami divonis 4 tahun penjara ditambah denda senilai Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti melakukan sejumlah pengadaan fiktif pada 2012 yang merugikan negara senilai Rp11,124 miliar.
“Mengadili, menyatakan terdakwa Sri Utami terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah Rp250 juta yang bila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 bulan,” kata ketua majelis hakim Toni Irfan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa.
Sri Utami terbukti melakukan perbuatan berdasarkan pasal 3 UU jo pasal 18 No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP.
“Mewajibkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2,398 miliar kepada negara paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan bila tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh jaksa dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 10 bulan,” tambah hakim.
Vonis tersebut lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang meminta agar Sri Utami divonis selama 4 tahun dan 3 bulan ditambah denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp2,398 miliar subsider 1 tahun.
Sri Utami adalah mantan Kepala Bidang Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara (P3BMN) pada Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretaris Jenderal (Setjen) Kementerian ESDM.
Dalam perbuatannya, Sri Utami dinilai terbukti menerima uang sejumlah Rp2,398 miliar dengan penerimaan sebesar Rp1,498 miliar dari Kegiatan Sosialisasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tahun Anggaran 2012 dan penerimaan sebesar Rp900 juta berasal dari Kegiatan Sepeda Sehat dalam Rangka Sosialisasi Hemat Energi Tahun 2012.
Seluruh perbuatan Sri Utami merugikan negara sebesar Rp11,124 miliar.
Sri Utami ditunjuk oleh mantan Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno mencari dana yang diambil dari berbagai kegiatan Setjen ESDM.
Kegiatan tersebut yaitu, pertama, kegiatan sosialisasi sektor energi dan sumber daya mineral Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tahun 2012. Kegiatan sosialisasi dengan anggaran Rp5,309 miliar dipecah menjadi 48 kegiatan dengan nilai sekitar Rp100 juta.
Total uang yang terkumpul dari kegiatan adalah Rp2,964 miliar disampaikan ke Sri Utami, kemudian Sri Utami menggunakan Rp1,465 miliar untuk kegiatan di Setjen yang tidak dibiayai APBN antara lain untuk diberikan ke LSM, organisasi masyarakat, Paspampres, Tunjangan Hari Raya, wartawan, “office boy”, perjalanan, perpanjangan STNK, operasional kantor, dan lainnya.
Sisa uang dibagi-bagi ke Poppy Dinianova (Rp148 juta), Jasni (Rp156,224 juta), Teuku Bahagia (Rp120,4 juta), modal kerja (Rp100 juta).
Kedua, kegiatan sepeda sehat dalam rangka sosialisasi hemat energi tahun 2012 yang total anggarannya Rp4,175 miliar dipecah menjadi 43 paket kegiatan dengan nilai di bawah Rp100 juta.
Uang sebesar Rp1,1 miliar lalu diserahkan ke Sri Utami untuk kegiatan Setjen ESDM yang tidak dibiayai APBN sedangkan sisanya diterima Poppy (Rp437,6 juta), Jasni (Rp318,469 juta), Dwi Purwanto (Rp15 juta), Bambang WIjiatmoko (Rp20 juta), Johan (Rp1,034 miliar).
Ketiga, perawatan gedung kantor Sekretariat ESDM Tahun Anggaran 2012 senilai Rp37,817 miliar untuk renovasi 3 gedung, yaitu Gedung Setjen Kementerian ESDM (Plaza Centris) di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan (Rp1,83 miliar); Gedung Setjen Kementerian ESDM Jalan Pegangsaan Timur Nomor 1A Cikini Jakarta Pusat (Rp2,693 miliar); dan Gedung Setjen Kementerian ESDM Jalan Medan Merdeka Selatan No 18 Jakarta Pusat (Rp7,968 miliar).
Pekerjaan renovasi tiga gedung itu juga dibagi menjadi paket-paket perawatan kecil yaitu menjadi 142 paket dengan meminjam beberapa perusahaan untuk dijadikan seolah-olah pelaksana pekerjaan dengan “fee” pinjam 2-5 persen dari nilai proyek. (*)
batampos – Bank Riau Kepri akan segera beralih menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Pergantian sepenuhnya ini hanya tinggal menghitung hari saja. Sebab, hanya tinggal melalui tahapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Akhir Juni diprediksi peralihan ini akan diselesaikan. Para pemegang saham sudah merestui peralihan ini. Pemegang saham Bank Riau Kepri terdiri dari 2 Pemerintah Provinsi dan beberapa Pemerintah Kota atau Kabupaten yang ada di Riau dan Kepulauan Riau.
“Proses konversi BRK ini menuju ke syariah, tengah diproses internal kami. Setelah itu barulah dikirimkan Kemenkumham,” kata Direktur utama Bank Riau Kepri Andi Buchari, Sabtu (11/6/2022).
Setelah itu, barulah proses ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia terkait dengan pembayaran. Ia mengaku sudah memilih tanggal, namun masih menunggu kepastian.
Peralihan ini, kata Andi dapat membuat Bank Riau Kepri Syariah bisa jauh lebih berkembang. Banyak potensi yang bisa dikembangkan saat peralihan dari bank konvensional ke syariah. Selain itu, peralihan ini senafas dengan kultur masyarakat melayu.
“Ada beberapa hal yang mendasari rencana konversi ini, para pemegang saham, aman perundang-undangan dan kultur budaya,” ungkap Andi.
Andi mengatakan semangat Bank Riau Kepri saat ini mengusung konversi, kinerja dan kultur budaya. “Kami akan membuat berbagai kegiatan dan program kedepannya, sehingga BRK dapat berkontribusi lebih di Kepri,” tuturnya. (*)
batampos- Untuk memajukan pariwisata tanah air, dibutuhkan kerja sama semua pihak. Tidak hanya daerah yang memiliki keindahan alam, atau memiliki keunggulan lain. Salah satunya adalah film.
Deputi bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Muhammad Neil El Himam mengatakan film tak cuma berguna sebagai sarana hiburan, tetapi juga media untuk mempromosikan pariwisata.
“Sektor ekonomi kreatif film dengan destinasi wisata sangat berkaitan, saya rasa ini bisa jadi salah satu cara mempromosikan tempat pariwisata atau sebaliknya,” kata Neil dalam webinar, Selasa (14/6).
Ia mencontohkan film horor “KKN: Di Desa Penari” yang meraup kesuksesan dengan meraih hampir 10 juta penonton, menjadi film Indonesia terlaris sepanjang masa menggantikan “Warkop DKI Reborn Part 1”. Lokasi yang digambarkan oleh film ini kemudian menjadi destinasi pariwisata yang menjadi tujuan bepergian para turis domestik.
“Karena dianggap lokasinya adalah di Alas Purwo Banyuwangi, banyak orang yang ke sana,” kata Neil.
Pemeran film ‘’AKAD’’ Kevin Julio (tengah) melakukan syuting film yang diproduksi dengan kerja sama ITDC – PFN – IFI Sinema – E-Motion Entertainment, di Pantai Seger, The Mandalika, Lombok Tengah, Praya, NTB, Selasa (10/3/2020). ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/aww.
Tak hanya itu, kepopuleran film tersebut juga membuat Alas Purwo “diboyong” ke Jakarta melalui atraksi wisata wahana misteri yang dibuat di sebuah pusat perbelanjaan ibu kota.
“Dan itu lumayan ramai dikunjungi penggemar horor,” katanya.
Menurut Neil, proyeksi pemulihan ekonomi kreatif 2022 memang lebih cepat dari pariwisata. Buktinya bisa dilihat dari kepercayaan para sineas Tanah Air yang akhirnya menyuguhkan karya-karya mereka di bioskop. Film tersebut pun diterima dengan baik oleh masyarakat.
Geliat itu disebutnya tak lepas dari intervensi pemerintah lewat stimulus PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) untuk membantu promosi film panjang, dokumenter maupun fiksi komersial.
Sebelum pandemi jumlah penonton di bioskop mencapai 52 juta penonton, selama pandemi angkanya turun menjadi 12 juta penonton pada 2020 dan 5 juta penonton pada 2021. Bioskop tak dibuka akibat pembatasan aktivitas karena sineas juga tak bisa membuat film, di sisi lain sineas pun khawatir memasukkan film ke bioskop karena tak yakin akan laku.
“Sekarang sepertinya kita menikmati hasil, dalam artinya kepercayaan diri meningkat. Total penonton 15 film terbanyak ditonton sampai Juni mencapai 19 juta lebih penonton, kita sudah mendekati mudah-mudahan hingga akhir tahun ini kembali ke kondisi sebelum pandemi dan harapannya tahun ke depan lebih baik,” kata dia. (*)
ILUSTRASI: Nelayan menjaring ikan di perairan delat Harbour Bay Batuampar, Minggu 31 Jan 2021, F Suprizal Tanjung, Batam Pos
batampos – PT Antam Tbk (Antam), selaku anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID terus berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat guna mencapai kemandirian ekonomi. Program tersebut dilaksanakan di setiap wilayah operasi perusahaan.
Tak terkecuali di wilayah Sulawesi Tenggara, Antam yang memiliki tambang dan pabrik pengolahan komoditas nikel itu turut berpartisipasi dalam peningkatan kemandirian masyarakat pesisir.
Direktur Sumber Daya Manusia Antam, Basar Simanjuntak, mengatakan, perusahaannya senantiasa berkomitmen untuk bersinergi, bersatu, dan bergotong royong dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Program pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi berkelanjutan kepada nelayan Pomalaa, Sulawesi Tenggara yang dilakukan sejak tahun 2017 merupakan salah satu upaya yang dilakukan Antam guna meningkatkan kemandirian perekonomian nelayan di wilayah Pomalaa,” kata Basar.
Ia menyebut, saat ini Antam bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dan Yayasan Bahari (YARI) telah menyiapkan beberapa program yang akan dijalankan secara bertahap diantaranya: penguatan kapasitas anggota kelompok nelayan melalui berbagai kegiatan pelatihan inovasi teknologi udang vaname dengan metode bioflok dan rumput laut metode JAGA (Jaring Alga), Pembuatan Sentra Budidaya udang vaname dan ekowisata, dan memberikan bantuan peralatan tangkap ikan (jaring/waring) kepada nelayan.
“Hingga saat ini sudah ada 5 Kelompok Nelayan dari 3 desa/kelurahan yang beranggotakan 438 orang telah menerima manfaat atas program yang dilakukan Antam. Kami pun terus meningkatkan pembinaan nelayan pesisir melalui berbagai program yang telah disiapkan,” jelasnya.
Basar menjelaskan bahwa program peningkatan kapasitas nelayan Pomalaa yang dilakukan Antam dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari rencana dalam jangka panjang demi meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam serta peningkatan kapasitas nelayan di Pomalaa.
“Semoga sinergi pengembangan kapasitas nelayan yang dilakukan Antam di Sulawesi Tenggara ini akan terus berkembang dan mampu mencetak nelayan-nelayan mandiri di Pomalaa,” pungkasnya. (*)
batampos – Jajaran manajemen Batam Pos datang ke Mapolda Kepri, Selasa (14/6). Kedatangan tersebut dalam rangka silaturahmi dengan Kapolda Kepri dan jajarannya. Kegiatan ini dihadiri Kapolda Kepri Irjen Aris Budiman dan jajarannya serta, Direktur Batam Pos Anthon Joy Nahampun, Pimred Batam Pos Muhammad Iqbal dan Manajer Iklan Batam Pos Levina.
Kapolda Kepri, Irjen Aris Budiman mengatakan kedatangan Batam Pos sangat tepat. Sebab, mulai berdekatan dengan hari bhayangkara, 1 Juli mendatang. “Kami akan melakukan berbagai kegiatan, dalam menyemarakan Hari Bhayangkara,” kata Aris, Selasa (14/6).
Ia menyampaikan untuk kegiatan internal yang sedang berjalan yakni pertandingan sepak bola antar satuan kerja di Polda Kepri. Pertandingan ini menggunakan sistem setengah kompetisi.
“Sedang berjalan,” ungkap Aris.
Selain itu, dalam waktu dekat juga akan ada pertandingan menembak antara jajaran Polda Kepri dengan pimpinan redaksi serta para jurnalis. “Kami juga menyiapkan berbagai kegiatan lainnya,” tutur Aris.
Pada pertemuan itu, berbagai hal dibahas. Salah satunya atensi-atensi Aris untuk menindak kasus-kasus kriminal yang terjadi di Kepri. “Salah satunya narkoba, saya perintahkan agar selalu melakukan patroli,” ujar Aris.
Patroli ini tidak hanya dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda Kepri, tapi juga dari Direktorat Polisi Perairan Polda Kepri. “Cukup membuahkan hasil, jarang ada penyelundupan narkoba,” ucap Aris.
Di pertemuan itu, Direktur Batam Pos Anthon Joy Nahampun juga memperkenalkan diri. “Saya baru tiga minggu menjadi direktur Batam Pos,” ungkapnya.
Ia berharap Batam Pos dan Polda Kepri bisa sinergi, dalam berbagai hal. “Semoga kerjasama Batam Pos dan Polda Kepri terjalin dengan baik,” tuturnya. (*)
Material yang diaplikasikan pada wajah hunian, antara lain, bata roster serta anyaman bambu. Hal itu menghasilkan tampilan fasad yang menonjol dibandingkan rumah-rumah di sekitar. F. Ist
batampos – Kata siapa rumah yang memiliki lebar muka sempit tak bisa outstanding? Rumah di kawasan Rungkut, Surabaya, ini dibangun di atas lahan yang memiliki lebar 5 meter dengan panjang 20 meter. Namun, ia seolah punya magnet yang membuat orang menoleh saat melintas.
Fasad rumah ini menjadi poin pertama yang membuat orang menoleh. Bentuknya asimetris dengan salah satu sisi dibuat miring. Sejak awal, Azwar Efendy selaku arsitek prinsipal rumah tersebut ingin membuat sesuatu yang ikonik. Dengan bentuk fasad seperti itu, rumah tersebut terlihat berbeda dibandingkan rumah-rumah di sekitarnya meski bentuknya tidak lebar.
’’Kami ’paksa’ setiap orang yang lewat untuk menengok ke rumah ini,’’ katanya, lantas tertawa. Tampilan fasad menunjukkan jati diri rumah tersebut yang mengusung tema rustic. Azwar mendefinisikan rustic sebagai sesuatu yang kasar atau tidak rata. Dalam hal ini, dia menerjemahkannya dengan pemilihan material yang bertekstur.
Misalnya, bata roster yang terdapat pada fasad bagian bawah. Juga, anyaman bambu yang menghiasi plafon area entrance di lantai dasar. Anyaman bambu itu turut mengikuti kemiringan plafon. Menariknya, jika dilihat lebih dekat, anyaman tersebut memiliki tekstur gradasi. Anyaman dibuat agak renggang di satu sisi, kemudian semakin rapat hingga sisi seberangnya.
Unsur bambu juga diterapkan pada sudut lain di rumah itu. Contohnya, pintu masuk utama. Kendati hanya memiliki lebar sekitar 80-90 sentimeter, pintu tersebut cukup eye-catching. Pasalnya, pintu itu dibuat dari material besi yang dipadukan dengan kisi-kisi bambu 3D. Lantas, dibingkai dengan warna hitam yang membuatnya lebih mencolok, tapi tetap menyatu dengan tema keseluruhan rumah.
Selain itu, unsur bambu juga diaplikasikan pada sekat di depan kamar mandi hingga ornamen pemanis seperti lampu dan pembungkus pot tanaman. Material bambu itu juga sesuai dengan warna-warna netral yang mendominasi rumah tersebut.
Kesan rustic yang juga bisa diartikan sebagai natural dan apa adanya diperkuat dengan pemilihan material serba ekspos di rumah tersebut. Misalnya, dinding dan lantai semen acian yang dibiarkan telanjang tanpa ditutupi cat.
’’Ini juga bertujuan untuk menghemat cost,’’ kata Azwar. Khusus di ruang keluarga, lantai sengaja ditambahi dengan keramik bermotif tegel tradisional. ’’Hanya sebagai aksen,’’ imbuhnya. (*)
batampos – Indonesia menegaskan siap berkontribusi dalam memajukan negosiasi sektor pertanian. Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi menyerukan agar World Trade Organization (WTO) harus menjadi bagian solusi dalam mengatasi berbagai krisis yang dihadapi dunia saat ini, yaitu ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan keamanan.
Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi
Penegasan ini disampaikan dalam rekaman pernyataan umum pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 WTOyang diselenggarakan pada 12–15 Juni 2022 di Jenewa, Swiss. Semua anggota WTO harus dapat menjalankan fungsi WTO dan sepenuhnya menerima manfaat dari sistem perdagangan multilateral.
“Indonesia ingin berkontribusi untuk memajukan negosiasi pertanian. Pertanian tetap menjadi pilar ekonomi penting bagi banyak anggota WTO, khususnya negara berkembang dan negara kurang berkembang (least developed countries/LDCs). Anggota WTO perlu mengatasi isu-isu krusial, termasuk ketahanan pangan, kesejahteraan, dan pembangunan perdesaan,”tegas Mendag Lutfi.
Sebelum pembukaan KTM ke-12 WTO, Dirjen Perundingan Perdagangan InternasionalKementerian Perdagangan, Djatmiko B. Witjaksono, mewakili MendagLutfi, memimpin pertemuan Kelompok G33 di Jenewa, Minggu (12/6). Sebagai Koordinator Kelompok G33, Indonesia mendorong agar semuaanggota G33 terus memperkuat persatuan dan solidaritas dalam memperjuangkan kepentingan negara berkembang dan LDCs guna mencapai hasil yang adil dan seimbang dalam perundingan pertanian pada KTM ke-12 WTO.
“Para anggota G33 sepakat bahwa isu ketahanan pangan dan pertanian menjadi paket kebijakan pada KTM ke-12 WTO.Beberapa isu prioritas lainnyaantara lain ketahanan pangan, stok panganuntuk ketahanan pangan(public stockholding for food security purposes), dan Special Safeguard Mechanism sebagai instrumen perlindungan kepada petani kecil saat terjadinya lonjakan impor. Kelompok G33 berkepentingan untuk mengawal isu tersebut karena berpengaruh terhadap kebutuhan stok pangan serta ketahanan pangan,”kata Djatmiko.
Pada pertemuan Cairns Group (CG) (12/6), Djatmiko juga menyampaikan perlunya mengakomodasi kepentingan negara berkembangseperti Indonesia dan LDCs terkait subsidi domestik (Domestic Support) pertanian yang mendistorsi perdagangan dunia. CG merupakan kelompok anggota WTO yang mengekspor produk pertanian.
Dalam rekaman pernyataannya, Mendag Lutfi juga menyampaikan bahwasistem perdagangan multilateral memiliki peran untuk mempromosikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs), salah satunya terkait subsidi perikanan yang dapat mencegah kerusakan laut yang lebih parah. Indonesia setuju bahwa prinsip dasar disiplin perikanan adalah untuk memastikan pengurangan yang signifikan dari subsidi berbahaya yang berkontribusi pada penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, tidak diatur (IUUF). Namun demikian, disiplin tersebut tidak boleh mengabaikan tujuan pembangunan negara-negara yang mengandalkan perikanan rakyat dan skala kecil untuk ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan.
Berbicara mengenai Penangguhan Kekayaan Intelektual pada persetujuan Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights(TRIPs), Mendag Lutfi menegaskan pentingnya responsWTO terhadap pandemi. “Kita harus menunjukkan bahwa WTO dapat mengatasi hambatan utama terhadap akses universal dan setara untuk vaksin Covid-19, barang penting, dan teknologi. Untuk itu, saya percaya TRIPs Waiver harus menjadi bagian utama dari jawaban WTO kepadadunia dalam penanganan pandemi,”kata Mendag Lutfi.
Sekilas tentangKonferensi Tingkat Menteri WTOKTM merupakan pertemuan pengambilan keputusan tertinggi di WTO dan diselenggarakan setiap duatahun sekali. Pertemuan terakhir dilaksanakan pada 2017 di Argentina. Pertemuan KTM ke-12 WTO yang seharusnya dilaksanakan pada 2019 akan membahas beberapa isu, antara lain pembahasan responsWTO terhadap pandemi, termasuk Penangguhan Kekayaan Intelektualpada persetujuan TRIPs, reformasi aturan sektor pertanian, subsidi perikanan, moratorium bea masuk atas transmisi elektronik, dan reformasi WTO. KTM ke-12 WTO diharapkan dapat menyepakati beberapa isu prioritas dengan hasil berupa keputusan, program kerja, dan deklarasi.
Dalam pembukaan KTM ke-12 WTO (12/6), Dirjen WTONgozi Okonjo-Iweala mendesak Anggota WTO agar WTO dapat menghasilkan kontribusi nyata kepada masyarakat internasional. “Saat dunia bergulat dengan ketidakpastian dan krisis di berbagai bidang, inilah saatnya untuk menunjukkan bahwa multilateralisme berhasil,”pungkas Dirjen Ngozi. (*)
Akhir Juni diprediksi peralihan ini akan diselesaikan. Para pemegang saham sudah merestui peralihan ini. Pemegang saham Bank Riau Kepri terdiri dari 2 Pemerintah Provinsi dan beberapa Pemerintah Kota atau Kabupaten yang ada di Riau dan Kepulauan Riau.
