batampos- Untuk kencukupi kebutuhan di tengah melonjaknya biaya hidup mendorong sebagian warga Inggris untuk berjudi dan berinvestasi di mata uang kripto.

Menurut GamCare, Kamis (23/6) pihaknya banyak menerima telepon dari penerima bantuan sosial yang berjudi dan berharap menang agar bisa menutupi kebutuhan, tetapi mereka kalah taruhan.

Lembaga itu melaporkan beberapa orang yang telah pulih dari kecanduan kini berjudi lagi karena tekanan finansial.

Masyarakat di Inggris, salah satu dari tujuh negara maju dalam G7, tengah menghadapi tingginya angka inflasi yang mencapai 9,1 persen pada Mei, rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir.

Bank sentral Inggris, Bank of England, telah memperingatkan bahwa inflasi dapat menembus angka 11 persen pada Oktober.

BACA JUGA: Lolos dari Mosi Tak Percaya Kepemimpinan, PM Inggris Tetapkan Sejumlah Kebijakan Baru

Sebuah survei dengan 4.000 lebih responden oleh GamCare dan dirilis pada Kamis menunjukkan 46 persen di antaranya mengaku khawatir dengan kondisi keuangan mereka.

Lebih dari separuh responden mengaku telah berjudi dalam 12 bulan terakhir dan sebagian besar dari mereka kehilangan uang.

“Para penasihat di layanan bantuan kami mendengarkan bahwa biaya hidup sedang mempengaruhi perilaku berjudi, khususnya di kalangan mereka yang telah pulih (dari kecanduan),” kata Anna Hemmings, kepala eksekutif GamCare.

“Kami juga tahu tim kami mendengar lebih banyak orang yang mencari bantuan terkait perdagangan kripto,” katanya.

Orang-orang yang membeli Bitcoin dengan poundsterling enam bulan lalu dan berharap bisa memenuhi kebutuhan hidup telah kehilangan 55 persen dari investasi mereka hingga Kamis.

GamCare mengatakan 43 persen penjudi bermasalah telah berinvestasi di mata uang kripto, 25 persen di antaranya mengaku ingin berinvestasi lebih banyak lagi untuk menutupi kerugian.

Sebagai perbandingan, hanya ada 7 persen dari total investor kripto yang ingin menanamkan uangnya lebih banyak pada mata uang digital itu. (*)

reporter: antara

batampos – M. Ilham Al Qadry Jumakking, baru berusia 9 tahun. Pada usia belia itu Ilham harus membantu ekonomi keluarga. Ia menjajakan arumanis (gulali kapas) berkeliling pasar di dekat tempat tinggalnya, di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Arumanis itu bikinan ibu Ilham, Sumarni, namanya. Sumarni tidak bekerja. Ia harus tinggal di rumah sebab ada tanggung jawab besar di sana. Adik Ilham, Sitty Nayla Ansaria, 7, butuh sentuhan seorang ibu. Nayla menyandang disabilitas fisik dan intelektual.

Ilham berjualan hingga larut malam. Sesekali, anak keempat dari lima bersaudara ini tak berdaya diperas preman. Adapun

Ayah Ilham, Jumakking, 52, mengalami keterbatasan mobilitas karena kakinya sakit dan tidak bisa berdiri lama. Dulu, Jumakking yang merintis usaha berjualan gulali kapas berkeliling kampung dan sekolah-sekolah. Tapi sejak sakit, terpaksa usaha tersebut dilanjutkan Ilham.

Kisah ini didengar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Sosial, Sentra Wirajaya Makassar.

“Pada 18 Juni, kami dari Sentra Wirajaya Makassar menurunkan tim untuk melakukan asesmen komprehensif terhadap Ilham dan keluarga. Kami memastikan penanganan dilakukan secara menyeluruh dan memastikan potensi yang dimiliki PPKS dapat dikembangkan untuk meningkatkan keberfungsian sosialnya,” kata Kepala Sentra Wirajaya Makassar, Syaiful Samad (23/6/2022).

Dari hasil asesmen, permasalahan yang dialami keluarga Ilham cukup kompleks. Selain berasal dari keluarga tidak mampu, mereka belum tersentuh bantuan dari program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Mereka tidak mampu membiayai perawatan atau pengobatan Nayla karena memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan Mandiri,” kata Pekerja Sosial Sentra Wirajaya Makassar, Ichwan.

Upaya UPT Kementerian Sosial, Sentra Wirajaya Makassar ini, sejalan dengan arahan Menteri Sosial RI Tri Rismaharini agar melakukan respon cepat setiap permasalahan yang dihadapi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Dari hasil asesmen, Sentra Wirajaya melakukan beberapa langkah intervensi.

Pertama mengganti tungku arumanis yang baru dan telah memberikan alat cup sealer, sehingga produk gulali yang dijual dapat dipasarkan ke toko-toko kelontong dan peran orangtua dapat kembali berfungsi sebagai pengampu perekonomian keluarga.

Sentra Wirajaya telah melunasi tunggakan iuran BPJS Kesehatan dan telah berkordinasi dengan Dinas Sosial Makassar agar Kartu BPJS Kesehatan PPKS dapat dialihkan ke Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai bentuk Jaminan Perlindungan Sosial kepada PPKS.

Kepada Ilham, diberikan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) berupa pemenuhan kebutuhan hidup layak (sembako, tambahan nutrisi anak dan perlengkapan sekolah).

Kepada Nayla, Sentra memberikan alat bantu aksesibilitas berupa kursi roda adaptif, tambahan nutrisi anak, perlengkapan kebersihan diri, pemberian family support terkait pengasuhan anak dan pemberian fisiotherapy di Kantor Sentra Wirajaya Makassar.

Kini Ilham dapat tersenyum manis menapaki hari esok. Seragam sekolah yang baru saja ia gunakan menambah semangatnya menempuh pendidikan. Atas bantuan Kementerian Sosial, keluarga Ilham menyampaikan ucapan terima kasih.

“Terima kasih atas bantuan Kemensos. Semoga bapak/ibu mendapat balasan setimpal dari Allah SWT,” kata Sumarni dan suami.

Atas nama masyarakat setempat, Lurah Pannampu dan Ketua RT, mengucapkan banyak terima kasih atas kepedulian dan bantuan dari Kementerian Sosial. “Semoga apa yang telah dikerjakan menjadi berkah untuk kita semua,” kata Lurah Pannampu Imam Hanafi Haris. (*)

batampos – Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Supardi mengatakan penyidik sejauh ini belum menemukan adanya bukti atau fakta bahwa mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi diduga menerima suap dari pengusaha sawit.

“Itu kata siapa? Jadi sampai saat ini kami belum bisa menemukan fakta itu (Lutfi terima suap dari pengusaha sawit),” kata Supardi di Kejaksaan Agung pada Rabu malam.

Menurut Supardi, selama menjalani pemeriksaan sebagai saksi, Muhammad Lutfi sudah terbuka dalam menjawab pertanyaan penyidik yang menyangkut pemberian fasilitas izin ekspor minyak goreng dan turunannya. Termasuk, adanya tudingan bahwa tersangka Lin Che Wei (LCW) yang merekomendasikan perizinan ekspor.

Meski demikian, Supardi enggan menyampaikan secara detail yang menyangkut materi pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perdagangan tersebut.

Sebab, kata dia, Lutfi sudah sangat terbuka kepada penyidik dalam menjawab semua pertanyaan yang diberikan.

“Pak Lutfi itu sudah membuka semua. Artinya, dia mencoba terbuka, dia terbuka betul apa yang dia dengar, dia lihat dan alami. Cuma saya tidak bisa sampaikan,” kata Supardi.

Menurut dia, sebaiknya apa yang terjadi dalam perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas izin ekspor minyak goreng ini akan terungkap semuanya di persidangan nanti.

Prinsipnya, kata Suparsi, Lutfi sudah menyampaikan keterangan sesuai apa yang didengar, dilihat dan dialami terkait kasus ini dan tidak menutup-nutupi terkait dengan keterlibatan para tersangka.

“Saya tidak bisa sampaikan materi. Jadi biar di pengadilan nanti terbuka di situ. Tapi nanti setelah proses ini di persidangan,” ujarnya.

Diketahui, Tim Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung telah menyerahkan lima berkas perkara tersangka kasus korupsi pemberian fasilitas izin ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak goreng dan turunannya ke jaksa penuntut umum (JPU) pada Rabu, 15 Juni 2022.

“Tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan menyerahkan lima berkas atas lima orang tersangka korupsi pemberian fasilitas izin ekspor CPO kepada Direktorat Penuntutan Jampidsus, untuk dilakukan penelitian sesuai Pasal 110 Ayat (1) KUHAP,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana.

Adapun lima berkas perkara yang dilimpahkan tahap I atas nama tersangka Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag), Indrasari Wisnu Wardhana (IWW), Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor (MPT).

Kemudian Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri atau Permata Hijau Group, Stanley MA (SM), General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas, Picare Tagore Sitanggang (PTS), dan penasihat kebijakan atau analisa pada Independen Research & Advisory Indonesia, Lin Che Wei (LCW).

Sementara, lanjut Ketut, pasal yang disangkakan kepada para tersangka yaitu Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

Reporter: Antara