Jumat, 24 April 2026
Beranda blog Halaman 7353

Pelindo Catatkan Laba Bersih Rp 3,2 T 

0
ILUSTRASI: Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Batuampar beberapa waktu lalu. Data dari BPS Batam, kinerja ekspor Batam terus pulih secara bertahap. (Cecep Mulyana/Batam Pos)

batampos – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo membukukan pendapatan usaha senilai Rp 28,8 triliun, naik dibandingkan pendapatan usaha 2020 yakni sebesar Rp 26,6 triliun. Kenaikan pendapatan memberi kontribus terhadap kenaikan laba bersih dari Rp 3 triliun di 2020 menjadi Rp 3,2 triliun di 2021.

Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo, Ali Mulyono, menyatakan salah satu fokus utama Pelindo pascamerger adalah transformasi operasional pada kluster petikemas melalui standardisasi dan sistemisasi pelabuhan.

Hasilnya, selama hampir delapan bulan pasca merger, ada peningkatan kinerja dan produktivitas di sejumlah pelabuhan. Peningkatan produktivitas bongkar muat diukur dengan parameter boks per kapal per jam (BSH) dan pengurangan port stay atau waktu sandar kapal di pelabuhan yang diukur dengan jumlah hari.

Di Terminal Peti Kemas (TPK) Belawan, jumlah bongkar muat naik lebih dari dua kali lipat dari 20 boks per kapal per jam menjadi 45 boks per kapal per jam. Kecepatan bongkar muat itu membuat waktu sandar kapal dapat berkurang menjadi setengahnya, dari dua hari menjadi hanya satu hari.

Peningkatan kinerja yang sama terjadi di TPK Makassar. Kecepatan bongkar muat dari 20 BSH menjadi 42 BSH dan waktu sandar juga bisa berkurang dari 2 hari menjadi 1 hari. Sejalan dengan TPK Makassar, Terminal Makassar New Port juga mengalami peningkatan kecepatan bongkar muat dari 20 BSH menjadi 39 BSH dengan standar waktu sandar yang berkurang dari 2 menjadi 1 hari.

Peningkatan kinerja terbaik ada di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Ambon. Peningkatan jumlah bongkar muat naik hampir tiga kali lipat, dari 12 boks per kapal per jam menjadi 35 boks.

BACA JUGA: Pelindo Terus Tekan Biaya Logistik

“Dampaknya, jumlah waktu sandar dapat terpangkas dari tiga hari menjadi satu hari,” ujar Ali.

Bagi Pelindo, makin pendeknya waktu sandar dan kecepatan bongkar muat membuat biaya operasional makin efisien yang tergambar dalam kinerja Triwulan I 2022, dengan nilai laba bersih mencapai Rp 670 miliar, meningkat 46% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. (*)

Reporter: JP Group

BNI, Telkomsel, dan MCAS Group Bekolaborasi dalam Layanan Digital

0
ILUSTRASI: Kantor Bank BNI di Kampung Utama, Batam, Rabu 14 April 2021. F Suprizal Tanjung, Batam Pos

batampos – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) bersama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), dan PT M Cash Integrasi Tbk. (MCAS Group) melakukan perjanjian kerja sama untuk mensinergikan produk dan layanan digital.

Dalam kerja sama itu BNI dengan jaringannya yang luas, salah satunya adalah jaringan Agen46 akan mendistribusikan produk dan layanan Telkomsel seperti kartu SIM, voucher fisik, pulsa, paket data, dan deretan produk unggulan Telkomsel lainnya.

Acara penandatangan perjanjian kerja sama itu berlangsung di Menara BNI Jakarta pada Senin (27/6). Event tersebut dihadiri oleh Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Direktur Utama Telkomsel Hendri Mulya Syam, Direktur M Cash Mohammad Anis Yunianto, beserta jajaran direksi dari ketiga perusahaan.

BNI Agen46 merupakan mitra dari BNI untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat seperti Layanan Laku Pandai, Layanan Keuangan Digital dan Layanan e-Payment. BNI kini telah memiliki lebih dari 158.000 jaringan BNI Agen46 yang tersebar luas di berbagai wilayah di Indonesia.

Sementara itu, Telkomsel merupakan perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia yang kini telah melayani lebih dari 175 juta pelanggan serta memiliki lebih dari 500.000 jaringan mitra outlet di seluruh Indonesia. Telkomsel akan menawarkan layanan perbankan BNI kepada masyarakat, seperti melakukan pembukaan rekening nasabah, setoran tunai, tarik tunai, dan beragam layanan lainnya.

Melalui kerja sama itu, BNI dan Telkomsel semakin tangguh dan terintegrasi dengan dukungan MCAS Group sebagai sebagai penyedia sistem distribusi digital yang memastikan pendistribusian cross-products & services antara BNI dan Telkomsel dapat berjalan dengan lancar, salah satunya adalah penjualan kartu perdana Telkomsel oleh Agen46 BNI.

Selain itu, MCAS Group juga memberdayakan ekosistem digitalnya untuk bersinergi dengan BNI melalui kerja sama sharing biller, layanan drop point logistik melalui Agen46 BNI, utilisasi IP Bumi Langit pada kartu uang elektronik TapCash dan kedepannya membuka aksesibilitas Sistem Ganti Baterai EV Volta yang berkelanjutan.

Royke mengatakan, BNI, Telkomsel, dan MCAS Group memiliki tujuan sama dalam transformasi digital dalam proses bisnis. Termasuk, customer on-boarding, in-app customer engagement, modernisasi transaksi dan layanan, hingga pemanfaatan big data. Oleh karena itu, kerja sama itu akan terus berjalan untuk memperluas ekosistem digital di Indonesia.

“BNI sebagai bank yang memiliki visi menjadi Lembaga Keuangan yang unggul dalam Layanan dan Kinerja secara berkelanjutan, juga terus melakukan inovasi dan kolaborasi untuk memenuhi kebutuhan Nasabah khususnya dalam transaksi finansial. BNI akan terus melakukan kolaborasi strategis bersama mitra bisnis dalam wujud upaya akselerasi transformasi digital serta pencapaian bisnis bagi BNI dan mitra bisnis,” ujar Royke.

Dirut Telkomsel Hendri Mulya Syam mengatakan, kolaborasi bersama BNI dan MCAS Group sejalan dengan komitmen Telkomsel sebagai connectivity enabler dalam menghadirkan solusi digital inovatif di berbagai sektor termasuk perbankan yang lebih berdampak pada kemajuan dan penguatan ekosistem digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui kolaborasi ini, Telkomsel senantiasa mengoptimalkan seluruh aset ekosistem digital yang dimiliki dalam menghadirkan berbagai solusi digital yang dibutuhkan untuk mengakselerasi transformasi digital BNI. Mulai dari digitalisasi pelayanan pelanggan, akses terintegrasi, hingga pemanfaatan big data akan mampu meningkatkan kapabilitas digital BNI guna menjadi salah satu Bank BUMN yang Go Global.

“Tentunya tujuan kolaborasi ini juga tak terbatas hanya pada peningkatan ekosistem digital BNI, melainkan juga Telkomsel dan MCAS Group. Kolaborasi ini merupakan langkah awal untuk bergerak bersama menuju kedaulatan digital terutama di sektor perbankan. Kami pun berharap lebih banyak kolaborasi yang terjalin. Kami juga terima kasih kepada BNI terhadap kepercayaan pada solusi digital yang kami miliki,” sebutnya.

BACA JUGA: BNI Turut Cetak Alumni Produktif

Anis menyampaikan perseroan bangga dapat turut berkolaborasi dengan kedua perusahaan terkemuka di Indonesia yaitu BNI dan Telkomsel. Sebagai digital enabler, kami selalu memastikan untuk mengiringi setiap inisiasi kerja sama dengan dukungan infrastruktur digital yang massive dan terdepan dari MCAS Group. Perseroan sepenuhnya yakin dapat mendukung transformasi digital dalam proses modernisasi bisnis BNI dan Telkomsel untuk dapat go global.

“Berbagai inisiatif yang kami lakukan baik dengan BNI dan Telkomsel tentunya memberikan mutual benefit. Dengan kapabilitas infrastruktur digital yang kami kembangkan dan didukung oleh team IT yang kuat, ke depannya kami akan terus melakukan berbagai inisiatif untuk mewujudkan sinergi yang semakin handal dengan banyak pihak,” ujar Anis. (*)

Reporter: JP Group

Polsek Sekupang Selesaikan Dugaan Pencemaran Nama Baik dengan Restorative Justice

0
polsek sekupang 1
Polsek Sekupang menerapkan Restorative Justice atau Keadilan Restoratif dalam menyelesaikan kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan dua orang pengurus Yayasan Thoriqul Jannah, Sungai Harapan. Foto: Polsek Sekupang untuk Batam Pos

batampos – Polsek Sekupang menerapkan Restorative Justice atau Keadilan Restoratif dalam menyelesaikan kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan dua orang pengurus Yayasan Thoriqul Jannah, Sungai Harapan, Selasa (28/6/2022).

Kapolsek Sekupang, Kompol Yudha, Suryawardana, melalui Kanit Reskrim Polsek Sekupang, Iptu Muhammad Ridho, menjelaskan, pihak Polsek Sekupang menjadi mediator antara kedua belah pihak.

Usai proses itu, lanjut Iptu Ridho, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara keadilan restoratif.

“Keadilan restoratif atau restorative justice saat ini menjadi prioritas kepolisian dalam melakukan penyelesaian perkara ringan. Sebagaimana yang diatur dalan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Kasus ini diselesaikan melalui restorative justice, setelah semua unsur persyaratan terpenuhi,” ujar Iptu Ridho.

Ia mengatakan, tidak semua perkara yang dilaporkan harus masuk ke meja hijau, sebab tujuan masyarakat melaporkan kasus itu ke pihak Kepolisian adalah untuk mencari keadilan.

Namun jika keadilan tersebut dapat diperoleh di tingkat polsek kenapa harus sampai ke pengadilan atau meja hijau.

Terlebih lagi tidak semua perkara yang menempuh jalur hukum hingga ke meja hijau memperoleh keadilan yang hakiki, karena keadilan yang hakiki itu hanya datang dari yg maha kuasa dan dari mereka-mereka yang berperkara.

“Melalui Restorative Justice ini kita berusaha mengembalikan atau memulihkan kembali hak-hak korban seperti keadaan semula. Sehinga keadilan tercapai tanpa harus menempuh jalur hukum hingga ke meja hijau di Pengadilan,” tuturnya.

Selain itu, ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk memilah informasi. Sekecil apapun informasi yang diterima agar dicek dulu kebenarannya, supaya tidak menimbulkan fitnah yang dapat menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari.

“Jangan sampai kita menyebarkan informasi yang belum tentu benar, sehingga dapat menyebabkan fitnah dan keresahan di masyarakat,” tambah Iptu Ridho.

Penyelesaian perkara pidana lewat Restorative Justice itu dilakukan langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Sekupang Iptu Ridho terhadap SH dan YD yang sama-sama merupakan warga Sei Harapan, Sekupang.

Kejadian bermula saat YD yang saat itu menjabat sebagai bendahara Yayasan Thoriqul Jannah menerima infaq pembangunan masjid dari salah seorang warga sebesar Rp 500 ribu.

YD selanjutnya melaporkan infak itu ke WA group yayasan, namun beberapa hari kemudian pemberi infak meminta agar namanya tidak disebut atau dari hamba Allah.

Namun pada saat itu tidak dilaporkan oleh YD di WA group Yayasan. Permasalahan mulai terjadi pada saat pelaporan Akhir Tahun dimana SH yang juga menjabat sebagai pembina yayasan menemukan adanya infaq yang tidak dilaporkan oleh YD.

Merasa tidak ada menggelapkan uang itu akhirnya pada 21 Desember 2021 YD melaporkan peristiwa dugaan pencemaran nama baik tersebut ke Polsek Sekupang.

“Sebenarnya permasalahan ini bermula karena kurang harmonisnya hubungan sesama pengurus yayasan terutama antara SH dan YD yang sudah berlangsung sejak tahun 2014 ketika pilkada dan dilanjutkan dengan ketika kedua belah pihak maju sebagai calon RT. Sehingga hubungan diantara keduanya jadi renggang dan juga berdampak kepada lingkungan masyarakat sekitar,” katanya.

Sehingga lewat Restorative Justice ini atas permintaan pelapor kiranya mediasi dilakukan di masjid Thoriqul Jannah karena permasalahan ini mengenai infaq pembangunan Masjid dan juga sebelumnya sudah pernah diadakan rapat untuk kalrifikasi namun rapat tersebut tidak menemukan hasil (deadlock).

“Sehingga kita mengakomodir permintaan pelapor dan diamini terlapor, sehingga kita adakan kegiatan mediasi tersebut di Masjid Thoriqul Jannah pada Sabtu 24 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wib bakda isya yang dihadiri perangkat RT, RW, pengurus masjid, pengurus yayasan, majelis taklim dan beberapa warga sehingga masalah tersebut bisa diselesaikan,” ungkapnya.

Iptu Ridho berharap apa yang terjadi ini menjadi pembelajaran semua sehingga ke depan tidak terjadi lagi seperti ini.

“Kalau suatu permasalahan bisa diselesaikan di tingkat RT, RW atau di tingkat polsek sekalipun kenapa harus sampai ke meja hijau,  karena tujuan masyarakat melapor ke pihak Kepolisian sejatinya adalah mencari keadilan, dan jika di tingkat polsek keadilan itu tercapai kenapa harus sampai ke pengadilan,” pungkas Iptu Ridho.

Sementara itu kedua belah pihak mengapresiasi upaya Restorative Justice yang dilakukan Polsek Sekupang.

Seperti yang diutarakan SH saat dikonfirmasi Batam Pos. Menurutnya langkah Restorative Justice ini menjadi jalan terbaik demi kepentingan bersama sehingga ke depan hubungan antara kedua belah pihak menjadi lebih baik.

SH mengapresiasi polsek Sekupang dalam hal ini Kanit Reskrim Polsek Sekupang Iptu Ridho yang sudah menyelesaikan masalah ini Restorative Justice ini.

“Kita apresiasi Polsek Sekupang yang sudah memediasi kami sehingga masalah ini bisa selesai dan menjadi yang terbaik bagi kita bersama,” ujarnya.

Hal senada juga dikatakan YD, Ia mengaku apresiasi kepada Kanit Reskrim Polsek Sekupang Iptu Ridho yang sudah memediasi permasalahan ini dengan baik. Ia berharap dengan kejadian ini menjadi pembelajaran untuk semua sehingga ke depan tidak terulang lagi.

“Kita apresiasi pak kanit, kita melakukan perdamaian di masjid dan semoga ada hikmah dan pembelajaran bagi kita bersama,” pungkasnya.(*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Puri Sentul Permai Gaet Wirani Sons Bangun Hotel di Rest Area Cipali

0
Ilustrasi: Aktivitas lalu lintas di jalan tol. f. dok. PSP

batampos – Langkah PT Puri Sentul Permai (PSP) Tbk menggarap bisnis hotel di kawasan rest area jalan tol terus berlanjut. Menggaet mitra PT Wirani Sons, anak usaha PT Lintas Marga Sedaya (Astra Tol), PT PSP ekspansi pengembangan dua hotel baru di rest area tol Cikampek-Palimanan (Cipali) di km 164 dan Km 166.

“Pengembangan hotel di kawasan rest area bagian dari upaya perseroan memberikan layanan bagi pengguna jalan tol yang ingin istirahat setelah lelah mengemudi di jalan tol,” ujar Direktur PTPSP Aan Rohanah seusai penandatangan MoU investasi pengembangan jalan tol di rest area KM 164 dan Km 166 Cipali di Bogor, Jumat (24/6).

Kedaton 8 Xpress yang berlokasi di Kilometer 166 Tol Cipali merupakan Xpress Hotel yang kedua di bawah pengelolaan PSP. Sebelumnya PT PSP telah mengembangan kawasan perhotelan di area Kilometer 19 Tol Cikampek (hotel and business lounge proposition).

Aan menambahkan bahwa tujuan pendirian hotel adalah dalam rangka ekspansi bisnis serta edukasi bagi para pengemudi di jalan tol terkait pentingnya memperoleh kesempatan untuk beristirahat sejenak di tempat yang representatif, yaitu di suatu rest area yang aman dan nyaman.

“Ini bagian dari upaya preventif dalam rangka menekan tingkat kecelakaan berkendara di jalan tol yang sering terjadi,” imbuh Aan.

Total investasi yang ditanamkan untuk kedua hotel mencapai Rp 10 miliar. “Tahapan kontruksi akan dimulai bulan depan dan diharapkan awal 2023 sudah bisa beroperasi. Untuk tahap awal dikembangkan 15 kamar, dan akan terus berkembang sesuai kebutuhan. Kita punya lahan yang cukup luas,” katanya.

Aan menyebutkan PT PSP mampu bertahan di tengah pandemi dengan tetap sehat menjalan operasional perhotelan. Pengalaman bisnis pengelolaan hotel yang tetap sustain selama era pandemi menjadi langkah awal bagi PSP untuk kembali mengembangkan sayap bisnis dengan cara masuk ke ranah pasar modal. PSP dalam proses go public (tercatat di Bursa Efek Indonesia) di awal semester 2 (dua) tahun 2022.

BACA JUGA: Menag Puas dengan Kesiapan Hotel di Madinah

“Kita telah menyiapkan diri masuk ke pasar modal untuk meningkatkan permodalan dalam rangka ekspansi usaha. Tambahan permodalan dari pasar modal nantinya setelah dipotong biaya emisi sepenuhnya akan digunakan untuk mendukung pengembangan hotel baru di kawasan rest area,” imbh Aan.

Sebelumnya, Kemenparekraf mendukung penuh langkah jatingan Hotel Kedaton 8 mengembangkan kawasan hotel di rest area jalan tol. Menparekraf, Sandiaga Uno, menyatakan bahwa tren baru pascapandemi, dimana banyak kegiatan pariwisata atau konektivitas yang dilakukan melalui jalan tol.

Menurut Sandiaga, pembangunan hotel di rest area merupakan salah satu destinasi baru bagi kalangan masyarakat dan berharap keberadaan hotel seperti ini akan terus berkembang seiring dengan adanya pembangunan jalan tol yang ekspansif. (*)

Reporter: JP Group

Kabupaten Sukamara Sambangi Pemko Batam

0
pemko batam 4
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad (kanan) memakaikan tanjak kepada Wakil Bupati Sukamara, Ahmadi. Foto: Diskominfo Kota Batam untuk Batam Pos

batampos – Kota Batam tak hentinya jadi rujukan berbagai daerah di Indonesia. Kini giliran rombongan dari tanah Borneo, Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah yang menyambangi Batam, Selasa (28/6/2022).

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menerima langsung kedatangan rombongan yang dipimpin Wakil Bupati Sukamara, Ahmadi, di Aula Engku Hamidah Kantor Walikota Batam.

Dalam kunjungannya ini, Wabup Ahmadi memboyong camat dan kepala desa se-Kabupaten Samara dengan total 60 orang dalam rangka peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa serta Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Menuju Desa Maju, Mandiri dan Inovatif.

Seperti biasa, Pemko Batam terbuka menerima berbagai pihak yang bersilaturahmi dan berdiskusi perihal peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Amsakar menyebutkan, dalam beberapa waktu belakangan Batam menerima kunjungan dari berbagai daerah.

“Tentu saja kami merasa bahagia dan menerima baik kunjungan dari berbagai daerah ke Batam,” imbuhnya.

Amsakar memulai dengan memaparkan sejarah Batam, yang sejak awal di desain merujuk pada banyaknya potensi daerah ini. Dari sejak jadi basis logistik tahun 60an, kemudian dekade 70an dibentuknya Otorita Batam (kini BP Batam) hingga Batam sebagai daerah otonom.

“Dalam perkembangannya Batam memang sedikit beda dengan daerah lain. Dan melihat potensi ini, kami berkomitmen untuk terus mengembangkan kota ini,” ucap dia.

Dari waktu ke waktu pembangunan Batam semakin intens, terlebih kini Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, juga dipercaya sebagai ex officio Kepala BP Batam. Berbagai lompatan pembangunan semakin terasa dan mendorong tumbuh baiknya ekonomi.

“Ibaratnya satu nahkoda dua mesin dan terbukti lompatan pembangunan terus dilakukan,” tambahnya.

Berbagai prestasi dan apresiasi juga kerap ditorehkan Pemko Batam. Baik secara kelembagaan sebagai pemerintah daerah, inovasi di tingkat OPD hingga penghargaan untuk Wali Kota Batam Muhammad Rudi dari berbagai pihak.

“Infrastruktur sekarang sedang gencarnya dikembangkan, pariwisata juga kami menyumbang kunjungan wisatawan mancanegara terbanyak kedua se-Indonesia,” ungkapnya.

Keberhasilan pembangunan, lanjut Amsakar, juga tercapai berkat kebersamaan yang dibangun di Batam. Menurutnya, di level Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), masyarakat hingga pengusaha terjalin dengan baik.

“Kita ambil contoh waktu pandemi. Semua pihak bahu membahu. Selain membantu Pemda, Forkompinda bahkan punya program. Masyarakat juga pengusaha juga banyak membantu,” terangnya.(*)

Kabupaten Sukamara Sambangi Pemko Batam

0
pemko batam 4
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad (kanan) memakaikan tanjak kepada Wakil Bupati Sukamara, Ahmadi. Foto: Diskominfo Kota Batam untuk Batam Pos

batampos – Kota Batam tak hentinya jadi rujukan berbagai daerah di Indonesia. Kini giliran rombongan dari tanah Borneo, Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah yang menyambangi Batam, Selasa (28/6/2022).

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menerima langsung kedatangan rombongan yang dipimpin Wakil Bupati Sukamara, Ahmadi, di Aula Engku Hamidah Kantor Walikota Batam.

Dalam kunjungannya ini, Wabup Ahmadi memboyong camat dan kepala desa se-Kabupaten Samara dengan total 60 orang dalam rangka peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa serta Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Menuju Desa Maju, Mandiri dan Inovatif.

Seperti biasa, Pemko Batam terbuka menerima berbagai pihak yang bersilaturahmi dan berdiskusi perihal peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Amsakar menyebutkan, dalam beberapa waktu belakangan Batam menerima kunjungan dari berbagai daerah.

“Tentu saja kami merasa bahagia dan menerima baik kunjungan dari berbagai daerah ke Batam,” imbuhnya.

Amsakar memulai dengan memaparkan sejarah Batam, yang sejak awal di desain merujuk pada banyaknya potensi daerah ini. Dari sejak jadi basis logistik tahun 60an, kemudian dekade 70an dibentuknya Otorita Batam (kini BP Batam) hingga Batam sebagai daerah otonom.

“Dalam perkembangannya Batam memang sedikit beda dengan daerah lain. Dan melihat potensi ini, kami berkomitmen untuk terus mengembangkan kota ini,” ucap dia.

Dari waktu ke waktu pembangunan Batam semakin intens, terlebih kini Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, juga dipercaya sebagai ex officio Kepala BP Batam. Berbagai lompatan pembangunan semakin terasa dan mendorong tumbuh baiknya ekonomi.

“Ibaratnya satu nahkoda dua mesin dan terbukti lompatan pembangunan terus dilakukan,” tambahnya.

Berbagai prestasi dan apresiasi juga kerap ditorehkan Pemko Batam. Baik secara kelembagaan sebagai pemerintah daerah, inovasi di tingkat OPD hingga penghargaan untuk Wali Kota Batam Muhammad Rudi dari berbagai pihak.

“Infrastruktur sekarang sedang gencarnya dikembangkan, pariwisata juga kami menyumbang kunjungan wisatawan mancanegara terbanyak kedua se-Indonesia,” ungkapnya.

Keberhasilan pembangunan, lanjut Amsakar, juga tercapai berkat kebersamaan yang dibangun di Batam. Menurutnya, di level Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), masyarakat hingga pengusaha terjalin dengan baik.

“Kita ambil contoh waktu pandemi. Semua pihak bahu membahu. Selain membantu Pemda, Forkompinda bahkan punya program. Masyarakat juga pengusaha juga banyak membantu,” terangnya.(*)

Hotel dan Restoran Sepakat Sepakat Kurangi Penggunaan Plastik

0
ILUSTRASI: Seorang pemulung memilih barang-barang bekas berupa sampah plastik dan kardus di Batuampar, Batam, Sabtu 18 September 2021. Suprizal Tanjung, Batam Pos

batampos – Sampah plastik menjadi beban bagi lingkungan. Untuk mengatasinya, banyak cara bisa dilakukan.

Bagi masyarakat, mengubah gaya hidup salah satunya dengan mengganti kantong plastik dengan kantong ramah lingkungan. Sementara bagi hotel dan restoran, mereka melakukan terobosan dengan jerigen daur ulang.

Dalam perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia (World Environment Day) 2022 yang jatuh Juni ini, dalam kampanye JERRYGREEN, memfasilitasi para pelaku industri HORECA (Hotel, Restoran, Cafe) untuk meningkatkan pengelolaan kemasan jerigen plastik HDPE bekas pakai untuk di daur ulang.

Sedikitnya 12 mitra hotel dan restoran dan 2 distributor yang tersebar di area Jakarta sepakat mengikuti program ini.

“Selama 12 bulan kedepan dan diharapkan dapat turut mengumpulkan setidaknya 5 ribu kemasan jerigen plastik HDPE bekas pakai untuk di daur ulang, sekaligus mendukung terlaksananya praktik ekonomi sirkular yang optimal,” jelas Managing Director Kraft Heinz Indonesia & Papua New Guinea Steven Debrabandere, dalam konferensi pers, Kamis (24/6).

Selain 12 hotel dan restoran, industri perhotelan, restoran, dan kafe lainnya diharapkan dapat ikut serta kampanye ini. Tujuannya difokuskan pada upaya peningkatan pengumpulan (collection) kemasan jerigen untuk di daur ulang (recycle).

Pada tahap awal peluncurannya, mitra hotel dan restoran yang berpartisipasi termasuk diantaranya: Aloft South Jakarta, Aloft Wahid Hasyim, The Mayflower Mariott Executive Apartment, Le Meridien Jakarta, serta JW Mariott Jakarta.

Kemudian ada juga Four Points by Sheraton Thamrin, Ritz-Carlton Mega Kuningan, The Westin Jakarta, Aryaduta Suites Semanggi, Aryaduta Lippo Village, Doner Kebab, dan Abuba Steak.

“Sehingga dunia bisnis berkolaborasi dalam pengelolaan kemasan yang bertanggung jawab menuju lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan. Ada dampal positif bagi bisnis yang berkelanjutan, tapi juga bagi lingkungan kita bersama,” jelas Head of Kraft Heinz Food Service Indonesia Joanna Sudharta.

BACA JUGA: Limbah Plastik Hasilkan Bahan Bakar Diesel

Beban Sampah Bisnis dan Pasar
Data SIPSN KLHK RI 2021 menunjukkan bahwa dari 154 kabupaten/kota se-Indonesia, 19,6 persen sampah dihasilkan dari kawasan perniagaan dan 16 persen dari kawasan pasar tradisional. Demi mendukung terwujudnya program Indonesia Bersih Sampah 2025, KLHK telah mengeluarkan Peraturan Menteri LHK RI Nomor 75 Tahun 2019 mengenai Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, yang juga mencakup para pelaku usaha di bidang manufaktur, jasa makanan minuman, dan ritel.

CEO Waste4Change Bijaksana Junerosano mengatakan, industri makanan minuman serta pelaku bisnis kuliner seperti hotel dan restoran berperan penting dalam rantai pengelolaan kemasan. Tidak hanya itu, saat ini kita melihat adanya tren dari konsumen yang semakin menghargai para perusahaan yang mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan.

“Kami berharap langkah ini dapat semakin mengedukasi masyarakat, para pengusaha kuliner, dan pelaku industri tentang pentingnya mengelola sampah dengan bertanggung jawab,” tegasnya. (*)

Reporter: JP Group

PKS Batam Dinyatakan Memenuhi Syarat Ikuti Verpol Pemilu 2024

0
PKS
Ketua DPD PKS Kota Batam, Yusuf dan Sekretaris DPD PKS Kota Batam, Warya Burhanuddin (keduanya berbaju putih) bersama pengurus dari DPP PKS dan DPW PKS Kepri. Foto: Istimewa untuk Batam Pos

batampos – Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kota Batam mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Persiapan Verifikasi Parpol dalam Pemilu 2024 bersama DPP PKS yang berlangsung di Batam, Selasa (28/6/2022).

Bimtek ini merupakan supervisi dari PKS pusat yang dipimpin Wasekjen Bidang Organisasi, Kinerja, Administrasi, dan Sistem Informasi Pusat Data Muhammad Arfian MBA dan Wasekjen Bidang Program dan Isu Strategis IIE Sumirat Sundana.

Kegiatan ini dihadiri Ketua BP3 BPW Sumbagut, Raden Hari Tjahyono; Ketua DPW PKS Kepri Bahktiar, dan Pengurus DPD PKS se-Provinsi Kepri.

Ketua DPD PKS Batam, Yusuf, mengatakan, Bimtek ini juga untuk persiapan pemenangan Pemilu.

“Insya Allah, persiapan ini merupakan satu langkah awal menuju pemenangan PKS Batam dalam Pemilu 2024.”

Bimtek dan supervisi ini untuk melakukan konfirmasi terhadap data-data yang telah diterima melalui survei internal PKS dalam kesiapan mengikuti verifikasi Parpol yang telah dilaksanakan beberapa waktu sebelumnya.

Dalam Bimtek tersebut, PKS Kota Batam dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mengikuti verifikasi partai politik.

“Alhamdulillah DPD PKS Kota Batam sudah dinyatakan memenuhi syarat dalam persiapan verifikasi Parpol oleh DPP PKS,” beber Sekretaris DPD PKS Kota Batam Warya Burhanuddin.

“Baik yang meliputi keanggotaan, kepengurusan, maupun domisili dan status kantor partai. Semuanya sudah memenuhi persyaratan untuk mengikuti verifikasi Parpol yang dilakukan KPU nantinya,” lanjut Warya.

Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang tahapan dan jadwal Pemilu 2024, tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik nasional dan partai politik lokal dilaksanakan 29 Juli 2022 hingga 13 Desember 2022. Kemudian penetapan peserta Pemilu akan dilakukan KPU pada 14 Desember 2022.

Pada 24 Juni 2022 lalu KPU juga telah meluncurkan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang akan digunakan untuk mengatur pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik.

Sistem informasi berbasis website tersebut merupakan alat bantu dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai politik.(*)

Reporter: Messa Haris

Bank BTN dalam Sehari Akad Massal 10 Ribu Rumah

0
ILUSTRASI: Kantor BTN di Batam Kota, Selasa 11 Juni 2013. F Suprizal Tanjung, Batam Pos

batampos – Akad massal dilakukan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk untuk program Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Tak main-main, akad massal yang digelar di Palembang, Sumatra Selatan ini sukses menggelar 10.000 unit rumah hanya dalam waktu sehari, Sabtu (25/6).

Direktur Consumer Bank BTN, Hirwandi Gafar, me­ngatakan, akad massal serentak KPR Bersubsidi selain sebagai upaya perseroan mendukung Program Sejuta Rumah dari pemerintah, juga sebagai upaya mengatasi permasalahan pembiayaan perumahan subsidi yang terimbas dampak pandemi Covid-19.

”Kita tunjukkan bahwa KPR itu masih jalan dan akad massal sebagai ajang promosi dan edukasi Bank BTN kepada masyarakat untuk dapat memiliki rumah yang layak dan terjangkau,” kata Hirwandi dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/6).

Menurut Hirwandi, Bank BTN sebagai Bank fokus perumahan ikut menopang geliat sektor properti yang memiliki multiple effect ke 174 sektor turunan lainnya dan perseroan akan terus berinovasi mendorong laju penya­luran KPR Bersubsidi untuk membantu pemerintah mempercepat pencapaian Program Satu Juta Rumah.

”Akad massal ini adalah yang ketiga kalinya sejak Januari 2022. Jumlah debitur yang melakukan akad kredit maupun pembiayaan sebanyak 10.000 debitur, yakni 8.500 debitur konvensional dan 1.500 debitur syariah,” urainya.

Bank BTN pun berterima kasih kepada Kementerian PUPR dan BP Tapera yang telah memberikan amanah menyalurkan KPR Bersubsidi dengan kuota terbanyak kepada BTN, yaitu 170.000 kuota KPR FLPP, 19.600 kuota KPR BP2BT dan 18.360 kuota KPR Tapera.

”Kegiatan akad massal KPR secara serentak ini merupakan salah satu strategi kami untuk dapat menghabiskan kuota yang telah dipercayakan oleh Pemerintah kepada Bank BTN,” ungkapnya.

Calon debitur yang melakukan akad kredit maupun pembiayaan sangat bervariasi karena Bank BTN merupakan satu-satunya Bank yang dapat melayani semua segmen pekerjaan baik itu formal maupun informal.

”Ini merupakan bukti komitmen kami mendukung pemerintah dalam memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan maksimal. Ini tentunya sejalan dengan komitmen perseroan untuk terus menjadi Sahabat Keluarga Indonesia,” tutur Irwandi.

BACA JUGA: Optimalisasi Layanan, Bank BTN Tambah 30 Kantor

Adapun acara Akad Massal Serentak KPR Bersubsidi tersebut mengusung tema “BTN One Stop Housing Solution”, yang memiliki filosofi bahwa semua yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia terkait perumahan ada di Bank BTN. Hal ini karena Semua Ada, Semua Bisa, Semua Segmen, Semua Mudah di Bank BTN.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna berharap, sektor properti yang meliputi 174 subsektor turunan terus tumbuh positif, sehingga mendukung momentum pemulihan ekonomi nasio­nal dan menyerap semakin banyak tenaga kerja.

”Pemerintah di tahun ini menyediakan berbagai program kemudahan dan bantuan pembiayaan rumah bagi masyarakat di antaranya FLPP, BP2BT, dan Tapera. Masyarakat dapat memanfaatkan berbagai program tersebut sesuai dengan kebutuhan,” terang Herry. (*)

Repoter: JP Group

Soal Pernikahan Beda Agama Rizal dan Eka, Wapres Tegaskan Haram

0
Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan fatwa larangan soal pernikahan beda agama, meski ada putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang mengabulkan permohonan nikah tersebut. (Dok JawaPos.com)

batampos – Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan fatwa larangan soal pernikahan beda agama, meski ada putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang mengabulkan permohonan nikah tersebut.

“Dari segi fatwa MUI tidak sejalan ya, tidak sejalan,” kata Ma’ruf seusai menghadiri Rapat Dewan Pimpinan MUI di Kantor MUI Jakarta, Selasa, (28/6).

Fatwa MUI yang dimaksud Ma’ruf adalah fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama yang ditetapkan pada 28 Juli 2005 yang menyatakan “Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah dan perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu’tamad, adalah haram dan tidak sah”.

“Fatwanya sudah ada, waktu saya jadi ketua komisi fatwa,” tegas Ma’ruf.

Ma’ruf juga menuturkan, nantinya komisi hukum MUI akan membahas langkah selanjutnya putusan pengadilan negeri Surabaya tersebut.

“Nanti akan dibahas di MUI seperti apa di komisi hukum, karena fatwanya memang tidak boleh, nanti MUI akan buat (langkah hukum),” ungkap Ma’ruf.

Diketahui hakim tunggal Pengadilan Negeri Surabaya Imam Supriyadi pada 26 April 2022 mengabulkan permohonan dua orang pemohon yaitu Rizal Adikara yang beragama Islam dan Eka Debora Sidauruk yang memeluk Kristen.

Keduanya telah melangsungkan pernikahan menurut keyakinan agamanya masing-masing, yaitu secara Islam dan juga Kristen. Namun, ketika mereka akan mencatatkan pernikahannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya ternyata ditolak dengan alasan keyakinan agama yang dianut oleh pasangan ini berbeda.

Selanjutnya oleh pejabat Dispendukcapil Surabaya dianjurkan untuk mendapat penetapan Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum para pemohon.

Hakim tunggal Imam Supriyadi yang meneliti perkara ini merujuk pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 35 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan lalu membuat tiga putusan.

Pertama, memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan pejabat Kantor Dispendukcapil Surabaya.

Kedua, memerintahkan kepada pejabat Kantor Dispendukcapil Surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama para pemohon tersebut ke dalam register pencatatan perkawinan dan segera menerbitkan akta perkawinan tersebut.

Selanjutnya Dispendukcapil pun mencatat dan mengeluarkan permohonan akta perkawinan pasangan suami istri beda agama pada 9 Juni 2022 setelah adanya putusan dari Pengadilan. (*)

Reporter: JP Group