Jumat, 3 April 2026
Beranda blog Halaman 7415

Pemerintah Terus Menekan Impor Bahan Baku Obat

0
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (HENDRA EKA/JAWA POS)

batampos – Pemerintah fokus pada produksi dalam negeri, termasuk bahan baku obat. Kemarin (2/6) Menkes Budi Gunadi Sadikin melakukan kick off change source penggunaan bahan baku obat dalam negeri di PT. Kimia Farma Sungwun Pharmacopia, Cikarang, Bekasi.

Budi menyatakan bahwa masih ada produsen farmasi yang tidak menggunakan bahan baku dalam negeri. Untuk itu dia berencana memanggil mereka. “Kalau setelah dipanggil tetap tidak mau maka kami akan mencoretnya dari e-katalog,” ujar Budi.

Upanya change source ini, menurutnya, merupakan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri (PDN). Selain itu juga menjadi milestone dalam mewujudkan ketahanan sektor kefarmasian di tanah air. “Hal ini sejalan dengan amanat Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI),” bebernya.

Hingga 2021, terdapat beberapa bahan baku obat yang telah dapat diproduksi dalam negeri antara lain Paracetamol diproduksi oleh PT Riasima serta Klopidogrel dan Atorvastatindiproduksi oleh PT Kimia Farma. Selain itu ada juga erithropoietin yang diproduksi oleh PT Daewoong Infion dan PT Kalbio Global, garam farmasi yang diproduksi oleh PT Karya Daya Syafarmasi, serta simvastatin, atorvastatin, clopidogrel, efavirenz, entekavir yang diproduksi PT. Kimia Farma Sungwun Pharmacopeia.

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Rizka Andalucia dalam kesempatan yang sama menyebutkan bahwa kegiatan fasilitasi change source telah dimulai sejak 2021. “Harapannya hasil change source selesai pada September 2022, untuk selanjutnya dimasukkan ke e-katalog, kemudian dimanfaatkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan,” ungkapnya.

Namun demikian, Hingga bulan ini penyerapan perubahan bahan baku obat dalam negeri masih terbilang rendah. Hal ini dikarenakan adanya tahapan dan penyesuaian yang masih harus dilakukan oleh industri farmasi saat melakukan transisi bahan baku obat. “Pemerintah hadir mendampingi industri farmasi formulasi dalam melakukan change source bahan baku obat dari bahan baku impor menjadi bahan baku obat dalam negeri,” katanya.

Direktur Utama Holding BUMN Farmasi Honesti Basyir menyebutkan perubahan sumber daya ini adalah bagian dari terobosan baru untuk mengurangi ketergantungan bahan baku impor yang masih sangat tinggi. Menurutnya, 90 persen bahan baku obat masih bersumber impor. “Di grup kami bisa mengurangi hingga 20 persen kebergantungan bahan baku obat,” katanya. Dia menargetkan, capaian 20 persen keergantungan bahan baku impor ini dapat dicapai pada 2026.

“Memang ini agak susah untuk menjadi 0 persen karena ada industri hulu, kimia dasar yang juga harus kita perbaiki,” ujarnya. Untuk mencapai target tersebut, Honesti mengharapkan dukungan pemerintah dalam regulasi yang lebih simpel dan mudah. (*)

Reporter: JP Group

Masyarakat Berharap Diskon Pajak Kendaraan Kembali 

0
Samsat Corner DC Mall f Iman Wachyudi
Ilustrasi. Masyarakar membayar pajak kendaraan di Samsat Corner yang berada di DC Mall. Foto: Iman Wachyudi/Batam Pos

batampos – Diskon pajak kendaran telah berakhir akhir tahun lalu. Diskon pajak kendaraan ini terbukti mampu meningkatkan animo masyarakat Kepri khususnya dalam membayar pajak kedaraannya.

Selain dapat meringankan membayar pajak kendaraan, masyarakat juga gratis biaya balik nama yang kedua.

“Saya salah satu yang memanfaatkan kemudahan yang diberikan pemerintah tahun lalu. Sangat terbantu, kita bayar pajak kendaran menjadi lebih ringan,” ujar Andika warga Sekupang, Kamis (2/6/2022).

Pria 43 tahun itu berharap di tahun ini pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan diskon pajak dan gratis bea balik nama.

Sebab sampai saat ini kondisi perekonomian masyarakat dikatakan masih belum stabil usai dihantam Pandemi Covid-19.

“Kita yang kerja di pariwisata misalnya. Walaupun kasus Covid-19 sudah melandai, ekonomi masih belum membaik. Harapannya kebijakan seperti ini bisa diberikan lagi kepada masyarakat,” tuturnya.

Hal senada juga dikatakan Arif, warga Batuaji. Ia berharap kebijakan diskon pajak kendaraan ini bisa dihadirkan lagi.

Sebab dengan kebijakan ini warga yang tidak mampu membayar pajak kendaraan saat ini bisa dapat membayar pajak kendaraannya.

“Kalau sekarang sifatnya kita menunggu, berharap ada kebijakan diakon pajak lagi,” harapnya.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi (BP2RD) Provinsi Kepri, Reni Yusneli, mengatakan, guna memberikan keringan bagi masyarakat Kepri, pemerintah telah memberikan diskon pajak kendaran hingga akhir tahun lalu. Sementara itu untuk tahun ini kondisinya sudah normal kembali.

Tujuannya adalah untuk mengupdate data kendaraan bermotor dan untuk meringankan beban masyarakat bagi wajib pajak yang telat atau nunggak pajak kendaraan bermotor saat pandemi.

“Ya, saat ini semua sudah berlaku ketentuan normal, saat ini tak ada insentif pajak,” ujarnya.

Disinggung mengenai harapan masyarakat akan adanya diskon pajak kendaraan lagi, Reni mengaku belum ada pembahasan.

“Sampai saat ini belum,” pungkasnya.(*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Banjir Rob Bakal Meningkat Mulai 2030

0
Ilustrasi. Sekolah di Desa Banyuwangi, Kecamatan Manyar, kerap terdampak banjir rob. (BPBD Gresik untuk Jawa Pos)

batampos – Daerah pesisir utamanya pantai utara Jawa mesti waspada banjir rob pada dekade memasuki dekade tahun 2030-an. Menurut penelitian, masa tersebut bumi akan memasuki masa Nodal bulan yang bakalan meningkatkan pasang maksimum air laut.

Peneliti Astronomi BRIN Thomas Djamaluddin mengungkapkan bahwa masa Nodal bulan (Lunar Node periode) terjadi dengan siklus setiap 18,6 tahun sekali.

Badan Antariksa Amerika Serikat NASA kata Thomas sudah mengeluarkan peringatan peningkatan banjir pesisir pada kota-kota di pesisir (coastal cities) di Amerika Serikat yang akan meningkat dimulai pada tahun 2030. Meskipun bukan fenomena baru, NASA memperingatkan bahwa paduan antara faktor goyangan bulan ini dengan perubahan iklim bakal membuat dampak banjir rob meningkat

Thomas menjelaskan, banjir rob terutama yang melanda pantura Jawa merupakan paduan dari berbagai faktor. Misalnya pengaruh pasang tertinggi akibat gravitasi bulan, kenaikan muka air laut karena pemanasan global, gelombang laut karena tiupan angin kencang, juga penurunan muka tanah (land subsidence).

“Yang perlu kita waspadai adalah gabungan dari beberapa faktor di atas. Misalnya pasang maksimum berbarengan dengan gelombang tinggi,” jelas Thomas kemarin (2/6)

Menurut perhitungan para ahli, gabungan antara masa Nodal Bulan dan faktor pemanasan global bakal menyentuh puncaknya pada tahun 2034.

Selain itu, faktor penurunan tanah juga perlu menjadi kewaspadaan. Data pengukuran dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) selama periode 2015-2020 menunjukkan kota-kota besar di pantura Jawa mengalami tren penurunan tanah.

Penurunan tanah tercepat terjadi di Kota Pekalongan dengan kecepatan 11 cm per tahun disusul DKI Jakarta dengan 8 cm per tahun. Kemudian Kota Semarang 6 cm per tahun, lantas disusul Surabaya, Cirebon dan Bandung yang mengalami penurunan rata-rata 4 cm per tahun.

“Faktor penurunan tanah ini menjadi faktor yang paling berpengaruh (meningkatkan dampak rob,Red) daripada faktor astronomi, maupun faktor cuaca meteorologi (gelombang pasang, dll.)” kata Thomas.

Kemudian ada juga faktor kenaikan muka air laut karena pemanasan suhu bumi (global warming) yang mencairkan es di kutub. Bagi Indonesia sendiri kata Thomas, perlu melakukan mitigasi jangka menengah untuk mengantisipasi puncak Nodal bulan pada tahun 2034 juga perlu mitigasi jangka panjang untuk mengantisipasi global warming dan penurunan tanah yang baal meningkatkan frekuensi dan ketinggian banjir rob di kota-kota pantura. (*)

Reporter: JP Group

BBM Subsidi Kosong, MV Lintas Kepri Setop Berlayar

0
Kapal cepat Mv. Lintas Kepri milik Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Perseroda Kepri setop berlayar untuk waktu yang belum bisa ditentukan karena kosongnya BBM bersubsidi

batampos- Kapal cepat Mv. Lintas Kepri milik Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Perseroda Kepri setop berlayar untuk waktu yang belum bisa ditentukan. Kondisi tersebut disebabkan kosongnya persediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi yang digunakan kapal tersebut.

“Ya benar, sudah tidak jalan sejak Rabu (1/6) lalu. Penyebabnya adalah kosongnya persediaan BBM Bersubsidi,” ujar Direktur PT. Pelabuhan Kepri, Capt Awaluddin, Kamis (2/6) di Tanjungpinang.

Menurutnya, untuk satu trip perjalanan, pihaknya mendapatkan kuota sebanyak 3.000 liter BBM Bersubdi. Pihaknya sudah mencoba menggunakan BBM Non Subsidi, namun tidak menutupi kebutuhan operasional. Bahkan mengalami kerugian hampir Rp10 juta.

“Belum ada kabar, kapan BBM tersebut tersedia. Kami berharap secepatnya tersedia, karena masyarakat menunggu untuk melakukan perjalanan dengan Mv. Lintas Kepri yang melayari Tanjungpinang-Lingga dan sebaliknya,” harapnya.

BACA JUGA:DPRD Kepri Tunggu Kontribusi Masif Perseroda ke PAD Kepri 

Sementara itu, Legislator Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua mengatakan, semua kapal, baik yang melayari rute Tanjungpinang-Lingga, maupun Tanjungpinang-Batam menggunakan BBM Bersubsidi. Ia juga heran, apa yang menjadi penyebab kosongnya persediaan BBM Bersubsidi.

“Kalau persoalan kuota, sepertinya tidak mungkin. Kita akan telusuri di lapangan, apa yang menjadi penyebab. Apakah karena faktor pengiriman atau ada persoalan lain,” ujar Rudy Chua.

Politisi Partai Hanura tersebut menegaskan, dengan terhentinya pelayaran yang belum ditentukan kapan batas waktunya ini, tentu satu kerugian. Bahkan masyarakat juga merasakan dampaknya. Peristiwa ini, tentunya bisa memberikan dampak negatif tentunya.

“Mv. Lintas Kepri yang dikelola oleh BUP milik Pemprov Kepri saja tidak bisa memberikan pelayanan yang prima. Kehadiran kapal ini, bukan hanya sebatas sebagai media usaha. Namun juga untuk membantu lalu lintas orang dan barang tentunya,” tutup Rudy Chua.

Seperti diketahui, sejak 2 Maret 2022 lalu, Mv. Lintas Kepri melayani pelayaran dari Tanjungpinang ke Lingga (Benan-Mensanak, Rejai, Sungai Tenam-Pulon-Jagoh-Daik). Mulai tahun ini, kapal tersebut dikelola penuh oleh BUP PT. Pelabuhan Kepri. (*)

reporter: jailani

 

Wapres Minta Huntap Tak Dijual

0
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengunjungi Hunian tetap warga korban erupsi Gunung Semeru di Desa Sumber Mujur Candipuro Lumajang Jawa Timur, Kamis (2/2/2022). (Humas Setwapres)

batampos – Hunian tetap (huntap) untuk korban erupsi Semeru sudah selesai dibangun. Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta warga atau penghuni tidak menjual hutap tersebut. Untuk pembangunan hunian sementara (huntara) ditargetkan selesai dalam tiga bulan ke depan.

Ma’ruf Amin melihat pembangunan huntap yang ada di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kemarin (2/6). Setelah melihat unit huntap yang sudah dibangun, Ma’ruf melakukan dialog dengan warga penghuni. ’’Saya minta jangan dijual,’’ pesan Ma’ruf.

Dia mengatakan tidak menutup kemungkinan ada yang tertarik dan menawar untuk membeli unit huntap bagi korban erupsi Semeru. Apalagi lingkungannya asri, suasananya enak, bersih, dan menarik suasananya. Selain itu juga lebih aman dari potensi erupsi gunung Semeru.

Ma’ruf juga bersyukur masyarakat sudah merasa betah tinggal di huntap. Karena telah dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai. Dia lantas menyampaikan pembangunan huntara untuk terus dikebut. Ma’ruf menginginkan huntara sudah selesai dibangun dalam waktu tiga bulan mendatang. ’’Sehingga masyarakat yang tertampung dapat lebih banyak lagi,’’ jelasnya.

Mantan Ketua Umum MUI itu mengatakan tadinya huntara dibangun oleh banyak pihak yang menyalurkan bantuan. Tetapi ternyata bantuan pembangunan huntara belum terpenuhi. Untuk itu dia meminta BNPB dan pemda untuk menyelesaikan pembangunan huntara tersebut.

Dalam kesempatan tersebut Ma’ruf menyempatkan melihat kondisi di dalam huntap. Menurut dia kondisi di dalam huntap nyaman dan layak huni. ’’Tadi saya masuk luas sekali. Saya juga betah tinggal di sini. Ini jadi kampung yang indah dan tertata dengan baik,’’ tuturnya. Dia berharap warga penghuni dapat merawat lingkungan supaya tetap nyaman untuk ditinggali.

Sementara itu, menurut catatan Kementerian PUPR, total 1.951 unit rumah telah dirampungkan untuk pengungsi Semeru. Semua ini telah selesai seluruhnya dan sekitar 300 unit sudah dihuni sejak Hari Raya Idul Fitri awal Mei 2022.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan setiap unit dibangun berukuran 6 m x 6 meter pada tanah seluas 10 x 14 meter untuk setiap Kepala Keluarga (KK) dan menyatu dengan huntara. “Desain dan spesifikasi teknis Huntap menggunakan prinsip build back better dengan konsep rumah tahan gempa sistem RISHA. Seluruhnya menggunakan produk dalam negeri,” kata Iwan kemarin (2/6)

Iwan Suprijanto mengatakan selain bangunan hunian, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur, Ditjen Cipta Karya juga tengah menyelesaikan pembangunan sejumlah fasilitas untuk menambah kenyamanan bagi penghuni berupa jalan lingkungan, drainase dan dinding penahan tanah dengan progress pembangunan sudah 95,6 persen.

“Selain itu juga fasilitas Air Minum dengan progres 88,7 persen dan prasarana sanitasi berupa sistem pengolahan air limbah dengan progres 84,9 persen,” jelas Iwan.

Kompleks huntap Lumajang dibangun dengan anggaran sebesar Rp 350,55 miliar oleh kontraktor PT Brantas Abipraya dan PT Hutama Karya. Huntap ini mulai dibangun pada Januari 2022 untuk penerima manfaat berasal dari tujuh desa di Kabupaten Lumajang yakni Desa Sumbersari, Desa Kebondeli Utara, Desa Kebondeli Selatan, Desa Curah Koboan, Desa Gumukmas, Desa Kamarkajang, dan Desa Kajar Kuning. (*)

Reporter: JP Group

Pengumuman Kelulusan SMK Hari Ini, Siswa Diminta Tidak Konvoi

0
Andi Agung Kadisdik Kepri Dalil Harahap1
Kepala Disdik Provinsi Kepri, Andi Agung. F.Dalil Harahap

batampos – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepulauan Riau mengumumkan kelulusan SMK sederajat, Jumat (3/6) pukul 16.00 WIB. Pengumuman langsung melalui website Disdik dan sekolah, sehingga siswa tidak perlu datang ke sekolah.

Kepala Disdik Provinsi Kepri, Andi Agung meminta siswa untuk tidak melakukan konvoi kelulusan atau berbuat sesuatu yang melanggar. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dan bersurat kepada Polda Kepri, agar bisa membantu dalam mencegah aksi seperti ini.

“Jangan ada konvoi. Anak-anak tolong diawasi orangtua dan sekolah juga wajib mewanti-wanti terjadinya aksi ini,” imbuhnya, Kamis (2/6).

Andi menyebutkan presentase kelulusan tahun ini cukup baik. Total siswa yang lulus adalah 10.954 siswa. Ia berharap siswa yang lulus bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tentunya.

“Usai kelulusan baik SMK dan SMA, kami akan lanjut untuk PPDB yang akan dimulai 18 Juni mendatang. Pendaftaran dibuka online, sekarang persiapan sudah berjalan. Semoga tidak ada kendala terutama ketersedian dan kemampuan server nantinya,” ujarnya.

Mantan Sekretaris Disdik Batam ini menyebutkan tahun ini total kelulusan siswa kelas sembilan yang akan melanjutkan ke SMA sederajat berjumlah kurang lebih 19 ribu siswa. Sementara untuk data tampung tersedia 17 ribu.

“Untuk sekolah negeri memang terbatas. Untuk itu perlu seleksi pendaftaran, agar mereka yang benar-benar lolos seleksi diterima di sekolah negeri tanpa kendala,” ujarnya.

Terkait siswa yang tidak tertampung atau tidak lolos seleksi itu menjadi kebijakan pimpinan nantinya. Untuk saat ini pihaknya akan membuka pendaftaran sesuai prosedur dan berdasarkan rencana daya tampung yang sudah ada.

“Kami juga sudah diskusi bersama Ombudsman, tim Sauber pungli untuk membahas tahapan, hingga antisipasi pungutan liar selama proses PPDB berlangsung,” ujarnya.

Andi berharap pelaksanaan PPDB bisa berjalan dengan baik, sekolah negeri menurutnya masih menjadi pilihan utama orangtua. Meskipun mereka tahu bahwa daya tampung terbatas, namun tidak mengurangi animo masyarakat mendaftar ke negeri.

“Alasan masih yang lama karena mereka tidak mampu ke negri. Namun apapun itu kami akan berupaya memberikan yang terbaik. Usai pengumuman nanti, jika ada yang tidak tertampung akan dibahas. Walaupun ada omongan dari Ombudsman untuk tidak nambah Rombel, itu tergantung pimpinan nantinya,” terangnya. (*)

 

 

Reporter : YULITAVIA

Mantan PM Inggris Tony Blair Siap Promosikan IKN

0
Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)

batampos – Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair menyatakan kesediaannya mempromosikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Komitmen itu ia utarakan saat bertemu dengan Kepala Otorita IKN (OIKN) Bambang Susantono di Jakarta pada Rabu (1/6).

Dalam pertemuan itu, Bambang menjelaskan mengenai One Map, One Plan, One Policy (1MPP). Hal itu sebagai bentuk perencanaan IKN terintegrasi yang merupakan bagian terkonsolidasi dari semua perencanaan aktivitas kementerian/lembaga terkait dengan IKN.

OIKN juga secara intensif terus menjalankan kegiatan 4K (Komunikasi, Kordinasi, Konsolidasi dan Kolaborasi). Terutama terkait wewenang OIKN serta persiapan dan pelaksanaan pembangunan ibukota negara Indonesia yang baru.

‘’Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan IKN tetap mengedepankan prinsip ESG (environmental, social, and governance) sebagai kota global yang smart, sustainable, inclusive, dan resilient,” kata Bambang.

Menanggapi hal itu, Blair pun memberikan apresiasinya. Ia mengapresiasi pemerintah Presiden Joko Widodo yang disebutnya memiliki reputasi yang baik di dunia internasional.

Dia pun berkomitmen siap mewartakan potensi IKN kepada audiens internasional. Menurut pria 60 tahun itu, pembangunan IKN juga berada pada momentum yang tepat.

Pembangunan IKN merupakan langkah strategis bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga Asia. Kalangan internasional ingin berpartisipasi dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan industri di IKN nanti. ‘’Dengan strategi komunikasi yang baik, program (pembangunan IKN) ini akan menjadi program yang menarik bagi investor,” kata Blair.

Diskusi kedua belah pihak antara lain membahas langkah-langkah strategis dan taktis untuk persiapan dan pelaksanaan pembangunan IKN, terutama terkait foreign direct investment ke IKN.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala OIKN juga mengundang Tony Blair untuk berkunjung ke lokasi IKN. ‘’Kami mengundang beliau (Tony Blair) untuk melakukan kunjungan kerja lapangan ke IKN pada September mendatang. Beliau menyambut baik undangan tersebut dan akan mengatur jadwal untuk itu,” kata Bambang.

Bambang melanjutkan, saat ini Otorita Ibu Kota Nusantara sedang mengembangkan masterplan Nusantara yang mencerminkan teknologi mutakhir. Hal itu difokuskan pada inovasi dan menciptakan ekosistem yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, sekaligus menciptakan model baru pengelolaan kota masa depan yang terhubung secara digital yang layak secara ekonomi, diinginkan secara sosial, dan berkelanjutan secara lingkungan.

Tony Blair dengan lembaga Tony Blair Institute (TBI) for Global Change aktif melaksanakan kajian serta memberikan perhatian khusus tentang Indonesia. Blair juga merupakan pihak yang dipercaya dan memiliki hubungan baik dengan para investor. Selama kunjungannya ke Indonesia, Blair didampingi antara lain Executive Directors TBI Husain Abdullah dan Anand Pillai. (*)

Reporter: JP Group

Bapenda Batam Data 5.610 Wajib Pajak Baru

0
Bulan Panuta PBB 2 F Cecep Mulyana scaled e1654166857775
Bapenda Kota Batam menggelar bulan panutan PPB-P2 di Harris HotelBatamcenter, Selasa (31/5). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam mencatatkan terdapat 6.510 objek baru. Hal ini berdasarkan pendataan yang dilakukan sejak tahun 2021 lalu.

Kepala Bapenda Batam, Raja Azmansyah mengatakan wajib pajak mayoritas merupakan properti ini diharapkan bisa menjadi penyumbang pendapatan asli daerah dari segi pajak bumi bangunan (PBB).

“Alhamdulillah ada penambahan wajib pajak baru. Ini akan kami maksimalkan, agar capaian bisa didongkrak jelang akhir tahun ini,” kata dia, Kamis (2/6).

Ia menyebutkan tahun lalu tahun lalu target PBB Rp 185 miliar dan hasil yang didapatkan Rp 187 miliar. Meskipun dalam kondisi Covid-19 hasil capaian cukup baik. Tahun ini target Rp 255 miliar, diharapkan dengan adanya penambahan wajib pajak baru ini bisa mendongkrak target.

“Tahun lalu total wajib pajak adalah 252 ribu, tahun ini naik menjadi 259 ribu. Ini adalah tren yang positif. Apalagi kalau bisa dioptimalkan,” sebutnya.

Untuk meminimalisir lost pendapatan daerah, pihaknya juga melakukan updating (pembaharuan) database terhadap objek pajak. Seperti yang dilakukan di Perumahan Sukajadi. Setelah dilakukan updating nilai pajak naik, karena sudah mengalami perubahan dari bangunan awalnya.

“Ini upaya kami juga dalam mengoptimalkan capaian dari pajak. Selain penagihan aktif yang sudah berjalan sejak awal tahun ini,” sebutnya.

Berbagai upaya untuk mengejar pajak salah satunya melalui bulan panutan ini. Pihaknya, menginformasikan bahwa akan memulai gerakan pembayaran pajak, untuk ditindaklanjuti di tingkat kecamatan.

Azmansyah juga merekrut tenaga ahli untuk menilai dan melakukan perbaikan updating data perpajakan, termasuk penerapan digitalisasi. Pembaharuan sistem ini diperlukan, demi melayani masyarakat. Pembayaran pajak juga bisa dilakukan di market place.

“Ke depan kami memiliki target kemudahan membayar pajak. Kalau bisa bangun tidur orang bisa langsung bayar pajak,” harapnya.

Ia menambahkan, untuk aspek penindakan bagi wajib pajak yang menunggak dilakukan penagihan aktif, pemanggilan, mengeluarkan surat peringatan agar bisa membayar kewajiban mereka.

“Upaya masih persuasif. Jangan sampai rumah atau bangunan dipasangi stiker menunggak pajak, atau tindakan hukum lainnya,” tutupnya. (*)

 

 

Reporter : YULITAVIA

Harga Pakan Ayam Naik, Harga Telur Juga Ikut Naik 

0

batampos– Imbas mahalnya (naik) harga pakan ayam menyebabkan harga telur ayam di Bintan mulai merangkak naik. Salah satu distributor telur di daerah Ciloek, Km 23 Toapaya, Bintan, Lucky mengatakan, pedagang harus melakukan penyesuaian harga telur agar tidak merugi.

Mahalnya harga pakan ayam membuat distributor, telur, salah satunya di daerah Ciloek, Km 23 Toapaya, Bintan mulai melakukan penyesuaian harga telur ayam, Kamis (2/6). F.Slamet Nofasusanto

Hal ini dikarenakan harga pakan ayam berupa konsentrat sejak tiga hari lalu mengalami kenaikan dari sekira Rp 450 ribu per sak dengan ukuran 50 kilogram menjadi sekira Rp 530 ribu per sak dengan ukuran 50 kilogram.

Sementara harga jagung ayam, kata Lucky, juga mengalami kenaikan dari Rp 5.000 per kilo menjadi Rp 6.300 per kilo.

BACA JUGA:Kebutuhan Telur Ayam Ras di Tanjungpinang Meningkat

Akibat adanya kenaikan harga pakan ayam, Lucky mengatakan, pedagang menaikan harga telur ayam sekira Rp 100 per butir.

Untuk harga telur nomor 1 sekira Rp 1.750 per butir, telur ayam nomor 2 dijual sekira Rp 1.700 per butir, telur ayam nomor 3 dijual seharga Rp 1.650 per butir.

“Mudah-mudahan harga pakan ayam bisa normal kembali,” harap Lucky. (*)

 

Reporter: Slamet Nofasusanto

 

KPK Tangkap Tangan Mantan Walikota Jogja

0
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Humas KPK/Antara)

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sejarah baru. Itu seiring operasi tangkap tangan (OTT) eks Walikota Jogjakarta Haryadi Suyuti, kemarin (2/6). OTT KPK di Kota Jogja tersebut merupakan kali pertama dalam sejarah lembaga antirasuah tersebut.

Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri membenarkan adanya operasi tangkap tangan eks Walikota Jogja Haryadi Suyuti. Menurut Ali, Haryadi ditangkap karena ditengarai terlibat dalam dugaan kasus suap di lingkungan Pemkot Jogja. “Salah satu yang diamankan adalah walikota Yogyakarta 2017-2022 (Haryadi Suyuti, Red),” ujarnya kepada Jawa Pos.

Ali belum banyak berkomentar ketika ditanya perihal konstruksi perkara yang melibatkan mantan orang nomor satu di Kota Pelajar tersebut. Dia meyebut sejauh ini tim KPK sedang melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan. “Tim segera melalukan permintaan keterangan terhadap para pihak dimaksud. setelahnya akan kami sampaikan perkembangannya,” ungkapnya.

Haryadi belum lama ini telah paripurna mengakhiri masa jabatannya. Pada 24 Mei lalu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X resmi melantik Sumadi, SH., MH sebagai Penjabat (Pj) Walikota Jogja menggantikan Haryadi. (*)

Reporter: JP Group