batampos – Pendiri Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin menjelaskan pemeriksaan yang dijalaninya di Bareskrim Polri, Senin terkait dengan program CSR Boeing kepada ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610.

’’Hari ini (pemeriksaan) lebih banyak membahas tentang terkait dengan Boeing,” kata Ahyudin ditemui usai menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin malam (11/7).

Ahyudin menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam lamanya dari pukul 08.30 WIB sampai dengan 21.00 WIB. Menurut dia, pemeriksaan terkait CSR Boeing berlangsung secara komprehensif. ’’Tapi saya tidak bisa menjelaskan secara utuh di sini ya,” katanya.

Namun secara garis besar, mantan Ketua Dewan Pembina ACT tersebut menegaskan bahwa bentuk program yang diamanahkan oleh Boeing kepada ACT dalam bentuk program pengadaan fasilitas umum (fasum) berupa tempat ibadah (musala/masjid) madrasah, dan sarana pendidikan.

’’Jadi programnya bukan uang yang diberikan kepada ahli waris itu, jadi jangan diartikan bahwa dana CSR yang diterima oleh ACT dari Boeing itu adalah bantuan santunan uang tunai yang dititipkan oleh Boeing kepada ACT lalu diberikan kepada ahli waris tidak begitu. Jadi, program CSR Boeing yang dikerjasamakan dengan ACT itu dalam bentuk pengadaan fasum,” ujarnya.

Menurut dia durasi waktu atau tenggat waktu program itu belum selesai sampai Juli 2022 ini program masih berlangsung pelaksanaannya. Ahyudin juga mengaku tidak mengetahui apa fasilitas yang dikerjasamakan itu, karena dirinya bukan Presiden ACT dan juga bukan ketua pengurus yayasan.

Sebelum Januari 2022, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina ACT yang tidak langsung terlibat secara operasional. ’’Apalagi sejak 11 Januari 2022 saya sudah tidak menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina ACT, maka progres program dari Januari sampai Juli 2022 saya tidak tahu ya. Jadi enam bulan lamanya saya tidak mengerti progresnya,” aku Ahyudin.

Terkait perkara ini statusnya resmi naik ke tahap penyidikan, Ahyudin menyatakan siap mengikuti proses hukum yang berjalan. Ia optimistis perkara tersebut selesai karena pihak Boeing tidak ada yang komplain atau melaporkan bahwa program itu bermasalah. ’’Saya kira tanggapannya baik, toh mengikuti saja, tidak ada juga Boeing komplain, tidak ada lah, belum ada pelapor dari Boeing bahwa program ini bermasalah, tidak ada,” katanya.

Pengacara Ahyudin, Teuku Pupun Zulkifli menambahkan, bahwa kerja sama Boeing dengan ACT tidak dalam bentuk pemberian santunan kepada korban oleh maskapai bukan layaknya asuransi kecelakaan. Melainkan, program kerja sama pembangunan fasilitas umum.

’’Jadi tolong dipahami semua, ini bukan konteks asuransi sebagaimana asuransi kecelakaan lainnya,” ujar Pupun.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipdeksus) Bareskrim Polri telah meningkatkan status perkara dugaan penyelewengan dana CSR ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 ke tahap penyidikan.

Peningkatan status ini setelah penyidik melakukan gelar perkara dan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana penyelewengan dana CSR korban kecelakaan pesawat itu.

Penyidik mengusut dugaan pelanggaran Pasal 372 juncto 372 KUHP dan/atau Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan/atau Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menginstruksikan semua laboratorium pemeriksaan tes Covid-19 untuk memasukan hasil tes PCR ke dalam sistem New All Record (NAR) Kemenkes. Bagi yang tidak patuh, izin operasionalnya akan dibekukan hingga bahkan dicabut.

“Lab wajib memasukkan data semua orang yang dites PCR,” ujar Budi, kemarin (11/7).

Instruksi ini muncul karena ada laporan masyarakat yang melakukan tes PCR tapi tidak mau hasilnya tercantum di aplikasi PeduliLindungi. Mereka meminta Lab pemeriksaan untuk tidak melaporkan hasilnya ke dalam sistem NAR Kemenkes. Sehingga hasilnya tidak muncul di PeduliLindungi.

Dampaknya, mereka yang positif Covid-19 tidak terdeteksi. “Kami menemukan kasus ada pasien yang mengeluh sakit tapi dites di Lab mana tidak dilaporkan, dan tidak ada di PeduliLindungi,” tuturnya.

Masyarakat yang hasil PCR positif di PeduliLindungi akan terlabel hitam. Sehingga tidak dapat masuk ke mall, perkantoran, hotel dan juga transportasi umum. Langkah ini dilakukan Kemenkes untuk mencegah penularan virus Covid-19 ke orang lain. “Ini harus didisiplinkan, kalau ada seperti itu (tidak memasukan hasil ke sistem) harus langsung ditegur,” ungkapnya.

Mulai kemarin, Kementerian Kesehatan akan memonitor dengan ketat laboratorium mana saja yang tidak memasukan hasil tes PCR ke dalam NAR. Kemenkes juga akan mengirimkan surat pemberitahuan kebijakan ini ke seluruh laboratorium yang menyelenggarakan tes Covid-19.

Di sisi lain, pemerintah juga didesak untuk menyiapkan langkah mitigasi menghadapi kenaikan angka positif Covid-19. Salah satunya dengan kembali meningkatkan upaya testing, tracing, treatment (3T). Terlebih, banyak masyarakat yang menganggap pandemi Covid-19 telah usai. Sehingga mengabaikan gejala-gejala yang mungkin muncul.

Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman mengatakan, pemerintah juga perlu menyiapkan pelayanan, rujukan, hingga nesiapan alat termasuk oksigen. Meski, kecil kemungkinan terjadi tingkat keparahan pada pasien namun potensi tersebut tetap ada.

“Apalagi jika menimpa orang berisiko tinggi. Misal orang lanjut usia, komorbid, atau anak-anak yang belum vaksin,” ujarnya.

Hal-hal tersebut tetap harus disiapkan. Bila tidak, maka risikonya bisa fatal berujung kematian.

Selain itu, menurut dia, PPKM juga harus dikuatkan kembali. Tak perlu langsung menuju PPKM level 3 atau 4, namun pengetatan perlu dilakukan. Kedisiplinan mengenai penggunaan masker, menjaga kebersihan, hingga menjaga jarak.

“Lebih diawasi secara ketat. Diperkuat lagi literasi, kedisiplinan, masker dan sebagainya. Ini yang harus terus kita jaga,” pungkasnya.

Sementara itu Kasubbid Dukungan Kesehatan (Dukkes) Satgas Covid-19 BNPB Brigjen TNI (Purn) Alexander K. Ginting mengatakan varian Covid-19 yang ada sekarang berbeda dengan varian Delta. Varian Delta memiliki tingkat keperahan yang lebih kuat. Sedangkan varian BA saat ini cenderung lebih ringan gejalanya.

’’Akibatnya banyak yang dianggap tidak jadi masalah,’’ tuturnya.

Kondisi ini mengakibatkan potensi penularannya tinggi. Untuk itu diperlukan peningkatan tes dan pelacakan kontak erat. Dia mengatakan masyarakat tidak perlu takut dan khawatir menyembunyikan gejalanya. Lebih baik diketahui segera kemudian dilakukan penanganan. Sehingga tidak menular ke yang lainnya.

Guru besar FKUI Tjandra Yoga Aditama mengatakan masyarakat perlu berbesar hati menerima arahan Presiden Joko Widodo. Yaitu menggunakan masker baik di dalam maupun di luar rungan. Menurut dia, arahan Presiden itu merupakan perlindungan yang sangat penting.

Tjandra lantas mengatakan kasus Covid-19 di India saat ini didominasi varian BA.2. ’’Kita di Indonesia juga amat perlu melakukan pengumpulan data ke arab BA.2 ini dan turunannya,’’ kata dia. Kemudian hasilnya disampaikan secara terbuka ke publik.

Dia mengatakan sejauh ini belum ada kepastian tentang penularan dan berat rignannya dampak infeksi varian BA.2.75. Varian ini juga disebut memiliki kemungkinan menghindar dari sistem imun seseorang. Tjandra mengatakan dari India saja, varian ini sudah menyebar ke 10 negara. Baginya penyebaran ini cukup cepat dan mengingatkan kembali ke varian Delta. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengambil sikap dalam kasus baku tembak di rumah Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo. IPW meminta agar dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengungkap kasus tersebut.

“IPW mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Tim Pencari Gabungan Pencari Fakta atas tewasnya Brigpol Nopryansah Yosua Hutabarat, ajudan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo di rumah Ferdy Sambo,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam keterangan tertulis, Senin (11/7).

Dengan TGPF, diharapkan mampu mengungkap penyebab sebenarnya Brigadir J ditembak. Apakah karena adanya ancaman bahaya terhadap Kadiv Propam atau ada motif lain.

IPW menilai Kapolri sebaiknya menon-aktifkan terlebih dahulu Irjen Ferdy Sambo dari jabatan selaku Kadiv Propam. “Alasannya, pertama, Irjen Ferdy Sambo adalah saksi kunci peristiwa yang menewaskan ajudannya tersebut. Hal tersebut, agar diperoleh kejelasan motif dari pelaku membunuh sesama anggota Polri,” imbuh Sugeng.

Alasan kedua, Brigadir J statusnya belum jelas apakah korban atau pihak yang menimbulkan bahaya. Alasan ketiga, locus delicti terjadi di rumah Ferdy Sambo. Karena itu agar tidak terjadi distorsi penyelidikan, maka harus dilakukan oleh Tim Pencari Fakta yang dibentuk atas perintah Kapolri bukan oleh Propam.

Sebelumnya, baku tembak antara sesama anggota polisi terjadi di rumah dinas Perwira Tinggi (Pati) Polri di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Peristiwa ini melibatkan Brigadir J dan Barada E. Keduanya dikabarkan adalah ajudan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo.

“Benar telah terjadi pada hari Jumat, 8 juli 2022, kurang lebih jam 17.00 atau jam 5 sore,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (11/7).

Peristiwa bermula saat Brigadir Nopryansah Josua memasuki area rumah dinas pejabat Polri. Dia kemudian ditegur oleh Barada E.

“Saat itu yang bersangkutan (Brigadir J) mengacungkan senjata, kemudian melakukan penembakan, dan Barada E tentu menghindar dan membalas tembakan terhadap Brigadir J,” imbuhnya. (*)

Reporter: JP Group