batampos – Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar kemarin (5/7) turut berpidato dalam pembukaan event G20 Anti-Corruption Working Group Meeting (ACWG) putaran kedua di Bali. Di hadapan para delegasi negara anggota G20 yang hadir, Lili berbicara banyak hal. Di antaranya, dampak korupsi dalam pelaksanaan agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan.

Selain Lili, dua pimpinan KPK lainnya juga hadir dalam event bergengsi tersebut. Yakni, Ketua KPK Firli Bahuri dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Acara pertemuan putaran kedua G20 ACWG itu dijadwalkan berlangsung selama empat hari. Yakni, mulai kemarin sampai Jumat (8/7) mendatang.

Jadwal pembukaan acara itu bersamaan dengan agenda sidang etik Lili di Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Tentu saja, Lili tidak bisa hadir pada sidang etik dugaan pelanggaran etik menerima gratifikasi berupa akomodasi dan fasilitas menonton MotoGP Mandalika tersebut karena menjadi bagian penting dalam pelaksanaan event G20 ACWG.

”Ada surat dari pimpinan KPK (yang menyatakan Lili menghadiri acara di Bali, Red),” kata anggota Dewas KPK Albertina Ho saat dikonfirmasi Jawa Pos. Ketidakhadiran Lili itu membuat dewas menunda sidang etik tersebut. Albertina mengatakan, sidang digelar pada Senin (11/7) pekan depan atau ketika acara G20 ACWG selesai. ”Ditunda Senin ya,” kata Albertina.

Mantan hakim tersebut menambahkan, sidang etik yang digelar secara tertutup itu bakal dilaksanakan paling lambat 60 hari. Artinya, persidangan hingga putusan memakan waktu dua bulan atau sampai September mendatang. ”Sesuai aturan (sidang etik) memang 60 hari kerja,” ungkap mantan ketua majelis hakim yang menyidangkan kasus Gayus Tambunan itu.

Albertina enggan berandai-andai seperti apa pelaksanaan sidang etik tersebut. Dia meminta publik bersabar mengikuti perkembangan persidangan. Dia juga enggan berspekulasi soal putusan dewas terkait dengan sidang etik dugaan penerimaan gratifikasi itu. ”Nanti kita lihat fakta persidangan,” tuturnya.

Penundaan sidang etik itu mendapat sorotan. Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha menilai agenda G20 ACWG di Bali yang bersamaan dengan jadwal sidang etik patut dipertanyakan. ”Jangan-jangan dewas sudah tahu kalau Lili ada acara tanggal 5 Juli di Bali? Tapi pura-pura tidak tahu,” kata Praswad kepada Jawa Pos.

Praswad menyebut penundaan sidang etik itu sebenarnya sudah bisa ditebak. Terlebih, sebelumnya berembus kabar bahwa Lili berusaha mengondisikan dewas dengan berbagai cara agar bisa lolos dari sidang etik tersebut. Mulai rencana mengundurkan diri dari jabatan pimpinan KPK hingga diduga berencana menyuap dewas. ”Nggak aneh sebenarnya kalau dewas berpihak pada pimpinan KPK,” sindirnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos –  Kementerian Sosial  (Kemensos) resmi mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tahun 2022.

Pencabutan izin ACT dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi, 5 Juli 2022.

Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut,” kata Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi di Jakarta, Rabu 6 Juli 2022.

Muhadjir menyebutkan, pelanggaran ACT salah satunya terkait pengambilan donasi sebesar 13,5 persen. Hal itu dinilai bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan berbunyi.

“Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan”.

Sedangkan dari hasil klarifikasi, Presiden ACT lbnu Khajar mengatakan bahwa menggunakan rata-rata 13,7% dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional yayasan.

“Angka 13,7% tersebut tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10%. Sementara itu, PUB Bencana seluruhnya disalurkan kepada masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana yang terkumpul,” demikian keterangan Kemensos.

Muhadjir menyatakan, bahwa pemerintah responsif terhadap hal-hal yang sudah meresahkan masyarakat dan selanjutnya akan melakukan penyisiran terhadap izin-izin yang telah diberikan kepada yayasan lain dan untuk memberikan efek jera agar tidak terulang kembali.

Pada hari Selasa (5/7) Kementerian Sosial telah mengundang pengurus Yayasan ACT yang dihadiri oleh Presiden ACT Ibnu Khajar dan pengurus yayasan untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait dengan pemberitaan yang berkembang di masyarakat. (*)

Sumber: detik.com

batampos –  Kementerian Sosial  (Kemensos) resmi mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tahun 2022.

Pencabutan izin ACT dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi, 5 Juli 2022.

Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut,” kata Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi di Jakarta, Rabu 6 Juli 2022.

Muhadjir menyebutkan, pelanggaran ACT salah satunya terkait pengambilan donasi sebesar 13,5 persen. Hal itu dinilai bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan berbunyi.

“Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan”.

Sedangkan dari hasil klarifikasi, Presiden ACT lbnu Khajar mengatakan bahwa menggunakan rata-rata 13,7% dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional yayasan.

“Angka 13,7% tersebut tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10%. Sementara itu, PUB Bencana seluruhnya disalurkan kepada masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana yang terkumpul,” demikian keterangan Kemensos.

Muhadjir menyatakan, bahwa pemerintah responsif terhadap hal-hal yang sudah meresahkan masyarakat dan selanjutnya akan melakukan penyisiran terhadap izin-izin yang telah diberikan kepada yayasan lain dan untuk memberikan efek jera agar tidak terulang kembali.

Pada hari Selasa (5/7) Kementerian Sosial telah mengundang pengurus Yayasan ACT yang dihadiri oleh Presiden ACT Ibnu Khajar dan pengurus yayasan untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait dengan pemberitaan yang berkembang di masyarakat. (*)

Sumber: detik.com