batampos – Brunei Darussalam dinilai menjadi pasar yang potensial bagi kopi Indonesia. Terlebih budaya minum kopi di negara tersebut juga berkembang dengan semakin banyaknya bisnis kafe yang bermunculan.

Dalam upaya memperkenalkan kopi Indonesia, KBRI Brunei menggelar sebuah acara promosi dengan tema ”My Kupi, My Indonesia” pada Sabtu (2/7).

Dihadiri lebih dari 100 tamu yang antusias, kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan berbagai jenis kopi spesialti dengan berbagai jenis varietas dari berbagai wilayah di Indonesia kepada kalangan penikmat kopi di Brunei.

”Diharapkan kegiatan ini dapat mendorong kolaborasi bisnis antara peminat bisnis kopi Brunei dengan suplier atau roastery asal Indonesia,” ujar Dubes RI, Dr. Sujatmiko, ketika membuka acara tersebut.

Berbagai jenis kopi yang dipromosikan antara lain Arabika Gayo, Toba Aek Raja, Kamojang Honey Anaerob, Ijen Yellow Cattura, Bali Sudana, Toraja Kalosi, Malabar Cibercek, Fruit Bomb Puntang, yang diproduksi oleh beberapa kafe.

Selain itu ada roastery kopi terpilih di Indonesia, antara lain Philocoffee, Amunisi Kopi, Madbottle, Commongrounds, Skynine, Mandiri Kopi dan Asosiasi Kopi Spesialti Indonesia (AKSI).

Tamu-tamu yang hadir berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pejabat pemerintah setempat, kalangan diplomatik, pebisnis importir produk Indonesia, pemilik kafe, media, influencer, hingga kalangan muda. Kegiatan diisi dengan talkshow yang dibawakan oleh seorang ahli kopi asal Brunei yang juga instruktur barista, M. Fadhil Abubakar. Ia menceritakan bagaimana unggulnya cita rasa kopi Indonesia.

Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pertunjukan kopi khop khas Aceh yang menyajikan kopi dengan gelas terbalik oleh The Cafe, maupun sesi coffee tasting, baik yang di-brew secara manual ataupun dengan mesin espresso. KBRI mengajak serta enam kafe lokal untuk ikut mempromosikan kopi Indonesia pada sesi coffee tasting.

Setiap tamu terlihat antusias berdiskusi dan mencicipi kopi yang disajikan sesuai pilihan kekhasan taste dan notes yang ditawarkan.

Sebagian orang tertarik dengan cita rasa light acidity dengan kombinasi notes kacang, karamel dan cokelat seperti kopi gayo, ada yang tertarik dengan kekhasan aroma kopi Toraja, keunikan citrusy dan clean after-taste kopi Bali, dan ada juga yang menikmati cita rasa fruity manis dari kopi Jawa Barat, atau rasa kuat dan pekat yang khas dari kopi Ijen Jawa Timur. Tidak lupa, pertunjukan budaya juga mengiringi kegiatan, seperti Tari Pendet dan Tari Indang. Musik karaoke pun ikut menemani para pengunjung yang menikmati sajian kopi.

BACA JUGA: Kuliner Indonesia dari Mie Ayam, Kopi, hingga Keripik Tempe Dipromosikan di Argentina

Ada pula makanan ala Indonesia, yaitu laksa, kue lapis singkong warna warni, bolen pisang keju, lemper, dan martabak telur.

Acara ditutup dengan gemufamire yang ditarikan bersama-sama, dan setiap tamu dapat membawa pulang sample kopi bubuk Indonesia.

Kegiatan ini memperoleh dukungan dari Caffeine Roastery Lab, Pertanian Tropikal Utama, Sirna Enterprise, Sariayu Martha Tilaar, dan Syarikat Rajamas Bersama Sdn Bhd. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan mencairkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebagai pembiayaan investasi untuk PT Garuda Indonesia (Persero) sebesar Rp 7,5 triliun usai mendapatkan persetujuan dari 365 perwakilan kreditur. Saat ini sebanyak 347 atau 95,07 persen perwakilan kreditur telah menyetujui proposal Garuda dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

“Ini adalah suatu capaian yang kami harapkan bisa memberikan awalan baru bagi Garuda untuk bisa terbang kembali dan sehat,” ungkap Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat RI di Jakarta, Jumat (1/7).

Adapun sisa dana cadangan Investasi Pemerintah dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (IPPEN) untuk Garuda sebesar Rp 7,5 triliun sudah disetorkan ke kas negara. Anggaran ini nantinya direncanakan sebagai pembiayaan investasi kepada perseroan.

Selama semester I 2022, pemerintah telah memberikan pembiayaan investasi telah kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rp 20 triliun, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rp 7 triliun, Lembaga Dana Kerja sama Pembangunan Internasional (LDKPI) Rp 1 triliun, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Rp 20 triliun.

BACA JUGA: Terkait Kasus Korupsi di Garuda, Emirsyah Satar dan Soetikno Soedarjo Jadi Tersangka Baru

Dengan demikian Sri Mulyani menyampaikan realisasi pembiayaan investasi diperkirakan mencapai Rp 40,4 triliun pada semester I 2022. Sedangkan secara keseluruhan tahun diproyeksikan mencapai Rp 154,2 triliun.

Dikutip dari Antara, target pembiayaan investasi dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 tahun 2022 adalah Rp 230,2 triliun. Angka ini lebih besar dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp 182,3 triliun.

Kebijakan pembiayaan investasi tahun ini dilaksanakan dalam rangka mendukung penyelesaian proyek infrastruktur strategis, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemulihan ekonomi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mendapatkan penghargaan sebagai Progressive International Market Expansion untuk kategori Innovation of Marketing, Product, and Service. Ini tidak lepas dari ekspansi yang dilakukan oleh BSI di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) dengan membuka Representative Office Dubai.

Menurut Direktur Utama BSI Hery Gunardi, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras BSI dalam memperluas layanan di pasar internasional, khususnya di wilayah Timur Tengah. Menurutnya, ekspansi ini merupakan salah salah satu upaya untuk mewujudkan visi BSI masuk dalam jajaran 10 besar bank syariah terbesar di dunia pada 2025.

“Pembukaan Representative Office di Dubai adalah milestone awal dari pengembangan bisnis dan jaringan BSI ke depannya. Dari Dubai, kita tentu berharap bahwa presence BSI secara global akan semakin banyak di sejumlah pusat-pusat keuangan dunia lainnya seperti London, New York, Tokyo, Singapura dan juga Arab Saudi,” kata Hery.

Hery memaparkan ada beberapa alasan mengapa kawasan Timur Tengah menjadi wilayah yang dipilih oleh BSI dalam rangka ekspansi ke luar negeri. Hery menyebut kawasan Timur Tengah menawarkan potensi bisnis yang sangat besar dan sangat potensial. Potensi ini antara lain adalah haji dan umrah karena Indonesia menjadi penyumbang terbesar jemaah haji di Arab Saudi.

Dari sisi perdagangan (bilateral trade), Indonesia memiliki volume perdagangan yang signifikan dengan kawasan GCC –khususnya dengan dua negara ekonomi terbesar di GCC– yakni Arab Saudi dan UAE adalah sebesar USD 6,87 miliar per tahun atau setara Rp 96 triliun pada 2020.

Timur Tengah merupakan juga salah satu pusat dari global investor. Pemerintah Indonesia menerbitkan semua global Sovereign Sukuknya di Nasdaq Dubai. 30% investor Global Sukuk tersebut berasal dari kawasan Timur Tengah.

BACA JUGA: Raup Laba Bersih Rp 3,02 Triliun, BSI Tebar Dividen Rp 757 Miliar

Di samping itu, Timur Tengah saat ini sedang menggalakkan proyek pembangunan dengan visi beyond oil development sehingga semakin banyak negara-negara di Timur Tengah khususnya GCC yang mulai melakukan diversifikasi pembangunannya dari oil-based-revenue dengan non-oil based revenue khususnya dari aspek jasa (service based economi) dan karenanya akan semakin investment friendly.

”UAE adalah pusat keuangan Islam. Kita lihat saat ini kawasan Timur Tengah sangat strategis karena dalam beberapa perdagangan bilateral antara Indonesia memiliki volume yang sangat signifikan, antara lain letter of credit, trade finance, dengan negara kawasan Gulf Cooperation Council (GCC),” ujar Heri dalam BSI Grand launching Representative Office Dubai, Jumat (13/5). (*)

Reporter: JP Group

batampos – Dukungan terhadap generasi milenial di berbagai daerah untuk mempunyai hunian layak terus dilakukan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Seperti di Provinsi Aceh, Bank BTN melakukan relokasi Kantor Cabang Syariah (KCS) Banda Aceh ke kawasan yang lebih strategis. Kantor Cabang Syariah Banda Aceh diresmikan pada Rabu (29/6) lalu.

Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo, me­ngatakan, masih banyaknya generasi milenial yang belum memiliki hunian layak me­rupakan potensi sangat besar untuk mendapatkan pembiayaan perumahan.

Untuk itu, Bank BTN sa­ngat peduli agar generasi milenial yang ada di berbagai daerah untuk semakin mudah memiliki rumah.

“KCS Banda Aceh kami relokasi ke tempat strategis dengan bangunan yang indah agar lebih menarik masyarakat, khususnya generasi milenial di Aceh mau bertransaksi dan menggunakan layanan Bank BTN,” ujar Haru dalam keterangannya, Jumat (1/7).

Menurut Haru, kebutuhan rumah bagi generasi milenial sangat tinggi, baik dalam bentuk rumah subsidi maupun komersial. Bank BTN pun mengajak pengembang untuk membangun rumah yang disesuaikan dengan kebutuhan anak muda tersebut.

Untuk memenuhi target hunian bagi milenial, Kepala KCS Banda Aceh, Munawar Solihin menyebut Bank BTN saat ini bekerja sama dengan 160 pengembang untuk bisa merealisasikan target pembiayaan rumah subsidi yang dipatok sebanyak 1.000 unit tahun ini.

Adapun mayoritas generasi milenial yang dibidik BTN Syariah di Aceh adalah yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Mayoritas generasi milenial yang menjadi debitur pembiayaan rumah di BTN Syariah Aceh. Untuk tahun ini lebih banyak PNS menjadi debitur, sedangkan tahun lalu wirausaha,” katanya.

BACA JUGA: Bank BTN dalam Sehari Akad Massal 10 Ribu Rumah

Lebih lanjut, Haru menjelaskan, tahun ini pemerintah telah menaikkan kuota KPR Subsidi menjadi 200 ribu unit dari 157 ribu unit tahun lalu. Hal ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam mendukung sektor perumahan.

“Kenaikan kuota KPR Subsidi sebesar 30% ini kami respons dengan mempercepat layanan dan menambah outlet, termasuk di sini (KCS Banda Aceh). Semua itu dalam rangka mengurangi backlog perumahan yang masih sangat besar,” demikian Haru Koesmahargyo menutup. (*)

Repoter: JP Group

batampos – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily merespons terkait 46 Jamaah Calon Haji (JCH) yang dideportasi atau dipulangkan dari Arab Saudi ke Indonesia. Dia menduga, 46  JCH tersebut menjadi korban dari pihak travel yang secara sengaja memberangkatkan ke Arab Saudi untuk tujuan ibadah haji tanpa prosedur resmi.

“Sesuai dengan UU Haji dan Umroh, bagi siapapun perusahaan yang memberangkatkan jemaah tanpa melalui sistem perjalanan haji yang telah ditetapkan, maka sebaiknya perusahaan itu diberikan sanksi, dicabut perizinannya karena telah mengambil dana cukup besar dari masyarakat tanpa mekanisme perjalanan sebagaimana aturan yang berlaku,” kata Ace kepada wartawan, Senin (4/7).

Politikus Golkar ini mengatakan, selalu ada cara bagi masyarakat mendapatkan visa untuk berangkat haji tanpa melalui sistem yang berlaku, karena harus menunggu antrean yang panjang. Menurutnya ke-46 WNI yang dideportasi, mendapatkan visa Arab Saudi dari negara lain (Singapura dan Malaysia) yang bukan merupakan visa haji. “Seharusnya mereka mengetahui bahwa tanpa visa resmi haji dari Arab Saudi, dari negara manapun berangkat, tak akan bisa menjalankan ibadah haji di tanah suci ini,” ucap Ace.

Meskipun demikian, pemerintah Indonesia tetap memberikan perlindungan atas keselamatan 46 WNI tersebut selama di tanah suci. Karena itu, mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam menerima tawaran haji.

“Kepada masyarakat agar hati-hati dalam menerima tawaran perjalanan haji tanpa sistem dan prosedur perjalanan haji secara resmi. Apalagi mendapatkan visa negara lain, tapi didapatkan dari negara lain pula tanpa menjelaskan visa tersebut buka merupakan visa haji,” imbuh Ace.

Lebih lanjut, Ace mengaku dirinya mendukung upaya pemulangan ke-46 WNI tersebut untuk menegakan peraturan perundang-undangan. “Langkah ini sebagai pembelajaran agar kita konsisten bahwa penggunaan visa ya harus dipergunakan sesuai dengan peruntukannya,” papar Ace. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) meminta publik untuk melaporkan jika mengetahui dugaan upaya penyuapan kepada Dewas KPK. Upaya suap itu dilakukan agar Lili lolos dari sidang etik KPK.

Beredar kabar, Lili mendapat bantuan dari pihak PT. Pertamina mengumpulkan uang sebesar USD 200 ribu atau sekitar Rp 3 miliar agar kasus dugaan penerimaan gratifikasi nonton MotoGP Mandalika tidak masuk ke tahap sidang kode etik.

“Jika ada informasi akurat tentang isu suap tolong dikirim ke Dewas KPK agar kami bisa mengusutnya,” kata Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris dikonfirmasi, Senin (4/7).

Meski demikian, Syamsuddin Haris mengaku tidak mengetahui adanya upaya penyuapan yang akan dilakukan Lili. Dia mengklaim, baru mengetahui informasi tersebut dari media massa.

“Saya juga nggak tahu,” tegas Syamsuddin.

Terpisah, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri memastikan Dewas KPK akan menangani dugaan pelanggaran kode etik Lili Pintauli secara profesional. Sidang etik terhadap Lili rencananya akan digelar pada Selasa (5/7) besok.

“Pada prinsipnya KPK menghormati seluruh proses di dewas sebagaimana tugas dan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 37B UU KPK. KPK menyakini, setiap tahapan dilakukan secara profesional sesuai fakta dan penilaian Dewas,” tegas Ali.

Juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini memastikan, hasil sidang etik oleh Dewas KPK terhadap Lili akan disampaikan ke publik. Hal ini merupakan bentuk transparansi yang dilakukan KPK.

“Hasilnya pun akan disampaikan kepada masyarakat sebagai prinsip akuntabilitas dan transparansi,” ucap Ali.

Oleh karena itu, Ali meminta publik untuk menghormati proses yang saat ini sedang berjalan di Dewas KPK. “Mari kita hormati proses yang sedang berlangsung ini. Karena penegakkan kode etik oleh Dewas adalah bagian untuk memperkuat pemberantasan korupsi KPK,” pungkas Ali.

Sebagaimana diketahui, Lili dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik karena menerima fasilitas mewah. Dugaan etik itu terkait Lili Pintauli menerima fasilitas nonton MotoGP Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Lili diduga mendapatkan fasilitas menonton MotoGP sejak 18 sampai 20 Maret 2022 pada Grandstand Premium Zona A-Red. Selain itu, Lili juga mendapatkan fasilitas menginap di Amber Lombok Resort pada 16 Maret sampai 22 Maret 2022. (*)

Reporter: JP Group