batampos – Puluhan warga dan anak muda dari berbagai wilayah di Kota Batam berkumpul di sebuah kafe di kawasan Greenland, Batam Center, Sabtu (13/12) sore.

Mereka hadir dalam kegiatan Reading Space: Pages of Justice, sebuah ruang baca dan diskusi yang membahas isu keadilan, hak asasi manusia (HAM), serta kekerasan yang masih kerap terjadi di sekitar masyarakat.

Kegiatan ini digelar oleh CiKi Chumps, ruang komunal yang digagas Cici dan Kiki, bekerja sama dengan Jaringan Safe Migrant. Acara tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia yang diperingati setiap 10 Desember, sekaligus rangkaian kampanye 24 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (HAKTPA) yang berlangsung sejak 25 November hingga 18 Desember.

Di Batam, kampanye HAKTPA memiliki kekhasan tersendiri. Selain memperingati 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, rangkaian kegiatan diperpanjang hingga 24 hari dengan memasukkan Hari Migran Internasional.

Langkah ini diambil karena realitas di Batam menunjukkan perempuan dan anak kerap menjadi korban kekerasan sekaligus perdagangan orang dalam arus migrasi kerja.

Diskusi yang berlangsung dari pukul 14.30 hingga 18.00 WIB itu berjalan intens. Berbagai isu pelanggaran HAM dibahas, mulai dari kasus pelanggaran HAM berat yang belum tuntas secara nasional, konflik Rempang, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga persoalan reklamasi yang diduga ilegal di sejumlah wilayah Batam seperti Bengkong, Tanjung Uma, dan Teluk Tering. Reklamasi tersebut dinilai merampas ruang hidup nelayan.

Salah satu penggagas CiKi Chumps, Kiki, mengatakan diskusi ini berangkat dari kegelisahan bersama atas minimnya ruang literasi dan dialog kritis di Batam.

“Banyak kejahatan dan pelanggaran HAM yang ditutupi. Buku dan ruang diskusi bisa menjadi alat untuk membantu masyarakat memahami persoalan-persoalan itu,” kata Kiki kepada Batam Pos usai kegiatan.

Ia menilai, negara memiliki kekuatan besar melalui penguasaan sumber daya alam dan manusia yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan justru melahirkan praktik impunitas.

“Kalau kita tidak terus bersuara, kita akan terbiasa dibungkam. Saat kita menyuarakan keresahan, kita sedang melatih pikiran kita sendiri untuk tetap kritis,” ujarnya.

Menurut Kiki, isu HAM di Batam sangat erat kaitannya dengan persoalan perempuan dan anak. Setiap bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, kata dia, merupakan pelanggaran HAM.

“Banyak perempuan dan anak menjadi korban kekerasan, bahkan perdagangan orang. Di Batam angkanya cukup tinggi,” katanya.

Ia juga menyoroti predikat Batam sebagai Kota Ramah Anak yang dinilai masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan.

“Menurut saya, itu masih sebatas akreditasi. Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi, jadi ini pekerjaan rumah besar,” ungkapnya.

Kiki menambahkan, pihaknya tengah mengumpulkan data kekerasan terhadap perempuan dan anak di Batam yang rencananya akan dipublikasikan pada 18 Desember mendatang untuk dibandingkan dengan data tahun-tahun sebelumnya.

Dalam diskusi tersebut hadir pula Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus atau Romo Paschal dari Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau (KKPPMP). Ia menilai kegiatan reading space seperti ini penting untuk membangun kesadaran kolektif, khususnya di kalangan anak muda.

“Banyak pelanggaran HAM yang belum selesai sampai hari ini. Di Batam sendiri, penggusuran dan konflik ruang hidup juga merupakan bagian dari pelanggaran HAM,” ujarnya.

Romo Paschal menegaskan bahwa upaya menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga dan komunitas.

“Kekerasan sering terjadi di ruang privat. Karena itu kesadaran harus dibangun sejak rumah, keluarga, lalu lingkungan RT, RW, hingga komunitas,” katanya.

Ia juga mendorong pemerintah agar lebih masif melakukan edukasi dan pencegahan kekerasan, mengingat Batam sebagai kota industri besar memiliki tingkat kerentanan yang tinggi.

“Kita tidak bisa hanya bersikap reaktif. Kesadaran dan pencegahan harus dibangun bersama agar kekerasan tidak terus berulang,” ujarnya. (*)

Artikel Reading Space: Pages of Justice, Saat Anak Muda Batam Bahas HAM hingga Kekerasan Perempuan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pengadilan Negeri (PN) Batam menjatuhkan vonis lima tahun penjara terhadap tiga terdakwa perkara peredaran narkotika jenis sabu di kawasan Bengkong. Putusan dibacakan dalam sidang putusan yang digelar pada Jumat (12/12). Ketiga terdakwa masing-masing Befri, Dedek Chandra, dan Muhammad Azmi bin Hartani.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Tiwik dengan anggota Douglas Napitupulu dan Andi Bayu Mandala Putra. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkotika.

Para terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair jaksa penuntut umum.

“Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama lima tahun serta denda masing-masing sebesar Rp2 miliar lebih dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan,” kata Ketua Majelis Hakim Tiwik saat membacakan amar putusan.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum Arfian yang sebelumnya menuntut pidana penjara masing-masing selama enam tahun serta denda sebesar Rp2,68 miliar subsider enam bulan penjara.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai perbuatan para terdakwa sebagai hal yang memberatkan karena dinilai meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Adapun hal-hal yang meringankan, para terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya, serta menyatakan penyesalan atas perbuatan yang dilakukan.

Perkara ini bermula dari pengungkapan yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang pada Jumat (18/7) Berdasarkan surat dakwaan jaksa, terdakwa Befri menerima narkotika jenis sabu dari seorang pria bernama Hendro yang hingga kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Sabu tersebut kemudian dibagi menjadi sejumlah paket untuk diedarkan. Dalam perannya, terdakwa Dedek Chandra bertindak sebagai perantara, sementara Muhammad Azmi merupakan pihak yang menerima sabu tersebut.

Aksi ketiga terdakwa terungkap setelah polisi melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Kavling Bengkong Mahkota, Kelurahan Bengkong Laut, Bengkong. Dari lokasi kejadian, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa sabu, uang tunai, telepon genggam, sepeda motor, serta alat hisap narkotika.

Hasil penimbangan barang bukti di Pegadaian Batam menunjukkan berat sabu yang disita dari terdakwa Befri mencapai 0,87 gram sedangkan dari terdakwa Dedek Chandra dan Muhammad Azmi seberat 0,21 gram.

Seluruh barang bukti tersebut dinyatakan positif mengandung metamfetamina narkotika golongan I, berdasarkan hasil uji laboratorium. (*)

Artikel Tiga Pengedar Sabu di Bengkong Divonis 5 Tahun Penjara pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Penertiban papan reklame di SP Plaza, Sagulung hingga saat ini belum dilakukan. Reklame dengan ukuran besar masih terbentang di Jembatan penyebrangan orang (JPO), bahkan kini berisikan materi baru.

Kepala Satpol PP Kota Batam, Imam Tohari mengatakan bahwa penertiban papan reklame ilegal di kawasan Batuaji dan Sagulung ini dilakukan secara bertahap.

“Setelah Nataru (Natal dan Tahun Baru) akan kita lanjutkan,” ujarnya, Jumat (12/12).

Baca Juga: Penertiban Papan Reklame di Sagulung Belum Merata, Reklame Besar Masih Terbentang

Ia menjelaskan bahwa penertiban di Batuaji dan Sagulung merupakan lanjutan dari kegiatan serupa di Batamcenter, Lubukbaja, dan Sekupang. Penertiban hingga saat ini sudah mencapai 99 persen.

“Seluruhnya akan kita tertibkan. Termasuk di kawasan pemukiman, dan jalan lingkungan,” katanya.

Imam menjelaskan, Pemko Batam saat ini tengah menyiapkan sistem dan model pemasangan reklame yang baru, yang dinilai lebih aman, terukur, dan tertata. Ke depan, setiap pengusaha yang ingin memasang reklame wajib mengikuti standar teknis yang telah ditetapkan.

“Pengusaha masih boleh mengajukan izin usahanya, tapi nanti harus mengikuti aturan dengan konstruksi yang lebih aman. Ada desain dan model baru untuk reklame agar tidak membahayakan dan tidak sembarangan berdiri,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan BP Batam mengimbau para pelaku usaha reklame untuk mulai beralih ke media digital sebagai bagian dari penataan kota.

Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya menjadikan Batam lebih tertata dan estetik.

“Penertiban ini bertujuan untuk mempercantik kota, menjadikannya lebih indah, bersih, dan tertata. Ini juga bagian dari arahan Presiden agar kota-kota besar di Indonesia tampil lebih menarik dan nyaman,” tutupnya. (*)

Artikel Reklame Besar di JPO Sagulung Belum Ditertibkan pertama kali tampil pada Metropolis.