batampos – Persiapan pelayanan jemaah saat puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) dipastikan rampung pada dua atau tiga hari sebelum wukuf. Meski sudah berdiri, tenda-tenda untuk jemaah belum sepenuhnya siap digunakan.

”H-2 insya Allah sudah selesai. Nanti kami cek lagi,” kata Dubes RI untuk Kerajaan Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad saat peninjauan di Arafah kemarin (25/6). Menurut dia, saat ini pengerjaan tenda untuk jemaah sudah berjalan sekitar 85 persen. Pekerja terus mengebut penyelesaian fasilitas bagi jemaah di Arafah. Proses pengerjaan bahkan berlangsung hingga isya atau sekitar pukul 20.00 waktu Arab Saudi.

Nanti satu tenda diisi 200 jemaah. Menurut Aziz, hal itu disesuaikan dengan ukuran tenda serta kapasitas pendingin. ”Karena dihitung juga. Jangan nanti berdesakan walaupun AC-nya bagus,” katanya.

Aziz menjelaskan, selain tenda, aliran listrik turut menjadi perhatian. Sebab, tenda-tenda jemaah kini menggunakan pendingin atau AC berkapasitas besar. ”AC harus dicek juga kemampuannya, jangan sampai hanya angin yang keluar. Walaupun baru, kan sering juga barang baru ada macetnya,” terang dia.

Persoalan suplai listrik tersebut vital mengingat pernah terjadi AC mati ketika masih menggunakan generator. ”Kalau dikasih AC kapasitas besar, listriknya juga besar. Jadi aman,” katanya.

Persiapan layanan di Arafah juga dilakukan tim Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI). Mereka sudah melakukan survei ke lokasi pos-pos kesehatan di daerah masyair. ”Setelah kami survei, secara umum ada beberapa perubahan posisi pos kesehatan dari tahun-tahun sebelumnya, khususnya di Arafah,” kata Kepala Seksi Kesehatan Daker Makkah dr Muhammad Imran.

Petugas surveilans Makkah Salman M. Idris menambahkan, pos-pos kesehatan tersebut akan ditempatkan di seluruh wilayah Armuzna. Di Arafah disediakan 1 pos kesehatan dan 4 pos kesehatan satelit. Lalu, di Muzdalifah ada 10 pos kesehatan satelit serta 1 pos kesehatan. Di Mina ada 1 pos kesehatan satelit.

Selain itu, tersedia pos mobile di sepanjang jalur jamarat, yaitu 4 pos di jalur atas dan 4 pos di jalur bawah. ”Tersedianya pos-pos ini diharapkan dapat memberikan pelayanan dan perlindungan kesehatan kepada jemaah haji, khususnya di daerah Armuzna,” jelasnya.

Sementara itu, seiring dengan makin dekatnya puncak ibadah haji, akses menuju Makkah diperketat. Baik dari Jeddah maupun Madinah. Setidaknya ada tiga checkpoint pemeriksaan oleh petugas bagi para pengendara yang menuju Makkah. Biasanya hanya ada satu checkpoint di gerbang utama masuk Makkah.

”Kalau semakin dekat puncak haji, jumlah checkpoint diperbanyak, bisa sampai tujuh,” ujar Nur Hasan, pria kelahiran Situbondo yang telah lama bermukim di Saudi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi sosok yang paling diinginkan responden untuk bisa menjadi presiden 2024 berdasarkan riset Laboratorium Survei Indonesia (LSI). Airlangga dipilih sebanyak 28,2 persen dari 2.080 responden LSI.

“Nama Airlangga Hartarto paling banyak dipilih oleh responden dengan tingkat keterpilihan sebanyak 28,2 persen, disusul Ganjar Pranowo dipilih sebanyak 10,8 persen, Prabowo Subianto 9,2 persen,” ujar Editor LSI Albertus Dino dalam rilis hasil surveinya, Sabtu (25/6/2022).

Albertus menambahkan, nama Airlangga juga menjadi pejabat publik yang dinilai kebijakannya paling bisa dirasakan masyarakat.

Sebanyak 48,3 persen responden setuju kebijakan Airlangga paling bisa dirasakan dan bermanfaat terhadap kehidupan keluarga dibandingkan kandidat capres lainnya yang saat ini duduk di pemerintahan.

Di urutan kedua nama Ganjar Pranowo kembali muncul sebagai pejabat publik yang kebijakannya berpengaruh positif pada kehidupan masyarakat.

Hasil survei yang menempatkan Airlangga sebagai kandidat calon presiden yang paling diinginkan publik ini sejalan dengan temuan terkait kriteria yang paling diinginkan responden memimpin pemerintahan setelah Presiden Joko Widodo-Maruf Amin.

Hasil survei LSI menemukan sebanyak 91,7 persen responden menginginkan sosok presiden yang mampu memperbaiki perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Editor LSI Albertus Dino menuturkan, keinginan terbesar responden ini muncul karena selama pandemi Covid-19, mereka banyak mengalami penurunan pendapatan, serta kehilangan mata pencaharian.

Selain sosok yang mampu memperbaiki perekonomian, 82,7 persen responden juga menginginkan sosok presiden periode depan memiliki rekam jejak kinerja yang nyata.

“Sebanyak 82,7 persen (responden) menginginkan sosok presiden yang bisa dan punya rekam jejak kerja nyata dan kerjanya dirasakan masyarakat serta bukan sosok yang suka pencitraan tapi kerja tidak nyata,” tutur Albertus.

Survei yang digelar pada 4 hingga 20 Juni 2022 ini juga menempatkan Partai Golkar sebagai partai yang paling banyak dipilih responden. Golkar dipilih sebanyak 16,2 persen responden disusul PDI Perjuangan dengan 14,7 persen dan Partai Gerindra 14,4 persen.

Partai lain yang memperoleh suara di atas ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen yakni, Partai Demokrat (6,1 persen), PKS (5,2 persen), PKB (4.8 persen), PAN (4,7 persen), PPP (4,3 persen), dan Nasdem (4,1 persen).

Survei LSI menggunakan metode multi-stage random sampling dengan pengumpulan data melalui wawancara tatap muka. Survei ini memiliki Marfin of Error sekitar 2,15 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (*)

batampos – Usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Mardani H Maming sebagai tersangka, tim kuasa hukum Mardani tak tinggal diam, pihaknya kemudia mengumpulkan bukti untuk menempuh upaya praperadilan.

Mardani yang juga merupakan Ketua Umum BPP HIPMI periode 2019-2022 dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Ini berarti, selain perkara suap, Mardani juga dijerat dengan pasal dugaan penerimaan gratifikasi.

“Hak hukum yang diberikan dan ruang hukum yang tersedia kita akan manfaatkan untuk mendapatkan keadilan,” ujar Kuasa Hukum Mardani, Ahmad Irawan dalam keterangannya, Sabtu (25/6) kemarin.

Ahmad Irawan menyebut, jalur praperadilan bakal ditempuh lantaran kliennya merasa tidak bersalah.

Menurutnya, dalam kasus suap izin tambang yang menjerat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo yang berguli di Pengadilan Banjarmasin tak ada fakta yang menyebut Mardani menerima aliran dana.

Dia menyebut dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor Banjarmasin Senin 23 Mei 2022, Dwidjono memastikan Mardani yang merupakan mantan Bupati Tanah Bumbu saat itu tak menerima sepersen pun hasil gratifikasi pengalihan izin tambang. Saat itu Jaksa Penuntut Umum Abdul Salam menanyakan secara detail aliran dana suap.

Dia menyebut, dalam persidangan Dwidjono mengakui duit hasil dugaan gratifikasi Rp 27,6 miliar dinikmati sendiri bersama keluarga melalui PT BMPE.

Uang perusahaan (Rp 27,6 miliar) enggak ada,” kata Ahmad Irawan mengutip pernyataan Dwidjono saat menjawab pertanyaan jaksa.

“Apalagi kuasa hukum terdakwa (Dwidjono), Sahlan Alboneh membenarkan hal tersebut. Soal adanya aliran dana Rp 89 miliar yang disampaikan saksi di sidang sebelumnya hanya dugaan yang dipastikannya bahwa itu di luar dari perkara itu,” jelas Ahmad Irawan.

Atas dasar fakta-fakta persidangan yang menyebut kliennya tak terima suap maupun gratifikasi, Ahmad Irawan menyatakan bakal melawan KPK lantaran menjerat Mardani Maming.

“Sesuai KUHAP dan putusan MK serta yurisprudensi, praperadilan salah satu ruangnya. Namun, saat ini semua masih dipelajari dan dikaji,” kata dia.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan sudah mengirim surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kasus dugaan suap izin pertambangan kepada Mardani. Dengan demikian, KPK sudah membenarkan status Mardani sudah tersangka.

“Betul, tim penyidik sesuai prosedur sudah sampaikan ke yang bersangkutan terkait surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) perkara dimaksud,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (24/6/2022).

Ali menyatakan pihak KPK siap jika Mardani Maming tak terima dijerat sebagai tersangka oleh lembaga antirasuah.

“Jika memang yang bersangkutan akan ajukan praperadilan, tentu KPK siap hadapi,” katanya.

Dia memastikan, sebelum menaikkan status penanganan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan, lembaga dibawah komando Komjen Pol (Pur) Firli Bahuri ini sudah memiliki bukti yang cukup untuk menjerat Mardani.

“KPK telah memiliki kecukupan alat bukti dan kami pastikan proses penyidikan dimaksud sesuai prosedur hukum berlaku,” jelasnya.(*)

batampos – Sebanyak 16 partai politik sudah mendaftar ke sistem informasi partai politik (Sipol) 2024. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengutarakan, ada empat partai politik yang melampaui ambang batas parliamentary threshold (PT) yang sudah mendaftar.

“Jadi dengan demikian ada empat parpol (peserta Pemilu 2019 melampaui PT, Red),” kata Idham kepada wartawan, Minggu (26/6).

Selain empat parpol yang melampaui PT sejumlah partai politik lainnya juga sudah mendaftarkan Sipol. KPU mengungkapkan, pihaknya sebelumnya telah memperbaiki Sipol.

“Lima parpol (peserta Pemilu Legislatif 2019 tidak melampaui PT) dan 7 parpol (belum pernah jadi Peserta Pemilu Legislatif 2019),” ujar Idham.

Sehingga, sejauh ini baru 16 partai politik yang mendaftarkan masuk ke Sipol. Jika merujuk data Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), seluruhnya terdapat 75 partai politik berbadan hukum.

“Total jumlah parpol yang sudah memiliki akun Sipol adalah sebanyak 16 parpol,” ungkap Idham.

Adapun 16 parpol yang sudah mendaftar ke Sipol adalah:

1. Partai Golongan Karya
2. Partai Bhinneka Indonesia
3. Partai Hati Nurani Rakyat
4. Partai Bulan Bintang
5. Partai Swara Rakyat Indonesia
6. Partai Rakyat Adil Makmur
7. Partai Persatuan Indonesia
8. Partai Demokrat
9. Partai Nasdem
10. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
11. Partai Solidaritas Indonesia
12. Partai Keadilan dan Persatuan
13. Partai Ummat
14. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
15. Partai Kebangkitan Nusantara
16. Partai Pandu Bangsa

Reporter: JP Group